Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan yangmenghalanghalangi Penggugat untuk melakukan kegiatan penambangandi areal tanah kuasa pertambangan milik Penggugat yang dikenal sebagaiwilayah tertanda DU. 1579 dan telah disesuaikan dengan KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/385/DPE/2010tanggal 30 April 2010 dengan luas wilayah 1.625 Ha (hektare);7.

Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembongkaran terhadaptanaman sawit miliknya yang ditanam di tanah kuasa petambangan milikPenggugat tersebut dan mengosongkannya serta menyerahkan tanahkuasa pertambangan/obyek sengketa yang dikenal sebagai wilayahtertanda DU. 1579 dan telah disesuaikan dengan Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/385/DPE/2010 tanggal 30 April2010 dengan luas wilayah 1.625 Ha tersebut kepada Penggugat tanpasyarat setelan adanya putusan perkara ini yang berkekuatan

Sakhira Zandi, M.Si selaku Kepala Biro BinaKemasyarakatan dan Sosial pada Sekretariat Daerah Propinsi SumateraUtara selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat KeputusanNomor : 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011, bersamasamadengan Ahmad Faisal Nasution, S.Sos (masingmasing dilakukanpenuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatlagi dengan pasti antara bulan Januari 2011 sampai Desember 2011 atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat

Daerah tanggal 14 Januari 2011diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 184.44/636/KPTS/201 1tanggal 27 Juni 2011 lalu diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor :188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011.Bahwa yang menjadi tupoksi saksi selaku Bendahara PengeluaranPembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada BiroKemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utaraadalah mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dilakukan olehKuasa Pengguna Anggaran, menerima dan

Bahwa untuk penyaluran Dana Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial,Terdakwa Selaku Kepala Biro Bina Kemasyarakatan Dan Sosial PadaSekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara selaku Kuasa PenggunaAnggaran berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 188.44/839/KPTS/201 1tanggal 19 agustus 2011.

Surat Keputusan Nomor : 184.44/636/KPTS/2011tanggal 27 Juni 2011 lalu diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor :188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011.Bahwa pada periode Januari 2011 s/d Juli 2011 yang menjadi KepalaBiro Bina Kesejahteraan Dan Sosial adalah Drs.

menyatakan putushubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat.Bahwa Pasal 169 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :Pemutusan hubungan kerja dengan alas an sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) pekerja/ buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian haksesual ketentuan Pasal 156 ayat (4).Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

kiranya MajelisHakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat membayar hak Penggugat atasputusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp86.407.045, (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu empat puluhlima rupiah).Bahwa untuk upah Penggugat dibulan Maret 2019, Tergugat belum jugamelakukan pembayaran upah kepada Penggugat hingga saat ini.Bahwa dengan upah Penggugat ditahun 2019 adalah sebesarRp.3.266.807, per bulan sebagaimana isi Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1576/KPTS/2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2019tertanggal 31 Desember 2018 pada point 8.2 menyebutkan upah AktivitasRumah sakit Swasta sebesar Rp. 3.266.807, per bulan.

Penyerahan tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan GubernurKDH TK.I Sulut Cq Kepala Direktorat Agraria Nomor : 188.44/AP/37 tanggal25 Juli 1983;2. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dalam gugatanya tidak mengikutsertakan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Utara, maka GugatanPENGGUGAT kurang pihak atau tidak lengkap. Dengan demikian gugatanPENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima.

Sulut Cq Kepala Direktorat AgrariaNomor : 188.44/AP/37 tanggal 25 Juli 1983;. Bahwa untuk kepastian hukum atas tanah yang dipakai TNI AL tersebutmaka diajukan permohonan penerbitan sertifikat sesuai prosedur yangberlaku dan oleh sebab itu telah terbit sertifikat Hak Pakai Nomor :1/Sangkup tahun 1983 dengan nama pemegang hak Dephankam CqKodaeral V1;. Bahwa dalil Gugatan poin 1 sampai dengan 5, PENGGUGAT mengakusebagai anak dari Amin Datunsolang dan Fatmah Datunsolang yangmerupakan anak dari Alm.

Sulut Cq Kepala Direktorat Agraria Nomor :188.44/AP/37 tanggal 25 Juli 1983, maka TNI AL mulai memberikankesempatan kepada anggota TNI AL yang menjelang purna bhakti untukikut program transmigrasi.

Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai NegeriSipil (PNS), maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,Penggugat telah terlebin dahulu memperoleh izin perceraian dari atasanhal ini sebagaimana dimaksud dalam Salinan Keputusan SekretarisDaerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 188.44/1267/KPTS/2018Tentang Izin Perceraian, tertanggal 20 September 2018;21.

dan Tergugatdengan didampingi Kuasa WHukumnya telah hadir bersamasama dipersidangan;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil terikatdengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 ahun 1983 yang telah dirobahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 bila hendak melakukanperceraian harus melampirkan surat izin dari atasannya, dalam hal iniPenggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabatberwenang sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi SumateraUtara Nomor 188.44

Salinan legalisir dan Nezegelend Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44/14/KPTS/2020 tentang upah minimum Sektoral KabupatenDeli Serdang Tahun 2020 sesuai klasifikasi lapangan usaha Indonesia(KLUI), BUKti ooo... cece cece ce cee cee cee cee eee tenses see eae verses seeaareeeeeesss BUI P2,3.

Salinan legalisir dan Nezegelend Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44/1571/KPTS/2018 tentang upah minimum Sektoral KabupatenDeli Serdang Tahun 2019 sesuai klasifikasi lapangan usaha Indonesia(KLUI), .occee cee ceccee cee cee cee eee cee ceesee eae eeseeseesueeastertessieaareeeeseseesssBUKti P3.4.

Salinan legalisir dan Nezegelend Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44/19/KPTS/2018 tentang upah minimum Sektoral KabupatenHalaman 21 dari 30Putusan Nomor 66/Pdt.SusP HI/2020/PN MdnDeli Serdang Tahun 2018 sesuai klasifikasi lapangan usaha Indonesia(KLUI), ...cecccc ce ccecee ee eeecee eee cesses eeneeeaae stevie eee tessereerteeaiseeesse eens BUKti P4.Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tersebut telah dibubuhi materaisecukupnya dan dapat diperlinatkan aslinya di persidangan.Menimbang, bahwa

Raya yang pada saat itu sedang melaksanakan patroliuntuk mengantisipasi kenaikan harga bahan bakar Minyak (BBM) berdasarkan SuratPerintah Tugas Nomor : Sprin Gas / 33 / V / 2015, yang menanyakan asal usul dariminyak tanah yang dijual oleh para Terdakwa dan menanyakan mengenai izin paraTerdakwa untuk melakukan kegiatan mengangkut dan memperjualbelikan minyak tanahtersebut dan para Terdakwa tidak tidak dapat menunjukkan surat izin yang dimaksud.Bahwa Sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalteng Nomor : 188.44

menyatakan putushubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat.Bahwa Pasal 169 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :Pemutusan hubungan kena dengan alasan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) pekerja/ buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian haksesual ketentuan Pasal 156 ayat (4).Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

kiranya MajelisHakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat membayar hak Penggugat atasputusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp86.407.045, (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu empat puluhlima rupiah).Bahwa untuk upah Penggugat dibulan Maret 2019, Tergugat belum jugamelakukan pembayaran upah kepada Penggugat hingga saat ini.Bahwa dengan upah Penggugat ditahun 2019 adalah sebesar Rp.3.266.807, per bulan sebagaimana isi Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1576/KPTS/2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2019tertanggal 31 Desember 2018 pada point 8.2 menyebutkan upah AktivitasRumah sakit Swasta sebesar Rp. 3.266.807, per bulan.

telah menjatuhkan putusanyang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima,karena gugatan Penggugat/Pembanding diajukan telah lewat waktu; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat denganpertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:31/G/2016/PTUNPLG tanggal 20 Oktober 2016 tersebut, dan akan mempertimbangkannya sebagai berikut; Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/414/DPPKAD/2011 tanggal 26 Mei 2011 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beserta Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III;2. 1 (satu) bundel laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2013 Nomor : 912/EL.JOHN/YEI-BANGKA/XI/2014 Tanggal 28 Nopember 2014 beserta lembar Disposisi dengan Nomor Agenda : 861;3.

SUMARDIselaku Sekretaris Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 18/MTahun 2008 tanggal 25 Pebruari 2008 dan selaku Ketua Tim AnggaranPutusan Perkara No. 29/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pgp Hal 6Pemerintah Daerah (TAPD) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung TahunAnggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44/414/DPPKAD/2011 tanggal 26 Mei 2011 TentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Bahwa, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44/420/BKD/2014 tanggal 28 April 2014 ,PENGGUGAT dinaikkan dalam pangkat Pembina Tingkat Golonganruang IV/b terhitung mulai tanggal 01 April 2014 ;6.

