Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiriRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Termohondengan agenda rapat sebagai berikut:i. Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris Termohon untuk hadirdalam RUPS Luar Biasa Termohon = untuk memberikanpertanggungjawaban mengenai:Halaman 1 dari 9 hal. Put.

Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah (dengan surat kuasakhusus apabila diperlukan) sebagai Ketua RUPS Luar Biasa;. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan RUPSLuar Biasa terhadap Para Pemegang Saham Termohon melalui surattercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Luar Biasadilaksanakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS LuarBiasa;.

Memberikan izin kepada Pemohon Kasasi untuk menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Termohondengan agenda rapat sebagai berikut:i. Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris Termohon untukhadir dalam RUPS LB~ Termohon untuk memberikanHalaman 4 dari 9 hal. Put.

Meminta buktibukti mengenai: Pertanggungjawaban dana milik Termohon di rekening atasnama Mulyadi Supardi; Transaksitransaksi lainnya terkait Termohon;Memberikan izin kepada Pemohon Kasasi untuk menunjuk sendiriNotaris untuk RUPS LB;Menunjuk Pemohon Kasasi atau kuasanya yang sah (dengan suratkuasa khusus apabila diperlukan) sebagai Ketua RUPS LB;Memberikan izin kepada Pemohon Kasasi untuk melakukanpemanggilan RUPS LB terhadap para pemegang saham Termohonmelalui surat tercatat dalam jangka waktu 7

Membebankan semua biaya penyelenggaraan RUPS LB danpemeriksaan Termohon kepada Termohon;4.

UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan telah diatur dalam Pasal 82 :Ayat (1) : Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangkawaktu paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS ,Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 126/Pdt.G/2020/PN.

hasil keputusan RUPS tersebut kepadaPenggugat selaku Direktur PT BAN.

Menangguhkan berlakunya hasil RUPS PT BAN tanggal24 Oktober 2020 sampai adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap ;DALAM POKOK PERKARA :. Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya ;. Menyatakan tindakan Para Tergugat yangmengadakan RUPS PT BAN pada tanggal 24 Oktober2020 tanpa didahului pemanggilan secara sah kepadaPenggugat selaku Pemegang Saham dan Direktur PTBAN sehingga Penggugat tidak dapat menyampaikanpembelaan diri di dalam RUPS adalah perbuatanmelawan hukum 5.

Menyatakan Penggugat adalah Direktur PT BAN yangSah sesuai dengan hasil RUPS tanggal 3 Januari5. Menyatakan tindakan Direksi PT BAN yang diangkatberdasarkan hasil keputusan RUPS PT BAN tanggal 24Oktober 2020 adalah tidak sah dan tidak mengikatbagi PT6.

KdiKemudian mengenai keabsahan keputusan RUPS, Pasal 82ayat (1) UU PT menyatakan : panggilan RUPS dilakukandalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS ' diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.RUPSLB PT. BAN yang diselenggarakan tanggal 24 Oktober2020 surat panggilannya bertanggal 09 Oktober 2020 danSsejak saat itu juga surat panggilan tersebut disampaikan dikantor Penggugat namun Penggugat tidak berada dikantornya.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS~ diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklandalam Surat Kabar.(3).

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.(4). Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemegang saham secara Cuma Cuma Jika diminta.(5).

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSdiadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS.(2).Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatatdan/atau dengan Iklan dalam Surat Kabar.(3).Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat,dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahanyang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di KantorPerseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPSsampai dengan tanggal

RUPS diadakan.Halaman24 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG(4).

Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PerseroanTerbatas PT.

Nomor 2180 K/Pdt/2017Pemegang Saham tidak mau hadir pada rapat RUPS PT Sac Nusantara,padahal faktanya UndanganUndangan RUPS tersebut yang denganalasan sudah dikirim (entah dikirim kemana ?)

