132273382, tanggal 30 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala BadanKepegawaian Negara Republik Indonesia, (P7);Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagimengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal iknwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menim

Alm, tempat / tanggal lahirGresik, 24 tahun sedangkan identitas yang benar adalah nama Pemohon Abd.Salam Bin Abdulloh Alm, tempat / tanggal lahir Sidoarjo, O07 Juni 1962 dannama Pemohon II Sumarlik Binti Abdulloh Alm, tempat / tanggal lahir Gresik, 06November 1964, oleh karena itu Para Pemohon memohon agar PengadilanAgama Sidoarjo menetapkan perubahan biodata Para Pemohon sesuaiidentitas yang benar, dengan demikian Para Pemohon mempunyai legalstanding untuk mengajukan permohonan itsbat ters ebut ;Menim

bang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertim bangan ters ebutdan karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal suatupermohonan maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yangmeminta Pengadilan menerima permohonan Para Pemohon secara formaldapat diterma untuk diperiksa;Menim bang, bahwa tuntutan Para Pemohon pada pokoknya adalah agarPengadilan Agama Sidoarjo menetapkan identitas Para Pemohon dalam aktanikah nomor 217/68/VII/88 tanggal 30 Juli 1988 yang yang dikeluarkan olehKantor

ANAK KANDUNG I usia 15 tahun 2.ANAK KANDUNG IlLusia 2 tahun;Bahwa permohonan istbat nikah tersebut khusus akan digunakan untukuntuk mengurus Akta Kelahiran Anak;Menim bang, bahwa berdasarkan pasal2 ayatl Undang Undang Nomor1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukanmenuruthukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkanmengenai tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masingmasingagamanya dan kepercayaannya itu;Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon

Tahun 1974 maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon IIdinyatakan sah;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah Pemohon Idan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya,maka berdasarkan pasal (3) huruf (e) KHI permohonan Pemohon I danPemohon Il dapat dikabulkan;Menim bang bahwa perkara initermasuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan pasal pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989,yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, yangkemudian dirubah

beralamat di Dusun Salakan RT 003 RW OOIl Desa Banjar,Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnyadisebut sebagai " S%S6&"ESE (&# wom Ww )*SSetelah mem baca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Menim bang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Mei 2014 yangditerima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal26 Mei 2014 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2014/PN Bwi, telah mengajukan gugatansebagai

Saksi Suroso, yang telah memberikanketerangan dibawah sumpah;Menim bang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alatbukti surat P1 tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat, Nomor:590/077/427/522/03/2014, Bukti surat P2 tentang Kutipan Gambaran Krawangan Desadan bukti surat P3 tentang Risalah Penelitian Data Yuridis dan batas Tanah, MajelisHakim mempertimbangkan bahwa oleh karena bukti surat tersebut hanyalah berupasurat keterangan dan orang yang menerangkan tersebut tidak

dihadirkan dipersidanganmaka bukti tersebut dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan haruslahdikesam pingkan;Menim bang, bahwa berdasarkan bukti surat P4 dan P5 tentang gambar PetaKrawangan Desa Persil 123b D.II, Luas 15.585 ha yang di dalam Peta Krawangan Desatersebut, tercatat nama P.Muhaiyah Toro, Luas 0,197 ha dan kemudian beralih nama kePenggugat Sariyati, dihubungkan dengan pengakuan Tergugat yang menyatakan asalusul tanah sengketa adalah milik P.

, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991halaman 121);Menim bang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yangbertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatanmelawan hukum, masih diperlukan syaratsyarat lain yang harus dipenuhi yaitu:a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar("# $ y3c.

danpermohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyahyang yurisdiksinya meliputi tempat tinggalistrisebagaimana ketentuan Pasal 66ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal129 Kompilasi HukumIslam, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, saat ini Termohon berdoni isilidi wilayah Kecamatan Nibong, di mana Kecamatan Nibong termasuk wilayahhukum (yurisdiksi) Mahkamah Syariyah Lhoksukon, dengan dem ikianMahkamah Syariyah Lhoksukon berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini;Menim

jo Pasal144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebutdapat diterim a untuk diperiksa dan diadili;Menimbang, bahwa dalil dan alasan pokok permohonan Pemohonadalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus dan hanya rukun selama setahunperkawinan dan puncaknya terjadi pada bulan September 2017, antaraPemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, oleh karena ituPemohon memohon agar dirinya diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadapTermohon;Menim

perkara ini;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara M ajelisHakim terlebih dahulu harus memopertimbangkan hubungan hukum antaraPemohon dengan Termohon, maka berdasarkan bukti surat bertanda P telahterbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sahmenurut hukum, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihakpihakberkualitas/berkapasitas (persona standi in judicio) dalam perkara ini danPemohon memopunyai legal standing untuk menjatuhkan talak terhadapTermohon;Menim

