persidangantersebut adalah Penggugat, Tergugat I beserta Kuasanya, TergugatII dan 1 ( satu ) orang petugas pengukur dari Badan PertanahanNasional Kabupaten Pulang Pisau, dengan hasil pemeriksaansebagai berikut Dari Atuk Rendam ke Muara Sei Juhur 150 metere Dari Muara Sei Juhur ke Sei Bajai Kurik 370 metere Jadi jumlah panjang keseluruhannya 520 meter;Menimbang bahwa, mencermati hasil pengukuran~ yangdilakukan oleh Petugas pertanahan Nasional sebagaimana BeritaAcara Sidang dan Gambar Sketsa dengan Skala

1 : 20.000,mengandung arti setiap 1 (satu) Cm di Peta = 20.000 Cm dilapangan atau dengan kata lain 1 (satu) Cm di Peta = 200 m dilapangan;Menimbang bahwa, berdasarkan pengukuran, yang tertera dalamgambar dengan skala 1: 20.000, maka ditemukan panjangdibahagian Barat dari titik Atuk Rendam ke Titik Sei BajaiKurik adalah 520 m;e Ukuran panjang dibahagian Utara dari Titik Atuk Rendamke Titik Hutan Kosong /Belukar adalah 480 m.e Ukuran Panjang dibahagian Timur dari titik Atuk Rendamke Titik Sei Bajai

Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1:50,000 atau1:100.000; danf. Peta Mosaic potret udara skala 1:20,000 atau citra satelit resolusiminimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahunterakhir;Bahwa Penggugat sudah memenuhi Persyaratan tersebut diatas sesuaidengan surat permohonan perpanjangan PT. Mamberamo Alasmandiriyang ditujukan kepada Yth. antara lain sebagai berikut:Halaman 15 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUNJKT1.

1 : 50.000 atau 1:100.000; danf) Peta mosaic potret udara skala 1 : 20.000 atau citra satelit resolusiminimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahunterakhir;c.

1 : 50.000 atau 1 :100.000; danf) Peta mosaic potret udara skala 1 : 20.000 atau citra satelit resolusiminimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahunterakhir;Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.

Peta Kerja skala 1:100.000, b.Fotokopi Legalitas berupa Akte Pendirian Perusahaan, c.

1:50,000 atau 1:100.000; danf) Peta mozaic potret udara skala 1:20,000 atau citra satelit resolusi minimal 30(tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;Menimbang, bahwa Penggugat sudah memenuhi persyaratan tersebut diatas sesuai dengan surat permohonan perpanjangan PT.

No. 1974 K/Pid.Sus/2014Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) dalammenyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG untukpengguna skala kecil, pelanggan kecil transportasi dan rumah tanggawajib menyalurkan melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melaluiseleksi.

IstilahPenyalur hanya dikenal di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi,pada: Pasal48 ayat (1), yang berbunyi:Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale)dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas danLPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi danrumah tangga wajib menyalurkan melalui penyalur yang ditunjukBadan Usaha melalui seleksi.

No. 1974 K/Pid.Sus/201436 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi,pada:e Pasal 48 ayat (1), yang berbunyi:Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale)dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas danLPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasidan rumah tangga wajib menyalurkan melalui penyalur yangditunjuk Badan Usaha melalui seleksi.Pasal 48 ayat (4), yang berbunyi:Penyalur sebagaimana dimaksud ayat (1) wajid memilikiperizinan sesuai dengan

peraturan perundangundangan yangberlaku.Perijinan yang harus dimiliki oleh Penyalur hanya terdapat dandiatur di Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor: 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran BahanBakar Minyak, sebagai berikut:Pasal 1 ayat (1):Kegiatan Usaha Niaga Umum (Wholesale) adalah kegiatanusaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan BakarMinyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau HasilOlahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyaifasilitas dan sarana

No. 1974 K/Pid.Sus/2014BUPIUNU dapat melakukan pendistribusian melalui Penyalur.e Pasal 2 ayat (2):BUPIUNU dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak untukpengguna skala kecil, pelanggan kecil transportasi dan rumahtangga wajib menyalurkannya melalui Penyalur yang ditunjuk BUPIUNU melalui seleksi.3.

