Daerah (RPJMD) dan Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) sementara terkait rencana kegiatanPutusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.6dari.108pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan dimasingmasingSKPD yang ada dilingkungan Pemprov Kalsel tidak dibahas satu persatukarena sudah terlampau masuk ke teknis sehingga yang punya kewajibanuntuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sertamempertanggung jawabkan adalah SKPD yang mengusulkan mengingatpada saat rapat pembahasan di Bappeda dan TAPD

Saksi menerangkan Pada saat dilakukan rapat pembahasan di Bappedadan TAPD Prov.Kalsel hanya akan mereferensi usul program dan kegiatandengan HSPK, dengan demikian kegiatan pengadaan dan pemasanganpaku jalan solar cell pada SKPD Dishubkominfo Prov.Kalsel Tahun 2014lalu tegas saya sampaikan bahwa ini tidak pernah dibahas di Bappeda danTAPD Prov.

Kalsel terlebih jika melihat sumber pembiayaan kegiatan yangbersumber dari DAK APBD karena yang dibahas perencanaannya diBappeda dan TAPD hanya APBD yang bersumber dari : Pendapatan asli daerah (PAD). Dana alokasi unum (DAU). Dana bagi hasil (DBH).

dibuat dokumen RKPD yang ditetapkan dengan peraturanGubernur.Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal. 7dari.108 Saksi menerangkan Rangkaian pembahasan sebagaimana saya jelaskandiatas memerlukan waktu + 5 bulan tetapi yang masuk dalam pembahasanhanya untuk kegiatan yang bersumber dari dana APBD diluar DAK,dengan demikian kegiatan pengadaan dan pemasangan paku jalan solarcell pada SKPD Dishubkominfo Prov.Kalsel Tahun 2014 lalu tegas sayasampaikan bahwa hal ini tidak pernah dibahas di Bappeda dan TAPD

Saksi menerangkan pada dasarnya semua usul rencana kegiatan danprogram yang pembiayaan berasal dari APBD baik murni maupunperubahan pembahasannya dilakukan di Bappeda dan TAPD kecuali untukkegiatan yang bersumber dari dana DAK karena pembahasan rencanapenggunaan dana DAK oleh SKPD dilakukan langsung dengan kementrianbukan dengan Bappeda dan TAPD.2.

Merangin Nomor 388 /BKPSDMD / 2017 tanggal 10 Mei 2017; Yang Saksi ketahui adalah pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Linmaspada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran2018, merupakan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenMerangin yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2018, yangdipergunakan untuk pakaian Dinas lengkap Linmas. dan hubungan saksipada saat itu sebagai tim anggaran sesuai tupoksi saksi dan juga saksisebagai wakil ketua II ,Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Setelah itu programkegiatan yang telah masuk kedalam rencana kegiatan tahun berikutnya,disampaikan kepada Bupati Merangin melalui Tim Anggaran Pemerintahdaerah (TAPD). Kemudian TAPD membahas usulan dari SKPD tersebut,Pemerintah daerah menyampaikan Usulan Kebijakan umum anggaran (KUA)dan prioritas plafon anggaran sementara kepada DPRD kabupaten Meranginuntuk dilakukan pembahasan.

Setelah Perda ditetapkan,pemerintah daerah menetapkan dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA)sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ditahun berkenan;Yang menjadi Tupoksi Saksi selaku tim TAPD kabupaten merangin padatahap pembahasan rencana kegiatan tahun berikutnya oleh SKPD adalah,melakukan kesesuaian antara program kegiatan KUAPPAS yang diajukanoleh SKPD dengan program kegiatan RKPD;Saksi hadir dalam setiap pembahasan pakaian Dinas Linmas pada satuanPolisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun anggaran

2018 seingatSaksi yaitu untuk kegiatan pakaian linmas tersebut memang dibahasbersama tim banggar yang dihadiri oleh tim TAPD, Kasat Pol PP KabupatenMerangin yaitu sdraAAKMAL ZEN yang mana Tim TAPD, Kasat POL PPKabupaten Merangin yaitu sdra.AKMAL ZEN dan Tim Banggar menyepakatiHalaman 78 dari148 Putusan Nomor04/Pid.

