Kabupaten Karawang adalahmenyusun dan menetapkan anggaran bersamasama dengan eksekutif yangmekanismenya dimulai melalui Musrenbang tingkat desa, kecamatan dankemudian berakhir pada tingkat kabupaten (BAPPEDA), selanjutnya dari datatersebut dikompilasikan dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yangdimungkinkan pada tahun tersebut dengan menerapkan skala prioritas bagiprogram atau proyek yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dansesudah diadakan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD

Karawangmenyusun dan menetapkan anggaran bersamasama dengan eksekutif yangadapun mekanismenya adalah pertama anggaran melalui mekanismeMusrenbang tingkat desa, kecamatan dan kemudian tingkat kabupaten(BAPPEDA), selanjutnya dari data tersebut dikompilasikan dan disesuaikandengan kemampuan anggaran yang dimungkinkan pada tahun tersebutdengan menerapkan skala prioritas bagi program atau proyek yang akandilaksanakan pada tahun berjalan sesudah diadakan pembahasan oleh TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

mengikutsertakan semua dinasinstansi terkait dan disesuaikan dengan anggaran yang dimungkinkan makadisusunlah rancangan APBD Kabupaten Karawang, rancangan ini jugadisampaikan kepada Panitia Anggaran Legislatif dalam hal ini PanitiaAnggaran (PANGGAR), kemudian Panggar Legislatif juga mengadakanpembahasan dan mengadakan dengar pendapat dengan instansi sertapihak pihak yang diperlukan seperti dinasdinas terkait, Lembaga SwadayaMasyarakat (LSM), dan lainlain, selanjutnya diadakan pembahasan bersamaantara TAPD

Kabupaten Karawangmenyusun dan menetapkan anggaran bersamasama dengan eksekutif yangmekanismenya adalah : pertama, anggaran melalui mekanisme musrenbangtingkat desa, kecamatan dan kemudian tingkat kabupaten (BAPPEDA),selanjutnya dari data tersebut dikompilasikan dan disesuaikan dengankKemampuan anggaran yang dimungkinkan pada tahun tersebut denganmenerapkan skala prioritas bagi program atau proyek yang akandilaksanakan pada tahun berjalan sesudah diadakan pembahasan oleh TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

semua dinasinstansi terkait dan disesuaikan dengan anggaran yang dimungkinkan makadisusunlah rancangan APBD Kabupaten Karawang, rancangan ini jugadisampaikan kepada Panitia Anggaran Legislatif dalam hal ini PanitiaAnggaran (PANGGAR), kemudian Panggar Legislatif juga mengadakanpembahasan dan mengadakan dengar pendapat dengan instansi sertapihak pihak yang terkait seperti Dinasdinas / instansi pemerintah, LembagaSwadaya Masyarakat (LSM), dan lainlain, selanjutnya diadakan pembahasanbersama antara TAPD

Melati Rt 001 rw 002 Desa AsjapSelanjutnya proposal permohonan bantuan hibah untuk 20 (dua puluh) unit /warga Desa Astanajapura Kabupaten Cirebon tersebut diserahkan kepadaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) KabupatenCirebon untuk di ajukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahDesa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat guna dilakukan evaluasi keabsahan dankelengkapan persyaratan permohonan untuk direkomendasikan kepadaGubenur Jawa Barat melalui Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD

)Propinsi Jawa Barat guna dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon PenerimaBelanja Hibah berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada tahunanggaran 2013.Bahwa berdasarkan evaluasi Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat dan rekomendasi TimAnggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Propinsi Jawa Barat maka GubenurJawa Barat menyetujui Proposal Permohonan untuk 20 (dua puluh) unit / wargaDesa Astanajapura Kabupaten Cirebon untuk mendapat dana Bantuan HibahRumah Tidak Layak

Melati Rt 001 rw 002 Desa Asjape Selanjutnya proposal permohonan bantuan hibah untuk 20 (dua puluh) unit /warga Desa Astanajapura Kabupaten Cirebon tersebut diserahkan kepadaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) KabupatenCirebon untuk di ajukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahDesa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat guna dilakukan evaluasi keabsahan dankelengkapan persyaratan permohonan untuk direkomendasikan kepadaGubenur Jawa Barat melalui Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD

)Propinsi Jawa Barat guna dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon PenerimaBelanja Hibah berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada tahunanggaran 2013.e Bahwa berdasarkan evaluasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahDesa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat dan rekomendasi Tim AnggaranPendapatan Daerah (TAPD) Propinsi Jawa Barat maka Gubenur Jawa Baratmenyetujui Proposal Permohonan untuk 20 (dua puluh) unit / warga DesaAstanajapura Kabupaten Cirebon untuk mendapat dana Bantuan Hibah RumahTidak Layak

Melati Rt 001 rw 002 Desa Asjap.Selanjutnya proposal permohonan bantuan hibah untuk 20 (dua puluh) unit /warga Desa Astanajapura Kabupaten Cirebon tersebut diserahkan kepadaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) KabupatenCirebon untuk di ajukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahDesa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat guna dilakukan evaluasi keabsahan dankelengkapan persyaratan permohonan untuk direkomendasikan kepadaGubenur Jawa Barat melalui Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD

BupatiOLOWali, === 2+ nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nn cen en nen neeBahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 900/SK.283Kew/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Penunjukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007 saksimasuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Morowali,akan tetapi saksi tidak pernah mengetahui atau diberi tahu sebab Surat KeputusanBupati itu tidak pernah diterima oleh saksi dan saksi baru mengetahui

Merangin Nomor 388 /BKPSDMD / 2017 tanggal 10 Mei 2017; Yang Saksi ketahui adalah pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Linmaspada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran2018, merupakan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenMerangin yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2018, yangdipergunakan untuk pakaian Dinas lengkap Linmas. dan hubungan saksipada saat itu sebagai tim anggaran sesuai tupoksi saksi dan juga saksisebagai wakil ketua II ,Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Setelah itu programkegiatan yang telah masuk kedalam rencana kegiatan tahun berikutnya,disampaikan kepada Bupati Merangin melalui Tim Anggaran Pemerintahdaerah (TAPD). Kemudian TAPD membahas usulan dari SKPD tersebut,Pemerintah daerah menyampaikan Usulan Kebijakan umum anggaran (KUA)dan prioritas plafon anggaran sementara kepada DPRD kabupaten Meranginuntuk dilakukan pembahasan.

Setelah Perda ditetapkan,pemerintah daerah menetapkan dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA)sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ditahun berkenan;Yang menjadi Tupoksi Saksi selaku tim TAPD kabupaten merangin padatahap pembahasan rencana kegiatan tahun berikutnya oleh SKPD adalah,melakukan kesesuaian antara program kegiatan KUAPPAS yang diajukanoleh SKPD dengan program kegiatan RKPD;Saksi hadir dalam setiap pembahasan pakaian Dinas Linmas pada satuanPolisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun anggaran

2018 seingatSaksi yaitu untuk kegiatan pakaian linmas tersebut memang dibahasbersama tim banggar yang dihadiri oleh tim TAPD, Kasat Pol PP KabupatenMerangin yaitu sdraAAKMAL ZEN yang mana Tim TAPD, Kasat POL PPKabupaten Merangin yaitu sdra.AKMAL ZEN dan Tim Banggar menyepakatiHalaman 78 dari148 Putusan Nomor04/Pid.

MUSYAHRIM, MM Bin (Alm) MUGENI selaku KepalaDinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur kemudian Proposal LKPGigacom beserta Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan ProvinsiKalimantan Timur Nomor : 849/3400/VII/2013 tanggal 14 Nopember 2013tentang rekomendasi mohon Bansos/Hibah APBDP 2014/APBN Murni2014. diteruskan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan pembahasan bersama bersamadengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Timur.Bahwa setelah dibahas

MUSYAHRIM, MM Bin (Alm) MUGENI selaku KepalaHalaman 57 dari 186 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PN SmrDinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur kemudian Proposal LKPGigacom beserta Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan ProvinsiKalimantan Timur Nomor : 849/3400/VII/2013 tanggal 14 Nopember 2013tentang rekomendasi mohon Bansos/Hibah APBDP 2014/APBN Murni2014. diteruskan kepada Tim Anggaran Pemerintan Daerah (TAPD)Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan pembahasan bersama bersamadengan Badan

Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Timur.Bahwa setelah dibahas oleh Tim TAPD Provinsi Kalimantan Timur bersamasama dengan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya TimTAPD Provinsi Kalimantan Timur menyetujui pemberian hibah LKPGigacom Bontang selaku penerima hibah selanjutnya Dinas PendidikanProvinsi Kalimantan Timur membuat daftar rekapitulasi rekomendasi usulanDinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Bansos dan Hibah kepadaGubernur Provinsi Kalimantan Timur APBD tahun 2012 dan APBD

MUSYAHRIM, MM Bin (Alm) MUGENI selaku KepalaDinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur kemudian Proposal LKPGigacom beserta Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan ProvinsiKalimantan Timur Nomor : 849/3400/VII/2013 tanggal 14 Nopember 2013tentang rekomendasi mohon Bansos/Hibah APBDP 2014/APBN Murni2014. diteruskan kepada Tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan pembahasan bersama bersamadengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Timur.Bahwa setelah

Karena pada saat itu Saksiselaku anggota TAPD, yangsatu diantara tugasnya yakni terkait pemberian hibah kepada calonpenerima hibah seKalimantan timur;Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya telah menerbitkanSurat Keputusan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda ProvinsiKalimantan Timur Nomor: 460/k.0191/2014 tanggal 17 Maret 2014tentang Pembentukan Tim Validasi Hibah Provinsi Kalimantan TimurTahun 2014.

Edy Bowo Nurcahyo, MA sebagai Kepala KantorPemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul selaku SKPD Teknis, dengandilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 12.990.233.000,00 (duabelas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh tiga riburupiah) selanjutnya Kantor Pemuda dan Olahraga menyampaikan usulan/rekomendasi kepada Bupati Bantul melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) yang kemudian dituangkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA)dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Edy Bowo Nurcahyo,MA sebagai KantorPemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul selaku SKPD Teknis, dengandilampirti Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 6.241.575.000,00(enam milyar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima riburupiah); Untuk selanjutnya Kantor Pemuda dan Olahraga menyampaikanusulan/rekomendasi kepada Bupati Bantul melalui Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) yang kemudian dituangkan kedalam Kebijakan UmumAnggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS

Edy Bowo Nurcahyo, MA sebagai Kepala KantorPemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul selaku SKPD Teknis, dengandilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 12.990.233.000,00 (duabelas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh tiga riburupiah) selanjutnya Kantor Pemuda dan Olahraga menyampaikan usulan/rekomendasi kepada Bupati Bantul melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) yang kemudian dituangkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA)dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Untuk selanjutnya Kantor Pemuda dan Olahraga menyampaikanusulan/rekomendasi kepada Bupati Bantul melalui Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) yang kemudian dituangkan kedalam Kebijakan UmumAnggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yangmerupakan kesepakatan antara DPRD dan Eksekutif (Pemerintah Daerah),yang dituangkan menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(RAPBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011, setelah mendapatkan hasilevaluasi Gubernur No. 301/KEP/2010 tgl

Bahwa yang menguasai informasi yang dimohonkan olehTERMOHON KASASI berupa Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) sehingga berwenang untuk memberikannyaadalah Dinas atau satuan kerja yang mempunyai tugaspengelolaan Anggaran (APBD) dan bertindak sebagaibendahara umum daerah yaitu Dinas Pendapatan danPengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Bantensebagai PPKD sekaligus sebagai anggota TAPD bukanPEMOHON KASASI (Biro Umum Setda Provinsi Banten)sehingga permohonan Informasi oleh TERMOHON KASASIsalah alamat

Pasal 124 ;(1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPASKPDbersamasama dengan kepala SKPD paling lama 15(lima belas) hari kerja sejak ditetapbkannya peraturankepala daerah tentang penjabaran APBD;(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPASKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.;(3) DPASKPD yang telah disahkan sebagaimanadimaksud ayat (2) disampaikan kepada kepala SKPD,satuan kerja pengawas daerah, dan Badan PemeriksaKeuangan paling lama 7 (

Bahwa yang menguasai informasi yang dimohonkan oleh TERMOHONKASASI berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehinggayang berwenang untuk memberikannya adalah Dinas atau satuan kerjayang mempunyai tugas pengelolaan Anggaran (APBD) dan bertindaksebagai bendahara umum daerah yaitu Dinas Pendapatan danPengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten sebagaiPPKD sekaligus sebagai anggota TAPD bukan PEMOHON KASASI(Biro Umum Setda Provinsi Banten) sehingga permohonan Informasioleh TERMOHON KASASI salah