Nip 19640911 199502 2001, Psikolog Pemeriksa pada RumahSakit Jiwa Daerah Surakarta yang dilakukan pada 21 Nopember 2012, denganhasil pemeriksaan :Dengan menggunakan skala kemasakan sosial dan instrument yang menunjukkanbahwa kemasakan sosial Verli setara dengan anak usia 9 tahun 2Potensi Kemampuan Verli menunjukkan suspeet IQ = 4050 (Mental RetardasiSedang ) Observasi dan wawancara : Daya tangkap kurang, miskin pertimbangan, peka dansuka diperhatikan serta mudah dipengaruhi, Verli cukup kooperatif

Nip 19640911 199502 2001, Psikolog Pemeriksa padaRumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang dilakukan pada 21 Nopember 2012,dengan hasil pemeriksaan :Dengan menggunakan skala kemasakan sosial dan instrument yang menunjukkanbahwa kemasakan sosial Verli setara dengan anak usia 9 tahun 2bulan .Potensi Kemampuan Verli menunjukkan suspeet IQ = 4050 (Mental RetardasiSedang) .Observasi dan wawancara : Daya tangkap kurang, miskin pertimbangan, peka dansuka diperhatikan serta mudah dipengaruhi, Verli cukup kooperatif

Nip 19640911 199502 2001, Psikolog Pemeriksa pada RumahSakit Jiwa Daerah Surakarta yang dilakukan pada 21 Nopember 2012, denganhasil pemeriksaan :Dengan menggunakan skala kemasakan sosial dan instrument yang menunjukkanbahwa kemasakan sosial Verli setara dengan anak usia 9 tahun 2bulan .10Potensi Kemampuan Verli menunjukkan suspeet IQ = 4050 (Mental RetardasiSedang ) . 22 22222 ===Observasi dan wawancara : Daya tangkap kurang, miskin pertimbangan, peka dansuka diperhatikan serta mudah dipengaruhi

menurut Ahli Kehutanan DENNY DWINATA HERYANTO, S dariBalai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru, lahan yangterbakar berada pada titik koordinat N 140'32.0484" E 101 23'4.236',setelah dilakukan pengeplotan terhadap peta kawasan hutan Provinsi RiauHalaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS.LH/2018/PT PBRlampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK . 878/ Menhutll/ 2014tanggal 29 September 2014 dan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutanmenjadi bukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau skala

menurut Ahli Kehutanan DENNY DWINATA HERYANTO, S dariBalai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru, lahan yangHalaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS.LH/2018/PT PBRterbakar berada pada titik koordinat N 140'32.0484" E 101 23'4.236',setelah dilakukan pengeplotan terhadap peta kawasan hutan Provinsi Riaulampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK . 878/ Menhutll/ 2014tanggal 29 September 2014 dan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutanmenjadi bukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau skala

membakar lahan semak belukardisekitar lahan yang terdakwa kerjakan.Bahwa menurut Ahli Kehutanan DENNY DWINATA HERYANTO, S dariBalai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru, lahan yangterbakar berada pada titik koordinat N 140'32.0484 E 101 23'4.236',setelah dilakukan pengeplotan terhadap peta kawasan hutan Provinsi Riaulampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhutll/2014tanggal 29 September 2014 dan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutanmenjadi bukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau skala

menerima SuratDirektur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : S.728/VIBPHA/2009 tertanggal 16 Juli 2009 yang pada pokoknya berisi agarPenggugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari harus melengkapipersyaratan administrasi berupa :Rekomendasi Gubernur yang telah mendapat pertimbangan teknisbupati/walikota setempat;Pertimbangan Teknis Bupati/Walikota;Bukti Lunas Dana Reboisasi (DR) dan bukti lunas Propisi SumberDaya Hutan (PDH);Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 73 K/TUN/2014e.Peta Lokasi areal skala