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agarPemohon menghadirkan orangorang yang dekat dengan yang bersangkutanke persidangan Pemohon telah menghadirkan orangorang dekatnya dan dipersidangan orangorang dekatnya yang bertindak sebagai saksisaksi telahmemberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan Pemohondan Termohon dalam keadaan tidak harmonis yang kemudian diikuti denganpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar lebih kurang 4(empat) bulan lamanya;Menim

Putusan No. 1132/Pat.G/20 19/PA.Sda.Tahun 1975, maka Majelis Hakim membenkan nasehat agar Penggugat rukunkembali dengan Tergugat, nam un upaya tersebut tidak berhasil;Menim bang, bahwa perkara ini termmasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasarkan Hukum lslam, maka sesuai Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal angka 37 dan Pasal 49 huruf (a)beserta penjelasannya angka (9), maka perkara a quo menjadi kewenanganabsolut

perkara aquo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoaro:Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah denganTergugat berdasarkan Hukum Islam, namun dalam rumah tangga Penggugatsering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, olehkarenanya berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untukmengajukan gugatan perceraian tersebut;Menim

pisah rumah selama 3 (tiga) tahun;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut adalah fakta yangdilinat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal171 HIR, sehingga keterangan saksisaksi tersebut memiliki kKekuatanpembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti:Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut bersesuaian antarasatu sama lainnya, oleh karena itu telah memenuhi Pasal 172 HIR;Menim

Menim bang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugatagar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat memohonagar Penggugat

Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat ;e Bahwa saksitahu Penggugatdan Tergugat suami istri sah, semula rukun danharmonis, namun sekarang telah berpisah selama 3 tahun 11 bulan;e Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalahkarena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah terhadap Pemohon;e Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat telah berusaha merukunkanPenggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagimerukunkan Penggugat dan Tergugat;Menim

broken marriage) dan penyelesaian yang dipandang adiladalah perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam KitabFiqhus Sunnah jus halaman 248 sebagai berikut:Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukanistri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuatistri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, makahakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;Menim

SdaPasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 tentang perubahan pertana UndangUndang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo menjadi kewenangan absolutPengadilan Agama;Menim bang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempattinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo,maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoaro:Menimbang, bahwa

Chusainiyang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang bahwa bukti P1, P2 dan P3 adalah akta otentik yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocokdengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR /1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;Menim bang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebutmemenuhi syaratsyarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Pasal 171 HIR Jo.Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjangmengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangansaksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagaialat bukti:Menim bang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugatdan berdasarkan buktibukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akanmempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam suratgugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut :Menim

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat diterma untuk diperiks a;Menim

Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menim

Penetapan No.0047 /Pat.P/2019 /PA Sda.apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono),Menim bang, bahwa pada han persidangan yang telah ditetapkan, telahhadir sendiri dan Majelis telah menasehati Para Pemohon agar menyelesaikantuntutannya tanpa berperkara di Pengadilan namun tidak berhasil, makadibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehPara Pemohon;Menim bang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para telahmengajukan

XXXXX atas nama SUDJUD;Menimbang, bahwa selanjutnya menyatakan tidak lagi mengajukansesuatu apapun dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal iknhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan permmohonan Para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menim bang, bahwa perkara ini temmasuk dalam bidang kewarisan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam

Putusan No. 0257 /Pat.G/20 19/PA.Sda.untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undangundang nomor 7 tahun 1989 Jo.Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapatbahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalilnya Pemohon telahmengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P1, P2, P3 dan P4 serta saksi dan saksi Il yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menim bang bahwa bukti P1, P2, P3 dan P4 adalah akta otentik yangdikeluarkan

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

bagisianak itusendiri :Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 105Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyiPemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12tahun adalah hak ibunya , pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwahak asuh anak di bawah usia 12 tahun harus diberikan kepada ibunya, halinisesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:Sil Galas ale (assArtinya: Engkau /ibu lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belummenikah :Menim

