Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-09-2016 — Upload : 12-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 785 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 21 September 2016 — PT. MERCK SHARP DHOME PHARMA Tbk. dahulu PT. SCHERING PLOUGH INDONESIA, Tbk VS HIKMAH ARDHIANTO, S.Psi
107 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 785 K/Pdt.Sus/PHI/201616.17.Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa Judex Factitelah melangar asas audi et alteram partem dan asas imparsialitas,sehingga sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Putusan PHISurabaya tersebut dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis HakimMahkamah Agung yang memeriksa dan memutus PerkaraHubungan Industrial a quo;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, telah jelas terbuktibahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan dan telahmelanggar ketentuan hukum
Pengadilan PN PONTIANAK
Register : 06-07-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 87/Pdt.G/2015/PN Ptk
Tanggal 21 Desember 2015 —
66 — 11
  • Secara Lelangterhadap 2 (dua) SHM milik PENGGUGAT yang menjadi jaminan atas hutangH.ABDUL JALIL tersebut, lelang mana akan dilaksanakan pada tanggal 10Nopember 2011 dengan perantaraan TERGUGAT Il sebagaimana ternyatadari Pengumuman Lelang (Kedua) Eksekusi Hak Tanguungan Dan FidusiaHalaman 4 dari 52 halaman, Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2015/PN.Ptk.Nomor:B.2488XV/KC/ADK/10/2011 bertanggal 27 Oktober 2011 yangdiumumkan melalui Koran Pontianak Post bertanggal 27 Oktober 2011 (BuktiP.9), perbuatan mana Melangar
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-11-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 51/Pdt.G/2015/PN.Gpr
Tanggal 30 Nopember 2015 — YUNUS,Dk
LAWAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk Cabang Kediri (Bank JATIM Kediri)
43 — 14
  • Cohen pada tahun1919, terdapat 4 (empat) criteria perbuatan melawan hukum, = yaitu1 Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 2 Melanggar hak subyektif orang lain ; 3 Melanggar kaidah tatasusila ; 4 Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain ; Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan katakata ataukah....atau. dengandemikian untuk adanya suatu perbuatan melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-08-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — Ir. Bambang Tri Hermanto bin Mutolib, Dk.
119 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketua Koperasi Dengan Dasar Rapat Anggota Tahunan untukdigulirkan kepada kelompok tani mana.dalam Peraturan tidak ada aturan yang mendasarinya, sebagai dasaraturan perbuatan melangar hukum formil dalam surat dakwaan JaksaPenuntut Umum.2.3.
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 31-07-2019 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kag
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat:
1.Dr. MUIDAH RAHMAN
2.DRA. MUIDAH RAHMAN
Tergugat:
1.SUTRISMIN ROSWATY
2.KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI CQ. DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA CQ. DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN. CQ. SATUAN KERJA INVENTARISASI DAN PENGADAAN JL. TOL PALEMBANG-INDRALAYA
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMSEL CQ. PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG - INDRALAYA
Turut Tergugat:
1.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina marga
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA SELATAN
90 — 12
  • PenyerahanBahwa Turut Tergugat II, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinyaterkait dengan pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya, telah sesuai dengan peraturan Perundangundang yang berlaku danasasasas umum Pemerintahan yang baik sehinga dapat juga dikatakanBahwa Turut Tergugat II tidak pernah Melakukan perbuatan melangar Hukum;Bahwa dilihat dari dafttar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya Taha Dua Nomor : 2565/1016/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014,
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Umum
Register : 09-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN WONOSOBO Nomor 90/Pid.B/2020/PN Wsb
Tanggal 10 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.NUGROHO WISNU PUJOYONO SH.
2.Bayu Teguh Setiawan, SH
Terdakwa:
1.NIAT PRAMONO Bin AMAT TARYONO
2.DIRIN Bin NURSITO
3.RASIDI MUHIMIN Bin MARTANI
4.TRIYONO Bin SURYANTO
5.SUKUR Bin RUSMANTO
109 — 25
  • Wonosobo atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara, menggunakan kesempatan main judi yangdiadakan dengan melangar ketentuan pasal 303, perbuatan mana dilakukan olehpara terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam23.00 Wib, terdakwa NIAT PRAMONO Bin AMAT TARYONO bersamaHalaman 6 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN.Wsbsama
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 30-03-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 14/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 15 Agustus 2017 — Penggugat: JOHNNY TANDIARI Tergugat: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
173 — 132
  • Oleh karena hal tersebut telah salingbertentangan dengan Berita Acara Pelaksanaan Paparan NasionalNomor: 99/BAHGK/OJVII/2015 tertanggal, Jakarta 5 November 2015 ; .Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 03/Pbt/BPN73/2017 tertanggal 15 Maret 2017, yang mana menurut hematPenggugat Tergugat telah melangar AzasAzas Umum PemerintahanYang Baik (General of Good Goverment) yaitu teristimewa pada AzasKepastian Hukum Azas
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 16-03-2005 — Putus : 19-07-2005 — Upload : 13-05-2011
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 03/G/2005/PTUN.YK.