Peta Lokasi areal skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000;e. Sertifikat PHAPL.. Berdasarkan bukti P12 = T10 berupa surat Direktur Bina Usaha HutanAlam No. S.1018/BUHA1/2011 tanggal 3 November 2011 perihalHalaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 73 K/TUN/2014informasi tentang IUPHHK PT. Puji Sempurna Raharja yang ditujukankepada PT. SIC, pada intinya Termohon Kasasi telah memenuhikelengkapan persyaratan administrasi, akan tetapi belum memenuhipenilaian kinerja PHAPL.. Meskipun izin HPH/IUPHHKHA an.

Peta Lokasi areal skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000;e. Sertifikat PHAPL.2. Meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (8) Peraturan MenteriKehutanan No. P.52/MenhutI/2008 tanggal 4 September 2008 (videbukti T5) jo. Peraturan Menteri Kehutanan No.

Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1 : 50.000 atau 1:100.000 ; danf.

Peta mosaic potret udara skala 1 : 20.000 atau citra satelit resolusiminimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahunterakhir.Pasal5 :Ayat (3)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belumlengkap, Direktur Jenderal memberitahukan kepada Pemohon untukmelengkapi persyaratan administratif dalam waktu 60 (enam puluh) harikalender.Ayat (4)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidakdipenuhi, Direktur Jenderal mengajukan surat Menteri tentangpenolakan permohonan

Bukti Turut Terbantah I53 : Cek Plot Peta keseluruhan 17Sertipikat aquo dalam Skala 1:50054. Bukti Turut Terbantah I54 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2037/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50055. Bukti Turut Terbantah I55 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2038/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50056. Bukti Turut Terbantah I56 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2039/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50057. Bukti Turut Terbantah I57 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2040/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50058.

Bukti Turut Terbantah I58 : Cek Plot Peta Pak Milik No.2042/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50059. Bukti Turut Terbantah I59 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2043/Petukangan Seiatan dalam Skala 1:50060. Bukti Turut Terbantah I60 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2044/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50061.Bukti Turut Terbantah I61 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2045/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50062. Bukti Turut Terbantah I62 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2046/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50063.

Bukti Turut Terbantah I63 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2047/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50064. Bukti Turut Terbantah I64 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2048/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50065. Bukti Turut Terbantah I65 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2049/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50066. Bukti Turut Terbantah I66 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2050/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50067. Bukti Turut Terbantah I67 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2051/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50068.

Bukti Turut Terbantah I68 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2089/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50069. Bukti Turut Terbantah I69 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2090/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50070.

Bukti Turut Terbantah I70 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2091/Petukangan Selatan dalam Skala 1:500Bukti surat dari Turut Terbantah tersebut, telah diberi materai secukupnya dantelah dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sangkalannya TurutTerbantah II dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy antaralain sebagai berikut :1.

penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

MBD Nomor : 523/14.a/DKP-MBD/II/2015 Tanggal 11 Pebruari 2015 Tentang Penunjukan PPK Dinas Kelautan Dan Perikanan;

JHONY JAMES KAY

09 Juni 2015

Berkat Nomor Kontrak : 523/126.1/P4-PS/DKP-MBD/SPK/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015

>

Surat Teguran dari dinas kelautan dan perikanan perihal Teguran dan Pemberitahuan untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Pabrik Es Skala Kecil Tenaga Surya 2 Ton per hari Nomor : 523/180.B/PS/ST.1/DKP-MBD/VII/2015 tanggal 25 November 2015

1 (satu) lembar Surat Pernyataandari CV.

