Ditemukan 358566 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lembata lembar lembah
Penelusuran terkait : Lembaga pembiayaan ekspor Lembaga pembiayaan ekspor indonesia Lembaga pendidikan tanpa ijin Perizinan usaha Berbasis resiko Lembaga oss Pelanggaran hak ekonomi Lembaga penyiaran Pembajakan Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan; Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh;
Pengadilan PTTUN MEDAN
Register : 23-05-2011 — Putus : 22-06-2011 — Upload : 17-04-2012
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 75/B/2011/PT.TUN-MDN
Tanggal 22 Juni 2011 —
122 — 17
  • Aceh DKKvsKetua umum lembaga pengembangan jasa kontruksi nasional (LPJKN), CS
    KETUA UMUM LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSINASIONAL (LPJKN), berkedudukan diGraha LPJK Nasional Jalan Arteri, PondokIndah No. 82, Kebayoran Lama Jakarta12240. Dalam hal ini memberi kuasakepada:1. M. AFZAL MAHFUZ, SH.,2. IQBAL JEFRIANO, SH.,3. HERI SUPRIADI, SH.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 04-06-2021 — Putus : 13-10-2021 — Upload : 03-04-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 51/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby
Tanggal 13 Oktober 2021 — Pemohon:
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Termohon:
PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT
267 — 28
  • Pemohon:
    Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
    Termohon:
    PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-12-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3328 K/Pdt/2020
Tanggal 10 Desember 2020 — LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR IMPOR INDONESIA disebut juga INDONESIA EXIMBANK VS PT JEJE FURNITURE, DK
551 — 398 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR IMPOR INDONESIAdisebut juga INDONESIA EXIMBANK VS PT JEJE FURNITURE, DK
    TinggiYogyakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman salahdalam menerapkan hukum acara, karena itu tidak dapat dipertahankan danharus dibatalkan dan Mahkamah Agung memandang Putusan PengadilanNegeri Sleman sudah tepat dan benar karenanya diambil dan dijadikansebagai pertimbangan Mahkamah Agung sebagai judex juris dalam memutusperkara ini:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LEMBAGA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2009 — Upload : 06-04-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 408 K/TUN/2009
Tanggal 23 Februari 2009 — LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,;DODO SUGIHARTO; HERNI ALI HT, S.E., M.M., dkk.
42 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,;DODO SUGIHARTO; HERNI ALI HT, S.E., M.M., dkk.
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Perdata Tanah
Register : 22-11-2011 — Putus : 07-06-2012 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 32/Pdt.G/2011/PN Gst
Tanggal 7 Juni 2012 — - NURASTI TOBING.DKK.......................... sebagai Penggugat; LAWAN - LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B GUNUNGSITOLI, DKK..................... Sebagai Tergugat;
53 — 10
  • - NURASTI TOBING.DKK.......................... sebagai Penggugat;LAWAN- LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B GUNUNGSITOLI, DKK..................... Sebagai Tergugat;
    KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IB. GUNUNGSITOLI, berkedudukan di Jalan Dolok Martimbang Hilinaa, KotaGunungsitoli, selanjutnya disebut .... TERGUGAT I;2 PEMERINTAH RI Cg. MENTERI AGRARIA Cg. KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL Cg. KAKANWIL BPN SUMATERA UTARA Cq.
    Tanah ini berdasarkanSK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Medan No.SK.1130/DA/HP/N/1130/1975 merupakan Tanah Negara yangdiberikan kepada Departemen Kehakiman Lembaga PemasyarakatanGunungsitoli (Tergugat I) sebagai Penerima Hak Pakai, yang manahak pakai tersebut diberikan dalam jangka waktu 10 tahun terhitungsejak 1 Januari 1975 dengan ketentuan akan berakhir 31 Desember1984 dan setelah berakhirnya hak pakai Tergugat I tidak lagimemperpanjang hak pakai tersebut sampai sekarang ;6
    Alboin Situmorang (dulunya adalahPNS pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IJ B Gunungsitoli) yangterletak di Jalan A.