Nomor 2180 K/Pdt/2017isinya menolak permohonan jjin korum yang diajukan oleh yangmenamakan dirinya Pengurus PT Sac Nusantara/Tergugat Keduauntuk menyelenggarakan RUPS PT Sac Nusantara/Tergugat Keduapada tahun 2008, dengan segala akibat hukumnya;Bahwa, dengan telah dibatalkan penetapan jjinijin Korum Tergugat Kedua(PT Sac Nusantara) tersebut di atas, maka demi hukum RUPS dan/atauRUPSLB Tergugat Kedua (PT Sac Nusantara) yang diselenggarakan padatahun 1997 dan tahun 1999 dan turunannya berupa RUPS dan

ikut membantu untukmewujudkan pembuatan penandatangan aktaakta RUPS pengalihansahamsaham jatuh waris yang masih diatas namakan Tergugat Kedua(Ny.

) yang pernahdiadakan oleh Tergugat II yaitu: Akta RUPS PT Sac Nusantara Nomor 11 tanggal 27 Juni 2000 yangdibuat oleh Ny.

Tita Ariyani, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta RUPS PT Sac Nusantara Nomor 12 tanggal 28 Juni 2000 yangdibuat oleh Ny.

Bahwa ternyata hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tanggal 28 Juni 2003 untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan atau audittersebut tidak pernah dilaksanakan sehingga Penggugat mengulang lagimeminta untuk adanya transparansi laporan keuangan pada Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 5 Maret 2005 yang secara khususdituangkan dalam poin 6 (enam) huruf b dan bagian kata penutup dalamrisalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Ludira Sarana Utamatanggal 5 Maret 2005;.

Putusan Perkara No. 23/Pdt.G/2011/PN.YK.menjalankan operasional perusahaan adalah pada Rapat UmumPemegang Saham (RUPS); Bahwa sejak pendirian hingga sekarang ini, Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang secara rutin dilaksanakan sesuai Anggaran Dasarselalu menerima pertanggungjawaban direksi in casu Tergugat IIdalam menjalankan jalannya perusahaan; Bahwa oleh karena pertanggungjawaban Tergugat II selaku direksiselalu dierima di dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), maka permintaan Penggugat

; =Bahkan pada RUPS tersebut pihak penggugat mewakilkan kepada Lawyerdengan membawa hasil appraisal dan meminta pemegang saham lain danDirektur Utama PT Ludira Sarana Utama menandatanganinya.

Putusan Perkara No. 23/Pdt.G/2011/PN.YK.mengapa sejak RUPS tahun 2003 hingga RUPS tahun 2006 pertanggungjawabannyaselalu diterima oleh pemegang saham dan ia tetap berkedudukan sebagai direkturutama, selain itu Dewan Komisaris PT.

; 3 nn nn nnn nn nnn nnn non enn ne nnn ne nnn nnnMenimbang, bahwa mengenai dalil adanya kerugian yang dialami olehpenggugat, terhadap hal ini majelis berpendapat bahwa penggugat tidak pernahmempersoalkan dividen yang ditetapkan dalam RUPS, majelis menilai dengan tidakmempersoalkan salah satu isi dari hasil RUPS berarti penggugat menerima jugalaporan pertanggungjawaban tergugat I, padahal terbukti perusahaan belum pernahdiaudit, pada RUPS tahun 2006 disepakati dividen yang akan dibagikan Rp600.000.000,00

Bahwa berdasarkan bunyi amar putusan Penetapan 54/Pdt.P/2014/ PN.Jkt.Seltanggal 07 Agustus 2014 dalam pokok perkara pada garis datar kedua adalah sebagaiberikut: Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT AMATRA CITRA INDONESIA;Kemudian Pemohon mengundang Termohon untuk menghadiri RUPS yangmasingmasing diadakan pada RUPS tanggal 02 Oktober 2014 dan RUPS Iltanggal 20 Oktober 2014;4.

Bahwa dalam kedua RUPS tersebut khususnya pada RUPS KeIl Termohon telahmenyerahkan Laporan Keuangan PT. AMATRA CITRA INDONESIA kepadaPEMOHON, namun ditolak oleh PEMOHON dengan alasan Laporan Keuangantersebut belum pernah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana ketentuan yang termaktub didalam Pasal 69 UndangUndang Perseroan;Pasal 69 UU Perseroan :(1).

makna dari pasal 138 UU PT tersebut kurang lebihnya adalah bahwakewenangan laporan bisa ditunjuk oleh Direksi untuk menunjuk akuntan publickemudian kalau penolakan terhadap RUPS didalam RUPS disebut tidak bisa dilakukanoleh Komisaris sendiri dalam artian tidak melalui RUPS ;Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyerahkan kesimpulannya padatanggal 29 Januari 2015, sedangkan Termohon menyusul mengajukan kesimpulannyapada tanggal 9 Februari 2015;Hal 25 dari45 hal, Penetapan No.459/Pdt.P/2014/PN.Jkt.