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,Hal. 9 dari 117 hal. Put. No. 10/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,. Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala : 5000,. Pencetakan album peta foto dan peta garis,Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumenpendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Membuatan jalur terbang,Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala :5000,Observasi lapangan,Pengukuran titiktitik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukan sebanyak 150titik,Melaksanakan pemasangan / pembuatan Branch Mark (BM), berupa bangunanberbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sesuai kontrak.

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala : 5000,Pencetakan album peta foto dan peta garis,Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumenpendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Membuatan jalur terbang,Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala :5000,Observasi lapangan,Pengukuran titiktitik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukan sebanyak 150titik,Melaksanakan pemasangan/pembuatan Branch Mark (BM), berupa bangunanberbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sesuai kontrak.

Pembuatan Peta Foto skala : 5000,n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,o. Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala : 5000,p. Pencetakan album peta foto dan peta garis,e Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumenpendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

DI 107A dengan Skala Perbandingan 1 : 2000 yang telah dibenarkan oleh petugas BPN loket 8 tanggal 21 september 2020, mengenaiduduk lokasi tanah nya di JI perdana komplek Perdana Square pada gambarukur tersebut dengan Rincian sebagai berikut :Halaman 3 dari 30 Putusan No. 164/Pdt.G/2020/PN PtkNIB. 03236,NIB. 03237,NIB. 04318,NIB. 04388,S.U. 3665/2007. NIB. 04317,S.U. 3235/2005. NIB 03467.S.U. 659/1998S.U. 659/1998.13.

Bahwa bidang pertama NIB 03236 dan NIB 03237 adalah tergabungdalam satu bidang tanah, dengan hitungan skala 1 : 2000 sesuaiyang tertera pada surat ukur BPN adalah berukuran panjang 17.5 cmx lebar 1 cm = Panjang 350 meter x 20 meter = 7000 m?a.

Bahwa pada bidang kedua NIB 04312 memliki ukuran pada gambarukur BPN pada skala 1:2000 adalah : lebar 1 mm x panjang 18 cmatau 2 m x 360 m = 720 m?;3. Bahwa pada bidang ketiga NIB 04388 memiliki ukuran pada gambarukur BPN pada skala 1:2000 adalah : Lebar bagian depan 1 mm,lebar bagian belakang 3 mm x 18cm atau Lebar 2 m x 360 cm =720 m? + 0.5 mm x 18 cm (1x360) 360m? = 1080 m?

NIB 04317 memiikiukuran pada gambar ukur BPN pada skala 1:2000 adalah : lebardepan 5 mm dan lebar belakang 1 cm x panjang 18 cm atau lebardepan 10 m, lebar belakang 20 meter x panjang 360 meter = 3600m? + (10 m x 360 m) 3600 m? = 7200 m?:5. Bahwa pada bidang kelima S.U 3235/2005.

satu bidang dengan S.U 659/1998Halaman 6 dari 30 Putusan No. 164/Pdt.G/2020/PN Ptkmemliki ukuran pada gambar ukur BPN pada skala 1:2000 adalah :lebar 5 mm x panjang 2.4 cm atau lebar 10 meter x panjang 48 meter =480 m?. maka total ukuran satu bidang ini adalah 3640 m?;a.

Surat permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yangdimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:50.000;Halaman 21 dari 82 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP/2017/PTUNJKTPAGEb.

Adapun dokumendokumen yang dilampirkan olehPemohon adalah sebagai berikut:a) Surat Direktur No. 18/PT.Kal/Ktg/XII/2016 tertanggal 9 Desember2016 (Asli dan ditandatangani oleh Direktur);b) Peta Permohonan Pelepasan sebagian Kawasan Hutan ProduksiTetap dan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) seluas20.000 Ha dengan skala 1 : 50.000;c) Foto Citra Landsat dan Penafsiran Citra.

Dengan skala 1 : 50.000 (vide bukti T20) berdasarkan hasilOverlay disimpulkan Permohonan yang dapat diproses adalah permohonanyang terletak pada KPP dan KPPL.

