Kemudian, pada bulan Desember 2009 dilakukan RUPS,saksi diteloon oleh Kusnadi bahwa: nanti akhir bulan bapak siapsiapuntuk hadir dalam acara RUPS PT Anugerah Alam Katingan yangbertempat di Kantor Notaris Agustri Paruna, S.H.

Bahwa dikatakan hasil RUPS karenaapapun keputusan atau kesepakatan dari pemegang saham danpengurus adalah keputusan RUPS. Saksi memasukan keteranganbahwa saudari Ny.

) yang dikenal RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa, dimana RUPS Tahunan wajib dilaksanakan setiap tahun sebagaipertanggungjawaban direktur kepada komisaris sedangkan RUPS LuarBiasa bisa dilaksanakan atas inisiatif Komisaris seperti penggantian;Bahwa RUPS bisa dilaksanakan dimana saja berdasarkan kesepakatanpengurus melalui undangan direksi meskipun diluar kantor notaris,asalkan tidak di luar wilayah domisili PT tersebut;Bahwa fungsi notaris apabila dilaksanakn RUPS adalah mencatat BeritaAcara RUPS yang

;Bahwa pihak yang mengawasi atau mengonirol PT dalam halmenyelenggarakan RUPS adalah Kementrian Hukum dan HAM;Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai sanksi apabila RUPS tidakdilaksanakan setiap tahun;Bahwa RUPS dalam setahun bisa dilakukan lebih dari sekali melaluiRUPS Luar Biasa;Bahwa yang harus dilakukan oleh Direktur Utama apabila Komisarisnyameninggal dunia adalah menyelenggarakan RUPS untuk menggantikansusunan pengurus;Bahwa Pengalihan saham dari komisaris atau direktur kepada orang lainmelalui

proses RUPS PT AAK adalah benar;Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP yangmenerangkan bahwa tidak benar pada tanggal 23 Nopember 2010dilaksanakan RUPS PT Anugerah Alam Katingan.

Nomor LP. 94/III/2017/SPKT/Riau tanggal 1 Maret 2017;Menyatakan perbuatan Termohon II dan adalah melawan hukum;Menyatakan sah dan berharga RUPS/Termohon yang ditandatanganioleh Termohon II dan Pemohon dan II tanggal 17 Oktober 2016 yangditandatangani tanggal 18 Oktober 2016;6. Menghukum Termohon dan II dan Pemohon dan Il untukmelaksanakan seluruh isi Notulen RUPS/Termohon tanggal 17Oktober 2016 ditandatangani tanggal 18 Oktober 2016;7.

Menghukum Termohon II dan dan Pemohon dan II untuk patuh dantaat terhadap isi Notulen RUPS/Termohon tanggal 17 Oktober 2016ditandatangani tanggal 18 Oktober 2016;Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1464 K/Pdt/20188. Menetapkan PPAT/Notaris Hj. Rina Hamzah, S.H., M.Kn., Alamat JalanJend. Sudirman Nomor 125, Pekanbaru untuk menghadiri dan membuatBerita Acara Pelaksanaan isi Notulen RUPS/Termohon tanggal 17Oktober 2016 ditandatangani tanggal 18 Oktober 2016;9.

Menyatakan sah dan berharga RUPS Termohon yangditandatangani oleh Termohon II dan Para Pemohon tanggal 17Oktober 2016 yang ditandatangani tanggal 18 Oktober 2016;4. Menghukum Termohon dan II, Pemohon dan Il untukmelaksanakan seluruh isi notulen RUPS/Termohon tanggal 17Oktober 2016 yang ditandatangani tanggal 18 Oktober;5.

kasasi tanggal 9 Februari 2018 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal22 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Februari 2018dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanNegeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, pertimbangan JudexFacti sudah tepat dan benar;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) tanggal 17 Oktober2016 yang ditandatangani tanggal 18 Oktober 2016 adalah sah karena RUPStelah dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon II dan amanat RUPS tidakbertentangan dengan kepentingan hukum Para Pihak;Bahwa amanat RUPS telah memerintahkan Termohon dan TermohonIl serta Para Pemohon untuk melaksanakan isi notulen RUPS karenaTermohon dan Termohon II tidak melaksanakan isi/notulen RUPS tersebut,maka Termohon dan Termohon Il harus dihukum untuk melaksanakanseluruh isi notulen RUPS tersebut;Menimbang

Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pemilik saham agar melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.759.000,- ( satu juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah ) ;------------------------------------------------7.

