Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)dibebankan kepada Terdakwa;Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram /Nomor03/PID.TPK/2018/PT.MTR. tanggal 4 Juli 2018 yang amar selengkapnyasebagai berikut:1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Mataram tersebut;Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 2652 K/Pid. Sus/20182.

MTR.tanggal 23 Juli 2018:Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Juli 2018 dari Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Mataram tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMataram pada tanggal 25 Juli 2018:Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor03/PID.TPK/2018/PT.MTR. tanggal 4 Juli 2018 tersebut telah diberitahukankepada

yakni putusan Bukti T.I1, Bukti T.l2dan Bukti T.I3 yang diajukan oleh Terlawanl/ Terbandingl, meskipunputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun ParaPelawan sangat keberatan dan menolak sepenuhnya terhadap putusantersebut (Bukti T.l1, Bukti T.l2 dan Bukti T.I3), sebab ada beberapa halyang menjadi alasan keberatan yang harus dikemukakan dan dibuktikan,sebab hal ini sudah dipertimbangan oleh Majelis hakim pada tingkat pertamadalam perkara putusan sebelumnya yakni putusan perkara nomor03

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama putusan Bukti P12, perkara nomor03/Pdt.G/2016/PN.Snt menilai dimana dalil gugatan Penggugat saat itutidak dapat membuktikan dalildalilnya, sehingga tidak cukup bukti danMajelis Hakim tersebut sudah tepat menolak gugatan tersebut, yaknidengan beberapa pertimbangan antara lain : Dalam keterangan saksi ENDANG, saksi A.

, namun keterangan saksi ini tidakmenjadi pertimbangan dan telah diabaikan oleh Majelis Hakim tingkatpertama, maka oleh karena itu Majelis Hakim pada tingkat banding inilahyang harus menjadikan alasan dan pertimbangan hukum untukmengabulkan gugatan perlawanan ini dari gugatan Para Pelawan / ParaPembanding tersebut.Saksi ABDUL RASYID dalam putusan perkara nomor03/Pdt.G/2016/PN.Snt Bukti P12 (Sekarang sudah Almarhum) adalahHalaman 11 dari 36 halaman Putusan No. 5/PDT/2020/PT JMBanak dari Yahadi menjadi

Membatalkan objek perkara dalam perkara gugatan Nomor03/Pdt.G/2016/PN.Snt, tanggal 16 Maret 2016, sebab bukanlahtumpang tinggi atau tanah seluas 3 ha tersebut bukanlah milikkepunyaan Terlawan6. Menyatakan batal demi hukum penetapan eksekusi nomor3/Pdt.eks /2018/PN.Snt dalam perkara perdata Nomor03/Pdt.G.2016/PN.Snt, tanggal 16 Maret 20167. Membebankan biaya perkara perlawanan ini kepada Terlawan8.

Bahwa perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor03/Pdt.G/2016/PN.Snt Jo putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 60/ Pdt/2016/ PT.JMB Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :696 K/ Pdt/ 2017 Jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 474 PK/Pdt/2018 adalah perkara perdata antaraHIDAYAT THIODORE BIN THIO KIA YONG semula sebagai Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali sekarangTERBANDING melawan INDRA KUSUMA BIN ISMAIL MUHAMMADdahulunya

surat gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan Penggugat untuk mencabutgugatannya, dan gugatan Penggugat belum dibacakan oleh Majlis sehingga tidakperlu minta persetujuan dari Tergugat, maka Majlis harus mengabulkanpermohonan pencabutan perkara nomor : 0641/Pdt.G/2012/ PA.Kjn. tanggal 23Mei 201 2tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah menjadi Undangundang nomor03

pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;Pasal 7Bahwa, benar dibuat perjanjian perdamaian ini rangkap 3 (tiga) masingmasingasli dan bermaterai semua yang ditanggung oleh kedua belah pihak secaratanggung rentang ;Pasal 8Bahwa , benar kedua belah pihak sepakat mengenai ongkos perkara dalamperkara Nomor 03/Padt.G.S /2017/PN.Bla sebesar Rp. 341.000,00 (Tiga RatusEmpat Puluh Satu Ribu Rupiah) ditanggung oleh PIHAK dan PIHAK II secaratanggung renteng ;Demikian surat pernyataan perdamaian perkara nomor03

selanjutnya ia tidakpernah datang, meskipun ia telah di perintahkan dan telah dipanggil secara resmi, sahdan patut dengan relaas Nomor : 0266/Pdt.G/2015/PA.JB tanggal 20 April 2015,melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugatdengan Tergugat agar tetap bersabar dan kembali baik dalam membina rumahtangganya, sesuai dengan apa yang diamanatkan pasal 130 HIR jo pasal 82 Undangundang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undangundang Nomor03

sidangsidang selanjutnya ia tidakpernah datang, meskipun ia telah di perintahkan dan telah dipanggil secara resmi, sahdan patut dengan relaas Nomor : 183/Pdt.G/2015/PA.JB tanggal 23 Maret 2015 dantanggal 13 April 2015;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugatdengan Tergugat agar tetap bersabar dan kembali baik dalam membina rumahtangganya, sesuai dengan apa yang diamanatkan pasal 130 HIR jo pasal 82 Undangundang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undangundang Nomor03

1988 beserta perubahanterakhir dengan Akta Nomor 03 yang dibuat dihadapan Notaris EmiTri Estiningsih, S.H. tanggal 13 Agustus 2005 Tentang PemasukanPersero Serta Perubahan Anggaran Perseroan Komanditer CV.Sahabat, berkedudukan di Jalan Kalimantan No. 25 Klaten JawaTengah, dalam hal ini diwakili oleh Yusuf Hardiyanto, WargaNegara Indonesia, tempat tinggal di Klaten RT. 01, RW. 07 DukuhSungkur, Desa Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah, pekerjaanWakil Direktur, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Akta Nomor03

:::ssseeseeeeeeeeeeeeeeeees Pemohon;MelawanPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU PROVINSI SUMATERASELATAN, berkedudukan di Jalan OPI Raya Jakabaring SU Palembang; 22220 no none nnn nn nc nc nen nnnDalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor03/KSA/TUN/HM/0819, tanggal 9 Agustus 2019, dengan inimemberikan kuasa khusus kepada: 1. Heri Mukti H., S.H.; 2.

tersebut; Setelah membaca berkas perkara; nao nna eee Setelah memeriksa suratsurat bukti dan mendengar keteranganSaksisaksi yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan ; Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak ; Halaman 1 dari 36 hal.Putusan Nomor 03/Padt.G/201 7/PN.Jkt.Pst.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadappara Tergugat dengan Surat Gugatan tertanggal 4 Januari 2017 yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di bawah register Nomor03

,/Hakim PengadilanNegeri Jakarta Pusatsesuai dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor03/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 07 Maret 2017, untuk melakukan Mediasiterhadap para pihak yang berperkara, dan Mediator telah berupayamendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasilAidak mencapai kesepakatansesuai dengan surat Mediator tersebut tertanggal 04 April 2017, Perihal :Laporan Mediator, oleh karenanya tanoa menutup kemungkinan untuk berdamaiSebelUM PErKara, INI Ol PUIIS) ~nnnnnnne nn nnn nnn annem

;Penetapan nomor 0077/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 2 dari 4 halamanMengingat, pasal 49 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor03 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 tahun2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'!yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor0077/Pdt.P/2020/PA.Tbn, dari Pemohon.;2.

Dengan ini mene Kuasa kepada AgungNur Fajar, berdasarkan Surat din uaa Insidentil Nomor03/P.H/K/PTUNJKT/2016, tanggal 4 April 2016; Selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT/PEMBANDING ; COMELAWAN1. REKTOR UNIVERSITAS YARSI., berkedudukan di Kampus UniversitasYarsi,, Jalan Letien Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta. Dengan inimeniberi Kuasa kepada Soeprapto, S.H dan Shinta Handayani, S.H.C Advokat dan Konsultan Hukum pada SOEPRAPTO, S.H.