WINDU SERUYAN;Bahwa sekitar bulan Desember 2013 atau setidaktidaknya pada sekitarakhir tahun 2013, Pimpinan maupun Anggota DPRD Kabupaten Seruyanbersamasama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenSeruyan yang dipimpin saksi SYAMSUL RIJAL selaku Plt SekretarisDaerah Kabupaten Seruyan melakukan pembahasan Anggaran Belanjauntuk pembiayaan kegiatan seluruh Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 ;Bahwa terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, sekaligussebagai Ketua

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Seruyan maupun KetuaBadan Musyawarah DPRD Kabupaten Seruyan maupun Anggota DPRDKabupaten Seruyan mempunyai peranan yang menentukan dalammemuluskan pembahasan Anggaran Belanja untuk pembiayaan kegiatanseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan TahunAnggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam RAPBD Kabupaten SeruyanTahun Anggaran 2014 yang sedang dalam pembahasan antara Pimpinanmaupun Anggota DPRD Kabupaten Seruyan bersamasama Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

WINDU SERUYAN;Bahwa sekitar bulan Desember 2013 atau setidaktidaknya pada sekitarakhir tahun 2013, Pimpinan maupun Anggota DPRD Kabupaten Seruyan23bersamasama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenSeruyan yang dipimpin saksi SYAMSUL RIJAL selaku Plt SekretarisDaerah Kabupaten Seruyan melakukan pembahasan Anggaran Belanjauntuk pembiayaan kegiatan seluruh Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014; Bahwa terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, sekaligussebagai

Bahanbahan kebersihan lingkungan dan gedung 25.500.000,IMACO Jumlah 444.000.000, Bahwa atas proposal yang diajukan oleh Otorita Pengelola Obyek DayaTarik Wisata Eks Pelabuhan Buleleng yang ditandatangani Terdakwatersebut, selanjutnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukanevaluasi/verifikasi terhadap proposal tersebut dan kemudian dinyatakanlayak;Bahwa kemudian dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh DinasKebudayaan dan Pariwisata, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)melakukan evaluasi terhadap

Bahwa atas proposal yang diajukan oleh Otorita Pengelola Obyek DayaTarik Wisata Eks Pelabuhan Buleleng yang ditandatangani Terdakwatersebut, selanjutnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukanevaluasi/verifikasi terhadap proposal tersebut dan kemudian dinyatakanlayak;Bahwa kemudian dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh DinasKebudayaan dan Pariwisata, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)melakukan evaluasi terhadap proposal tersebut, kemudian dialokasikananggaran untuk Otorita Pengelola Obyek

Il, Terdakwa juga ditugaskan menjabat sebagai PIt.Sekretaris Daerah Kabupaten Nias selatan berdasarkan Surat Perintah TugasBupati Kabupaten Nias Selatan Nomor : 824. 4/6714/ BKD / 2011 tanggal 27September 2011:Terdakwa selaku Sekretaris Daerah secara exofficio diangkat sebagai KetuaTim Anggaran Pemerintan Daerah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan SuratKeputusan Bupati Nias Selatan IDEALISMAN DACHI Nomor : 050 / 266 / K /2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD

Nias Selatan TA 2012 Nomor : 39 Tahun 2012 tanggal 14Februari 2012 ditandatangani oleh Wakil Bupati:Bahwa dasar bagi Bupati Nias Selatan menerbitkan dan menetapkan SKPengangkatan Panitia Pengadaan tanah untuk Kepentingan Pembangunan diKabupaten Nias Selatan TA. 2012 adalah anggaran pengadaan tanah telahditampung didalam APBD Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 pada DPA BPK2DKabupaten Nias Selatan TA. 2012 untuk kegiatan Pengadaan tanah kantorPemerintah Daerah;Bahwa selaku Ketua Tim TAPD dan koordinator

Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015Terdakwa selaku Sekretaris Daerah secara exofficio diangkat sebagai KetuaTim Anggaran Pemerintan Daerah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan SuratKeputusan Bupati Nias Selatan IDEALISMAN DACHI Nomor : 050 / 266 / K /2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Nias Selatan TA 2012 dan Surat Keputusan BupatiNias Selatan IDEALISMAN DACHI Nomor : 38 / Tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah

Takalar;1 (satu) Rangkap Asli Keputusan Bupati Takalar Nomor : 94 tahun2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah TAPD Kab. Takalar.2 (dua) Lembar Asli berita Acara Pemanfaatan Lahan Nomor :523/357/09/2014;1 (satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian Pembangunan danPemanfaatan Sarana dan Prasarana Docking (Slipway) DinasHim. 38 dari 49 hlm.

Takalar;q. 1 (satu) Rangkap Asli Keputusan Bupati Takalar Nomor : 94 tahun2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah TAPD Kab.