) PT.Amatra Citra Indonesia;eKemudian Pemohon mengundang Termohon untuk menghadiri RUPS yang masingmasing diadakan pada RUPS tanggal 02 Oktober 2014 dan RUPS II tanggal 20Oktober 2014;Bahwa dalam kedua RUPS tersebut, knususnya pada RUPS Kell Termohon telahmenyerahkan Laporan Keuangan PT.

yang diatur pada Pasal 75ayat (3) dan (4) UU PT, maka halhal yang mengenai penunjukkan ahli danlaporanepertanggungjawaban harus diputuskan dalam RUPS, berikut bunyi dari Pasal 75ayat (3) dan (4) UU PT tersebut: Ayat (3):"RUPS dalam mata acara lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semuapemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahanmata acara rapat".

yang dinilai tepat oleh RUPS.

Bahwa Para Tergugat sudah melakukan RUPS sedangkan PT.Scuba Proggi Indonesia belum melakukan RUPS Tahunan/ AnnualRUPS dan PT. Scuba Proggi Indonesia juga belum melakukan AnnualReport/ Laporan tahunan atau pertangunggjawaban tahunan;6. Bahwa Para Penggugat telah sewenangwenang melakukanPemberhentian kepada Penggugat satu dan Penggugat dua darijabatannya di PT. Scuba Proggi Indonesia tanpa menunggu laporanpertanggungjawaban tahunan dan RUPS Tahunan;7.

Bahwa Para Tergugat belum melakuka RUPS tahunan dan ParaTergugat belum mendengarkan atau mendapatkan laporan Pertanggungjawaban tahunan akan tetapi telan melakukan RUPS Luar biasa untukmemberhentikan Penggugat satu dan Penggugat dua dari jabatannyapada PT. Scuba Proggi Indonesia;10.

Bahwa saksi tidak ikut masuk kedalam ruangan waktu ada RUPS tersebut, saksi hanya sebagai driver yang saatitu. memang pak Hamdan menghubungi saksi untuk menjemput danmengantarnya ke tempat dilaksanakannya RUPS, tetapi saksi tidak mengetahulapa saja yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Bahwa saksi tidakmengetahui RUPS yang dimaksud.

Jika Direksi yang akan diberhentikaningin menyampaikan pembelaan terhadap alasan pemberhentian yangdiberikan kepadanya, dia akan dilibatkan pula dalam RUPS. Namun, jika Direksitersebut tidak memiliki pembelaan dan tidak merasa keberatan untukdiberhentikan, tahap pembelaan dalam RUPS tidak diperlukan.

MANGGALA PURI SAKTI tidak menanggapi dan/ataumelaksanakan Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS),sebagaimana adanya permintaan untuk menyenggarakan RapatUmum Pemegang Saham ( RUPS) yang diajukan oleh PARAPEMOHON ;Bahwa dari penjelasan diatas, maka jelas PARA PEMOHON mempunyaikepentingan yang wajar untuk dilaksanakannya Rapat Umum Pemengang Saham(RUPS) PT. MANGGALA PURI SAKTI , sebagaimana diamanatkan oleh undang undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;C.

Maka dengan demikian Para Pemohon meripakanPIHAH YANG BERHAK untuk mengajukan permohonan pemberian izin untukpemanggilan Rapat Umum Pemegang Sahara. ( RUPS ) PT. MANGGALA PURISAKTI;3. Bahwa sebelum PARA PEMOHON sebelum mengajukan PermohonanPemberian Izin Untuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Sahara (RUPS) PT.

RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari, terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS diterima;Maka dengan demikian PARA PEEMOHON telah memenuhi syarat untukmengajukan Permohonan Izin Untuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS ) PT.

yang daerah hukumnya meliputikedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut5. Bahwa tujuan dilakukannya Permohonan Pemberian Izin UntukPemanggilan Rapat Umum Pemegang Sahara ( RUPS ) PT. MANGGLAPURI SAKTI ini adalah untuk mendapatkan izin guna menyelenggarakan.Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) PT.

Menetapkan Kuorum Rapat Umum Pemegang Sahara ( RUPS ) PT.MANGGALA PURI SAKTI adalah paling sedikit 50% ( Lima Puluh Persen) dari saham yang ada dan sah;. Memerintahkan kepada Direksi dan KomisarisPT.MANGGALA PURISAKTI untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS )PT.MANGGALAPURI SAKTI yang dilaksanakan oleh PARA PEMOHON ;. Menunjuk Notaris, untuk mencatat, mengatakan dan melaporkan hasil dankeputusan Rapat umum pemegang saham ( RUPS ) PT.

hadir dalam RUPS TahunanTIDAK PERNAH memberhentikan Direksi yang sah, namun Surat10 Agustus 2018 menyatakansuatukebohongan bahwahasilkeputusan RUPS Tahunan telah memberhentikan seluruh anggotaDireksi PT.

agenda/jadwal dalam RUPS itu adalah Dispensasi LaporanTahunan, Persetujuan Laporan tahunan dan perubahan susunanDireksi dan Komisaris;Bahwa terkait dengan perubahan agenda/jadwal dalam RUPS ituakhirnya beberapa orang termasuk Direksi melakukan walk out dansaksi pun ikut keluar dari RUPS itu;Bahwa saksi bekerja di PT.

Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPSlainnya.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;4. Jika Direksi tidak menyelenggarakan RUPS setelah 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS. diterima,maka permintaan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, atauDewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS sendiri;5.

Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima;6.

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat ;(4). Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harusdisetujui dengan suara bulat. ;Bahwa dalam RUPS tersebut tegas PENGGUGAT menolak agendalain diluar yang sudah ditentukan dalam Surat perihal: PerubahanJadwal Rapat Umum Pemegang Saham PT.

Adalah pernyataan mengadaada dari Penggugat dalamgugatannya halaman 6 paragraf pertama yang menyatakan tidakmenerima surat apapun terkait dengan rencana jadwal RUPS dimasksud.Padahal Penggugat dalam dalilnya di gugatan halaman 6 butir 8.2.menyatakan hadir dalam RUPS, dan bahkan Penggugat dalam butir 8.3.dapat menyebutkan agendaagenda RUPS, perihal surat dan tanggalsurat.

Bagaimana Penggugat bisa hadir dalam RUPS dan mengetahuiagendaagenda RUPS jika mengklaim dalam gugatannya tidak menerimaSurat apapun terkait dengan RUPS? ;29. Bahwa berdasarkan halaman 5 butir 8.4.

;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P4A, dan T9,merupakan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

;Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat sekarangPembanding pada angka 4 dan angka 5 mengenai pernyataan tidak sah dantidak memiliki kKekuatan hukum RUPS yang dilakukan pada tanggal 1Nopember 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS PT.

Bahwa Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambil keputusan,kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS danmenyetujui penambahan mata acara rapat.(4).

RUPSterdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diusulkan oleh Direksi,pemegang saham mayoritas, atau pemegang saham minoritas;Bahwa agenda RUPS wajib dicantumkan dalam Undangan dan pengumumanpelaksanaan RUPS, namun demikian mata agenda tambahan tetap sahsecara hukum selama disetujui oleh Para Pemegang Saham dengan suarabulat.

adalah usulan direksi kepada parapemegang saham untuk melakukan rups tapi kita harus lihat juga rups itu adadua, itu ada Rups tahunan dan setiap tahun harus dilakukan rups, ada yangrups luar biasa, nah rups luar biasa itu kalau ditanya siapa yang mengusulkan,bisa direksi, bisa pemegang saham mayoritas tapi bisa juga pemegang sahamminoritas kalau kepemilikannya itu 10%.Bahwa dalam menyelenggarakan RUPS tentu harus ada pemanggilan kecualikalau pemegang sahamnya sepakat yang disebut RUPS sirkuler,

Bahwa Termohon tidak pernah menolak pelaksanaan RUPS dan atauaudit keuangan PT. Semua Tahu kita, sebagaimana diuraikan Pemohon dalampermohonannya, dan Pemohon sendiri sudah mengetahuinya, terbukti bahwapada tanggal 4 Februari 2015 dalam butir 9 (sembilan) Berita Acara Pertemuanyang dibuat dan ditandatangani antara kuasa Pemohon dengan Termohondiuraikan dalam RUPS PT. Semua Tahu Kita akan diadakan pada akhir Tahun2015.