Putusan Nomor 194 K/TUN/2016Penggugat telah memenuhi syarat baik dari jenjang kepangkatanmaupun pengalaman sertasertifikasi yang dimiliki oleh Penggugat, danatas dasar usulan dari Kepala SNVT PJPA PapuaMerauke, tanggal16 Februari 2015, berdasarkan Surat Keputusan Kepala SNVT PJPAPapua Merauke Nomor03/KPTS/Aa.B7/PJPAMRK/2015, tentangPembentukan Kelompok Kerja (Pokja) SNVT Pelaksanaan JaringanPemanfaatan Air Papua Provinsi PapuaMerauke Balai WilayahSungai Papua Tahun Anggaran 2015;Bahwa sejak Penggugat

Tanggal 26 Maret 2015, PERIHAL:Pencabutan Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA ProvinsiPapuaMerauke Nomor03/KPTS/Aa.B7/PUPAMRK/2015, tentangKelompok Kerja APBNP Tahun Anggaran 2015 SNVT PJPAPapua Provinsi PapuaMerauke Balai Wilayah Sungai Papua,tanggal 16 Pebruari 2015., yang pada pokok surat tersebutmenyampaikan hal hal sebagai berikut:1. Tidak ada alasan yang mendasar untuk dilakukannyapembentukan/penggantian POKJA SNVT PJPA Provinsi Papua Merauke;2.

Pebruari 2015dinyatakan dicabut/dibatalkan, sehingga usulan yang berlakuadalah Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi PapuaMerauke Nomor01/KPTA/Aa.B7/PJPAMRK/2015 tentangPembentukan Kelompok Kerja (POKJA) SNVT PelaksanaanJaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua Merauke BalaiWilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015, tanggal 05 Januari2015;Surat Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi Merauke, denganSuratnya NomorUM 01/SNVTPJPA/Aa.B7/03 tanggal 14 April2015, Perihal: Pembatalan Surat Keputusan Nomor03

Putusan Nomor 194 K/TUN/2016Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air PropinsiPapua Tahun Anggaran 2015, sehingga haruslah beda merubah SuratKeputusan Pokja dengan Surat Keputusan Nomor03/KPTS/Aa.B7/PJPAMRK/2015 tertanggal 16 Februari 2015, namun didalam DIPA APBNKementerian Keuangan Republik Indonesia NomorSP DIPA033.06.1.498349/2015, bahwa untuk SNVT Pelaksanaan JaringanPemanfaatan Air Papua Propinsi Papua Merauke hanyalah 1 (satu) DIPAsaja yang berlaku dari tanggal 1 Januari

Daya Air ProvinsiPapua Tahun Anggaran 2015 SUDAH berdasarkan hukum karena SaksiMagdalena Tanga sebagaimana keterangannya di persidangan mengatakanbahwa saksi tidak pernah mencabut dan atau membatalkan SuratKeputusannya selaku Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi Papua MeraukeNomor01/KPTS/Aa.B7/PJPAMRK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentangPembentukan Kelompok Kerja (POKJA) SNVT PJPA Papua Provinsi Papua Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 dankemudian menerbitkan lagi Surat Keputusan Nomor03

Nomor 3767 K/Pdt/2016 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor03/Pdt.G/2015/PN Wip. tanggal 8 September 2015;Dalam Pokok Perkara: Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor03/Pdt.G/2015/PN Wip., tanggal 8 September 2015 yang dimohonkankanbanding tersebut;Mengadili Sendiri:1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;2.