Putusan Nomor 451 K/TUN/2016Kepala SKPD Menyerahkan Rancangan DPASKPD Kepada KepalaPPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuansebagaimana dimaksud pada ayat (1); Pasal 124 ;(1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPASKPD bersamasama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) harikerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentangpenjabaran APBD;(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), PPKD mengesahkan rancangan DPASKPD denganpersetujuan sekretaris

Seluma dan sebelumnya menjabat sebagai KepalaBappeda Kabupaten Seluma.Bahwa pada saat menjadi Kepala Beppeda Kabupaten Seluma dan jugatermasuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenSeluma;Bahwa saksi sebagai Tim TAPD pemerintahan Kabupaten Seluma adalahsejak tahun 2011 sampai tahun 2012;Bahwa termasuk dalam Tim TAPD kabupaten Seluma adalah saksi selakuKepala Bappeda, sdr. Marah Halim, dan Sdr.

Cahyo Dua Nenda.Bahwa tugas saksi dalam anggota Tim TAPD adalah ikut menyusun APBDKabupaten Seluma berdasarkan usulan dan bahan yang telah disiapkan olehmasingmasing SKPD.Bahwa cara penetapan anggaran adalah mulanya ada usulan dari SKPD,kemudian oleh Tim TAPD dibahas, setelah itu diajukan kepada DPRD untuk disahkan dalam APBD.Bahwa Instansi yang termasuk dalam Tim TAPD adalah Bappeda, DPPKADdan Bagian Pembangunan Sekretariat Pemda Kabupaten Seluma.Bahwa syarat pengusulan Dana tambahan (DPA tambahan

) adalah apabilapekerjaan proyek ini tidak selesai pada tahun anggaran yang bersangkutan,maka terlebih dahulu harus ada pemutusan kontrak.Bahwa Ketua Tim TAPD Kabupaten Seluma adalah Sekda, anggotanya adalahBappeda, DPPKAD, dan Bagian Penyusunan Program Pemda KabupatenSeluma.Bahwa saksi lupa selaku tim TPAD apakah ada membahas tentang anggaranpekerjaan ini,Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan,12.

Heri Yanto;Bahwa Kegiatan proyek penetrasi jalan Talang Rami Talang Beringin Penyabungan tahun 2011 dengan 2 (dua) tahun anggaran bisa dikerjakandengan DPA lanjutan berdasarkan persetujuan TAPD (Tim AnggaranPemerintah Daerah);Bahwa yang menjadi asalan diterbitkannya DPA lanjutan adalah karena proyekini tidak selesai dikerjakan oleh karena factor alam yaitu curah hujan tinggi;Bahwa DPA lanjutan terbit harus terlebin dahulu dilakukan pemutusan kontrak;Bahwa syarat terpenting untuk pencairan dana proyek

Il, Terdakwa juga ditugaskan menjabat sebagai PIt.Sekretaris Daerah Kabupaten Nias selatan berdasarkan Surat Perintah TugasBupati Kabupaten Nias Selatan Nomor : 824. 4/6714/ BKD / 2011 tanggal 27September 2011:Terdakwa selaku Sekretaris Daerah secara exofficio diangkat sebagai KetuaTim Anggaran Pemerintan Daerah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan SuratKeputusan Bupati Nias Selatan IDEALISMAN DACHI Nomor : 050 / 266 / K /2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD

Nias Selatan TA 2012 Nomor : 39 Tahun 2012 tanggal 14Februari 2012 ditandatangani oleh Wakil Bupati:Bahwa dasar bagi Bupati Nias Selatan menerbitkan dan menetapkan SKPengangkatan Panitia Pengadaan tanah untuk Kepentingan Pembangunan diKabupaten Nias Selatan TA. 2012 adalah anggaran pengadaan tanah telahditampung didalam APBD Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 pada DPA BPK2DKabupaten Nias Selatan TA. 2012 untuk kegiatan Pengadaan tanah kantorPemerintah Daerah;Bahwa selaku Ketua Tim TAPD dan koordinator

Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015Terdakwa selaku Sekretaris Daerah secara exofficio diangkat sebagai KetuaTim Anggaran Pemerintan Daerah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan SuratKeputusan Bupati Nias Selatan IDEALISMAN DACHI Nomor : 050 / 266 / K /2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Nias Selatan TA 2012 dan Surat Keputusan BupatiNias Selatan IDEALISMAN DACHI Nomor : 38 / Tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah

RemajaRosdakarya(23.) 1 (satu) bundel Dokumen Serah Terima Penyerahan Barang PemerintahKabupaten Bandung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD TK danSD Kecamatan Pangalengan(24.) 1 (satu) bundel printout Rekapitulasi usul perubahan anggaran BidangSejarah dan Kepurbakalaan Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Bandung Tahun 2015(25.) 1 (satu) Bundel copy Surat Kabupaten Bandung Dinas Pendidikan danKebudayaan Nomor : 900/490/Disdikbud yang ditujukan kepada BupatiKabupaten Bandung Melalui Ketua TAPD

Juhana, M.MPd melalui surat No.900/490/Disdikbud tanggal 11 Mei 2015 mengusulkan permohonanPenambahan Anggaran Perubahan Tahun 2015 kepada Bupati KabupatenBandung melalui Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenBandung, usulan tersebut diberikan ke Bagian Perencanaan BAPEDAKabupaten Bandung untuk disampaikan kepada TAPD Kabupaten Bandung dandibahas bersama dengan Bagian Anggaran DPRD Kabupaten Bandung, hasilpembahasan tersebut akan ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Bandung yangselanjutnya

Juhana, M.MPd mengusulkanpermohonan Penambahan Anggaran Perubahan Tahun 2015 kepadaBupati Bandung melalui Ketua TAPD, selanjutnya berkas tersebut diberikanHalaman 91 dari 227 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Badg.ke Bagian Perencanaan (Bapak Asep Romansyah) BAPEDA Kab. Bandungkemudian disampaikan kepada tim TAPD yaitu sdr. Drs. H.

) KabupatenBandung, usulan tersebut diberikan ke Bagian Perencanaan BAPEDAKabupaten Bandung untuk disampaikan kepada TAPD Kabupaten Bandungdan dibahas bersama dengan Bagian Anggaran DPRD Kabupaten Bandung,hasil pembahasan tersebut akan ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Bandungyang selanjutnya dibuat suatu dokumen DPPA (Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran);Bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandungmenyusun rencana anggaran perubahan dan menugaskan Sub BagianPenyusunan Program

Staf danTim Anggaran serta Bupati.Bahwa pada saat tahap pembahasan Asistensi kegiatan SPAM Ile Bolengtidak ada data pendukung dari TAPD bersama Bappeda dan Bupati tentangdebit air.Bahwa pada saat Asistensi PPK menolak kegiatan SPAM lle Boleng tetapitidak bisa, dan dinas PU hanya menunggu KUA PPAS ditetapkan sebagaiRAPBD yang dibuat oleh Pemda mencapai APBD untuk dilaksanakankegiatan tersebut.Bahwa pada saat pembahasan di DPRD, anggota DPRD tidak memintaklarifikasi tentang penjabaran RAPBD, Bahwa

dalamhal ini Sekretaris Daerah, setahu Saksi tanggapan Ketua TAPD memberikanruang kepada Kadis PU untuk menyampaikan tambahan kegiatan.

, yangdiverifikasi adalah RKA SKPD oleh Tim Teknis TAPD yang berada dibawahkoordinasi Sekretaris II.Bahwa tolak ukur yang digunakan TAPD dalam melakukan telaah yaitustandar harga, rincian kegiatan/belanja.Bahwa TAPD melakukan evaluasi kegiatan yang tercantum dalam RKPDlayak diajukan yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan prioritasatau tidak saat tahapan persiapan KUA PPAS dengan memperhatikankeuangan daerah, arahanarahan dari pemerintah tingkat atas (baik provinsimaupun pusat) dan kondisi

keterdesakan (banjir,dll).Bahwa pengusulan tambahan kerja yang disampaikan pada saat pembahasanRAPBD, sebelumnya oleh kadis PUPR sudah berkoordinasi terlebin dahuludengan TAPD atau dengan Bupati.Bahwa kegiatan SPAM IKK Ile Boleng sebelum Pembahasan RAPBD tidakmuncul, lalu pada saat pembahasan RAPBD dinas PUPR menyampaikanTambahan Rencana Kerja Anggaran, lalu dibahas bersama dengan DPRD,TAPD, dan Kadis PU, DPRD memberikan pendapatpendapat terhadapusulan (Saksi tidak ingat) setelah dibanas secara