Bahwatertundanyapelaksanaan audit dan juga Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) adalah oleh karena PT.

Semua Tahu Kita sudah dilakukanaudit oleh auditor publik untuk Tahun Buku 2011; Bahwa RUPS terakhir PT.

Semua Tahu Kita diadakan pada Tahun 2013; Bahwa dalam RUPS tersebut semua pemegang saham diundang, danpada saat itu ada yang hadir sendiri serta ada yang menggunakan kuasa; Bahwa keputusan RUPS tersebut dituangkan daiam Akta NotarisNomor 8, tanggal 10 Mei 2013;e Bahwa yang menjadi pimpinan RUPS adalah Pak Rahman (DirekturUtama);e Bahwa pada saat itu tidak ada keberatankeberatan dalam RUPS;e Bahwa RUPS yang diadakan pada Tahun 2013 adalah untuk TahunBukui 2011; Bahwa penundaan RUPS untuk Tahun Buku

Semua Tahu Kita hingga tanggal 30Juni 2011 telah diterima dan disahkan dalam Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 2013, danlaporan pertanggung jawaban keuangan PT.

Bintang HastaPutra telah memakai uang perusahaan hal ini kemudian didalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Menyatakan bahwa hutang tabung yang dikarenakan hilang sewaktukonversi minyak tanah ke LPG sebanyak 1.267 (seribu dua ratus enampuluh tujuh) tabung ditanggung bersama 8 komisaris didalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 21 Juni 2015;3.

Didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bintang HastaPutra setiap tahun tergugat mendapat pembagian hasil Deviden dari PT.Bintang Hasta Putra dan dengan ini Tergugat menyatakan bersediamengangsur dengan cara memberikan 50% (lima puluh persen) daripembagian Deviden PT. Bintang Hasta Putra untuk mengangsur hutangTergugat dan yang 50% (lima puluh persen) lagi dipakai untuk berobatdikarenakan Tergugat sakit stroke sampai hari ini;6.

;Bahwa pada RUPS tahun 2012 hasil audit tabung gas sejumlah 70031,tahun 2013 jadi 5764, jadi berkurang jumlah tabungnya;Bahwa Saksi tidak tahu kemana tabung gas tersebut sehingga berkurangjumlahnya;Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat ada memakai uang perusahaankarena Saksi kantornya di gudang;Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN PctBahwa Saksi tidak tahu adanya RUPS di kuburan Kucur Tamperan, hanyapernah mendengar saja;Bahwa suami Tergugat, Setiawan bekerja sebagai Pemasaran diPT.Bintang

Bintang HastaPutra telah memakai uang perusahaan hal ini kemudian didalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bintang Hasta Putra tanggal 20Desember 2015 Tergugat memiliki hutang kepada 5 komisaris PT. BintangHasta Putra termasuk Penggugat uang sebesar Rp. 1.396.273.527 (satumiliar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribulima ratus dua puluh tujuh rupiah);3.

Adapun unsurunsur yang disyaratkanoleh UndangUndang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal82 UUPT, yaitu sebagai berikut :Pasal 82 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas :1)2)3)4)5)Pemanggilan RUPS dilakukan dalam Jangka Waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS.Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan Iklan dalam Surat Kabar.Dalam Panggilan RUPS dicantumkan tanggal

., dimana merupakan tindaklanjut dari RUPS PT.

Dengan demikian pengajuan gugatan a quo yang salah satunyadidasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa mekanisme RUPS /RUPS LB PT.