Proposal dan rencana teknis yang ditandatangani oleh menteri, pejabatsetingkat Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Pimpinan badan usaha/badanhukum atau pimpinan yayasan disertai peta lokasi skala 1 : 50.000 ataulebih besar dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalambentuk hardcopy dan softcopy format shapefile dengan koordinat sistemgeografis atau UTM Datum WGS 84;c.

Peta Permohonan Pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetapdan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 20.000 Hadengan skala 1 : 50.000 ;c. Foto Citra Landsat dan Penafsiran Citra.

dan Tergugat karenaTergugat menuntut agar dalam rancangan PKB 2008 2009 dicantumkanbeberapa hal padahal halhal tersebut tidak perlu untuk dicantumkan dalamrancangan PKB 2008 karena merupakan peraturan normatif yang telah diaturdalam peraturan perundangundangan ;Halhal tersebut yaitu sebagai berikut : Kebebasan pekerja untuk berserikat padahal UndangUndang No. 21 Tahun2000 jelas dan tegas telah mengatur hal ini ; Outsourcing padahal UndangUndang No. 13 Tahun 2003 telah mengaturhalini; Struktur dan skala

Kep49/Men/IV/2004") telah mengatur halhal berkaitan dengan strukturdan skala upah. Penggugat menjadikan Kepmen No. Kep49/Men/IV/2004sebagai dasar kebijakan dalam penentuan upah dan skala upah diperusahaannya ; Hak pekerja atas istirahat padahal UU No. 13 Tahun 2003 telah mengaturmengenai hal ini ; Pembayaran dalam hal terjadi PHK, pengunduran diri dan pensiun dinipadahal hal initelah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 ;Yang seharusnya dipahami oleh Tergugat adalah bahwa PKB cukuplahmemuat :a.

Nestle Indonesia Panjang Factory ;(Rancangan PKB 2008 2009, Pasal 24 ayat (1)) ;Hak Buruh Outsourcing minimal harus sama dengan ketentuan terendahyang mengatur kesejahteraan buruh tetap ;(Rancangan PKB 2008 2009, Pasal 25 ayat (2)) ;Pengaturan pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antara pengusahadan buruh atau serikat buruh yang dicantumkan dalam lampiran skalaupah ;(Rancangan PKB 2008 2009, Pasal 26 ayat (1)) ;Tabel Skala UpahLevel 3 : Rp 1.500.000, sd.

Nestle Indonesia PanjangFactory ;(Rancangan PKB 2008 2009, Pasal 24 ayat (1)) ;Hak Buruh Outsourcing minimal harus sama dengan ketentuanterendah yang mengatur kesejahteraan buruh tetap ;(Rancangan PKB 2008 2009, Pasal 25 ayat (2)) ;Pengaturan pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antarapengusaha dan buruh atau serikat buruh yang dicantumkan dalamlampiran skala upah ;(Rancangan PKB 2008 2009, Pasal 26 ayat (1)) ;Tabel Skala UpahLevel 3 : Rp 1.500.000, sd.

No. 153 K/PDT.SUS/2010 Struktur dan Skala upah sudah diatur Kepmenakertrans No.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 39 Tahun2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan pekebun adalah orangperseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan denganskala usaha tidak mencapai skala tertentu.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 10UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perusahaanperkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukumIndonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola UsahaPerkebunan dengan skala tertentu;Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN MpwMenimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dihadapkan Terdakwa TaminBin Dulsalim dalam persidangan selaku orang atau subyek hukum yang dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani

Sungai Pinyuh KabupatenMempawah yang rencananya akan ditanami buah semangka dan buah blewa.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, TerdakwaTamin Bin Dulsalim termasuk orang perseorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap pelaku usaha perkebunantersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakanbersalah dan dapat dijatuhi

permukiman Kab Lombok Utarasehingga yang berwenang menerbitkan rekomendasi izin Lingkunganberdasarkan keputusan kelayakan Lingkungan yang dideligasikan Bupatimelalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup perumahan dan kawasanpermukiman Kab Lombok Utara; Bahwa sdra AGUS HUSAIRI alias AGUS dalam melakukan kegiatanpertambangan tersebut harus wajib memiliki SPPL Sesuai dengan PeraturanPutusan nomor 600/Pid.B.LH/2021/PN Mtr hal 6 dari 13Bupati Lombok Utara Nomor : 9 tahun 2017 tentang UKLUPL dan SPPLdengan skala

Produksi di bawah 25.000 m3 maka harus memilki SPPL,sedangkan skala Produksi 25.000 m3 sampai dengan 500.000 m3 makaharus memilki UKLUPL dan apabila sedangkan di atas skala Produksi500.000 m3 maka harus memilki AMDAL; bahwa dokumen izin lingkungan harus dibuat atau disusun oleh yangmelaksanakan kegiatan pertambangan tersebut dalam hal ini sdra AGUSHUSAIRI alias AGUS pada tahap perencanaan sebagaimana diatur dalamPasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang IzinLingkungan; bahwa

Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan atau pengarap) skala kecil, buruh tani, dand. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usahaharian mingguan, maupun musiman.Hal. 3 dari 47 hal. Put. No. 1516 K/Pid.Sus/2014Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pengembangan Usaha AgribisnisPedesaan (PUAP), Rencana Usaha Bersama (RUB) disusun oleh GabunganKelompok Tani (GAPOKTAN) yang di dasarkan Rencana Usaha Kelompok(RUK) dan Rencana Usaha Anggota (RUA).

Usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian,pemasaran skala kecil/ bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian.Bahwa sebagai tindak lanjutnya Petani Anggota yang tergabung dalamKelompok Tani (Poktan) Makmur yang beranggotakan 25 (dua puluh lima)orang mengajukan rencana usaha, jenis usaha produktif dan kebutuhanbiaya dalam Rencana Usaha Anggota (RUA), yang terdiri dari : Nama .ia Petani Rencana Jenis Usaha KebutuhanUsaha Produktif BiayaAnggota1.

Non Budidaya (offfarm)Industri rumah tangga pertanian 10 5.000.000,Pemasaran hasil pertanian skala 1 20.750.000,Mikro (bakulan, dll) Usaha Lain Berbasis Pertanian 1 10.500.000,TOTAL 50.000.000, Bahwa Rencana Usaha Bersama (RUB) GAPOKTAN tersebut disetujui dandisahkan sebagai dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan(PUAP) melalui Rapat Anggota dan ditandatangani oleh saudara ACHERLABETO selaku Ketua GAPOKTAN Nailaka.

Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak(pemilik dan atau pengarap) skala kecil, buruh tani, dand. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harianmingguan, maupun musiman.Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pengembangan Usaha AgribisnisPedesaan (PUAP), Rencana Usaha Bersama (RUB) disusun oleh GabunganKelompok Tani (GAPOKTAN) yang di dasarkan Rencana Usaha Kelompok(RUK) dan Rencana Usaha Anggota (RUA).

Non Budidaya (offfarm)Industri rumah tangga pertanian 10 5.000.000,Pemasaran hasil pertanian skala 1 20.750.000,Mikro (bakulan, dll) =Usaha Lain Berbasis Pertanian 1 10.500.000,TOTAL 50.000.000, Bahwa Rencana Usaha Bersama (RUB) GAPOKTAN tersebut disetujui dandisahkan sebagai dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan(PUAP) melalui Rapat Anggota dan ditandatangani olen Ketua GAPOKTAN(saudara ACHER LABETO).