/SITU /I/2011 tanggal 12 Januari 2011 yang dibingkaiatas nama pemilik usaha ISNI EFENDI/SIPUT INDAHyang dikeluarkan oleh Camat Siak Kecil: 1 (satu) lembar SURAT IZIN GANGGUAN (HO) Nomor03/HO/ 1/2011 tanggal 12 Januari 2011 yang dibingkaikaca atas nama pemilik usaha ISNI EFENDI/SIPUT INDAHyang dikeluarkan oleh Camat Siak Kecil: 1 (satu) lembar SURAT IZIN REKLAME Nomor 03/REK/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 yang dibingkai kaca atasMama pemilik usaha ISNI EFENDI/SIPUT INDAH yangdikeluarkan oleh Camat

Yudantoro,sejak saat tersebut Terdakwa tidak pernah terlibat dariseluruh kegiatan yang dilakukan oleh saksi Yudantoro padaUsaha Pengetaman Kayu Siput Indah: Bahwa setahu Terdakwa kegiatan yang dilakukan oleh saksiYudantoro terhadap Usaha Pengetaman Kayu Siput Indahadalah membuat perabot seperti kursi, meja, lemari, pintu,jendela panel dan konsen: Bahwa Terdakwa ada mengurus suratsurat ke kantorCAMAT, dan adapun suratsurat izin tersebut adalahsebagai berikut : 1 (satu) lembar SURAT IZIN TEMPAT USAHA Nomor03

/SITU/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 atas nama Putusan Nomor:456/Pid.Sus/2013/PN.Bks:pemilik usaha ISNI EFENDI/SIPUT INDAH yangdikeluarkan oleh Camat Siak Kecil: 1 (satu) lembar SURAT IZIN GANGGUAN (HO) Nomor03/HO/ 1/2011 tanggal 12 Januari 2011 atas namapemilik usaha ISNI EFENDI/SIPUT INDAH yangdikeluarkan oleh Camat Siak Kecil: 1 (satu) lembar SURAT IZIN REKLAME Nomor 03/REK/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 atas nama pemilik usahaISNI EFENDI/SIPUT INDAH yang dikeluarkan oleh CamatSee Res erie es

pada tahun 2006, dankemudian diserahkan seluruh kegiatan dan pengelolaan kepadasaksi Yudantoro:7 77 eer rr rr rrrBahwa benar kegiatan yang dilakukan oleh saksi Yudantoroterhadap Usaha Pengetaman Kayu Siput Indah adalah membuatperabot seperti kursi, meja, lemari, pintu, jendela panel danKEOTLSE Is eres as ee eSBahwa benar Terdakwa ISNI EFENDI Alias PENDI Bin MAHMUDmengurus suratsurat ke kantor CAMAT, dan adapun suratsuratizin tersebut adalah sebagai berikut : 1 (satu) lembar SURAT IZIN TEMPAT USAHA Nomor03

.8 tahun 1974 tentangpokokpokok kepegawaian jo UU No.43 tahun 1999 , UU No.30 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah No.4tahun 1966 tentang pemberhentian/pemberhentian sementara pegawaiNegeri; PP.No.32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negerisipil jo.PP.No.19 Tahun 2013; PP.No.11 Tahun 2017 tentang manajemenPegawai Negeri Sipil; UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara, UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001, danPutusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor03

pidana umum;Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BadanKepegeawaian Negara (Bapek) Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 tentangPenegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhiHukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan HukumTetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan;Adanya salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor03

Bahwa berdasarkanPetikan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor03/Pid. Tipikor/2013/PN.SMDA tanggal 12 Juni 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalamperkara a quo sangat tidak berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkanoleh Majelis Hakim Yang Mulia;5.

