Ditemukan 433 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 05-06-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — 1. ELY NURMALIA, dkk VS PT.BPR ARTHA NIAGA FINATAMA
5134 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Para penggugat memilikiHakhak sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja iniberdasarkan Ketentuan dalam Pasal 164 Ayat (3) UU RI Nomor 13Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, yaitu :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourunh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, denganketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentan
Register : 23-07-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 211/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 20 Desember 2018 —
4417
  • persidangan tidak ada bukti kesalahanPenggugat maupun pemberian sanksi dari Tergugat terhadap Penggugat,karenanya pemutusan hubungan kerja ini adalah Pemutusan Hubungan Kerjatanpa kesalahan, dengan pertimbangannya yang demikian Majelis Hakimmewajibkan Tergugat membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerjakepada Penggugat berupa : Uang Pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan Pasal* 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja seesar 1(satu) kali ketentuan Pasal156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebesar ketentan
Register : 08-08-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 90/PDT/2018/PT YYK
Tanggal 13 September 2018 — HERRY PRASETYO MELAWAN PT. MAYAPADA, Tbk. Kantor Cabang Magelang, DKK
13886
  • Sehngga dengan demikian dalilgugatan Penggugat angka 13 tersebut tidak tidak berdasarkan hukumsama sekali.16.Bahwa TERGUGAT Il menolak dengan tegas dalil gugatanPenggugat angkal4 s.d.16, karena dalil Penggugat tersebut tidakberdasarkan hukum sama sekali, maka dengan ini TERGUGAT Ilmenanggapinya sebagai berikut:Halaman 27 dari 32 dari Putusan Nomor 90/PDT/2018/PTYYKBahwa sesuai ketentan Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016 dalam :Pasal 1 butir 28.
Register : 06-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 261/PID/2020/PT BNA
Tanggal 12 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : MOHAMMAD FAHMI, SH, MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Fachrul Razi Bin M. Nasir Diwakili Oleh : Dian Yuliani, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : Jerry Setyadi Bin Selamet Riyadi Diwakili Oleh : Dian Yuliani, SH
7926
  • denganputusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 15 September 2020 Nomor189/Pid.Sus/2020/PN Lgs dalam amar putusan nomor 3 yang memerintahkanPara Terdakwa segera ditahan, karena Para Terdakwa didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan tunggal Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang ancaman pidana penjarapaling lama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyakRp.72.000.000,00 (tujunh puluh dua juta rupiah); selanjutnya apabiladihubungkan dengan ketentan
Register : 14-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 799/Pid.Sus/2019/PN Pbr
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AULIA RAHMAN, SH
Terdakwa:
ARI SYARIFUDIN Als ARI Als BEBENG Bin SUKMAWIJAYA
213
  • bungkus plastik bening yang diduga berisikanNarkotika jenis shabushabu dengan berat kotor 507.38 gram beratpembungkusnya 13.65 gram dan berat bersih 493.73 gram. 1 (satu) paket kecil bungkus plastic bening yang diduga berisikannarkotika jenis shabushabu dengan berat kotor 5,98 gram beratpembungkus 0,89 gram dan berat bersih 5,09 gram.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentan
Register : 02-03-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 175/Pid.B/2016/PN.Blb
Tanggal 2 Mei 2016 — ABDI HIDAYAT SINAGA Bin MINTAR SINAGA.
294
  • warna putih NoPoL :B1604TIV masuk melalui gerbang Tol Padalarang Timur berdasarkantiket berada di Jalur A tanpa keluar gerbang tol berada di jalur B yang17mana atas hal tersebut berdasarkan ketentuan UU Jalan Tol bahwaapabila kendaraan masuk melalui gerbang Tol Padalarang Timur jalur Aakan masuk ke jalur B harus transaksi keluarr gerbang terlebih dahulusedangkan kendaraan pelaku putar arah disekitaran dobrakaninterchange Pasteur dobrakan KM 124/600 dobrakan KM 125 dan itusudah menyalahi aturan ketentan
Register : 23-07-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 08-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 83/PDT/2019/PT BTN
Tanggal 20 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : YONGKY SABARI Diwakili Oleh : DEBORA LUMBAN RAJA SH MH
Terbanding/Tergugat II : LIE HUI
Terbanding/Tergugat III : SUGIMAN
Terbanding/Tergugat I : HENDRA LEGAWA
Terbanding/Turut Tergugat : Notaris RIZKI MEUTIA, SH. M.Kn
12299