Dalam hal terjadinya perceraianpengasuhan anak yang masih di bawah umur pada prinsipnya berada di bawahpengasuhan ibunya sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atasnamun berdasarkan fakta persidangan sebagaimana pertimbangan tersebutdiatas ketentuan tersebut dapat dikesampingkan , karena senyatanya anakbernama Anak (Umur 9 tahun) dan Anak Il (umur 5 tahun) saat ini tinggalbersama Pemohon dapat tum buh kembang secara wajar ;Menim bang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertinbangan tersebutdi

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya ;Menim bang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telahdatang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadapdan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugattelah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 03 Desember 2014dan tanggal 17 Desember 2014; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati

+' &$#2 111111121111121111111111111111111111111111111111111111$,65 *"sS $ +e*S, WoRM rome Fr SH om Fg er gy) +7& &B $111111111111111111111111111111111111111111111111111' ' G8 S,'#Y SS KES" SSH# MEXSTHSHY )" SS SFoleMenimbang bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan danmemenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam,oleh karena itu gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek ;Menim bang, bahwa

Foto copy surat pernyataan yang dibuat PIL (PRIA IDAMAN LAIN) ttertanggal30 Januari2012, bermateraicukup,telah dicocokkan dengan aslinya, lalu olehMajelis diberitanda P.5 ;Menim bang, saksisaksi Pemohon telah mem berikan keterangan dibawahsumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut: Saksi dari Keluarga Pemohon, umur 3ltahun, agama Islam, pekerjaankaryawan swasta ,tempatkediaman diKabupaten Bantul ;:@ Bahwa Saksiadalah saudara sepupu Pemohon@ Bahwa Saksikenaldengan Termohon bernama TERMOHON@ Bahwa

Nikah )dan pengakuan Termohon serta keterangan saksisaksi maka terbukti Pemohondan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggalOl Januari 2003,sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihakpihak dalamperkara ini;Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban pada pokoknya mengakuididepan dalil dahl Pemohon yakniantara Pemohon dengan Termohon telah terjadiperselisihan dan pertengkaran yang terus ~ menerus disebabkan Termohon khilaftelah berselingkuh dengan teman dekat Term ohon ;Menim

Penetapan No. 01 14/Padt.P/2019/PA.Sda.memenuhi maksud dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.IlNomor : 701.K /Sip/1974 tanggal 14 April 1976 dan ketentuan pasal 147HIR. serta pasal 2 ayat 3 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangbea materal, karena itu buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagaibukti yang sah;Menim bang, bahwa berdasarkan bukti fotocopy kartu identitas Pemohon(P1) telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Sidoarjo, kemudiandikaitkan dengan kewenangan Pengadilan Agama

Nomor 2 Tahun 1987,maka pemeriksaan pemohonan ini menjadi wewenang Pengadilan AgamaSidoarjo:Menim bang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agarWali Nikah Pemohon yang bernama Hayadi Nugroho Bin Tri Kunto Nugrohoadalah sebagai Wali Adhol dan mengizinkan Pemohon (Titis Novitawati Binti TriKunto Nugroho) untuk melaks anakan pemikahan dengan seorang lakilaki yangbernama Kacung Bin Pasir dengan Wali Hakim;Menim bang, bahwa berdasarkan buktibukti surat yang diajukan olehPemohon dikaitkan dengan

Bahwa, calon suami Pemohon sudah pernah menghadap/melamar kepadawali Pemohon berkalikali, namun wali Pemohon menolak: Bahwa calon suaminya berniat sungguhsungguh untuk hidup berumahtangga dengan Pemohon;Menim bang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan untuk memanggilwali Pemohon yang bernama Hayadi Nugroho Bin Tri Kunto Nugroho sesuaidengan yang dimaksud oleh pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama R.1.Nomor 2 Tahun 1987 dan wali pemohon hadir ke persidangan dan memberikanketerangan yang pada

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohontelah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lainuntuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut serta tidakternyata bahwa ketidak hadiranya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Menim bang, bahwa M ajelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan caramenasehati Pemohon namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan suratPermohonan Pemohon

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Pemohon denganTermohon telah pecah (broken marriage) dan penyelesaian yang dipandang adiladalah perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat 1 Undangundang Nomor7 Tahun 1989 dan sesuai pula dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat227 sebagai berikut;Artinya : Dan jika merka telah berazam ( bertetap hati untuk ) untuk mentalak(istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi MahaMengetahui ;Menim

antara para pihak ternyata tidak berhasil;Menim bang, bahwa perkara ini termmasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal angka 37Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 tentang perubahan pertama UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama, perkara a quo menjadi kewenangan absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempattinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai /ega/ standing untuk mengajukangugatan perceraian tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