Bahwa Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA selaku pemegangsaham terbanyak yaitu 123 saham atau 52 % yaitu sebagai pemegangsaham melebihi %4 dari seluruh saham yang dimasukkan tidak pernahberinisiatif untuk melaksanakan RUPS tahunan ataupun RUPS LB sampaiyang bersangkutan meninggal dunia pada tahun 1995.8.

Bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, pada Pasal 66 mewajibkan adanya laporan tahunansedangkan laporan tahunan tidak pernah dilaksanakan sejak berdirinya PTAstrina Mutia, demikian halnya dengan pelaksanaan Rapat UmumPemegang Saham sesuai maksud Pasal 78 UU No.40 Tahun 2007 tidakpernah dilaksanakan, padahal Pasal 78 menentukan sebagai berikut :Pasal 78(1) RUPS terdiri atlas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu

paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan.9.

Foto Copy Surat Panggilan Untuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)tertanggal 7 November 2015, diberi tanda P.45. Foto Copy Surat Panggilan Untuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)tertanggal 7 November 2015, diberi tanda P.56. Foto Copy Surat Panggilan ke2 Untuk RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) tanggal 13 November 2015, diberi tanda P.67.

Cornelia Christiena Sitanala, disamping itu bukannya Tergugat dan Tergugat Il yang tidak mau melaksanakan RUPS tetapi Penggugatsendirilah yang tidak pernah melaksanakan RUPS kendati Tergugat II telahmenganjurkan untuk melaksanakan RUPS ;Menimbang, bahwa berdasarkan versi masingmasing pihaksebagaimana diuraikan diatas, maka yang harus diselesaikan adalah :1. Apakah telah dilaksanakan RUPS sebagaimana diatur dalam Akta PendirianPT. Astrina Mutia No. 22 tanggal 23 Nopember 1983 ?2.

529, vi) Addendum Perjanjian Kredit 529, dan (vii)Perjanjian Kredit 924, HANYA DIDASARKAN DENGAN 2 (dua)PERSETUJUAN RUPS yaitu :1) Akta Berita Acara RUPS Nomor 1 tanggal 2 Maret 2015 yangdibuat di hadapan Nyoman Suryawan, S.H., Notaris di KabupatenBadung ("Akta RUPS Nomor 1"); dan2) Akta Berita Acara RUPS Nomor 29 tanggal 27 April 2015 yangdibuat di hadapan Nyoman Suryawan, S.H., Notaris di KabupatenBadung ("Akta RUPS Nomor 29)Bahwa masingmasing persetujuan RUPS tersebut, menentukan batasmaksimal

Bahwa selain itu, baik Akta RUPS Nomor 1 dan Akta RUPS Nomor 29secara spesifik menyebutkan bahwa persetujuan RUPS tersebut jugatermasuk dalam hal kapan Direksi mendapatkan persetujuan untukMengajukan Permohonan.

persetujuan olehAkta RUPS Nomor 29 untukpinjaman Rp.5 .mengajukan permohonanmilyar pinjaman.terpenuhi)Tambahan Jumlah tambahan pinjamanAdden Rp 3.000 Rp 8.000 Kredit Akta RUPS Sudahmelewati jumlah yangdum 2 disetujui Akta RUPS Nomor 29Pinjaman Nomor 29TetapTambahan Akta RUPS Jumlah tambahan pinjamanAdden Rp 1.000 Rp 9.000 Kredit Nomor 29 sudahmelewati jumlah yangdisetujui Akta RUPS Nomor 29dum 3 .PinjamanTetapPerjanj Akta RUPS Jumlah tambahanan Rp 1.000 Rp 10.000 Installment Nomor 29 pinjaman sudah

Bila ada Klausule seperti itu , maka tidak perlu akta RUPS.

milyar Rupiah) disebutkan mendapatkan persetujuaan RUPS sesuaidengan Akta RUPS Nomor 29;6) Addendum Perjanjian Kredit 529 disebutkan mendapatkan persetujuanRUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;7) Perjanjian Kredit No :924/ PK IL/ XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015,dimana Tergugat memberikan kredit atau pinjaman sebesarRp1.000.000.000 (satu) milyar Rupiah) disebutkan mendapatkanpersetujuan RUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;Menimbang, bahwa sedangkan dalildalil Penggugat yang disangkaloleh Tergugat

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 78ayat (2), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan wajib diadakandalam jangka waktu Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas Pasal 78 Ayat (3) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Tahunan harus diajukan semua dokumen dari Laporan Tahunan Perseroansebagaimana dimaksud di dalam Pasal 66 Ayat (2), sedangkan mengenaiagenda acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan

SmartindoAutotama. dan PEMOHON II melalui surat tertanggal 30 Mei 2017 denganPerihal : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Saham(RUPS) Perseroan. namun ternyata Direksi tidak menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS), sehingga dengan demikian terbukti Direksitelah melanggar ketentuan Pasal 79 Ayat (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan Direksi harus melakukanpemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling lambat 15 hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) diterima;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 Ayat (6) huruf a dan Pasal

Nomor 40 Tahun 2007 'rental'12: Perseroan Terbatas yang mewajibkanKomisaris Perseroan melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dimaksud;Bahwa selaku pemegang saham Perseroan maka PARA PEMOHONMempunyai Kepentingan Yang Wajar agar Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Perseroan tersebut dapat diselenggarakan, dimana sebagai akibatDireksi dam Komisaris Perseroan

.tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS)Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk menunjuk sendiri Notarisuntuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan;Menunjuk PEMOHON atau Kuasanya yang sah sebagai Pemimpin RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan;Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan apabila dihadiri oleh pemegangsaham yang mewakili minimal 1/4 (satu per empat) atau 25 % (dua

Namun faktanya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat diam sajadan termasuk setelah RUPS dilakukan.

Halini adalah sesuai dengan keterangan Saksi Rita Carolina, yang menyatakanbahwa, Saksi Rita Carolina hadir di dalam RUPS tanggal 22 Desember 2004,Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak hadir dalam RUPS, namunyang mewakilinya adalah Sekretarisnya, yakni Sdri. Chenny Jualiana Lintang,pada saat RUPS berlangsung Sdri.

Sehubungan dengan pengalihanRUPS telah disetujui oleh peserta RUPS, maka pimpinan RUPS menyatakandalam RUPS, bahwa sejak tanggal 22 Desember 2004, susunan PemegangSaham PT. Komponen Futaba Nusapersada ditetapkan sebagai berikut: PT.Dirgantara Mitra Mandiri, PT. Buana Motorindo Nusantara, Bapak RemielHerald Eman dan PT. Futaba Industrial Co. Pengalihan Hak Atas Saham yangtelah disahkan dalam RUPS, dituangkan dalam Akta Notaris pada saat itu jugaoleh Notaris R. Muhammad Hendarmawan, S.H.

dan memberikan persetujuan atas keputusan rapat tersebut.Dalam RUPS tersebut, Sdri.

Hal ini adalahsesuai dengan keterangan Saksi Rita Carolina, yang menyatakan bahwa,Saksi Rita Carolina hadir di dalam RUPS tanggal 22 Desember 2004,Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak hadir dalam RUPS, namunyang mewakilinya adalah Sekretarisnya, yakni Sdri. Chenny JualianaLintang, pada saat RUPS berlangsung, Sdri.

Desember 2017sedangkan data yang diperlukan untuk RUPS tersebut telah berkali kalidiminta oleh Penggugat tidak juga diberikan sesuai yang diperlukan olehPenggugat dan sebelum RUPS dilaksanakan Penggugat telah menolakdengan alasan tidak didapatkan data dalam melaksanakan RUPS tetapitanopa menghiraukan penolakan Penggugat ternyata Tergugat telahmelaksanakan sepihak RUPS tersebut (bukti P 4);.

Termasuk penolakan RUPS oleh Penggugat, tetap saja Tergugat melaksanakan RUPS sendiri dengan rekayasa, oleh karena itu tindakanyang dilakukan oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.Pada prinsipnya Tergugat menghalang halangi Penggugat dalammendapatkan data dan dokumen dalam menghadapi RUPS dan tindakanyang dilakukan oleh Tergugat telah berhasil sehingga Tergugat dengankehendaknya sendiri melakukan RUPS dengan tidak memberikankesempatan kepada Penggugat melaksanakannya, oleh karena ituperbuatan

Bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat 1 disebutkan bahwa RUPSterdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya, dimanaRUPS tahunan bukan hanya telah ditentukan waktu pelaksanaannyamelainkan juga isi dari RUPS tersebut juga sudah diatur dan tidak bolehkeluar dari ketentuan Pasal 66 UUNo. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yaitu:a.

dalam RUPS Tahunan;Bahwa perlu untuk diketahui bahwasanya pelaksanaan RUPS tanggal 8Desember 2017 bukanlah terkait dengan RUPS Tahunan melainkanterkait dengan RUPS lainnya, adapun dasar diadakannya RUPS lainnyapada tanggal 8 Desember 2017 tersebut adalahs esuai dengan ketentuanpasal 106 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangmemperbolehkan Dewan komisaris untuk memberhentikan sementaraanggota direksi dengan menyebutkan alasan tertulis dan dalam 30 harisetelah tanggal pemberitahuan

Sedangkan, hubunganhukum antara anggota Direksi dengan owners atau RUPS adalahhubungan kepercayaan (fiduciary duties) dan pemberian amanat (legalmandatory), atau hubungan yang bersifat koordinasi (partnership), tidakada atasanbawahan;2. HakHak yang DimilikiBerdasarkan Pasal 96 ayat (1) UUPT, hak yang dimiliki oleh DireksiPerseroan adalah hak atas gaji dan tunjangan yang besarnya ditetapkanoleh keputusan RUPS.

Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2013 TERGUGAT diadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Dengan kata lain, selama belum ada keputusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yangmembatalkan keputusan yang diambil dalam RUPS/RUPS LB, makakeputusan tersebut tetap berlaku dan mengikat baik ke dalam maupun ke13.14.15.luar Perseroan.

Hery Prianto Muchrodji dan apakah nantinyamenjadi pemberhentian tetap;Bahwa pada saat RUPS LB diselenggarakan saksi yang membacakantata tertib RUPS LB;Bahwa yang hadir adalah Bapak Rafig Radinal sebagai kuasa dari BapakTjatja, lou Ridha Endarani Radinal, kuasa hukum dari Ir. Hery PriantoMuchrodji dan kuasa hukum dari Bapak Junanto dimana pada saat itupeserta yang hadir mengisi daftar hadir; Bahwa pada saat itu RUPS LBdibuka oleh saksi, pada saat itu kuasa hukum dari Ir.

Hery Prianto Muchrodji;Bahwa seingat saksi pada saat RUPS LB, tidak ada membahas mengenaipengembalian atau penjualan saham dimana pada saat RUPS LB tersebutkepemilikan saham dari Ir. Hery PriantoHalaman 49 dari 74 halaman, Pts.No. 565/Pdt.G/2013/PN.JKT.

Saham Luar Biasa (RUPS LB) padatanggal 13 Maret 2013 merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak?

Sehinggapelaksanaan RUPS LB tersebut tidak memenuhi kuorum;Bahwa oleh karena Komisaris sekaligus pemegang saham 270 (dua ratus tujuhpuluh) lembar saham perseroan tidak mengindahkan undangan sekaliguspanggilan RUPS LB dari Pemohon, maka pada tanggal 18 Maret 2015Pemohon mengirimkan undangan atau panggilan RUPS LB Il kepadaTermohon sebagai Komisaris sekaligus sebagai pemegang saham 270 (duaratus tujuh puluh) lembar saham perseroan, agenda RUPS LB diadakan padatanggal 7 April 2015, sekitar pukul 1.00

Teng Leng Chuan) kepadaperseroan; Rencana penutupan dan likuidasi perseroan;Ketua rapat RUPS LB: Siti Nurjanah, S.H., M.Hum.

Penyelenggaraan RUPS meliputi halhal sebagai berikut:a. Bentuk RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;b. Jangka waktu pemanggilan RUPS: 1 (satu) minggu terhitung sejakpembacaan penetapan permohonan ijin penyelenggaraan RUPS LBoleh Ketua Pengadilan Negeri Batam;c.

Nomor 2277 K/Pdt/2016Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat 1 diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS;Dan faktanya Pemohon Kasasi tidak diberikan kKesempatan untuk membeladiri dalam RUPS LB tersebut.

ke Kepolisian berakibat kondisi perusahaansemakin krusial dengan berbagai masalah yang sulit terselesaikanselain hanya dengan RUPS.

Irja Sehati Utama diselenggarakanpada 31 Oktober 2018, PENGGUGAT pandang sebagai surat panggilanyang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) yang menyatakan:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat

Dengan begitu jelas bahwa Pmanggilan tersebutmemiliki jangka waktu 25 hari;23.Bahwa berdasarkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yang menyatakan :(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS~ diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ;Maka berdasarkan uraianuraian diatas PENGGUGAT telah menerima suratUndangan RUPS PT.

Irja Sehati Utama ;Menimbang, bahwa bukti T3 adalah Surat undangan RUPS PT.

Artinya yang dipedomani untuk menentukantenggang waktu antara undangan dengan pelaksaaan RUPS PT.

kecuali semua pemegang saham hadirdan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat :Menimbang, bahwa Penggugat telah diundang secara resmi untukmenghadiri RUPS PT.

Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);b. Mata acara adalah:Menetapkan susunan Direksi dan Komisaris PT. Rumah Sakit HajiJakarta;Cc. Jangka waktu pemanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan;Hal. 2 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011d. Kuorum kehadiran RUPS adalah bila lebih dari */2 (satu perdua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill;e.

