BAIQ RUMAYAT atas tanah tersebut telah tercatat secarasah menurut hukum dengan adanya Sertifikat Hak Milik yang semula tercatat atasnama Baiq Rumayat kemudian peralihan hak milik tersebut beralih kepada Nyoman Nirka yang dibuktikan dengan adanya Akta Jual Beli dihadapan Notarissehingga menurut hemat Majelis Hakim bahve bukti kepemilikan sertifikatmerupakan bukti yang terkuat dan terpenuh sepanjang tidak ada yangmembuktikan sebaliknya demikian juga Akta Jual Beli tersebut merupakan AktaOtentik karena

Nyoman Nirkamemperoleh tanah karena membeli dari Tergugat .Baiq Rumayat dan telahdisertifikatkan oleh BPN sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahve buktikepemilikan sertifikat merupakan bukti yang terkuat dan terpenuh sepanjang tidakada yang membuktikan sebaliknya, demikian juga mengenai Akta Jula Beli tersebutyang dibuat dihadapan notaris tersebut merupakan Akta Otentik karena dibuatdalam bentuk yang ditentukan undangundang dan dihadapan pejabat umum yangberwenang untuk itu, sesuai dengan Pasal

Baiq Rumayat dan telahdisertifikatkan oleh BPN sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahve buktikepemilikan sertifikat merupakan bukti yang terkuat dan terpenuh sepanjang tidakada yang membuktikan sebaliknya, demikian juga mengenai Akta Jula Beli tersebutyang dibuat dihadapan Notaris tersebut merupakan Akta Otentik karena dibuat dalambentuk yang ditentukan undangundang dan dihadapan pejabat umum yangberwenang untuk itu, sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata;Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi

BAIQRUMAYAT memperoleh tanah berdasarkan pemberian dan tidak ada kaitannyadengan Para Penggugat juga kepemilikan Tergugat Konpensi BAIQ RUMAYATatlas tanah tersebut telah tercatat secara sah menurut hukum dengan adanyaSertifikat Hak Milik yang semula tercatat atas nama Baiq Rumayat kemudianperalihan hak milik tersebut beralih kepada Nyoman Nirka yang dibuktikan denganadanya Akta Jual Beli dihadapan Notaris sehingga menurut hemat Majelis Hakimbahwa bukti kepemilikan sertifikat merupakan bukti yang terkuat

alat bukti SHM No. 1028 isinya merupakankebohonganTANGGAPAN> Bahwa sekali lagi Para Terbanding nyatakan bahwa keberatan ParaPembanding adalah sangat tidak benar dan keliru, oleh karena ParaPembanding dalam menginterpretasikan Pertimbangan Hukum PutusanHakim Pengadilan Negeri Mataram tidak secara utuh melainkan dipenggalpenggal, dipersepsikan menurut selera Para Pembanding, dikacaukan,dikurangi bahkan ditambah sehingga menghasilkan persepsi yang keliru;> Bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah yang terkuat

UndangUndang Nomor 2Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004Tentang Jabatan Notaris, yang pada intinya menyatakan akta Notarismerupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna, terkuat dan terpenuh sepanjang belum atau tidak terdapatpembuktian sebaliknya di depan persidangan.

Penyelesaian sengketa ini meliputi penyelesaiansengketa melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD)dan RUPS maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri, bukanmelakukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena bukanmerupakan sengketa tata usaha negara;Bahwa dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 30 Tahun2004 Tentang Jabatan Notaris juga dinyatakan bahwa akta otentiksebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan pentingdalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan

Walaupun sengketa tersebut tidak dapatdihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentikyang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberSsumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai denganapa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Sebagai alat buktitertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam AktaNotaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapatmembuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapanpersidangan pengadilan;Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu yang ditentukan oleh undangundang yang berlaku;8.Bahwa dalam sub bahasan ini, Tergugat berpendapat bahwa gugatanPenggugat secara formil administratif telah lewat waktu berdasarkanPasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014

dilarangmembatalkan surat keputusan tata usaha Negara in casu Sertifikat Hak MilikNomor 107 atas nama Beddu Tanna, dengan demikian Putusan bandingadalah salah menerapkan hukum beralasan hukum untuk dibatalkan ditingkatkasasi Mahkamah Agung ;Maka dinyatakannya bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 107 atas nama BedduTanna tidak nempunyai kekuatan hukum, padahal Sertifikat Hak Milik Nomor107 sesuai ketentuan hukum Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 5Tahun 1960 sebagai bukti hak atas tanah sengketa yang terkuat