Bumi Laksamana Jaya tapi tentangperubahan draft KUA PPAS yang akan diajukan ke DPRD yang melibatkananggota TAPD yang lain;Bahwa Ketua Tim TAPD adalah ASMARAN HASAN (Sekda), JONDIINDRA BUSTIAN (Wakil Ketua Kepala Bappeda), BURHANUDDIN (Asisten1), Tuah (Asisten 2), AZWAR (Asisten 3), MUKHLIS (Inspektur) danH.SUKRI (Kadispenda), H.AZRAFIANI RAUF (Sekretarias KabagKeuangan), Anggota antara lain JUNAIDI (Kabag Hukum), KabagPerlengkapn, Kabag Program (tidak dingat lagi namanya);Bahwa setelah disetujui

Ketua TAPD Tim TAPD melakukan menyiapkanDraft KUA PPAS untuk diserahkan ke DPRD untuk dilakukan pembahasandan persetujuan KUA PPAS.

Kabid Ekonomi Bappeda sehingga terhadapusulan dana penyertaan menjadi bagian dari pembahasan oleh Tim TAPD;Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa akhirnya Tim TAPD menyetujuiusulan program PT.

BLJ sebesar Rp. 300 M untuk pembangunanpembangkit listrik, karena saksi tidak menghadiri pembahasan Tim TAPD,namun dapat saksi sampaikan mengapa bisa muncul angka Rp. 300 M dariusulan oleh PT.

BLJ sebelumnya sebesar Rp. 570 M untuk beberapakegiatan adalah karena keterbatasan anggaran dan Tim TAPD lebihmemprioritaskan pembangunan pembangkit listrik kKarena kurangnya suplailistrik di Bengkalis;Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pak SEKDA untuk melakukanpembahasan maupun rapat Tim TAPD terkait proposal permohonan danapenyertaan atau penambahan modal yang diajukan oleh PT. BLJ. , namunsaksi pernah menerima dokumen berupa ringkasan rencana beberapakegiatan PT.

Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 910/0494/BAPPEDA/IX/2015, 910/312/DPRD/IX/2015, tanggal 14 September 2015 kebijakan umum perubahan pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2015;

KabupatenMorowali dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMorowali Utara Nomor : 910/0494/BAPPEDA/1X/2015,910/312/DPRD/IX/2015, tanggal 14 September 2015 kebijakan umumperubahan pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2015;1 (satu) bundel Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 4 tahun 2014tentang rencana kerja pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utaratahun 2015;5 (lima) lembar surat keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEPB.MU/0159/IX/2014 tentang penetapan tim anggaranPemerintah Daerah (TAPD

Morut Ta. 2015Bahwa Tim Panitia Anggaran Daerah (TAPD) Kab.

Morut tahun 2014 dalamKUA PPAS, tetapi didalam pembahasan KUA PPAS intern TAPDdibahas secara umum tentang penyiapan Fasilitas pemerintahan daninfastruktur lain; Bahwa yang terlibat dalam pembahasa KUA PPAS tahun 2015adalah Saksi selaku Sekda, Kepala Bapedda dan para kepala Bidangdilingkungan Bappeda dan dibahas pula ditingkat TAPD antara lainSekda, Dinas PPKAD Bapedda dan Ekbang; Bahwa perencanaan pembangunan kantor DPRD merupakanSkala Prioritas Kabupaten Morowali Utara karena :1.

Pembangunan kantor dilakukan disamping kantor yang lamaBahwa Tim Panitia anggaran Daerah (TAPD) Kab. Morut Ta.2015adalah Penaggung Jawab : Yalbert Tulaka selaku Plt. Bupati Morut,Ketua : Yalbert Tulaka selaku Sekda Kab.

Morowalidengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali UtaraNomor : 910/0494/BAPPEDA/IX/2015, 910/312/DPRD/IX/2015, tanggal 14September 2015 kebijakan umum perubahan pendapatan dan belanjaDaerah tahun anggaran 2015;1 (satu) bundel Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 4 tahun 2014tentang rencana kerja pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utaratahun 2015;5 (lima) lembar surat keputusan Bupati Morowali Utara Nomor188.45/KEPB.MU/0159/IX/2014 tentang penetapan tim anggaranPemerintah Daerah (TAPD

Seluma dan sebelumnya menjabat sebagai KepalaBappeda Kabupaten Seluma.Bahwa pada saat menjadi Kepala Beppeda Kabupaten Seluma dan jugatermasuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenSeluma;Bahwa saksi sebagai Tim TAPD pemerintahan Kabupaten Seluma adalahsejak tahun 2011 sampai tahun 2012;Bahwa termasuk dalam Tim TAPD kabupaten Seluma adalah saksi selakuKepala Bappeda, sdr. Marah Halim, dan Sdr.