Rumah Sakit Haji Jakartadengan berpedoman pada ketentuan:3) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;4) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:Hal. 19 dari 67 hal. Put.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilansendiri RUPS, sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b;10)Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;Pasal 80;(3) Dalam hal direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat(5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraanRUPS

Setelan RUPS LB tanggal 14 Maret 2007 tidak pernah lagidiadakan RUPS LB untuk membahas halhal sebagaimana yangdisimpulkan dalam hasil rapat RUPS LB tersebut;b. Berdasarkan bukti yang diajukan, maka permohonan dari Tergugat cukup beralasan, sehingga oleh karena telah memenuhiHal. 21 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011persyaratanan adanya kepentingan yang wajar untukmenyelenggarakan RUPSLB;Bahwa sebagai tindak lanjut penetapan Pengadilan Negeri Jakarta TimurNomor. 03/Pdt/P/RUPS/2007/PN. Jkt.

Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);Hal. 32 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011b. Mata acara RUPSLB adalah menetapkan susunan Direksi danKomisaris PT. Rumah Sakit Haji Jakarta;c. Jangka waktu pemanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan;d. Kuorum kehadiran RUPS adalah bila lebih dari 1/2 (Satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili;e.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik RUPS Tahunanmaupun RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa);b. Tidak pernah dibuat Laporan Kegiatan PT AKES;c. Tidak pernah dibuat Laporan Tahunan PT AKES;d. Tidak pernah dibuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan PT AKES;e. Tidak pernah dibuat Neraca dan Laba dan Rugi PT AKES;f. Tidak pernah dibuat Audit Keuangan PT AKES;7.

Bahwa P7 yang sesuaidengan aslinya tersebut merupakan "Surat Jawaban dari AdeKornelius tanggal 27 Juli 2015 kepada PTI BVP, Perihal:Kewenangan Penyelenggaraan RUPS LB dan PertanggungjawabanDireksi PT AKES.

Terbukti bahwa sejak didirikan sampai dengan diajukannyaPermohonan ini Direksi PT AKES (Turut Termohon Kasasi/TurutTermohon) tidak melaksanakan ketentuan Pasal 12 Akta PendirianPT AKES Nomor 06/2011 juncto Pasal 100 juncto Pasal 66 UndangUndang Perseroan Terbatas, khususnya tidak pernahmelaksanakan:1) Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") baik RUPS Tahunanmaupun RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa);2) Tidak pernah dibuat Laporan Kegiatan PT AKES;3) Tidak pernah dibuat Laporan Tahunan PT AKES;4) Tidak pernah

Perseroan Terbatas, perseroandapat dibubarkan tidak harus melalui RUPS, tetapi juga dapatberdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan pemegangsaham, dipertegas oleh Ahli Prof.

Nomor 1618 K/Pdt/2016usulan permohonan pembubaran PT kepada RUPS, sedangkanPasal 146 ayat (1) huruf (c) Undang Undang Perseroan Terbatas,hak tersebut diberikan kepada Pemegang saham untukmengajukan permohonan penetapan pembubaran PT kepadaPengadilan Negeri;D.

Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon meminta kepadaPengadilan Negeri Tangerang untuk ditetapbkan RUPS PT.

ayat (2) "Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS KEDUA."

Gatot Subroto Km 5.3 Gandasari, Jatiueung,Tangerang Banten ;Bahwa Undangan RUPS tersebut tidak dihadiri oleh Termohon denganpertimbangan Undangan RUPS tersebut tidak sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku, dengan alasan Pemohon mengundang Termohonsebagai Direktur PT. Pao Shen Mitra Industries untuk RUPS di Jl.Gatot Subroto Km 5.3 Gandasari, Jatiueung, Tangerang Bantensedangkan tempat kedudukan PT.

PERTAMA PT.Pao Shen Mitra Industries pada tanggal 15April 2019 di Grand Soli Marina Hotel, JIl.Gatot Subroto Km.5,3, Gandasari,Jatiuwung, Tangerang, Banten, dalam RUPS tersebut tidak memenuhi kuorumsampai dengan ditutupnya RUPS.

PaoShen Mitra Idustries, melalui JNE dengan kode pengiriman012500106585619 untuk diadakan dilaksanakan RUPS kemudianpada tanggal 28 Maret 2019 Pemohon mengirim surat kembalikepada Termohon untuk diadakan RUPS tempatnya di Grand SollMarina Hotel jl.

Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat dalam memohon penetapan syarat kuorum untuk RUPS perubahan Anggaran Dasar PT. Gusher Tarakan dengan syarat kuorum yang lebih kecil dari kuorum yang ditentukan undang undang, adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;3.

Menyatakan bahwa mekanisme penyelenggaraan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 berikut semua keputusannya, adalah tidak sah dan batal demi hukum;5. Menghukum Para Tergugat untuk mengumumkan dalam surat kabar harian di Tarakan dan di daerah Kalimantan Timur lainnya, bahwa mekanisme penyelenggaraan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 di bawah pimpinan Hendrik Hakim, berikut semua keputusannya, adalah tidak sah dan batal demi hukum;6.

Gusher Tarakan menurut RUPS tanggal 6 Oktober 2006 sesuai Akta No 17 tanggal 6 Oktober 2006 adalah tidak sah dan batal demi hukum dan menyatakan pengurusan perseroan kembali ke tangan pengurus sebelumnya menurut ketentuan Anggaran Dasar perseroan sesuai Akta No 58 tanggal 8 Juni 2000 telah diubah dengan Akta No 49 tanggal 14 September 2001;7.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat yang ditimbulkan oleh keputusan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 tentang perubahan modal dan tentang perubahan susunan pengurus dan dewan pengawas sebesar Rp. 23 milyar (dua puluh tiga milyar rupiah);9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 471.000 (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya

(lihat Undang Undang No. 1 Tahun 1995).Bahwa oleh karena itu maka kuorum RUPS PT.

Tahun 1995 yang memberi penjelasantentang pengertian kuorum RUPS sebagai berikut :Pada dasarnya semua keputuan RUPS harus dicapai melalui musyawarah untukmufakat.

Keputusan RUPS PT.

PEMANGGILAN RAPAT UMUMPEMEGANG SAHAM (RUPS) LUAR BIASA PT GUSHERTARAKAN;27.

Terbatas, telah diatur tentang tata cara dan penyelenggaraan RUPS;Bahwa pada dasarnya RUPS diselenggarakan dengan kehadiran pemegang saham (2+ 1 pemegang saham), akan tetapi jika agenda penyelenggaraan RUPS untukmerubah AD / ART maka pemegang saham yang hadir minimal 2/3 ;Bahwa jika tidak tercapai kuorum untuk menyelenggarakan RUPS yang pertama,maka perseroan melakukan pemanggilan untuk penyelenggaraan RUPS yang keduadengan berita acara RUPS yang pertama tidak tercapai kuorum;Bahwa jika penyelenggaraan

isinya oleh para pihak makadapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;Menimbang, bahwa terkait penyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) lainnya atau biasa disebut juga sebagai RUPS Luar Biasa menurut pasal 76UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 menegaskan bahwa RUPS pada prinsipnyadiadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat

perseroan melakukanUsahanya, namun demikian RUPS dapat diadakan di luar Kedudukan PerseroanHalaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2020/PT BJM(dimanapun, asal masih diwilayah Republik Indonesia) sepanjang memenuhiketentuan dalam pasal 76 ayat 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 yangberbunyi :Jika dalam RUPS hadir dan/ atau diwakili semua pemegang saham dan semuapemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPSdapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana

dimaksudpada ayat 3;Menimbang, bahwa tata cara penyelenggaraan RUPS (termasuk RUPS LuarBiasa) harus pula memperhatikan ketentuan pasal 82 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang pada pokonya harus ada pemanggilanpaling lambat 14 hari sebelum RUPS diadakan melalui surat tercatat ataupun suratkabar dengan mencantumkan tanggal, waktu, serta mata acara, namun RUPS dapatdilakukan tanpa pemanggilan apabila semua pemegang saham dengan hak suarahadir atau diwakili secara bulat menyetujui

diadakan RUPS dan semua peserta RUPSsetuju dengan keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 5 UndangUndanag Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan Terbatas PT RAHMAH MANDIRI MULIA (Bukti P 3 dan T III 2) RUPS Luar Biasa ini diadakan di /uar kedudukan Perseroan dan tanpa adapemanggilan, sehingga untuk menentukan keabsahan RUPS Luar Biasa ini haruslahmengacu pada pasal 76 ayat 4 Jo 82 ayat 5

(termasukRUPS Luar Biasa) harus pula memperhatikan ketentuan pasal 82 UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang pada pokonya harus adapemanggilan paling lambat 14 hari sebelum RUPS diadakan melalui surat tercatatataupun surat kabar dengan mencantumkan tanggal, waktu, serta mata acara,namun RUPS dapat dilakukan tanpa pemanggilan apabila semua pemegang sahamdengan hak suara hadir atau diwakili secara bulat menyetujui diadakan RUPS dansemua peserta RUPS setuju dengan keputusan

,dan Perjanjian Nomor: 120/C.71.NOTPPAT/IIII06 tanggal 29 Maret 2006, yang pada Akta Berita Acara RUPS No. 26 tanggal 17 Mei 2004 dan Akta Berita Acara RUPS No. 03 tanggal 4 Oktober 2004. --------------------------------------------------------------------------------------4.