  • Nopember 2015, Akta KuasaMenjual Nomor 14 tanggal 13 Nopember 2015, dan Akta Perjanjian Nomor15 tanggal 13 Nopember 2015, yang kesemuanya dibuat oleh dandihadapan TURUT TERGUGAT merupakan salah satu bentuk perjanjianHalaman 6 dari 33 Putusan Nomor 83/PDT/2019/PT BTNyang tunduk pada ketentuan Undangundang nomor 1 tahun 2011 tentangPerumahan dan Permukiman serta keputusan Menteri Perumahan RakyatNo. 9 tahun 1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli sebagai /exspecialis, dan jika dikaitkan dengan ketentan
Putus : 19-10-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1140 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PT. KAMADJAYA LOGISTICS VS MUHAMMAD ISA
9745 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1140 K/Pdt.SusPHI/2017dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;Bahwa jelas pekerjaan yang dibebankan kepada Penggugat/TermohonKasasi tetap mengacu pada ketentan perundangan yang berlaku dimanadimana pekerjaan yang dibebankan kepada Penggugat/Termohon kasasijelas bersifat sementara sepanjang Tergugat/Pemohon Kasasi mendapatkankontrak maka pekerjaan bagi Penggugat/Termohon Kasasi akan adapekerjaan namun kebalikannya jika Tergugat/Pemohon Kasasi tidakmendapatkan kontrak/order maka tidak
Putus : 27-11-2013 — Upload : 05-09-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 170/Pdt.G/2013/PN.Mks
Tanggal 27 Nopember 2013 —
12256
  • K/Pdt/2009, tanggal 29 Pebruari2009 ;Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan pertimbangantersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti bukti yang diajukanoleh Penggugat telah tidak mempu melumpuhkan bukti bukti Tergugat danoleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa karena Penggugat berada dipihak yang kalah makakepadanya harus pula dibebani untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini ;Memperhatikan Undang Undang serta ketentuan ketentan
Putus : 07-01-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 420 K/PID.SUS/2015
Tanggal 7 Januari 2016 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok ; Ir. BIHER SITORUS
4231 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BIHER SITORUS,sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentan apabiladenda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harusmenjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;Menyatakan barang bukti berupa:1. Proposal Program Pembangunan Sekolah Menengah Negeri Nomor:642/140/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010;2. Dokumen Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor: 02/PPK/SP/USB SMKN 3/Disdik/IX/2012 tanggal 13 September 2012;3.
Register : 04-02-2011 — Putus : 25-02-2011 — Upload : 23-05-2011
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 06/K/PM.III-14/AD/II/2011
Tanggal 25 Februari 2011 — Praka Yahya
6241
  • Kuspiranti (Saksi 1) yang saat itu sedangditinggal tugas oleh suaminya (Kopda Lau Mashuri),padahal Terdakwa sendiri sudah beristeri (Sdri.Yokimi Hormati) namun Terdakwa tidak pedulidengan semua itu, hal ini = menunjukkan bahwaTerdakwa mempunyai sifat yang yang lebihmementingkan/ dirinyadirinya sendiri dari pada orang lain sertamenganggap enteng terhadap ketentan hukum yangbelaku. +55 25 r rrr rrr rrr creer ee2.
Register : 30-03-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 22/G/2021/PTUN.PBR
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
ASMADI
Tergugat:
Bupati Rokan Hilir
Intervensi:
COKRO HANDOKO
19277
  • Putusan No. 22/G/2021/PTUN.PBRpenghulu dengan tata cara sesuai dengan ketentan yangberlaku .2 20222222222 2n=5.
Register : 29-01-2020 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 7 April 2020 — Pembanding/Penggugat : ALBERT PANJAITAN
Terbanding/Tergugat : TRIYA TUGIS TIMORA
Terbanding/Turut Tergugat : SUDARMA SETIAWAN
4523
  • Pembanding yangmembandingkan perjanjian kerjasama dalam perkara aquo denganperjanjian kerjasama antara Pembanding dengan Ketua Koperasi BadanPeradilan Militer Medan (sesuai Bukti P2, dalil Pemanding tersebutsangatlah keliru dan salah karena Pembanding memberikan contohperjanjian kerjasama yang tidak sesuai ketentuan hukum, bilamana objekdalam Perjanjanjian tersebut (Vide Bukti P2) adalah Barang Milik Negaramaka perjanjian tersebut jelasjelas merupakan perbuatan melawan hukumkarena dibuat tidak sesuai ketentan
    aquo denganperjanjian kerjasama antara Pembanding dengan Ketua Koperasi BadanPeradilan Militer Medan (Sesuai Bukti P2, dalil Pemanding tersebutsangatlah keliru dan salah karena Pembanding memberikan contohperjanjian kerjasama yang tidak sesuai ketentuan hukum, bilamana objekHalaman 75 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDNdalam Perjanjanjian tersebut (Vide Bukti P2) adalah Barang Milik Negaramaka perjanjian tersebut jelasjelas merupakan perbuatan melawanhukum karena dibuat tidak sesuai ketentan
Register : 17-11-2016 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 17-01-2020
Putusan PA BENGKULU Nomor 734/Pdt.G/2016/PA.Bn
Tanggal 3 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
188