Cahyo Dua Nenda.Bahwa tugas saksi dalam anggota Tim TAPD adalah ikut menyusun APBDKabupaten Seluma berdasarkan usulan dan bahan yang telah disiapkan olehmasingmasing SKPD.Bahwa cara penetapan anggaran adalah mulanya ada usulan dari SKPD,kemudian oleh Tim TAPD dibahas, setelah itu diajukan kepada DPRD untuk disahkan dalam APBD.Bahwa Instansi yang termasuk dalam Tim TAPD adalah Bappeda, DPPKADdan Bagian Pembangunan Sekretariat Pemda Kabupaten Seluma.Bahwa syarat pengusulan Dana tambahan (DPA tambahan

) adalah apabilapekerjaan proyek ini tidak selesai pada tahun anggaran yang bersangkutan,maka terlebih dahulu harus ada pemutusan kontrak.Bahwa Ketua Tim TAPD Kabupaten Seluma adalah Sekda, anggotanya adalahBappeda, DPPKAD, dan Bagian Penyusunan Program Pemda KabupatenSeluma.Bahwa saksi lupa selaku tim TPAD apakah ada membahas tentang anggaranpekerjaan ini,Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan,12.

Heri Yanto;Bahwa Kegiatan proyek penetrasi jalan Talang Rami Talang Beringin Penyabungan tahun 2011 dengan 2 (dua) tahun anggaran bisa dikerjakandengan DPA lanjutan berdasarkan persetujuan TAPD (Tim AnggaranPemerintah Daerah);Bahwa yang menjadi asalan diterbitkannya DPA lanjutan adalah karena proyekini tidak selesai dikerjakan oleh karena factor alam yaitu curah hujan tinggi;Bahwa DPA lanjutan terbit harus terlebin dahulu dilakukan pemutusan kontrak;Bahwa syarat terpenting untuk pencairan dana proyek

BupatiOLOWali, === 2+ nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nn cen en nen neeBahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 900/SK.283Kew/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Penunjukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007 saksimasuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Morowali,akan tetapi saksi tidak pernah mengetahui atau diberi tahu sebab Surat KeputusanBupati itu tidak pernah diterima oleh saksi dan saksi baru mengetahui

Bahwa yangmelakukan pembagian list pekerjaan beserta nominalpekerjaannya adalah pihak TAPD (dalam hal ini Bappeda).TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kab Kutai Timurterdiri dari Sekretaris Daerah, BPKAD, Bappeda, dan Bapenda.Saksi kemudian mengalokasikan 10% dari masingmasing paguanggaran sebagai anggaran BOP (Biaya Operasional) dananggaran pekerjaan konsultan pengawas.

Kutai Timur selaku TAPD. Di dalam list pekerjaan di DinasPU tersebut sudah ada kode pemilik pekerjaan yang diberikanoleh TAPD dan Bappeda. Kode yang dimaksudkan adalahpemilik pekerjaan, antara lain kode untuk pekerjaan yang akandilaksanakan rekanan dari pihak Anggota DPRD termasukKetua DPRD dialokasikan kepada 10 orang anggota dewan,kode untuk rekanan dari pihak Bupati, dan ada juga yang tidakberkode yang salah satunya digunakan Sdr. MUSYAFFA.

Kutai Timur karena sudah tahu peruntukannya dan saksiselaku Kepala Dinas PU diberikan kewenangan untuk melakukanplotting program pekerjaan dan besaran nilai pekerjaannya bersamadengan TAPD. Kemudian proses plotting program pekerjaan berubahdimasa Sdr. ISMUNANDAR/Terdakwa I, dimana Sdr. MUSYAFFA danBupati melalui TAPD tidak memberikan saksi Kewenangan membagianggaran dan pekerjaannya.

ISMUNANDAR/Terdakwa kemudianmenyampaikan ke Tim TAPD (Sdr. PANJI) terkait permintaanrekanan melalui saksi.

Bahwa saksi memastikan adanyapenyampaian dari Bupati ke Tim TAPD karena setiapusulan/permintaan dari Saksi biasanya disetujui oleh Tim TAPD.Bahwa selain menyampaikan kepada Bupati Kutai Timur Sadr.ISMUNANDARTerdakwa , saksi juga sampaikan adanyapermintaan dari rekanan ke Tim TAPD dengan maksud agaruntuk rekanan tersebut dialokasikan anggaran sesualpermintaan tiaptiap rekanan.Bahwa biasanya untuk jumlah anggaran yang telah disetujui olehTAPD, ada beberapa jumlah anggaran untuk rekanan yang tidaksesuai

Sebagai Sekretaris Daerah tugas pokok saksi adalahmembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, tatalaksana organisasi dan seterusnya, sebagai Sekretaris Daerah saksijuga menjabat selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Provinsi Sumatera Utara;Bahwa Tupoksi TAPD adalah membantu Gubernur dalam rangkapenyusunan anggaran dari anggaran murni maupun anggaranperubahan dan LPJP APBD tiap tahun;Bahwa pembahasan anggaran dilakukan antara eksekutif danlegislatif dalam hal ini adalah Banggar

Biasanya permintaanpermintaan tersebut disampaikan dalam rapat antara tim TimAnggaran Pemerintah Daerah/TAPD (yang beranggotakan Sekda/ExOfficio, Dinas Pendapatan, Kepala Biro Keuangan, Bappeda, danAsisten atau Kepala Dinas lainnya yang bisa membantu Sekdasebagai TAPD) dengan Banggar DPRD. Sehingga dalam rapatanggaran antara Tim TAPD dan Bangar menghasilkan kesepakatanantara lain adalah:1.