    Pemasyarakatan Klas II BGunungsitoli yang bernama Ali Adil Zebua, yang mana pada tahun1982 Ali Adil Zebua pindah tugas ke Lembaga Pemasyarakatan KlasII B Sibolga sampai dengan sekarang, sehingga pada tahun itu AlboinSitumorang beserta dengan keluarganya yang menggunakan danmerawat rumah dinas tersebut sampai dengan sekarang ;Bahwa Alboin Situmorang (suami/ayah para Penggugat)menggunakan dan merawat Rumah Dinas tersebut berdasarkan SuratKeputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga PemasyarakatanKlas
    II B Gunungsitoli perihal Pemberian izin kepada Pegawai untukmenempati Rumah Dinas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B11Gunungsitoli yang mana tiap tahunnya surat keputusan tersebutdiperbaharui ;7 Bahwa untuk menempati Rumah Dinas Lembaga PemasyarakatanKlas II B Gunungsitoli tersebut tiap bulannya Alboin Situmorang(suami/ayah para Penggugat) dibebankan untuk membayar sewasebesar Rp.3.240, (tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang tiapbulannya dipotong dari gajinya ;8 Bahwa Alboin Situmorang (suami
Pengadilan PN PALU Perdata
Register : 21-02-2020 — Putus : 04-01-2021 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN PALU Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Pal
Tanggal 4 Januari 2021 — Penggugat:
IRFAN DENNY PONTOH, S.Sos
Tergugat:
Lembaga Penyiaran Publik RRI Palu
95 — 64
  • Penggugat:
    IRFAN DENNY PONTOH, S.Sos
    Tergugat:
    Lembaga Penyiaran Publik RRI Palu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-10-2012 — Putus : 09-11-2012 — Upload : 19-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399 K/TUN/2012
Tanggal 9 Nopember 2012 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT PADANG CONSUMER CRISIS vs KAKANWIL BPN PROV. SUMATERA BARAT;
120 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT PADANG CONSUMER CRISIS tersebut tidak dapat diterima ;
    LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT PADANG CONSUMER CRISIS vs KAKANWIL BPN PROV. SUMATERA BARAT;
    PUTUSANNomor 399 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYAMASYARAKAT PADANG CONSUMER CRISIS, berdasarkanAkta Pendirian Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat Padang Consumer Crisis (PCC) tanggal 03 September2001 di Notaris Dra. Butet, SH., Nomor 2 dalam hal ini diwakilioleh Drs.
    Daniel Sutan Makmur, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat Padang Consumer Crisis, bertempat tinggal di JalanPuskesmas Jati PR. Salai 10 RT/RW. 003/010, Kota Padang,Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan ;melawan:KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT, berkedudukan diJalan RA. Kartini Nomor 22 Kota Padang, dalam hal ini memberikankuasa kepada :1 RITA SASTRA, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-03-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3186 K/Pdt/2013
Tanggal 26 Maret 2014 — SIBA VS LEMBAGA PEMBIAYAAN (PT. BFI Finance Indonesia, Tbk.),
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SIBAVSLEMBAGA PEMBIAYAAN (PT. BFI Finance Indonesia, Tbk.),
    Surat Kuasa Khusus tanggal 27Agustus 2013;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan PengadilanNegeri Sumber, pada pokoknya atas dalildalil:1Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2012, Penggugat telah merasamenjaminkan 1 (satu) unit Mobil Sedan kepada Lembaga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-11-2012 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 30-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 466 K/TUN/2012
Tanggal 12 Februari 2013 — LEMBAGA PAMASYARAKATAN KELAS II.A PONTIANAK;
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PAMASYARAKATAN KELAS II.A PONTIANAK;
    LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PONTIANAK,berkedudukan di Jalan Adi Sucipto, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalamhal ini selanjutnya memberi kuasa kepada :1. MARMIN ;2.