Pdt/2011/PT Sultratersebut ;Sebaliknya masih berkenaan dengan pengenaan beban pembuktian kepadaTergugat yang menyangkali dalil gugatan Penggugat, secara hukum berhasilmembuktikan haknya diatas tanah sengketa, sesuai bukti yang diajukandimuka persidangan mulai dari T1, T2,T3, T4, T5, T6, T7,T8, T9,T10sampai dengan T35 dan ditambah dengan 3(tiga) orang saksi, kKhusus buktiT1 Sertifikat Hak Milik Nomor 107 an,Beddu Tanna (ayah Tergugatl) sesuaiketentuan hukum yang berlaku adalah merupakan bukti yang terkuat

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa status Penggugat dengan Tergugattelah diakui danterdaftar secara resmi kependudukannya sebagai suami isteri bahkan telahmempunyai 1 orang anak dan tidak pernah bercerai sehingga keduanyadianggap tetap dalam ikatan perkawinan sebagaimana kaidah ushul yangberbunyi :SLs gle GIS Le els JueArtinya : Hukum yang terkuat adalah tetapnya apa yang telah ada atas apayang telah

Umumserta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik; Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi; Ad. 2 Unsur dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang tidakdilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; Sa eEEE Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilaiapakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya MajelisHakim akan mendefinisikan terlebin dahulu halhal sebagai berikut: Memiliki: hak milik merupakan hak keperdataan yang terkuat

Vollmar juga menjelaskan: adalah sangat mungkin danmemang sangat lazim untuk membebani lapanganlapangan yang terletakpada jalanjalan tertentu dengan pengabdian pekarangan untuk kemanfaatanjalanjalan itu (misalnya suatu servituut untuk melarang mendirikan bangunan),Bahwa dalam Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) juga mengatur hakhak atas tanah diantaranya dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1): Hak milikadalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orangatas tanah, dengan mengingat ketentuan

dalam Pasal 6;Pernyataan diatas mengandung makna betapa penting dan berharganyamenguasai tanah dengan title Hak Milik yang secara hukum memilikikedudukan terkuat dan terpenuh sehingga pemilik hak dapat mempertahankanhaknya terhadap siapapun.

Il Kohir 97 seluas + 0,240 hektar yangtercatat di Kelurahan Cicaheum dan Kecamatan Kiaracondong serta buktipenguasaan fisik yaitu Pernyataan Para Penggugat yang diketahui olehKelurahan setempat, tetapi buktibukti tersebut bukan alas hak yang dapatmembuktikan bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah yang nota beneHalaman 8 dari 22 halaman PutusanNomor 87 K/TUN/2013sudah terbit Sertipikat yang merupakan bukti yang terkuat dan terpenuh.Oleh karena itu harus diuji terlebin dahulu mengenai kepemilikan

tetapi pada saat didaftarnya pendaftaran pertama kaliHalaman 9 dari 22 halaman PutusanNomor 87 K/TUN/2013tahun 1996 warkahwarkah tersebut ada, dan kemudian diumumkan danterbit Sertipikat Obyek Sengketa a quo sehingga telah dilalui sesuaiprosedur yang berlaku hanya saat ini pada saat ada gugatan ini warkahtersebut belum diketemukan tetapi datadata dan catatancatatan dalamdaftar hak buku tanah ada sehingga Sertipikat Obyek Sengketa a quotercatat dan terdaftar dengan status Sertipikat Hak Milik yang terkuat

;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 UUPA disebutkan bahwa HakMilik adalah Hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (bahwa semua hak atas tanahmempunyai fungsi sosial), demikian pula dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuanketentuan Mengenai PemberianHak Atas Tanah disebutkan bahwa Hak Milik adalah Hak atas tanah yang terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang dan

badanbadan hukum, sebagaimana yangdisebutkan dalam Pasal 20 UndangUndang Nomor 5 tahun 1960;Menimbang, bahwa dari konsep kepemilikan hak atas tanah sebagaimanadiuraikan diatas, pada pokoknya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Hak Milik atastanah adalah Hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah, Hak kepemilikan atas tanah merupakan hubungan hukum kepemilikan secarahakiki diakui keberadaannya, dijunjung tinggi, dihormati, dan tidak boleh diganggu gugatoleh siapapun