Perihal undangan tanggal 12 Mei 2015kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Prov.Sumatera utara yang ditandatangani oleh Plh. SekretarisDaerah Dr. Ir. Hj.

Bahwa pada sekitar bulan Juli 2015, diadakan rapat klarifikasi terkaitpengesahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD/LPJP)Provinsi Sumut TA 2014 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)dan Banggar DPRD Provinsi Sumut yang dilaksanakan di Ruang rapatBanggar DPRD Provinsi Sumut.

Perihalundangan tanggal 12 Mei 2015 kepada Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Prov.Sumatera utara yangditandatangani oleh Plh. Sekretaris Daerah Dr. Ir. Hj.

Bertugas melakukan penelitian proposal yang masuk untukselanjutnya membuat rekomendasi yang disampaiakan kepadaBupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).2. Melakukan monitoring (pemantauan pelaksanaan) dan evaluasiterhadap dana hibah yang sudah berikan kepada pengurusmushola ArRohmah.> Tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah :1. Melakukan evaluasi kelayakan usulan tertulis.2.

Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah danBantuan Sosial, Tata cara penganggaran pemberian dana hibah dariPemkab Rembang kepada Pengurus Mushola Ar Rohmah pada Tahun2013:Pemohon hibah mengajukan permohonan hibah (proposal) kepada Bupatikemudian Bupati menunjuk SKPD teknis terkait yaitu Kabag Kesra untukmelakukan penelitian permohonan (proposal) dari masyarakat (pengurusmushola Arrohmah) dan dari hasil penelitian SKPD teknis (bagian Kesra)membuat rekomendasi dan menyampaikan kepada Bupati melalui TAPD

Kemudiansehubungan dengan belanja tidak langsung pemberian dana hibah dariPemkab Rembang kepada Pengurus Mushola Ar Rohmah pada tahun2013 dan SKPD terkait yang berkewajiban untuk melakukan evaluasiusulan permohonan hibah dan memberikan rekomendasi kepada KepalaDaerah melalu TAPD adalah Kepala Bagian Kesra Setda Kab.Rembang.Bahwa yang menjabat sebagai kepala Bagian Kesra pada Kab.Rembang pada tahun 2013 adalah Drs. ABDULLAH.Bahwa bagan struktur organiasi Bagian Kesra pada Kab.

Abdullahdalam pelaksanaan belanja tidak langsung pemberian dana hibah dariPemkab Rembang kepada Pengurus Mushola Ar Rohmah pada tahunHalaman 73 dari 152 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2015/PN Rbg2013 ada 2 (dua) yaitu selaku Kabag Kesra sebagai SKPD teknis danselaku PPTK yaitu : Tugas Kabag Kesra sebagai SKPD teknis adalah :> Bertugas melakukan penelitian proposal yang masuk untukselanjutnya membuat rekomendasi yang disampaikan kepadaBupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Belanja Tidak Langsung di DPA DPPKAD.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kabag Kesra dalampelaksanaan belanja tidak langsung pemberian dana hibah dari PemkabRembang kepada Pengurus Mushola Ar Rohmah tahun 2013 ada 2(dua) yaitu selaku Kabag Kesra sebagai SKPD teknis dan selaku PPTKyaitu:Tugas Kabag Kesra sebagai SKPD teknis adalah :> Bertugas melakukan penelitian proposal yang masuk untukselanjutnya membuat rekomendasi yang disampaiakan kepadaBupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Mandailing Natal melalui istriHARLAN BATUBARA, SH namun keluarga jauh, dimana istri saksi masih adahubungan keluarga.Bahwa benar Saksi pernah mengikuti rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD), sekira Bulan Oktober 2012, yaitu membahas APBD TA 2013 di ruanganBappeda Kab. Mandailing Natal, saat itu saksi menjabat sebagai Sekda Kab.Mandailing Natal dan dihunjuk sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Kab.

Mandailing Natal.Bahwa benar Dalam pelaksanaan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)yang dilakukan secara umum saksi sebagai Ketua didalam Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) adalah menerima laporan hasil pembahasan Tim yangdilakukan oleh Bappeda Kab.