    Pontianak karena Penggugat tidak pernahmenguasai fisik bidang tanah yang menjadi objek sengketa a quo, yang manaPenggugat mengaku menguasai tanah berdasarkan Surat Pernyataan TanahTertanggal 9 Agustus 1990 yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Raya. danmenguasai tanah serta membangun rumah atau bertempat tinggal dan menggarapbidang tanah tersebut sejak tahun 1964, jika dilihat dari pengakuan Penggugattentang menguasai tanah tersebut dihubungkan dengan Tergugat II Intervensi dalamhal ini Kepala Lembaga
    tanahnya 8000 M2 yang mana surat tersebutdibuat dan ditandatangani 27 Oktober 2007 untuk dijadikan dasar penerbitansertipikat dan oleh Tergugat/Termohon Kasasi kemudian mengabulkan denganmenerbitkan Sertipikat tersebut dan Iuasnya 6.048 M2 dan tanah dimaksudadalah milik dan dikuasai sampai sekarang oleh Penggugat/Pemohon Kasasi,hal ini merupakan suatu keanehan ataupun keganjilan hukum, karena mengapaTergugat/Termohon Kasasi mengabulkan tanpa meniliti kebenarannya terlebihdahulu; Bahwa terhadap Lembaga
    Nursiah tidak pemah samasekali menjual kepada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II A Pontianak,karena tidak ada bukti surat yang menyatakan obyek sengketa a quo adalahmilik Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II A Pontianak, bahwa olehkarenanya jika hal ini akan diperiksa dan diputus oleh Hakim Tingkat Bandingsepatutnya Tergugat IT Intervensi adalah Hj.
Pengadilan PT PALU Perdata
Register : 03-02-2021 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 07-04-2021
Putusan PT PALU Nomor 14/PDT/2021/PT PAL
Tanggal 7 April 2021 — Pembanding/Penggugat : IRFAN DENNY PONTOH, S.Sos
Terbanding/Tergugat : Lembaga Penyiaran Publik RRI Palu
93 — 42
  • Pembanding/Penggugat : IRFAN DENNY PONTOH, S.Sos
    Terbanding/Tergugat : Lembaga Penyiaran Publik RRI Palu
Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 130/DSN-MUI/X/2019 Tahun 2019
3572 — 1816
  • Tentang : Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas
  • Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas
    . :(021) 31903288 FATWADEWAN SYARIAH NASIONALMAJELIS ULAMA INDONESIANO: 130/DSNMUI/X/2019TentangPEDOMAN BAGI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PELAKSANAANPENANGANAN ATAU PENYELESAIAN BANK SYARIAH YANG MENGALAMIPERMASALAHAN SOLVABILITASme gt aa amDewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia (DSNMUI) setelah,Menimbang : a. bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan undangundang berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktifdalam memelihara stabilitas sistem perbankan;b. bahwa dalam
    Janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalanDewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia MY130 Pedoman Bagi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pelaksanaan .... = perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antarakamu.b. Q.S. anNisa (4): 59:Ske 2S Sols Spt ipasbts abi yacht bat oh ffHai orang yang beriman! Taatilah Allah dan tatatilah Rasul(Muhammad) dan ulil amri di antara kalian.c.
    LG 2 @O25 28 Of aS 3 IgLced fg Sats I SBS LS $5 OT Sys Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia He130 Pedoman Bagi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pelaksanaan .... 3 Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, makaberilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamumengetahui. 2. Hadis Nabi s.a.w.:a.
    Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia130 Pedoman Bagi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pelaksanaan .... 5 Aku (juga) menjualnya dengan dinar dan menerima(pembayarannya) dengan dinar. Aku mengambil ini untuk itu,dan memberi itu untuk ini. Rasulullah SAW menjawab, Tidakada masalah jika kamu menerimanya dengan harga di hari itudan kalian berdua tidak berpisah sementara masih ada sesuatu(vang belum dibayar).h.