Tanggal 19 Juli 2005 — Prof. Dr. LASIYO, MA.MM; REKTOR UNIVERSITAS GAJAH MADA YOGYAKARTA
113 — 92
  • Haltersebut secara tidak langsungmengakibatkan penundaan penetapan danpengangkatan Dekan di Fakultas FilsafatUGM (vide uraian tersebut di ataskhususnya butirBahwa Tergugat tidak melangar Keputusan MWAUGM No. 12/SK/MWA/2003 tanggal 18 Desember 2003tentang Anggraan Rumah Tangga UGM, dan jugatidak melanggar Keputusan Rektor UGM Nomor114/P/SK/HT/20024 tanggal 17 Mei 2004 tentangTata Cara Pemilihan Dan Penetapan Dekan SertaPengangkatan Wakil Dekan. Adapaun alasan alasan sebagaiberikut : 8.2.1.
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 21-01-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0222/Pdt.G/2019/PA.Lpk
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
106 — 65
  • Bahwa dengan telah beralinnya sebidang tanah tersebut sesuai denganprosedur maka tindakan Syawaluddin Batu Bara Bin Abdul Karim Batu Baramenjadikan sebidang tanah seluas 8.154 m2 (delapan ribu seratus lima puluhempat meter persegi) menjadi obyek gugatan warisan yang harus dibagikanmerupakan suatu tindakan yang keliru dan melangar hukum serta harus ditolak;12.
Pengadilan PN KETAPANG Perdata
Register : 19-03-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KETAPANG Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Ktp
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
Tn. IRWAN RUDIANSYAH RIMBA
Tergugat:
1.SUHARDI
2.SAUNAN
3.DARIYAH
4.JAMHER SAMAT
5.SURYADI
6.ARIFIN
7.NG A HENG
8.DJUTINA
9.ABDUL HAKIM
10.ADITYA FACHREZA
11.KEPALA DESA SUNGAI NANJUNG
12.KEPALA DESA PAGAR MENTIMUN
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KETAPANG
93 — 12
  • , tercatat atas nama DJUTINA,sehingga penerbitan sertipikat tersebut bukan merupakan perbuatan melanggarhukum, dan Penggugat tidak dapat membuktikan proses pendaftaran tanahtersebut telah melangar hukum ataukah tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelishakim berpendapat petitum nomor 2, 3 dan 4 Penggugat tidak beralasanmenurut hukum untuk dikabulkan, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2, 3 dan 4 Pengugatsebagai
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 27-11-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 19/G/2018/PTUN.TPI
Tanggal 5 Maret 2019 — Penggugat:
Yayasan Suluh Mulia Pionir y diwakili oleh Riama Roska Sihombing
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
244 — 286
  • Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 tahun 2011 TentangBangunan Gedung, Bab XI Sanksi Dan Denda; Pasal 164, ayat 1:Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 163ayat (1) dan (2) meliputi pada tahap pembangunan dan/ataupemanfaatan berupa : Peringatan tertulis, jika pemilik melangar pasal 5, .........
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2248 K/Pdt/2011
Tanggal 6 Agustus 2012 — Drs. IBNU SUBIYANTO, Akt bin SUPANGAT VS MAMAN SETIAMAN P, DKK
53 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sebenarnya telah disadari oleh Judex Facti untuk beban pembuktianperbuatan melawan hukum telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 1365KUHPerdata, yang menyatakan : Tiap perbuatan melangar hukum, yang membawa kerugian kepada seoranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.; Dalam ketentuan perbuatan melawan hukum, terdapat dua unsur yang harusdibuktikan, yang terdiri dari :e Adanya kesalahan pelaku baik disengaja (wilfull) atau karena kalalaian
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-02-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Plg
Tanggal 20 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HAPPY AL HABIEBIE, SH
Terdakwa:
ANSORI bin MUHAMMAD
51 — 6
  • TERHADAP PEMBUKTIAN DAKWAAN KEDUABahwa dakwaan Kedua dari perkara ini adalah Tanpa Hak dan Melawan HukumMemiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yang diatur dan diancam pidana melangar pasal 112 ayat (2) UndangundangRI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) Undangundang RINo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur unsurnya adalah sebagaiberikut : Unsur Setiap Orang Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Register : 26-02-2018 — Putus : 04-05-2018 — Upload : 09-05-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 41/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 4 Mei 2018 — -. NURHAYATI UN, dkk vs -. SILVESTER CHANISTAN, dkk
60 — 23
  • Bahwa seharusnya berita acara pelaksanaan eksekusi No.92/PDT.G/BA.EKS/ 2001/PN KPG pada tanggal 18 maret 2010 hanyamelaksanakan sesuai dengan bunyi amar dictum putusan no.92/pdt.g/2001/ pn.kpg tertangal 28 november 2010 yang batas batasnya tersebut diatas sehingga jurusita Pengadilan Negri Kupangsudah mempunyain patokan batas batas tanah yang akan dieksekusisehingga dalam pelaksanaan tidak melampui batas atau melangar batastanah milik yang disebut dalam batas tanah tersebut diatas;.