  • dalam asuhan PenggugatRekonvensi, dan selama berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi anakHalaman 37 dari 42HalamanPutusan Nomor 0734/Pdt.G/2016/PA.Bn.tersebut tidak menunjukan adanya halhal yang tidak baik terhadapperkembangan dan kondisi anak, sehingga dengan demikian demi kebaikanterhadap anak yang bersangkutan, maka keberadaan anak tersebut padaPenggugat Rekonvensi telah sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) danPasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai juga dengan ketentan
Register : 05-08-2010 — Putus : 25-01-2011 — Upload : 17-09-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 87/Pdt.G/2010/PN.Smda
Tanggal 25 Januari 2011 —
8815
  • antara penggugat dan tergugat,kemudian dalam petitum telah dimintakan agar sita jaminan tersebutdinyatakan sah dan berharga ;Menimbang, bahwa jika kemudian ada petitum dari tegugat yangmeminta agar dilakukan balik nama terhadap suratsurat tanah yang dijadikanjaminan perjanjian kerja sama tersebut, menurut Majelis adalah hak daripenggugat untuk menuntut hal seperti itu, namun apakah petitum seperti itudapat dikabulkan atau tidak, sepenuhnya tergantung kepada Majelis Hakimuntuk menilainya berdasarkan ketentan
Register : 21-03-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 18-05-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Yyk
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat: AGUNG SUGIHARTO Tergugat: 1.GRAHITA EMMA PUTRI 2.Nyonya ETIK MARYATI 3.IMAM SUDIARTO Turut Tergugat: 1.DJOEMARDI 2.PT. BANK MANDIRI PERSERO TBK. UNIT MIKRO MANDIRI MUNTILAN 3.Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. 4.RADEN RORO BETTY ERNA KUSUMAWATI, S.H. 5.Dr. dr. SUSILOWATI 6.ANIWATI, S.H. 7.KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA
11639
  • selatan dengan tanah hak Milik No.573 atas namaNy.Niken Hartati bin Mangunharjono; Sebelah Barat dengan tanah Hak Milik No.604 atas namaNy.M Djumirah , tanah Hak Milik NO.825 atas namaDjoemadi dan Tanah Hak Milik No.86 atas nama Sutiyono;Yang semula milik Tergugat Il sekarang Adalah sah milikPenggugat;Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pat.G/2018/PN Yyk2.Apakah Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill telah menguasai obyeksengketa tersebut secara melawan hukum;Menimbang, bahwa sesuai ketentan
Register : 04-01-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tte
Tanggal 9 April 2018 — Penggugat: MAHMUD Hi. SULEMAN Tergugat: PT. MAP SURVEILLANCES
11529
  • didalam Pasal 56 ayat(1) UndangUndang Ketenagakerjaan bahwa Perjanjian Kerja dibuat untukwaktiu tertentu (PKWT ) atau waktu tidak tertentu (PKWTT);Menimbang, bahwa sifat dan jenis pekerjaan Penggugat bersifattetap maka sesuai dengan Pasal 59 Ayat 2 UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakeraan yang berbunyi:Perjanjian kerja untuk waktu tidak dapat diadakan untukpekerjaan yang bersifat tetap, maka berdasarkan 59 ayat 7 yangmenyatakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidakmemenuhi ketentan
Register : 30-01-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0452/Pdt.G/2020/PA.Lpk
Tanggal 30 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
3618
  • membuktikan adanya hubungan dengan ahli waris yanglain seperti diuraikan dalam surat, karena surat bukti (P.4) tersebut hanyadidasarkan kepada pengakuan pernyataan ahli waris tanggal 28 Nopember2019 sama dengan (Bukti P.3) yang sudah dipertimbangkan dan dinyatakantidak mempunyai kekuatan pembuktian;Menimbang bahwa bukti P.5. adalah Surat Keterangan Ahli WarisNomor 470/983/DP/X/2019 yang dikeluarkan Kepala Desa PahangKecamatan Talawi Kabupaten Batubara tanggal 28 Nopember 2019, dinilaitelah memenuhi ketentan
Register : 22-01-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 02-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 76/Pid.B/2019/PN Pbr
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
BERNHARD R SIAHAAN, SH
Terdakwa:
RAMLAH SARI alias BUTET Binti SARMIN
6114
  • 2001 tanggal 7Juli 2000 a.n.G.P.SINAGA dan teregister di buku register kelurahan sail yangada di kantor kelurahan bencah lesung.1 (Satu) persil surat keterangan riwayat pengolahan tanah nomor : 63 /590/S/2002 tanggal 4 September 2002 a.n.H.LAKIN dan teregister di bukuregister kelurahan sail yang ada di kantor kelurahan bencah lesung.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara ;Memperhatikan, ketentan
Register : 19-06-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 12-11-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 102/PDT/2017/PT.PBR
Tanggal 25 September 2017 — Cecilia Monika Sebagai TERGUGAT Lawan P E T E R & A N W A R Sebagai PENGGUGAT
8247
  • Panggita Handitama).Bahwa tugas dan wewenang Direksi dalam UU nomor 40 tahun 2007pasal 92 ayat(1) disebutkan yaitu: Direksi menjalankan pengurusanperseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksuddan tujuan perseroan , kKemudian pada pasal 92 ayat (2) diperjelaslagi yaitu: Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandangtepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang undanginidan/atau anggaran dasar.Bahwa mengacu kepada ketentan