Bahwa tidak berwenangnya Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta mengadili perkara yang diajukan ParaPenggugat yang pada dasarnya mempermasalahkankeabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT. Singatin Samudra Mining, yangdiselenggarakan pada tanggal 24 Nopember 2014 danRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SingatinSamudra Mining yang diselenggarakan pada tanggal 27April 2015, baik dari segi substansi, mekanisme danhasil RUPS LB;.

Akta tentang RUPS, akta keputusanpemegang saham di luar RUPS ataudokumen lainnya tentang ganti namapemegang saham; dan2. Keputusan intansi terkait mengenaiperubahan nama pemegang sahame. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksidan/atau dewan komisaris berupa akta tentang RUPS atauakta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentangperubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris;f.

Bahwa organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewajiban untukmenyelenggarakan RUPS, baik itu RUPS Tahunan maupun RUPS lainn(untuk selanjutnya disebut RUPSL13") adalah Direksi. Dalam halhaltertentu (Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antaradireksi dengan perseroan) sesuai dengan ketentuan anggarandasar,maka pemangglian RUPS dapat dilakukan oleh komisaris (videPasal 81 Ayat (2) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas);16.

Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepadaDewan Komisaris, ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS;18. Atas permintaan kembali pemegang saham kepada DewanKomisaris, maka Dewan Komisaris wajib melakukan panggilanRUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima (vide Pasal79 Ayat (7) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas).

Dalam hal ini RUPS hanya terbatas membicarakanmasalah yang berkaitan dengan alasan yang dikemukakan dalamHalaman 8 darihalaman 21suatu permintaan (vide Pasal 79 Ayat (9) Undangundang No.40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas);19.

Bahwa Ketua Pengadilan Negeri wajib memberikan izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemegang saham yang mengajukanpermohonan secara sumirisederhana mampu membuktikan bahwapersyaratan telah dipenuhi dan alasan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS (vide Pasal 80 Ayat (2) Undangundang No.40 Tahun 2007). RUPS hanya boleh membicarakan mata acara rapatsebagaimana yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri (vide Pasal80 Ayat (5));24.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran,dan/atau ketentuan tentang Persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penjunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atau anggarandasar; dan/ataub. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalam RUPS;28.

Pemanggilan RUPSLB yang demikian tidak memenuhi persyaratandiadakannya RUPS sebagaimana diatur pada Pasal 82 Ayat (1) UU PT, yangmenetukan bahwa pemanggilan RUPS harus dilakukan minimal 14 harisebelum tanggal diadakannya RUPS ;Bahwa, berdasarkan Pasal 82 Ayat (5) UU PT, apabila pemanggilan RUPStidak memenui persyaratan sesuai Pasal 82 Ayat (1) UU PT, maka keputusanHalaman 22 dari 24 him. Penetapan Nomor.439/Pdt.P/2017/PN. Jkt.

Upper Right Sistematika; Bahwa, saksi tidak tahu ada RUPS, dan yang saksi ketahui para pimpinanperusahaan lagi rapat RUPS, dan yang hadir saat itu saudara GatotSewandono, dan adanya anakanak dari saudara Abraham Gitono Sugialamsetelah gagal RUPS; Bahwa, saksi tidak mengetahui saham saudara Abraham Gitono Sugialamsudah dibagibagi atau belum Managemennya di Kelapa Gading Bahwa, RUPS PT Upper Right Sistematika gagal karena anakanak saudaraAbraham Gitono Sugialam tidak hadir semua, hanya 2 (dua) orang

Sarah Yenny Sugialam, setelah isterinyameninggal dunia dan sebagai gantinya saksi tidak mengetahuinya; Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya pertemuan antara sdr GatotSewandono dengan Ahl waris Abraham Gitono Sugialam; Bahwa, adanya inisiatif RUPS sejak + 7 bulan yang lalu; Bahwa, hasil dari RUPS, bubar begitu saja; Bahwa, saksi tidak tahu ada RUPS dan saksi berada di luar ruangan RUPSdan saksi hanya bicara dengan anakanak saudara Abraham Gito Sugialam dansaksi tidak ikut RUPS; Bahwa, pabrik ada di

; Bahwa, dalam RUPS LB kedua juga tidak gourum, dan oleh karena ituberdasarkan Pasal 86 Ayat (5) Undang Undang Perseroan Terbatas, Pemohonmengajukan Permohonan Penetapan gourum untuk RUPS LB ketiga kePengadilan Negeri Jakarta Utara, agar Ketua Pengadilan Negeri memberi ijin danmenetapkan kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan danmenyelenggarakan RUPSLB ketiga dengan Agenda menetapkan Ir.