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-06-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Plw
Tanggal 27 September 2021 — Penuntut Umum:
ABU ABDURACHMAN.SH
Terdakwa:
ILHAM Als AMENG Bin MUKRI
58 — 22
  • masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau hukuman bukanlahmerupakan suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakaninsttumen yang diberikan oleh Negara untuk dilakukan pembinaan bagiTerdakwa yang sudah melakukan perbuatan yang melangar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 02-06-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 03-12-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 106/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 13 Nopember 2014 — 1.JAP LINA JAYA YACUP,2.A.N.N.A S.O.H.A.R;1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,2.SUFRI SOHAR SOBANDAR,3.JUSTINA DJAUHARI
71 — 29
  • 107Permen Pemberian dan Pembatalan adalah (i) kesalahan prosedur, (ii)kesalahan penerapan peraturan perundangundangan, (iii) kesalahan subyekhak, (iv) kesalahan objek hak, (v) kesalahan jenis hak, (vi) kesalahanperhitungan luas, (vii) terdapat tumpang tindih hak atas tanah, (viii) data yuridisHalaman 12 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 106/G/2014/PTUNJKT.39.40.41.atau data fisik tidak benar, atau (ix) kesalahan lainnya yang bersifathukum administratif ; Bahwa selain dibuat dan/atau diterbitan secara melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 08-03-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 K/PID.SUS/2018
Tanggal 8 Maret 2018 — FIRDAUZY FIRMANSYAH
151 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum padapokoknya sependapat Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melangar Pasal3jo. Pasal 18 UndangUndang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Penipuan
Putus : 02-07-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 85/Pid.B/2015/PN Gto
Tanggal 2 Juli 2015 — - YONAS SIDIKI, S.E. alias YONAS
105 — 27
  • atributatribut dari badanKepegawaian Negara, sehingga saksi korban dan anaknya percaya akanperkataan dan perbuatan Terdakwa, namun kenyataannya anak saksi korbantidak masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, sehingga Majelis Hakim akanmemilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang lebih relevan dan mendekatipada pembuktian perkara ini, yaitu sebagaimana didakwakan dalam dakwaanKesatu Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama, terdakwa didakwa telahmelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dalam Melangar
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 21-11-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 07-05-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 102/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 22 April 2014 — 1. H. MUH. ANWAR ARIFIN BIN H. BUSTANUL ARIFIN selanjutnya disebut sebagai Penggugat-I ; 2. DRS. ZAINAL ARIFIN BIN H. BUSTANUL ARIFIN selanjutnya disebut sebagai Penggugat-II ; selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat. M E L A W A N : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA selanjutnya disebut sebagai Tergugat. 2. - NUR EFFENDY - H. RUSDI, - H. MUH. NUR, - SUKMAWATI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi.
69 — 54
  • Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi.Sehingga penerbitan sertipikat oleh Tergugat selaku Kepala Pertanahan KabupatenBulukumba pada obyek gugatan tersebut telah melangar AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Keielifan, sehinggamana perbuatan Tergugat memenuhi syarat sebagaimana yang diatur daiam Pasal53 ayat (2) sub a dan c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, Juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa begitupun terhadap pemecahanpemecahan
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 31-07-2019 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Kag
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
47 — 3
  • Bahwa Turut Tergugat Il, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinyaterkait dengan pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya , telah sesuai dengan peraturan Perundangundang yang berlakudan asasasas umum Pemerintahan yang baik sehinga dapat juga dikatakanBahwa Turut Tergugat II tidak perna Melakukan perbuatan melangar Hukum;9.