Putusan No.0754/Pat.G/20 19/PA.Sda.suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Putusan No. 1055/Pdt.G/20 19/PA.Sda.Menim bang, bahwa perkara ini termmasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum slam, maka berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal angka 37, Pasal 49 huruf (a)beserta penjelasannya angka (9), maka perkara a quo menjadi kewenanganabsolut Pengadilan Agama;Menim bang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti P.2 tempat tinggalPenggugat berada diwilayah hukum

Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah denganTergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering tenadipertengakaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjomenjatunkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat, olehkarenanya berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut ;Menim

lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istrisecara utuh;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

Pusat Pemohon Banding (Bantul);bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan parapihak, peraturan perundangundangan yang berlaku dan keyakinan hakim, Majelisberkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPN berupa Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri sebesar Rp.4.531.515.064,00 tidak dapat dipertahankan; bahvkoreNoveBancTak(da No INZ ketaterbuKtimengenaiobjeMenPajaPertambahaNilaMasPajaNovemberDesember200menjadisebagaiberikut :Tabelpemilahannilaisengketobjekpajak Menim

Koreksi DPP atas 0,00 4.531.515.064,00 4.531.515.064,00penyerahan yangPPNnya harusdipungut sendiriTotal Nilai 0,00 4.531.515.064,0 4.531.515.064,00 Menimbang bahwadalasengketabandinginitida Menim :bangterdapatsengketamengenakreditpajabah :waolehkarenaitukoreksielisterhadajumlahPajaPertambahaNilaMasPajaNovemberDesemberr200 bahvkecubahv yan&kurang/(lebih)dibayarversiTerbandingmenjadisebagaiberikut:Tabeltotalnilaikoreksipajak(dalamrupiah) Macam/JenisObjek sesuaiistilan yangdigunakanollehTerbandingDasar

Pengenaan PajakTarif PPNPPN VersiTerbandingVersiMajelisVersiTerbandingVersiMajelisVersiTerbandingVersiMajelisKoreksiJumlah Pajakoleh Majelis 123456 (2x4)7 (3x5)8 (67) Penyeyahanyang PPNnyadipungutsendir4.531.515.064010%10%453.151.5060453.151.506 Jumlah 4.531.515.0 64 453.151.506453.151.506 Kredit Pajak0oO0 Pajak yang kurangdibayar 453.151.506 oO 453.151.506 Menim :bangMenimbangbah :waolehkarenaitujumlahPajaPertambahanNilaMasPajaNovembDesember200termasuksankSIadministrasiyandisengketakanolehPemoho

Mengabulkan gugatan Penggugat; 2.Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat kepada Penggugat;3:.Menim bang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telahhadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidakpula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan AgamaPemalang telah memanggil secara sah dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwaketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim

Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala KantorDISDUKCATPIL Kabupaten Pemalang Nomor : 3327087112620021 tanggal 04Mei 2011 (Bukti P.1); Dus Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanPemalang, Kabupaten Pemalang Nomor: 1648/277/X/2007 tanggal 31 Oktober2010 (Bukti P.2) ;Menim bang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukandua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknyasebagai berikut: I.

Kejuruan atas nama FebriPutra Nanda yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Karya BahanaMandiri pada tanggal 20 Mei 2014, pemohon ingin memperbaiki nama dantempat lahir pemohon tersebut di Akta Kelahiran pemohon yang semulayang semula tertulis Febi Putra Nanda lahir di Bekasi, dibetulkan dandiperbaiki menjadi Febri Putra Nanda lahir di Bogor; Menimbang, bah nama anak pemohon diAkta Kelahiran anak enerangkan bahwatujuan pemohon pemohon di AktaKelahiran pemo K), Kartu TandaPenduduk (KTP emohon;Menim

tertibnya administrasikependudukan maka terhadap identitas seseorang haruslan hanyamempunyai 1 (Satu) nama yang sama, terhadap perbaikan nama tersebutdan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta maksud perbaikannama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dantidak bertentangan dengan ketentuan UndangUndang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiad mohonan pemohon untukmemperbaiki nama kta Kelahiran anakpemohon yang se i, dibetulkan dandiperbaiki men r patut untukdikabulkan;Menim