, pun demikian halnya dengan proses balik namayang dilakukan oleh Pejabat dari Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng dari atasnamaPenggugat ke atas nama Tergugat I adalah sah dan oleh karena proses balik nama dari atasnama Penggugat ke atas nama Tergugat I sah, maka pengikatan jual beli yang dilakukanantara Tergugat I dengan Tergugat III adalah sah menurut hukum, selanjutnya MajelisHakim berpendapat sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Pasal 20 UUPA disebutkan bahwa Hak Milik adalahHak turun temurun terkuat

dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (bahwa semua hakatas tanah mempunyai fungsi sosial), demikian pula dalam ketentuan Pasal2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentangKetentuanketentuan Mengenai Pemberian Hak Atas Tanah disebutkanbahwa Hak Milik adalah Hak atas tanah yang terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang dan badanbadan hukum, sebagai yangdisebutkan dalam Pasal 20 UndangUndang Nomor 5 tahun 1960;Bahwa Hak Milik atas

tanah adalah Hak turun temurun terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.

No. 146/Desa Labuan Bajo, bertanggal 22 Februari 1982, yangmenurut hukum bukti kongkrit sebagai legalitas tertinggi dan terkuat atas hakkepemilikan tanah sepanjang tidak dinyatakan cacat yuridis dan dibatalkanoleh Kantor BPN atas putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).Hal 6 dari 10 hal. Put.

/Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Pbuwon nnn nana nn Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilaiapakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya MajelisHakim akan mendefinisikan terlebin dahulu halhal sebagai berikut:Tanpa hak: Tanpa alas hak yang sah dan berdasarkan hukum, (in casudalam perkara a quo) tanpa izin dari pihak yang berwenang;Memiliki: Hak milik merupakan hak keperdataan yang terkuat, teroenuh dandapat diturunkan (in casu keabsahan obyek kepemilikkan bukan

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap obyeksengketa maka seharusnyalah Penggugat dilindungi oleh undangundangsebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) Undangundang No.5 Tahun1960 yang menyatakan Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, sehingga sangat beralasanhukum bagi majelis hakim untuk memerintahkan para Tergugat atau siapa sajayang menguasai obyek sengketa agar diserahkan kembali kepada Penggugat ;12.

Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik sah objek sengketa sebagaimanadalam Sertifikat Hak Milik Nomor 91/Uentanaga Bawah/2009 seluas 250 m2,sertifikat mana merupakan bukti terkuat dan otentik. Dan ketika dimohonkanjuga sertifikat olen Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah ada keberatanbaik dari Tergugat Il maupun Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Hal. 9 dari 11 hal. Put.

.:8) Bahwa sebagai pemilik yang sah atas objek tanah sengketa,Penggugat kemudian memiliki bukti Kepemilikan berupa SHM 00552/2014sebagai bukti kKepemilikan yang sah, terkuat dan terpenuh;9) Bahwa sampai saat diajukannya gugatan ini SHM 00552/2014belum pernah dinyatakan batal oleh putusan Pengadilan yang berkekuatanhukum tetap, sehingga secara hukum SHM 00552/2014 haruslahdipandang sebagai bukti kepemilikan yang mempunyai kekuatan hukummengikat;10) Bahwa sebelum dibeli oleh Penggugat, memang di atas

Bahwa tidak benar Tergugat pernah menawarkan penyelesaian damai denganPenggugat dan menawarkan sejumlah kompensasi kepada Penggugat, bahwa tidakada alasan bagi Tergugat untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat, karenatanah yang dimiliki Tergugat dibeli secara sah menurut hukum dan telah terbit13sertifikat sebagai alat bukti yang terkuat dalam sistim hukum pertanahan yangberlaku di Indoneisa;2).

Bahwa sesuaidengan pasal pasal 20 ayat (1) UU NO 5 /1960 jo pasal 16 UU NO 5/1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria jo 32 ayat (1) dan ayat (2) PP NO 24 tahun1997 tentang pendaftaran tanah yang kaedah hukumnya menycbutkan bahwaSertifikat adalah bukti kepemilikan yang terkuat, terpenuh dan turun tcmurun,sehingga oleh karenannya adalah hak hukum Tergugat untuk melakukan kcgiatankegiatan diatas tanah Tergugat.