Penggugat menyatakan penerbitan obyek sengketaa quo bertentang dengan peraturan perundang undang yang berlaku(Onwetmatige) adalan sikap dan pernyataan tidak benar, karena Tergugatdalam penerbitkan obyek sengketa telan melalui prosedur dan mekanismeyang diatur dalam ketentuan ketentuan hukum yang berlaku, sehinggaTergugat heran terhadap sikap Penggugat yang tidak menerima pemberhentiantersebut padahal obyek sengketa yang Tergugat terbitkan hanyamenindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor03

Kalimantan Timur Nomor :880/IV.1.5717/TUUA/BKD tanggal 23 Desember 2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanHalaman 41 Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan;Foto kopi Sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor : 882.3/IV.I9130/TUUA/BKD2012 tanggal 01 Nopember 2012Tentang Pemberhentian pemberhentian sementara dari jabatan negeriPNS atas nama Rifai, SH;Foto kopi dari foto kopi Petikan Putusan Nomor03

Pengadilan Tinggi tersebut ;Membaca berka perkara dan suratsurat yang bersangkutan berikutturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Agustus2017 Nomor 03/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst dalam perkara para pihak tersebutdiatas;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadappara Tergugat dengan Surat Gugatan tertanggal 4 Januari 2017 yang terdaftarHalaman 1 Putusan Nomor 772/PDT/2017/PT.DKIdi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di bawah register Nomor03

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie tingkat Pengadilannegeri telah keliru dalam penerapan hukum eksepsi perkara Nomor03/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst;2.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugattetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat pengadilan;Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat(1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimandan peraturan perundangundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugattersebut; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor03

tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakin telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yangdiajukan oleh :Penggugat, umur + 29 tahun, agama Islam pekerjaan Pegawai Negeri Sipil diPuskesmas Kebayakan, beralamat di Kabupaten AcehTengah, dalam hal ini telah memberi kuasa kepadaDuski,SH & Novi Saputra, SH, keduanya Advokat dari KAIyang beralamat di Jalan Takengon Bireuen, berdasarkansurat kuasa khusus yang telah didaftar pada RegisterMahkamah Syariyah Takengon dengan Nomor03

Nomor 0322/006/BPRSBW/DIR 999/UM/2020 tanggal 9 Maret 2020, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 9 Maret2020 dengan Nomor Register 31/SK.PDT/2020/PN.SBW berdasarkangugatan dalam perkara Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.Sbw sebagai:Penggugat;Dan0 KONIK ATTURAHMA, NIK:5204226412840001, lahir di Sumbawa24 Desember 1984, Perempuan, tinggal di RT 001/001 KelurahanSamapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar,pekerjaan wiraswasta, berdasarkan gugatan dalam perkara Nomor03

04 Juni 2018 sekira jam22.00 wib Di Wisma ABG Kelurahan PesanggrahanKec.Prigen Kabupaten Pasuruan sedang menjalankanpekerjaan sebagai pelacur dan ketika itu) sedangmenunggu tamu untuk di boking ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukumtersebut diatas , maka Hakim Pengadilan Negeri Bangilberpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkantelah terbukti bersalah melakukan tindak pidanaMenjalankan pekerjaan sebagai pelacur sebagaimanadiatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Perda Nomor03

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Nomor03/kua.11.26.07/DN.01/1/2019 tanggal 7 Januari 2019, yangbermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);B. Saksisaksi :1.

Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasukwewenang Pengadilan Agama Kajen;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohondihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan,sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor03/kua.11.26.07/DN.01/1/2019 tertanggal O07 Januari 2019,

,tanggal 25 Februari 2020, dengan dalildalil sebagai berikut:Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah padatanggal 27 April 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarindasebagaimanatercatat dalam ODuplikat Akta Nikah Nomor03/Kk.16.10.3/DN/02/2020 tanggal 24 Februari 2020;Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempattinggal di rumah orangtua tergugat di Kabupaten Kukar selama 2 tahun,kemudian

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarindasebagaimana tercatat dalam ODuplikat Akta Nikah Nomor03/Kk.16.10.3/DN/02/2020 tanggal 24 Februari 2020, bermeterai cukupdan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402LU090620160008, atasnama Nur Harisa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 9 Juni2016, bertanda P.2;B. Saksisaksi:1.