    Maka Rasulullah SAW berkata:Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat.Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia Av130 Pedoman Bagi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pelaksanaan .... 6 1. Hadits Nabi Riwayat Muslim, beliau bersabda:castes 085 oS Spe Sa3o ae AI
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perjanjian
Register : 05-04-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 41/PDT/2016/PT.PLG
Tanggal 27 April 2016 — - YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN ( YLPKK ), - PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE Cabang Palembang, DKK
55 — 32
  • - YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN ( YLPKK ), - PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE Cabang Palembang, DKK
    PUTUSANNomor 41 / PDT /2016/PTPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusandalam perkara antara ;YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN( YLPKK ),Alamat di jalan Bumi Mas Raya RT.06 Ruko No.5 Lt.2 Pemurus Baru,Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang mewakilikonsumen:ABDUL MUTHOLIB LakiLaki Umur 55 tahun Alamat Jl.Perumnas Kepodang Indah No. 41
    Bahwa pada dasarnya didalam hukum acara perdata para pihakyang bersengketa dapat dibantu dan atau diwakili olehkuasanya dengan cara memberikan Surat Kuasa Khusus(Bijzondere Schriftelijke Machtiging) sebagaimana diatur dalamPasal 123 HIR Jo Pasal 147 Rbg, akan tetapi terhadap gugatanPenggugat status kuasa Penggugat sangat tidak jelas sertakabur, karena tidak menjelaskan identitas penerima kuasadengan jelas, apabila Yayasan Lembaga PerlindunganKonsumen Kalimantan sebagai penerima kuasa tentunya harusmenyebutkan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 26-07-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 09-01-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 190//B/2017/PT.TUN.JKT;
Tanggal 13 September 2017 — DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA; ARIE DARMANA, S.H;
35 — 17
  • DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGAPENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGANINDONESIA; ARIE DARMANA, S.H;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 09-11-2017 — Upload : 27-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1334 K/Pdt.Sus-Pailit/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — KETUA LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT KEDONGANAN, KUTA, KABUPATEN BADUNG BALI VS ERIES JONIFIANTO, DKK
190 — 786 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KETUA LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT KEDONGANAN, KUTA, KABUPATEN BADUNG BALI tersebut;
    KETUA LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT KEDONGANAN, KUTA, KABUPATEN BADUNG BALI VS ERIES JONIFIANTO, DKK
    PUTUSANNomor 1334 K/Pdt.SusPailit/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lainlain pada tingkatkasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:KETUA LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADATKEDONGANAN, KUTA, KABUPATEN BADUNG BALI, yangdiwakili oleh Ketut Madra, S.H., M.M., selaku Ketua LembagaPerkreditan Desa Adat Kedongan, dalam hal ini memberi kuasakepada Ida Bagus Nyoman Alit, S.H., M.H., Advokat, beralamat diJalan Raya Semabaung
    Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II berkaitandengan status hukum dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa AdatKedonganan dengan Ketut Madra, S.H., M.M., selaku Ketua LPD DesaAdat Kedonganan dan pribadi;8.
    Nomor 9/Pailit/2016 PN.Niaga.Sbytanggal 18 Mei 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: KETUA LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADATKEDONGANAN, KUTA, KABUPATEN BADUNG BALI tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 24-02-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 24 Februari 2021 — PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA VS 1. DAYANG ANOM MEILANSARI,, DKK
109 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 348/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 20 Mei 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2.
    PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA VS 1. DAYANG ANOM MEILANSARI,, DKK
    PUTUSANNomor 88 K/Pdt.SusPHI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTORBERITA NASIONAL ANTARA, yang diwakili oleh DirekturUtama Meidyatama Suryodiningrat, berkedudukan di WismaAntara, Jalan Merdeka Selatan, Nomor 17, Jakarta Pusat,dalam hal ini memberi kuasa kepada Muzayin, S.Pd., S.H.