Bahwa jelas tindaktanduk dari para Tergugat diatas tanah milikPenggugat adalah sangat berakibat kepada Penggugat yaituPenggugat tidak dapat lagi menguasai atas tanah yang merupakanhak dari Penggugat sebagaimana mestinya.Bahwa Penggugat berkeyakinan, jika Tergugat beserta Tergugat lainnyaadalah tidak memiliki bukti kepemilikan yang terkuat, teroenuh dan turunmenurun atas tanah yang menjadi obyek perkara, sebagaimana buktikepemilikan dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) UUPA dan atau Pengugatberkeyakinan

pula jika Tergugat tidak memiliki hak eigendom atas tanahyang menjadi objek perkara tersebut seperti halnya bukti yang dimiilikioleh Penggugat, in casu sertifikat hak milik Penggugat yang merupakanbukti yang terkuat, terpenuh dan turun temurun, sehingga dengandemikian sertifikat Penggugat adalah bukti yang sempurna, baik lahir,formiil maupun materiil;Bahwa Penggugat berkeyakinan pula sebagai dasar dari Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana secara eksplisitdidalam posita Penggugat

Telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa rincik bagimasyarakat adat sebelum berlakunya UndangUndang Pokok Agariamerupakan bukti tertulis yang terkuat bagi masyarakat adat.

bendanya (dalam hal iniTanah); berubah pemilik/oemegang SHM = bukan masalah; hak tanggunganini bersifat beban yang melekat dan baru, hilang/lepas jika semuahutang/kewajiban telah dilunasi; Hak tanggungan ini bersifat privelege dalam arti diutamakan/diistimewakansemisal dapat dilakukan pelelangan kapan saja dalam hal terjadiwanprestasi/kredit Macet; 2222222 n nne TENTANG SERTIFIKAT TANAH.1.Bahwa tentang SHM No. 2736 yang dibebani/dilekati hak tanggungan,sertifikat ini dinilai Sempurna, otentik, terkuat

Padahal kedua tanahtersebut berasal dari tanah Hak Milik Adat yang tercatat di dalam berdasarkan persil267 D.IV C.367, tercatat atas nama SONG KIM SIONG (Pewaris) dan antaraPara Penggugat dengan Para Tergugat adalah ahli waris garis keturunan ke bawahdari SONG KIM SIONG (Pewaris).ANALISA YURIDISBahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria bahwa Hak Milik adalah hak yang turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas

Hak yang terkuat dan terpenuh yang dimaksuddalam pengertian tersebut bukan berarti hak milik merupakan hak yang bersifatmutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagaimana dalam HakHal. 15 dari 38 hal.

Putusan Perdata Nomor 120/PDT/2015/PT BTN16Dl28Eigendom, melainkan untuk menunjukkan bahwa diantara hakhak atas tanah, hakmilik merupakan hak paling kuat dan paling penuh.Hak Milik dikatakan merupakan hak yang turun temurun karena hak milik dapatdiwariskan oleh Pemegang Hak kepada ahli warisnya, Hak Milik merupakan hakyang terkuat berarti hak tersebut tidak mudah hapus dan mudah dipertahankanterhadap gangguan dari Pihak lain.Bahwa berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata :Pewarisan hanya terjadi karenakematian

Gugatan didasarkan pada bukti surat auntentik atau surat tulisan tangan(handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undangundang tidak mempunyai kekuatanbukti";Oleh karena berdasarkan pasal 20 UndangUndang Nomor 5 tahun 1960tentang Pokok Agraria yang menyebutkan :"Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6" Maka sudahsepatutnya putusan perkara a quo diputus secara

Utr30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.Dalam menempati lahan dan bangunan tersebut, Penggugat memiliki alashak berupa hak milik berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1044.Menurut Pasal 20 ayat (1) UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (UU No. 5/1960), hak milik atastanah merupakan hak yang terkuat yang dapat dipunyai orang atas tanahtanpa mengurangi fungsi sosial atas tanah.

Hal ini dijelaskan sebagaiberikut:Pasal 20 ayat (1) UU No. 5/1960Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuandalam pasal 6.Pada tahun 2008, anak Penggugat , yakni Tergugat II mengambil SertipikatHak Milik No. 1044 tanpa izin dari Penggugat untuk digunakan sebagaijaminan kebendaan agar mendapatkan pinjaman uang dari Tergugat Illsebesar Rp 30.000.000, (tiga puluh juta Rupiah).Tergugat II berhasil melunasi pinjaman uang tersebut

Utr100.Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuandalam pasal 6.Dengan demikian, karena Tergugat Ill menggunakan Sertipikat Hak MilikNo. 1044 milik Penggugat tanpa seizin Penggugat untuk mendapatkanfasilitas pembiayaan dari Tergugat I, maka Tergugat III telah melakukanperbuatan melawan hukum.