Aturan yangdigunakan dalam pelaksanaan tugas TAPD adalah Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia.bahwa benar Saksi menerangkan yang menjadi Tim TAPD adalah orang yangmenjabat pada jabatan sesuai dengan struktur pada tahun 2012, 2013 dan 2014yang di SK kan Bupati mandailing Natal setiap tahunnya dengan struktur :Ketua : Sekretaris Daerah.Wakil Ketua : Asisten , Asisten II dan Aisten III.Sekretaris : Kadis DPKAD.Wakil Sekretaris : Kaban BAPPEDA Kab.

SusTPK/2016/PN MdnRencana Kerja (RENJA) yang dihimpun BAPPEDA kemudian program yangdiajukan oleh masing masing SKPD dalam RENJA diasistensi kemudian atasasistensi BAPPEDA membuatkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD).Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang diterbitkan BAPEDDAkemudian diajukan kepada Tim TAPD lalu Tim TAPD membahas Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) bersamasama dengan Badan Anggaran(BANGGAR) dari DPRD kemudian dari hasil pembahasan Tim TAPD bersamaBANGGAR menerbitkan

).Saksi menerangkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang menyetujuikenaikan harga RKA untuk ganti rugi tanah terminal Panyabungan menjadi Rp3.000.000.000, yaitu Sekretaris Daerah Kab.

PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal22 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung padaTanggal 24 Desember 2014 dan diregister dengan Nomor 83 P/HUM/2014telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap PeraturanDaerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2014 tentang APBD TA 2014, dengandalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa berdasarkan hasil penyusunan APBD Kota Dumai TA 2014 yangdibahas bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

KepadaWalikota diminta untuk menugaskan TAPD sesuai jadwal yang telahditetapkan;12.Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kota Dumai Nomor: 903/KEU/380 Perihal evaluasi RAPBD TA 2014 tanggal 17 April 2014,berkenaan dengan telah keluarnya SK Gubernur Riau tentang hasilverifikasi dan evaluasi terhadap RAPBD Kota Dumai TA 2014, SekretarisDaerah Kota Dumai meminta kesediaan waktu pimpinan DPRD dananggota badan anggaran untuk menindaklanjuti hasil verifikasi danevaluasi RAPBD TA 2014 tersebut;13.Bahwa

RemajaRosdakarya(23.) 1 (satu) bundel Dokumen Serah Terima Penyerahan Barang PemerintahKabupaten Bandung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD TK danSD Kecamatan Pangalengan(24.) 1 (satu) bundel printout Rekapitulasi usul perubahan anggaran BidangSejarah dan Kepurbakalaan Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Bandung Tahun 2015(25.) 1 (satu) Bundel copy Surat Kabupaten Bandung Dinas Pendidikan danKebudayaan Nomor : 900/490/Disdikbud yang ditujukan kepada BupatiKabupaten Bandung Melalui Ketua TAPD

Juhana, M.MPd melalui surat No.900/490/Disdikbud tanggal 11 Mei 2015 mengusulkan permohonanPenambahan Anggaran Perubahan Tahun 2015 kepada Bupati KabupatenBandung melalui Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenBandung, usulan tersebut diberikan ke Bagian Perencanaan BAPEDAKabupaten Bandung untuk disampaikan kepada TAPD Kabupaten Bandung dandibahas bersama dengan Bagian Anggaran DPRD Kabupaten Bandung, hasilpembahasan tersebut akan ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Bandung yangselanjutnya

Juhana, M.MPd mengusulkanpermohonan Penambahan Anggaran Perubahan Tahun 2015 kepadaBupati Bandung melalui Ketua TAPD, selanjutnya berkas tersebut diberikanHalaman 91 dari 227 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Badg.ke Bagian Perencanaan (Bapak Asep Romansyah) BAPEDA Kab. Bandungkemudian disampaikan kepada tim TAPD yaitu sdr. Drs. H.

) KabupatenBandung, usulan tersebut diberikan ke Bagian Perencanaan BAPEDAKabupaten Bandung untuk disampaikan kepada TAPD Kabupaten Bandungdan dibahas bersama dengan Bagian Anggaran DPRD Kabupaten Bandung,hasil pembahasan tersebut akan ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Bandungyang selanjutnya dibuat suatu dokumen DPPA (Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran);Bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandungmenyusun rencana anggaran perubahan dan menugaskan Sub BagianPenyusunan Program

Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDGBahwa pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat cq BidangPendidikan Menengah Tinggi (Dikmenti) cq Seksi SMK mengusulkankegiatan Pengadaan Buku Aksara Sunda untuk dimasukan dalam RencanaKerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat TA 2010,yang pada waktu itu saksi DEDI SUTARDI selaku Kasubag PerencanaanDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menampung usulan bersamadengan program kegiatan lain untuk diajukan kepada Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