keseluruhan RAPBD adalaporan hasil kerja gabungan komisi terhadap RAPBD, setelah laporan hasilkerja gabungan komisi DPRD badan Keuangan daerah melakukan perbaikanperbaikan terhadap RAPBD, setelah ada perbaikan dikirim ke provinsi.Bahwa seharusnya TAPD menghimpun dan menelaah seluruh Programkegiatan sebelum masuk ke KUA PPAS yang akan dtampung dalam APBD.Bahwa kegiatan SPAM IKK Ile Boleng tidak dilakukan verifikasi karena sudahada pada saat pembahasan RAPBD.

Bertugas melakukan penelitian proposal yang masuk untukselanjutnya membuat rekomendasi yang disampaiakan kepadaBupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).2. Melakukan monitoring (pemantauan pelaksanaan) dan evaluasiterhadap dana hibah yang sudah berikan kepada pengurusmushola ArRohmah.> Tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah :1. Melakukan evaluasi kelayakan usulan tertulis.2.

Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah danBantuan Sosial, Tata cara penganggaran pemberian dana hibah dariPemkab Rembang kepada Pengurus Mushola Ar Rohmah pada Tahun2013:Pemohon hibah mengajukan permohonan hibah (proposal) kepada Bupatikemudian Bupati menunjuk SKPD teknis terkait yaitu Kabag Kesra untukmelakukan penelitian permohonan (proposal) dari masyarakat (pengurusmushola Arrohmah) dan dari hasil penelitian SKPD teknis (bagian Kesra)membuat rekomendasi dan menyampaikan kepada Bupati melalui TAPD

Kemudiansehubungan dengan belanja tidak langsung pemberian dana hibah dariPemkab Rembang kepada Pengurus Mushola Ar Rohmah pada tahun2013 dan SKPD terkait yang berkewajiban untuk melakukan evaluasiusulan permohonan hibah dan memberikan rekomendasi kepada KepalaDaerah melalu TAPD adalah Kepala Bagian Kesra Setda Kab.Rembang.Bahwa yang menjabat sebagai kepala Bagian Kesra pada Kab.Rembang pada tahun 2013 adalah Drs. ABDULLAH.Bahwa bagan struktur organiasi Bagian Kesra pada Kab.

Abdullahdalam pelaksanaan belanja tidak langsung pemberian dana hibah dariPemkab Rembang kepada Pengurus Mushola Ar Rohmah pada tahunHalaman 73 dari 152 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2015/PN Rbg2013 ada 2 (dua) yaitu selaku Kabag Kesra sebagai SKPD teknis danselaku PPTK yaitu : Tugas Kabag Kesra sebagai SKPD teknis adalah :> Bertugas melakukan penelitian proposal yang masuk untukselanjutnya membuat rekomendasi yang disampaikan kepadaBupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Belanja Tidak Langsung di DPA DPPKAD.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kabag Kesra dalampelaksanaan belanja tidak langsung pemberian dana hibah dari PemkabRembang kepada Pengurus Mushola Ar Rohmah tahun 2013 ada 2(dua) yaitu selaku Kabag Kesra sebagai SKPD teknis dan selaku PPTKyaitu:Tugas Kabag Kesra sebagai SKPD teknis adalah :> Bertugas melakukan penelitian proposal yang masuk untukselanjutnya membuat rekomendasi yang disampaiakan kepadaBupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Atty Suharti,SE selaku Walikota Cimahi.193) BB.193 : 11 (sebelas) lembar fotocopy legalisir Catatan RapatBadan Anggaran DPRD Kota Cimahi acara Rapat KerjaBadan Anggaran Dengan TAPD dan SOPD Kota CimahiMengenai Raperda APBD Tahun 2016.194) BB.194 : 1 (satu) lembar asli Surat dari Walikota Cimahi Nomor900/4139/Keu Kepada Pimpinan DPRD Kota CimahiPerihal Permohonan Persetujuan Pinjaman DaerahHalaman 35 dari 310Putusan Nomor 21/Pid.