Pada tahun 2005, Pemerintah menyetujui pembelian biji timah dari tambangskala kecil sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya(RKAB) 2005 melalui surat Nomor 189/10.01/DPM/2005 pada tanggal27 Januari 2005, yang intinya menyatakan persetujuan Rencana Kerja danAnggaran Biaya (RKAB) Pemohon Banding Tahun 2005, dan persetujuanpenambahan produksi dari tambang skala kecil melalui surat Nomor 1917/40.00/DJG/2005 pada tanggal 17 Oktober 2005 yang intinya menyatakandapat menyetujul penambahan

produksi timah dari sub kontraktorpenambangan skala kecil tahun 2005 dari 15.500 ton menjadi 21.600 ton ;d.

No. 32/B/PK/PJK/2010tambang rakyat skala kecil, hal ini tertuang dalam Rencana Kerja dan AnggaranBiaya (RKAB) Pemohon Banding yang disetujui oleh pemerintah setiaptahunnya ;Kesimpulan :Bahwa dengan demikian, koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa adalah tidakbenar dan tidak sesuai dengan kenyataan bahwa transaksi jual beli dalamrangka pengumpulan biji timah dari tambang rakyat tersebut bukanlah transaksijasa ;Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan Pemohon Banding di atas, menurutPemohon Banding,

Marla (Penggugat) letak tanah tersebut denganmenggunakan skala 1: 1000 (Sesuai skala pada surat ukur), terbukti bahwaletak tanah tersebut 30 meter dari pinggir jalan artinya titik awal 60 meter sesuaipanjang tanah Sertifikat Hak Milik 1223 setelah 30 meter dari pinggir jalan,sedangkan berdasarkan Surat Ukur Nomor 03/10/2000 atas nama MuchsinHapid Patondra (Tergugat I) dengan menggunakan skala 1 : 1000, terbukti letaktanah Milik Tergugat adalah 10 meter dari pinggir jalan artinya titik awal 20Putusan

MBD Nomor : 523/14.a/DKP-MBD/II/2015 Tanggal 11 Pebruari 2015 Tentang Penunjukan PPK Dinas Kelautan Dan Perikanan;

JHONY JAMES KAY

09 Juni 2015

Berkat Nomor Kontrak : 523/126.1/P4-PS/DKP-MBD/SPK/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015

>

Surat Teguran dari dinas kelautan dan perikanan perihal Teguran dan Pemberitahuan untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Pabrik Es Skala Kecil Tenaga Surya 2 Ton per hari Nomor : 523/180.B/PS/ST.1/DKP-MBD/VII/2015 tanggal 25 November 2015

1 (satu) lembar Surat Pernyataandari CV.

itu Penggugat telahmenerbitkan nota tertanggal 12 Agustus 2008 (Bukti P4);4 Bahwa selain hubungan hukum jual beli barang dagangan berupa segala kebutuhantoko kelontong antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi hubungan hukumlainnya, yaitu terjadinya piutang sebesar Rp. 70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah);5 Bahwa atas hutang tersebut (point 4) berawal dimana pada akhir Agustus tahun2008, Tergugat mendatangi Penggugat untuk menawarkan kerjasama di distribusibarang berupa minyak urang aring dalam skala

barangkelontong senilai Rp. 13.370.000, (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh riburupiah);Pada tanggal 12 Agustus 2008, atas permintaan saya telah dikirim barangkelontong senilai Rp. 13.370.000, ( tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh riburupiah);Bahwa saya mengakui adanya hutang piutang dengan Penggugat sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah);Benar bahwa pada akhir Agustus 2008, saya menawarkan kerjasama kepadaPenggugat dibidang kerjasama distribusi barang berupa minyak rambut urangaring dalam skala

Bahwa selain itu. setahu saksi ada usaha bersama tentang pengelolaan minyakwangi orangaring antara Penggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa dari bukti P1, P2, P3 dan P4 membuktikan bahwa Tergugattelah mengambil barang dagangan berupa segala kebutuhan toko kelontong dari Penggugatselanjutnya berdasarkan bukti P5 dan bukti P6 membuktikan bahwa Tergugat telahmenerima secara tunai sebesar Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dana kerjasama14distribusi barang minyak rambut urang aring skala besar