Apakah benar sudah pernah diadakan RUPS namun tidak mencapai quorumuntuk yang kedua kalinya ?

Berdasarkansituasi dan kondisi internal tersebut, maka ERIKA YULIANI selakupemilik 125 lembar saham atau 50% saham dan Komisaris perseroanselaku Pemimpin Rapat Umum Pemenang Saham dengan agenda rapat :Penegasan RUPS tanggal 07022011 dan penegasan RUPS tanggal25022011 yaitu sebagai berikut: 1). Perubahan Komposisi pemegangsaham. 2). Pembatalan Notulen RUPS LB PT. Melissa tanggal02112009 dan Notulen RUPS LB PT. Melissa tanggal 09112009.3).Pembatalan Akta Notaris Siti Zamzam.

Melissa yang agendanyasama dengan agenda dan pembahasan dalam RUPS pertama dan keduasebelumnya, selanjutnya hasil RUPS ketiga tersebut oleh PengacaraAyu F.

Shahab, S.H., mengadakan pertemuan dan pembicaraan yangseolaholah sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Melissa danpertemuan yang seolaholah RUPS tersebut dipimpin oleh Ayu F.

Pengangkatan Direktur dan Komisaris yang baru.7).Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;Bahwa berdasarkan Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas menyatakan bahwa RUPS dapat menetapkan perubahan anggarandasar Perseroan Terbatas, syarat RUPS bisa terjadi apabila RUPS sudahdihadiri lebih dari 50% pemegang saham dan juga RUPS dapat diaktakanmaksimum 30 hari setelah RUPS (Pasal 86), namun faktanya ketiga RUPSmasingmasing tertanggal 07 Februari 2011, tertanggal 25 Februari 2011 dantertanggal

No. 1368 K/Pid/2014Bahwa berdasarkan Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmenyatakan bahwa RUPS dapat menetapkan perubahan anggaran dasar PerseroanTerbatas, syarat RUPS bisa terjadi apabila RUPS sudah dihadiri lebih dari 50%pemegang saham dan juga RUPS dapat diaktakan maksimum 30 hari setelah RUPS(Pasal 86), namun faktanya ketiga RUPS masingmasing tertanggal 07 Februari 2011,tertanggal 25 Februari 2011 dan tertanggal 27 Juli 2011 tidak dihadiri lebih dari 50%pemegang saham dan

Kreative Jaya, bahwa AktaPerubahan Anggaran Dasar dapat dibuat berdasarkan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT.

Kreative Jaya; Sedangkankedua Akta tersebut diatas (yaitu Akta Nomor 13 tanggal 21052010 danAkta Nomor 40 tanggal 2862010) dibuat olen Para Tergugat (Tergugat ,Il dan Ill), tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS) PT.Kreative Jaya;Bahwa kuat dugaan Penggugat; bahwa Para Tergugat (Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill) telah membuat surat Rekayasa dan atausurat Fiktif dan atau surat palsu tentang terjadinya Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT.

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karenadibuat dan atau diterbitkan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS) PT. Kreative Jaya, dan telah melanggar AnggaranDasar PT.

membuktikan bahwa tidak pernah ada RUPS pada tanggal13 Februari 2010;Bahwa Keterangan dari Termohon Kasasi Il/Terbanding Il/Tergugat Ilsebagaimana dalam surat jawabannya yang pada pokoknya menyatakanHal. 9 dari 13 hal.

Kreative Jaya, bahwa akta perubahanAnggaran Dasar dapat dibuat berdasarkan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS) PT. Kreative Jaya sedangkan AKTA Nomor 13 tanggalHal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt/201521 Mei 2010 dan akta Nomor 40 tanggal 28 Juni 2010 dibuat TermohonKasasi/Terbanding/Tergugat I,ll, dan Ill tanpa melalui Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT.