Pendidikan Menengah Tinggi(Dikmenti) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengetahui anggaranhalaman 3 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDGkegiatan pengadaan buku Aksara Sunda tercantum dalam DPA tersebut,pada kenyataannya diajukan perubahan anggaran yang untuk itu saksiDEDI SUTARDI selaku Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan ProvinsiJawa Barat ketika itu menampung usulan bersama dengan programkegiatan lain untuk diajukan perubahan anggaran kepada Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

Pejabat PembuatKomitmen (KPA).Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat cq BidangPendidikan Menengah Tinggi (Dikmenti) cq Seksi SMK mengusulkankegiatan Pengadaan Buku Aksara Sunda untuk dimasukan dalam RencanaKerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat TA 2010,yang pada waktu itu saksi DEDI SUTARDI selaku Kasubag PerencanaanDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menampung usulan bersamadengan program kegiatan lain untuk diajukan kepada Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

2010 menjabat sebagai KuasaPengguna Anggaran (KPA) pada Bidang Pendidikan Menengah Tinggi(Dikmenti) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengetahui anggarankegiatan pengadaan buku Aksara Sunda tercantum dalam DPA tersebut,pada kenyataannya diajukan perubahan anggaran yang untuk itu saksiDEDI SUTARDI selaku Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan ProvinsiJawa Barat ketika itu menampung usulan bersama dengan programkegiatan lain untuk diajukan perubahan anggaran kepada Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

Staf danTim Anggaran serta Bupati.Bahwa pada saat tahap pembahasan Asistensi kegiatan SPAM Ile Bolengtidak ada data pendukung dari TAPD bersama Bappeda dan Bupati tentangdebit air.Bahwa pada saat Asistensi PPK menolak kegiatan SPAM lle Boleng tetapitidak bisa, dan dinas PU hanya menunggu KUA PPAS ditetapkan sebagaiRAPBD yang dibuat oleh Pemda mencapai APBD untuk dilaksanakankegiatan tersebut.Bahwa pada saat pembahasan di DPRD, anggota DPRD tidak memintaklarifikasi tentang penjabaran RAPBD, Bahwa

dalamhal ini Sekretaris Daerah, setahu Saksi tanggapan Ketua TAPD memberikanruang kepada Kadis PU untuk menyampaikan tambahan kegiatan.

, yangdiverifikasi adalah RKA SKPD oleh Tim Teknis TAPD yang berada dibawahkoordinasi Sekretaris II.Bahwa tolak ukur yang digunakan TAPD dalam melakukan telaah yaitustandar harga, rincian kegiatan/belanja.Bahwa TAPD melakukan evaluasi kegiatan yang tercantum dalam RKPDlayak diajukan yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan prioritasatau tidak saat tahapan persiapan KUA PPAS dengan memperhatikankeuangan daerah, arahanarahan dari pemerintah tingkat atas (baik provinsimaupun pusat) dan kondisi

keterdesakan (banjir,dll).Bahwa pengusulan tambahan kerja yang disampaikan pada saat pembahasanRAPBD, sebelumnya oleh kadis PUPR sudah berkoordinasi terlebin dahuludengan TAPD atau dengan Bupati.Bahwa kegiatan SPAM IKK Ile Boleng sebelum Pembahasan RAPBD tidakmuncul, lalu pada saat pembahasan RAPBD dinas PUPR menyampaikanTambahan Rencana Kerja Anggaran, lalu dibahas bersama dengan DPRD,TAPD, dan Kadis PU, DPRD memberikan pendapatpendapat terhadapusulan (Saksi tidak ingat) setelah dibanas secara

keseluruhan RAPBD adalaporan hasil kerja gabungan komisi terhadap RAPBD, setelah laporan hasilkerja gabungan komisi DPRD badan Keuangan daerah melakukan perbaikanperbaikan terhadap RAPBD, setelah ada perbaikan dikirim ke provinsi.Bahwa seharusnya TAPD menghimpun dan menelaah seluruh Programkegiatan sebelum masuk ke KUA PPAS yang akan dtampung dalam APBD.Bahwa kegiatan SPAM IKK Ile Boleng tidak dilakukan verifikasi karena sudahada pada saat pembahasan RAPBD.

yang ikut membahas Asistensi RKA adalah PPK, bersama Staf danTim Anggaran serta Bupati.Bahwa pada saat tahap pembahasan Asistensi kegiatan SPAM lle Bolengtidak ada data pendukung dari TAPD bersama Bappeda dan Bupati tentangdebit air.Bahwa pada saat Asistensi PPK menolak kegiatan SPAM Ile Boleng tetap!