Atty Suharti, SE selaku WalikotaCimahi.;5 (lima) lembar asli Notulen Rapat Pembahasan FinalisasiRancangan RAPBD 2017 TAPD tanggal 11 November2016 beserta daftar hadir.;1 (satu) lembar asli Surat dari Walikota Cimahi Nomor :903/5266/BPKAD kepada Pimpinan DPRD kota Cimahiperihal Penyampaian Raperda Tentang APBD TA 2017Tanggal 11 November 2016 yang di tandatangani olehSudiarto selaku Wakil Walikota Cimahi.;1 (satu) lembar asli surat dari Walikota Cimahi kepadaGubernur Jawa Barat nomor : 188.34/5788/

Sus/TPK/2017/PN.Bdg2 Agustus 2015 bertempat BE HAIVE CAFEEBandung.2 (dua) lembar asli notulensi rapat TAPD tanggal 3Agustus 2015.5 (lima) lembar asli notulensi rapat koordinasipengelolaan pasar tanggal 14 Desember 2015bertempat di ruang rapat diskopindagtan.1 (satu) lembar asli tulisan tangan catatan rapat dihotel mercure.1 (satu) bundel fotocopy undangan rapatpembahasantindak = lanjut~ = pinjaman daerahpembangunan pasar atas barokah besertanotulensinya tanggal 14 Maret 2016.1 (satu) bundel fotocopy

Siselaku Ketua TAPD kota Cimahi..1 (satu) bundel Risalah Peraturan Daerah TentangAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah PerubahanHalaman 65 dari 310Putusan Nomor 21/Pid. Sus/TPK/2017/PN.BdgTahun Anggaran 2016 yang disusun oleh DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi tahun 2016 yangdidalamnya terdiri dari :a.4 (empat) lembar asli Catatan Rapat Kerja BadanMusyawarah Penetapan Paripurna RAPBDPerubahan tanggal 26 Agustus 2016 yangditandatangani oleh H.

Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDGBahwa pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat cq BidangPendidikan Menengah Tinggi (Dikmenti) cq Seksi SMK mengusulkankegiatan Pengadaan Buku Aksara Sunda untuk dimasukan dalam RencanaKerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat TA 2010,yang pada waktu itu saksi DEDI SUTARDI selaku Kasubag PerencanaanDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menampung usulan bersamadengan program kegiatan lain untuk diajukan kepada Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

Pendidikan Menengah Tinggi(Dikmenti) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengetahui anggaranhalaman 3 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDGkegiatan pengadaan buku Aksara Sunda tercantum dalam DPA tersebut,pada kenyataannya diajukan perubahan anggaran yang untuk itu saksiDEDI SUTARDI selaku Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan ProvinsiJawa Barat ketika itu menampung usulan bersama dengan programkegiatan lain untuk diajukan perubahan anggaran kepada Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

Pejabat PembuatKomitmen (KPA).Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat cq BidangPendidikan Menengah Tinggi (Dikmenti) cq Seksi SMK mengusulkankegiatan Pengadaan Buku Aksara Sunda untuk dimasukan dalam RencanaKerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat TA 2010,yang pada waktu itu saksi DEDI SUTARDI selaku Kasubag PerencanaanDinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menampung usulan bersamadengan program kegiatan lain untuk diajukan kepada Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

2010 menjabat sebagai KuasaPengguna Anggaran (KPA) pada Bidang Pendidikan Menengah Tinggi(Dikmenti) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengetahui anggarankegiatan pengadaan buku Aksara Sunda tercantum dalam DPA tersebut,pada kenyataannya diajukan perubahan anggaran yang untuk itu saksiDEDI SUTARDI selaku Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan ProvinsiJawa Barat ketika itu menampung usulan bersama dengan programkegiatan lain untuk diajukan perubahan anggaran kepada Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

Bahwa yangmelakukan pembagian list pekerjaan beserta nominalpekerjaannya adalah pihak TAPD (dalam hal ini Bappeda).TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kab Kutai Timurterdiri dari Sekretaris Daerah, BPKAD, Bappeda, dan Bapenda.Saksi kemudian mengalokasikan 10% dari masingmasing paguanggaran sebagai anggaran BOP (Biaya Operasional) dananggaran pekerjaan konsultan pengawas.