    208.497.070,00(PenggugatIV) 9,6 6.019,00 54.175.500,00 24.078.000,00 11.738.025,00 89.991.525,004 (Penggugatv) 28 10.264.400,00 92.379.600,00 102.644.000,00 29.253.540,00 224.277.140,00Total 748.681.625,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUSAHAAN UMUM(PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA tersebut;Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 88 K/Pdt. SusPHI/2021 2. MemperbaikiamarPutusan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 348/Pdt.SusPHI/2019/PN Jkt.Pst.,tanggal 20 Mei 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 05-02-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.SMG
Tanggal 5 Mei 2020 — Pemohon:
Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum Ksatria Pancasila
Termohon:
Bupati Karanganyar
233 — 102
  • Pemohon:
    Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum Ksatria Pancasila
    Termohon:
    Bupati Karanganyar
    .; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokatpada Kantor Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum KsatriaPancasila (LPBH Ksatria Pancasila) yang beralamat di Dk. Pentuk,RT.002, RW.008, Ds. Buntar, Kec. Mojogedang, Kab. Karanganyar,Prov. Jawa Tengah. Dengan alamat domisili elektronik Email:junndd@gmail.com;Selanjutnya di sebut sebagal ................. PEMOHON KEBERATAN;MELAWANHal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor: 17/G/KI/2020/PTUN.
    Tengah Nomor: 004/PTSA/I/2020, tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian SengketaInformasi Publik, dan terdapat kesalahan yang lebih fatal lagi ketika menyebutkan identitas Para Pihak; Hal ini jelas sekali terlinat pada halaman 1 Putusan yang menyatakan;Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang menerima memeriksa danmemutus dalam sengketa informasi publik nomor register 032/SI/X/2019, yang diajukan oleh; oan ee RRRNama :Lembaga
    RAHANTOKNAM, S.H., M.H. j00007Para Advokat pada Kantor Lembaga Pemberdayaan dan BantuanHukum Ksatria Pancasila (LPBH Ksatria Pancasila) yang beralamat diDk. Pentuk, RT.002, RW.008, Ds. Buntar, Kec. Mojogedang, Kab.Karanganyar, Prov. Jawa Tengah; Berdasarkan pernyataan Pemohon Keberatan; Hal. 23 dari 51 hal.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 09-04-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.TJK.
Tanggal 9 April 2019 — -YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA Lawan PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG WALIKOTA BANDAR LAMPUNG, Dkk.
229 — 71
  • -YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIALawanPEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG WALIKOTA BANDAR LAMPUNG, Dkk.
    PUTUSANNomor 168/Pdt.G/2018/PN T jkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara perdata,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA, berkedudukandi Jalan Diponegoro No. 74 Menteng, Jakarta Pusatdalam hal ini memberikan kuasa kepada Alian Setiadi,SH dan Rekan Advokat/Pengacara Publik pada KantorYLBHILBH Bandar Lampung, beralamat di Jalan AmirHamzah Nomor 35 Gotong Royong Tanjung
    Bahwa Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yangberbentuk badan hukum Yayasan yang telah terdaftar berdasarkan SuratKeputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU7352.AH.01.04 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan BerdasarkanAkta Notaris Dr. lrawan Soerodjo, S.H., M.Si.
    Bahwa terhadap Surat Pemberitahuan tersebut dalam Poin 2, 3,4, dan 5diatas, Penggugat sebagai Lembaga Pendamping Hukum Warga PasarGriya, menindaklanjuti dengan menyampaikan Surat Permohonan Audiensikepada DPRD Kota Bandar Lampung dengan Nomor : 041/SK/LBHBL/V/2018 tanggal 07 Mei 2018.7.
    Kalaupun secara materiil danprosedural terdapat kekurangan terhadap suatu produk hukum yangdikeluarkan oleh Tergugat I, maka Penggugat dapat mengajukangugatan pembatalan a quo kepada Pengadilan Tata Usaha NegaraHalaman 32 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN Tjksebagai lembaga berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.