Pemanggilan RUPSLB yang demikian tidakmemenuhi persyaratan diadakannya RUPS sebagaimana diatur padaPasal 82 ayat (1) UU PT, yang menetukan bahwa pemanggilan RUPSharus dilakukan minimal 14 hari sebelum tanggal diadakannya RUPS ;Bahwa, berdasarkan Pasal 82 ayat (5) UU PT, apabila pemanggilanRUPS tidak memenui persyaratan sesuai Pasal 82 ayat (1) UU PT, makakeputusan pada RUPS tersebut hanya dapat sah jika seluruh pemegangsaham dengan hak suara hadir dan keputusan tersebut disetujui dengansuara bulat

MaxymitraMandiri tersebut dan saksi saat itu belum bekerja di perusahaan tersebut; Bahwa, saksi tidak mengetahui diadakan RUPS; Bahwa, saksi bekerja di perusahaan tersebut sebagai Kepala Pabrik GulaPT. MLS; Bahwa, saksi sebagai kepala Pabrik gula PT. MLS yang terpisah dariperusahaan lainnya; Bahwa, saksi tidak mengetahuinya ada RUPS PT.

Maxymitra Mandiri; Bahwa, saksi tidak tahu ada RUPS, dan yang saksi ketahui parapimpinan perusahaan lagi rapat RUPS, dan yang hadir saat itu Sdr GatotSewandono, dan adanya anakanak dari sdr.

Sarah Yenny Sugialam, setelah isterinyameninggal dunia dan sebagai gantinya saksi tidak mengetahuinya; Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya pertemuan antara sdr GatotSewandono dengan Ahl waris Abraham Gitono Sugialam; Bahwa, adanya inisiatif RUPS sejak + 7 bulan yang lalu; Bahwa, hasil dari RUPS, bubar begitu saja; Bahwa, saksi tidak tahu ada RUPS dan saksi berada di luar ruanganRUPS dan saksi hanya bicara dengan anakanak Sdr Abraham GitoSugialam dan saksi tidak ikut RUPS; Bahwa, pabrik ada di daerah

Apakah benar sudah pernah diadakan RUPS namun tidakmencapai quorum untuk yang kedua kalinya ?

dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.Bahwa, dengan ketidakhadiran Para Penggugat sebagai pemegangsaham sebesar 1000 lembar saham dan 300 lembar saham dari total2000 lembar saham maka PT Piramida Daya Nusantara tidak pernahdapat menyelenggarakan RUPS sebab tidak akan pernah memenuhikuorum sebagaimana ditentukan Pasal 86 ayat (1) Undang UndangNo 40 tahun 2007 yang menyebutkan :(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarahadir

Seharusnya, Notaris sebelum membuatAkta harus memastikan bahwa pelaksanaan RUPS telah dilalui denganpemanggilan pemegang saham, sebagaimana diatur dalam UU PT;Bahwa Akta yang memuat keputusan RUPS pada prinsipnya merupakanhasil kesepakatan yang telah dilakukan oleh pihak yang berkepentingan(pemegang saham) sehingga segala keputusan yang ada dalam RUPStersebut sudah final dan mengikat para pihak.

Dengan demikian segalaPerubahan Anggaran Dasar maupun Perubahan Data PT Piramida DayaNusantara pada dasarnya telah selesai ketika RUPS ditutup.....

(vide surat gugatan halaman 14)bahwa dokumen pendukung terbitnya Objek Sengketa (lll) merupakanAkta Notaris yang berisi tentang RUPS PT Piramida Daya Nusantara, yangtentunya diyakini kebenarannya sebagai Akta Otentik.

Demikian pula, didalam Akta Notaris maupun di dalam proses permohonannya, Notaris(Pemohon) telah menyampaikan bahwa RUPS telah dilaksanakan sesuaiquorum dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar maupunperaturan perundangundangan;Sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya bahwa dalam halpelaksanaan RUPS maka pihak yang bertanggung jawab untuk memastikanbahwa pelaksanaan RUPS telah sesuai dengan UU PT adalah Notaris.Notaris wajid memeriksa kebenaran materiil, Kelengkapan persuratan