yang selanjutnya diserahkan kepada kepala Badan Keuangandan Aset Daerah yang selanjutnya disusun RAPBD oleh Kepala BadanKeuangan dan Aset Daerah dan disampaikan kepada Bupati melalui ketuaTAPD, yang diverifikasi adalah RKA SKPD oleh Tim Teknis TAPD yangberada dibawah koordinasi Sekretaris II.Bahwa tolak ukur yang digunakan TAPD dalam melakukan telaah yaitustandar harga, rincian kegiatan/belanja.Bahwa TAPD melakukan evaluasi kegiatan yang tercantum dalam RKPDlayak diajukan yang mana kegiatan tersebut

terlebih dahulu dengan TAPD atau dengan Bupati.Bahwa kegiatan SPAM IKK Ile Boleng sebelum Pembahasan RAPBD tidakmuncul, lalu pada saat pembahasan RAPBD dinas PUPR menyampaikanTambahan Rencana Kerja Anggaran, lalu dibahas bersama dengan DPRD,TAPD, dan Kadis PU, DPRD memberikan pendapatpendapat terhadapusulan (Saksi tidak ingat) setelah dibahas secara keseluruhan RAPBD adalaporan hasil kerja gabungan komisi terhadap RAPBD, setelah laporanhasil kerja gabungan komisi DPRD badan Keuangan daerah melakukanperbaikanperbaikan

terhadap RAPBD, setelah ada perbaikan dikirim keprovinsi.Bahwa seharusnya TAPD menghimpun dan menelaah seluruh Programkegiatan sebelum masuk ke KUA PPAS yang akan dtampung dalam APBD.Bahwa kegiatan SPAM IKK Ile Boleng tidak dilakukan verifikasi karenasudah ada pada saat pembahasan RAPBD.

pajak yaituRp. 1.563.604.375..Bahwa benar kode rekening perencanaan, pekerjaan Fisik danpengawasan SPAM IKK Ile Boleng yaitu dengan kode rekening 24 denganprogram pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringanpengairan lainnya dengan nama kegiatan pembangunan jaringan air bersihatau air Minum dengan Kode Rekening 06 dan yang menandatangani DPASKPD 1.03 01 24 06 5 2 yang mengesahkan adalah Ramly Bapa Laot, SEsebagai Pejabat pengelolaan keuangan Daerah, dan TAPD yaitu Drs. TheoL.

Setiap usul kemudian disampaikan ke Bappeda untuk dibahas bersamadengan Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dengan keanggotaansebagai berikut: Sekda sebagai ketua. Seluruh Asisten.Kepada Bappeda.Kepala Dispenda.Kabiro Keuangan.Kabiro Hukum.Kepala BKD. Kabiro perlengkapan. Setelan lolos pembahasan di Bappeda dengan melibatkan TAPDdibuatkan Kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafonanggaran sementara (PPAS) baru kemudian diteruskan ke Dewanperwakilan rakyat.

Saksi menerangkan Pada saat dilakukan rapat pembahasan di Bappedadan TAPD Prov.Kalsel hanya akan mereferensi usul program dan kegiatandengan HSPK, dengan demikian kegiatan pengadaan dan pemasanganpaku jalan solar cell pada SKPD Dishubkominfo Prov.Kalsel Tahun 2014lalu tegas saya sampaikan bahwa ini tidak pernah dibahas di Bappeda danTAPD Prov.

Kalsel terlebih jika melinat sumber pembiayaan kegiatan yangbersumber dari DAK APBD karena yang dibahas perencanaannya diBappeda dan TAPD hanya APBD yang bersumber dari : Pendapatan asli daerah (PAD). Dana alokasi umum (DAU). Dana bagi hasil (DBH).

Saksi menerangkan Rangkaian pembahasan sebagaimana saya jelaskandiatas memerlukan waktu + 5 bulan tetapi yang masuk dalam pembahasanhanya untuk kegiatan yang bersumber dari dana APBD diluar DAK,dengan demikian kegiatan pengadaan dan pemasangan paku jalan solarcell pada SKPD Dishubkominfo Prov.Kalsel Tahun 2014 lalu tegas sayasampaikan bahwa hal ini tidak pernah dibahas di Bappeda dan TAPD Prov.Kalsel.

Saksi menerangkan pada dasarnya semua usul rencana kegiatan danprogram yang pembiayaan berasal dari APBD baik murni maupunperubahan pembahasannya dilakukan di Bappeda dan TAPD kecuali untukkegiatan yang bersumber dari dana DAK karena pembahasan rencanapenggunaan dana DAK oleh SKPD dilakukan langsung dengan kementrianbukan dengan Bappeda dan TAPD.3.