    Kalaupun secara materiil danprosedural terdapat kekurangan terhadap suatu produk hukum yangdikeluarkan oleh Tergugat , maka Penggugat dapat mengajukangugatan pembatalan a quo kepada Pengadilan Tata Usaha Negarasebagai lembaga berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 29-04-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 201/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 10 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat : Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan
Terbanding/Penggugat II : Fauzi Iskandar Nst, SH
Terbanding/Penggugat III : Zulham Efendi Nst SH
Terbanding/Penggugat I : Prabudi, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Lembaga Perlindungan Anak Pusat
Terbanding/Turut Tergugat I : Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara
33 — 17
  • Pembanding/Tergugat : Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan
    Terbanding/Penggugat II : Fauzi Iskandar Nst, SH
    Terbanding/Penggugat III : Zulham Efendi Nst SH
    Terbanding/Penggugat I : Prabudi, SH
    Terbanding/Turut Tergugat II : Lembaga Perlindungan Anak Pusat
    Terbanding/Turut Tergugat I : Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara
    dengan 2022,sebagaimana keputusan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi SumateraUtara (Ic.
    Vide : LPA Pusat adalah Organisasi yang berbentukPerkumpulan yang beranggotakan: a) Lembaga Perlindungan anak di Tingkat Provinsi (LPA Provinsi) dan, b.) lembaga perlindungan anak diTingkat Kabupaten/ kota. (LPA Kabupaten Kota.).
    Bahwa perlu diketahui, Lembaga Perlindungan Anak adalah suatulembaga yang bersifat Independen dan memegang teguh prinsip nondiskriminasi, memberikan kepentingan terbaik bagi anak, melindungikelangsungan hidup dan perkembangan anak serta menghormatipandangan anak.Bahwa Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melalui Kepmensos RINomor 81/HUK/1997 tanggal 5 Desember 1997 tentang PembentukanLembaga Perlindungan Anak (LPA) sebagai salah satu upayamasyarakat dalam melaksanakan sebagian tugas dan peranpemerintah
    untuk turut serta melaksanakan pemenuhan hakhak anakdalam rangka perlindungan anak, sebagaimana yang terdeskripsikandalam sejarah lahirnya Komisi Nasional Perlindungan Anak (KomnasPA) dan Lembaga Perlindungan Anak.Bahwa Lembaga Perlindungan Anak adalah suatu Lembaga SwastaDirlaba yang menjalankan fungsi pemerintahan dibidang perlindungansetara yang dengan Pejabat Tata Usaha Negara.Bahwa berdasarkan uraian di atas, kKewenangan Pengadilan yangberhak memeriksa dan mengadili Gugatan Para Penggugat adalahPengadilan
    Dengan tampilan kop surat umumnya dikenal untukmembedakan antara surat formal dan nonformal, sedangkan Fungsikop surat adalah untuk mewakili identitas lembaga / perusahaan.Kop surat terdiri dari nama, logo alamat, atau desain perusahaan,nomor telepon, dan kadangkadang pola latar belakang;Bahwa meskipun Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat Illberdomisili pada Kantor Penggugat tidak seharusnya menggunakanKops Surat Penggugat I, karena Kops Surat digunakan untuk mewakiliidentitas lembaga, bukan untuk
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 24-09-2019 — Putus : 27-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 248/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 27 September 2019 — Penggugat:
BEYNIMAS NOVINDRA EVI, SH
Tergugat:
Kepala Lembaga Pemasyarakatan LAPAS Sidoarjo
47 — 19
  • Penggugat:
    BEYNIMAS NOVINDRA EVI, SH
    Tergugat:
    Kepala Lembaga Pemasyarakatan LAPAS Sidoarjo
    ., berdasarkan surat kuasa khusustanggal 14 September 2019, sebagai Penggugat;Lawan:KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) SIDOARJO, tempatkedudukan Jalan Sultan Agung Nomor 32, Magersari, KecamatanSidoarjo Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;Setelah membaca permohonan pencabutan gugatan yang diajukan olehkuasa Penggugat tanggal 25 September 2019, yang pada pokoknyamenyatakan mencabut gugatan dengan alasan sudah ada penerbitan SuratPenetapan Penahanan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-06-2007 — Upload : 13-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187K/PHI/2007
Tanggal 19 Juni 2007 — Direktur Lembaga Bahasa Internasional Elokuensi (The Elequence); Razzy Hasni
51 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktur Lembaga Bahasa Internasional Elokuensi (The Elequence); Razzy Hasni