Bukti P13 :dengan asili);: Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/420/BKD/2014, tanggal 28 April 2014 tentangKenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil PemerintahKabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan BangkaBelitung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);:Petikan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor188.45/369/1.20.14/2015, tanggal 3 Juni 2015 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselonll, Ill, MW dan V Serta Pemindahan PNS Lainnya diLingkungan Pemerintah Kabupaten

tersebut di atas telah termuat dalam berita acara pemeriksaanPersiapan dan berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan danbagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas;Menimbang, bahwa yang menjadi keputusan obyek sengketa yangdigugat olen Penggugat dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sahadalah Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.44

hukum pengajuan upaya administratif a quo, sebagaiberikut: Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo atas nama Penggugattertanggal 28 Desember 2018 (vide Bukti P1 = Bukti T5);Halaman 31 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUNPGPBahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat melalui surat undangantanggal 31 Desember 2018 telah mengundang Penggugat untuk hadirdiruang Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah KabupatenBangka Barat untuk menerima Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor :188.44

Keputusan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan unsurunsur yang menyusun definisiKeputusan Tata Usaha Negara di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwaObjek Sengketa (vide Bukti P1 = Bukti T5) termasuk dalam kategoriHalaman 35 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUNPGPKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa Keputusan objek sengketa, in casu Keputusan Bupati Bangka BaratNomor : 188.44

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat (3) UU No.13 tahun 2003poin (13) diatas, dan ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan TengahNo.188.44/546/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kotasebagaimana poin (16) diatas, upah dalam proses poin (14) diatas sertatunjangan hari raya idul fitri poin (15) diatas, maka perhitunganpesangon penghargaan masa kerja dan pergantian hak para penggugattersebut diatas adalah sebagai berikut : 1.

Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugatberupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan UangPengganti Hak sebesar 15 % sesuai Pasal 156 ayat (4) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perhitunganupah sebesar Rp2.246.725,00 (dua juta dua ratus empat puluh enam ributujuh ratus dua puluh lima rupiah) sesuai Keputusan Gubenur SumateraUtara Nomor 188.44/641/KPTS/Tahun 2015 tentang

1993 dan menyatakanberhenti dari perusahaan terhitung bulan November 2016 maka majelis hakimberpendapat masa kerja Penggugat pada perusahaan Tergugat selama 23 tahun 4bulan ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat besaran gajiPenggugat adalah sebesar Rp. 1.650.000,00 setiap bulan, sehubungan upahPenggugat dibawah Upah Minimum Provinsi dan Penggugat mengakhiri hubungankerja pada November 2015, maka besaran gaji Penggugat tidaklah berdasarkanKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

Tranggono Pratikno (alm)yang merupakan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiHalaman 2 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBLKepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor:188.44/1406/BAKUDA/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentangPenunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Yang Mewakili Penandatangan Surat PerintahMembayar, Bendahara Penerimaan,

Bangka Belitung Nomor :188.44/06/ESDM/2018 Tentang penunjukan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Dari Dana Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung, dan membentuk TimPengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energidan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka BelitungNomor:188.4/29.d/ESDM/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang terdiri dari :1. Aprizal, STHalaman 7 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL2. Maulidi, ST3.

Babel bedasarkan Surat KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/511/BKPSDM/2018tanggal 18 Juli 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dandalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan PemerintahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga tugas dan tanggung jawabselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilaksanakan oleh Terdakwa Ir.Suranto Wibowo, M.Si Bin dr.

Bangka Belitung Nomor :188.44/06/ESDM/2018 Tentang penunjukan Pejabat Pelaksana TeknisHalaman 32 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBLKegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Dari Dana Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung, dan membentuk TimPengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energidan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka BelitungNomor:188.4/29.d/ESDM/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang terdiri dari :1. Aprizal, ST2. Maulidi, ST3.

menyatakan putushubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat.Bahwa Pasal 169 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :Pemutusan hubungan kena dengan alasan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) pekerja/ buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian haksesual ketentuan Pasal 156 ayat (4).Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

kiranya MajelisHakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat membayar hak Penggugat atasputusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp86.407.045, (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu empat puluhlima rupiah).Bahwa untuk upah Penggugat dibulan Maret 2019, Tergugat belum jugamelakukan pembayaran upah kepada Penggugat hingga saat ini.Bahwa dengan upah Penggugat ditahun 2019 adalah sebesar Rp.3.266.807, per bulan sebagaimana isi Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1576/KPTS/2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2019tertanggal 31 Desember 2018 pada point 8.2 menyebutkan upah AktivitasRumah sakit Swasta sebesar Rp. 3.266.807, per bulan.