Bank Pembangunan Daerah SulawesiTengah berdasarkan hasil RUPS tahun 2004 vide Akta Berita AcaraRapatUmum Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan DaerahSulawesi Tengah Nomor 03 tangga 104 Oktober 2004;5.

"Pemutusan perjanjian kerjasama tersebut,sesungguhnya dilakukan oleh tergugat sejak tahun 2010 dan tahun2011, karena RUPS tahun 2010 dan RUPS tahun 2011 penggugatse/aku rekanan yang masih terikat dengan perjanjian tidakdiundanglagi oleh tergugat (vide putusan No. 19/Pdt.G/2011/PN.PL), haltersebut,dilakukan oleh tergugat karena itikad buruknya untuk menghindaripembicaraan pembayaran jasa penggugat dalam RUPS tahun 2009,karena janjijanji tergugat setiap kali penggugat menagihpembayaranjasa pada RUPS

tahun 2009, jawaban tergugat nanti dibicarakandalam RUPS, itulah sebabnya sehingga gugatan mengenaiwanprestasi (vide putusan No. 11/Pdt.G/2011/PN.PL); .

Betapa tidak, pada bagian awal / komparasiakta, serta pada bagian akhir Akta Nornor : 13 /DIR/PT.BPDST/XVP/2006 dan nomor : 120/C.71.NOT.PPAT/III/06, yang merupakantindaklanjut Akta Berita Acara RUPS nornor 26 tanggal 17 Mei Tahun 2004dan Akta Berita Acara RUPS nornor 3 tanggal 4 Oktober 2004, tertulisjelas namanama kornisaris dan Direksi PT.

Kehilangan pendapatan penggugat dalam pembuatan Akta BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untukpembagian Laba dan Pengesahan Neraca. Adapun dasarperhitungan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Tahunan Pembagian Laba (deviden) dan Pengesahan Neracatahun buku 2008 (vide Akta Berita Acara RUPS Tahunan Nomor 12tanggal 11 Juni 2009), dengan jumlah laba PT. Bank Sultengadalah sebesar Rp 19.917.000.000.

oleh Terdakwa dilakukan melalui surat kabarsebagaimana tersebut di atas, sehingga HADI CIPUTRA danSUKMAWATI tidak pernah mengetahui pemanggilan RUPS tersebut ;Berdasarkan hasil RUPS tanggal 17 Maret 2011 tersebut selanjutnyaTerdakwa selaku Presiden Direktur PT Silica Mas Nusantara menjualsebidang tanah dengan sertifikat HGB No. 1 desa/Kel.

Dinamika MegatamaCitra sebagai pihak penerima kuasa 5e Bahwa RUPS yang dilakukan PT. Silica Mas Nusantara adalah sah,karena menurut saksi RUPS tersebut sudah sesuai dengan aturandan telah memenuhi korum rapat 5e Bahwa sesuai dengan pernyataan para pihak ketika akte IJB dibuat,pembayarannya sudah lunas dan tidak ada permasalahan,sedangkan cara pembayarannya dari PT. Dinamika Megatama Citrakepada PT.

Silica Mas Nusantara telahmemenuhi kuoruM ; 22222 oe enone nee nce e ccc een neeBahwa Menurut pendapat Ahli RUPS luar biasa atas penjualan asetPT.

Mojokerto, dan tanah tersebut rencananya akan dibangunpabrik industri ;e Bahwa direncanakan oleh Terdakwa kalau pada tanggal 21 Juni2010 akan dilaksanakan RUPS PT.

Pungging ; 222222 2222Menimbang, bahwa RUPS tersebut hanya dihadiri oleh Terdakwa sendiri, dandengan hasil memberikan persetujuan kepada Terdakwa untuk mengalihkan/ menjual hartakekayaan milik PT.

TATO) dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Perusahaan Dagang Tato (PT. TATO) sejak tahun 2002 hingga tahun 2010. Dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggungrenteng membayar uang paksa (dwangsoon) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan ; 5.