Walikota Cilegon, denganpertimbangan Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Banten Nomor;188.44/183Birhuk/2015 tanggal 28 Mei 2015 perihal PertimbanganHukum atas Rekomendasi walikota Cilegon tentang UMSK Tahun 2015(Bukti P9), menyatakan;12)Bahwa usulan UMSK berdasarkan Rekomendasi Walikota Cilegon belummemenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 tentangUpah Minimum yaitu harus adanya kesepakatan antara asosiasiperusahaan dan

Bupati/ Walikota se Propinsi Banten tertanggal 15Agustus 2014 sebagaimana dimaksud point 13 diatas.Dan telah sengaja mengesampingkan pertimbangan Biro HukumSekretariat daerah Provinsi Banten Nomor; 188.44/183Birhuk/2015tertanggal 28 Mei 2015 perihal Pertimbangan Hukum atas RekomendasiWalikota Cilegon tentang UMSK Tahun 2015, sebagaimana dimaksudpoint 12 diatas, yaitu belum memenuhi persyaratan sebagaimanaHalaman 16 dari 31 halaman.

Walikota Cilegon, tertanggal05 Juni 2015 dengan pertimbangan Biro Hukum Sekretariat daerah ProvinsiBanten Nomor; 188.44/183Birhuk/2015 tanggal 28 Mei 2015 perihalPertimbangan Hukum atas Rekomendasi Walikota Cilegon tentang UMSKTahun 2015 (Bukti P9);10.Fotokopi Surat Edaran Gubernur Banten Nomor: 561/ 3323 DTKT/2014dengan perihal Penetapan Upah Minimum" yang ditujukan kepada yith.Bupati/ Walikota sePropinsi Banten, tertanggal 15 Agustus 2014 (Bukti P10);Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji

Citra Agro Abadi (CTAA) telah memiliki Surat IzinLokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Pulang Pisau No 369 Tahun 2011tertanggal 14 April 2011, Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) No. 432 Tahun2012 tertanggal 19 Desember 2012 serta Surat Pelepasan Kawasan HutanProduksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Sawit No.5/LPKH/PMDN/2016 tertanggal 11 April 2016 dan Surat jin Lingkungan HidupNo.188.44/556/2013 tertanggal 11 September 2013.Bahwa PT.

Citra Agro Abadi pembukaan lahan baru untukperkebunan kelapa sawit di Desa Lawang Uru kecamatan BanamaTingang Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2017 hanya Surat IzinLokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Pulang Pisau No. 369 Tahun 2011teranggal 14 April 2011, Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) No. 532Tahun 2012 tertanggal 19 Desember 2012, serta Surat PelepasanKawasan Hutan Produksi yang Dikonvensi untuk Perkebunan SawitNo. 5/1PKH/PMDN/2016 tertanggal 11 April 2016 dan Surat jinLingkungan Hidup No. 188.44

(CTAA)melakukan kegiatan pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapasawit di Desa Lawang Uru kecamatan Banama Tingang KabupatenPulang Pisau berdasarkan Surat Izin Lokasi yang dikeluarkan olehBupati Pulang Pisau No. 369 Tahun 2011 teranggal 14 April 2011,Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) No. 532 Tahun 2012 tertanggal19 Desember 2012, serta Surat Pelepasan Kawasan Hutan Produksiyang Dikonvensi untuk Perkebunan Sawit No. 5/LPKH/PMDN/2016tertanggal 11 April 2016 dan Surat Jin Lingkungan Hidup No.188.44

Nagamas Packagingtentang Mohon menyelesaikan masalah PHK;5 Bukti P5 Foto copy SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/980/KPTS/TAHUN 2013 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun2014;6 Bukti P6 Foto copy surat dari Disnakertrans Kabupaten Deli Serdang tentangPenyampaian Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah dan Upah Lembur a/nErick dkk yang ditujukan kepada Tergugat;7 BuktiP7 Foto copy surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten DeliSerdang;8 Bukti P8 Foto copy Kartu Tanda

sebagai Sekretaris (vide bukti P2 identikT1);209Bahwa benar serikat pekerja tersebut telah dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Deli Serdang dengan nomor bukti pencatatan No. 560/133/DTKTR/2014, tertanggal 22 Januari 2014 (vide bukti P3 identik T2);Bahwa benar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kabupaten DeliSerdang tahun 2014 untuk sektor industri penggilingan logam bukan besi adalahsebesar Rp. 1.944.000, perbulan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor 188.44

yangberlaku di Kabupaten Deli Serdang;Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 ayat (1) jo Pasal 89 ayat (1) huruf (a) dan (b)UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo dinyatakan bahwa Pengusaha dilarangmembayar upah lebih rendah dari upah minimum dimana upah minimum dimaksud adalahupah minimum berdasarkan wilayah propinsi atau kabupaten/kota dan upah minimumberdasarkan sektor pada wilayah propinsi atau kabupaten/kota;Menimbang, bahwa apabila diperhatikan Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor 188.44