TATO berhak untuk meminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):yakni meminta pertanggung jawaban hukum tergugat dan tergugat II yang berkaitan denganLaporan/Data Keuangan PT. TATO.

dan turut tergugatIl segera dalam waktu 8 (delapan) hari memberikan salinan resmi Laporan Keuangan Tahunan,dokumen Keuangan, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TATO, terhitungsejak tahun 2002 hingga tahun 2010 ini.

TATO, dst,124.Bahwa jelas tindakan Penggugat yang meminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) berkaitan dengan laporan/data kKeuangan PT.

Dalam hal Direksi tidak meiakukan pemanggilan RUPS,makapemegangsaham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untukmenetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas;0Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakutersebut

di atas, maka permintaan Penggugat agar diadakannya RUPS dengan agenda pertanggungjawaban Tergugat dan Tergugat II berkaitan dengan Laporan/Data Keuangan PT.

Nomor 2096 K/Pdt/201316.Ayat (1) Anggota Direksi dapat diberhetinkan untuk sementara oleh DewanKomisaris dengan menyebutkan alasannya;Ayat (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh ) hari setelahtanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS;Ayat (5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) anggotaDireksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;Ayat (6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;Bahwa, tindakan pemberhentian

Jombang, KabupatenJombang, Jawa Timur, telah dilaksanakan RUPS LB yang telahmemutuskan (1) menyetujui mengganti/memberhentikan denganhormat Bapak Ong Jimmy Angesti, sebagai Direktur UtamaPerseroan terhitung sejak RUPS LB ditandatangani; (2)menyetujui untuk merubah susunan Direksi Perseroan; (T/PR 2);Hal. 9 dari 31 hal.

USI melalu) RUPS LBtertanggal 8 September 2011;14. Bahwa sesungguhnya keputusan yang diambil dalam RUPS LBtersebut adalah keputusan semua pemegang saham, sekalipundalam pelaksanaannya yang hadir dalam rapat tidak semuapemegang saham. Setelah pelaksanaan RUPS LB yang sahtersebut, maka putusan rapat haruslah dianggap keputusan semuapemegang saham, yang mengikat ke luar dan ke dalam;15.

Bahwa pelaksanaan RUPS LB tersebut sudah dilakukan dengan prosesdan prosedur yang benar, sehingga mempunyai kekuatan hukum yangsempurna karena: Terhadap Tergugat Rekonvensi dalam kapasitasnya sebagai DirekturUtama telah disampaikan Undangan RUPS LB tertanggal 23 Agustus2011, untuk pelaksanaan RUPS LB pada tanggal 8 September 2011,sebagaimana Surat Nomor 117/HS/VIIV2011, dimana dalam Surattersebut telah disampaikan materi rapat yang akan dibahas, yaitutentang (1) Penggantian Direktur Utama; dan (2

Sun Star sebagai pihak yang digugatdalam perkara ini karena akibat dari adanya RUPS LB juga berimplimentasaikedalam dan keluar, maka dari adanya RUPS LB juga berakibat pula bagiSun Star International, hal mana lah nyata di sebutkan dalam YurisprudensiHal. 25 dari 31 hal. Put.

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 s.d. angka 7 di atas, demimelindungi kepentingan perseroan dan kepentingan Pemohon selakupemegang saham mayoritas, Pemohon telah meminta kepada Direksiuntuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa melalui surat tercatat nomor02/RHSSGA/01/2021 tanggal 28 Januari 2021, hal: PermintaanPenyelenggaraan RUPS Luar Biasa (BuktiP5 dan P6), yang padapokoknya meminta agar Direksi menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dengan agenda penggantianHalaman 4

Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan danmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)PT Sada Gas Arihta SAGATA berkedudukan di Kab. Dairi sesuaiPenetapan ini, dengan ketentuan:a. Bentuk RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB);b. Jangka waktu pemanggilan RUPS: paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumRUPS LB diadakan;c.

pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris.13.Bahwa terhadap RUPS tahunan atau RUPS lainnya yang disenggarakanPerseroan Terbatas sebagai organ perseroan, memiliki beberapakewenangan eksklusif tertentu yang diberikan Undangundang PerseroanTerbatas, Kewenangan tersebut berkaitan dengan :a.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu dan seterusnya.b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.18.Bahwa dalam Pemohonannya Pemohon tidak mencantumkanpetitum yang berisi perintah yang mewajibkan direksi dan/ataudewan komisaris untuk hadir dalam rups sebagaimana Ketentuan Pasal80 ayat (3) huruf b Undangundang Perseroan Terbatas.

Perseroandiselenggarakannya RUPS LB.