Kutai Timur selaku TAPD. Di dalam list pekerjaan di DinasPU tersebut sudah ada kode pemilik pekerjaan yang diberikanoleh TAPD dan Bappeda. Kode yang dimaksudkan adalahpemilik pekerjaan, antara lain kode untuk pekerjaan yang akandilaksanakan rekanan dari pihak Anggota DPRD termasukKetua DPRD dialokasikan kepada 10 orang anggota dewan,kode untuk rekanan dari pihak Bupati, dan ada juga yang tidakberkode yang salah satunya digunakan Sdr. MUSYAFFA.

Kutai Timur karena sudah tahu peruntukannya dan saksiselaku Kepala Dinas PU diberikan kewenangan untuk melakukanplotting program pekerjaan dan besaran nilai pekerjaannya bersamadengan TAPD. Kemudian proses plotting program pekerjaan berubahdimasa Sdr. ISMUNANDAR/Terdakwa I, dimana Sdr. MUSYAFFA danBupati melalui TAPD tidak memberikan saksi Kewenangan membagianggaran dan pekerjaannya.

ISMUNANDAR/Terdakwa kemudianmenyampaikan ke Tim TAPD (Sdr. PANJI) terkait permintaanrekanan melalui saksi.

Bahwa saksi memastikan adanyapenyampaian dari Bupati ke Tim TAPD karena setiapusulan/permintaan dari Saksi biasanya disetujui oleh Tim TAPD.Bahwa selain menyampaikan kepada Bupati Kutai Timur Sadr.ISMUNANDARTerdakwa , saksi juga sampaikan adanyapermintaan dari rekanan ke Tim TAPD dengan maksud agaruntuk rekanan tersebut dialokasikan anggaran sesualpermintaan tiaptiap rekanan.Bahwa biasanya untuk jumlah anggaran yang telah disetujui olehTAPD, ada beberapa jumlah anggaran untuk rekanan yang tidaksesuai

Mandailing Natal melalui istriHARLAN BATUBARA, SH namun keluarga jauh, dimana istri saksi masih adahubungan keluarga.Bahwa benar Saksi pernah mengikuti rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD), sekira Bulan Oktober 2012, yaitu membahas APBD TA 2013 di ruanganBappeda Kab. Mandailing Natal, saat itu saksi menjabat sebagai Sekda Kab.Mandailing Natal dan dihunjuk sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Kab.

Mandailing Natal.Bahwa benar Dalam pelaksanaan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)yang dilakukan secara umum saksi sebagai Ketua didalam Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) adalah menerima laporan hasil pembahasan Tim yangdilakukan oleh Bappeda Kab.

Aturan yangdigunakan dalam pelaksanaan tugas TAPD adalah Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia.bahwa benar Saksi menerangkan yang menjadi Tim TAPD adalah orang yangmenjabat pada jabatan sesuai dengan struktur pada tahun 2012, 2013 dan 2014yang di SK kan Bupati mandailing Natal setiap tahunnya dengan struktur :Ketua : Sekretaris Daerah.Wakil Ketua : Asisten , Asisten II dan Aisten III.Sekretaris : Kadis DPKAD.Wakil Sekretaris : Kaban BAPPEDA Kab.

SusTPK/2016/PN MdnRencana Kerja (RENJA) yang dihimpun BAPPEDA kemudian program yangdiajukan oleh masing masing SKPD dalam RENJA diasistensi kemudian atasasistensi BAPPEDA membuatkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD).Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang diterbitkan BAPEDDAkemudian diajukan kepada Tim TAPD lalu Tim TAPD membahas Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) bersamasama dengan Badan Anggaran(BANGGAR) dari DPRD kemudian dari hasil pembahasan Tim TAPD bersamaBANGGAR menerbitkan

).Saksi menerangkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang menyetujuikenaikan harga RKA untuk ganti rugi tanah terminal Panyabungan menjadi Rp3.000.000.000, yaitu Sekretaris Daerah Kab.

Setiap usul kemudian disampaikan ke Bappeda untuk dibahas bersamadengan Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dengan keanggotaansebagai berikut: Sekda sebagai ketua. Seluruh Asisten.Kepada Bappeda.Kepala Dispenda.Kabiro Keuangan.Kabiro Hukum.Kepala BKD. Kabiro perlengkapan. Setelan lolos pembahasan di Bappeda dengan melibatkan TAPDdibuatkan Kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafonanggaran sementara (PPAS) baru kemudian diteruskan ke Dewanperwakilan rakyat.

Saksi menerangkan Pada saat dilakukan rapat pembahasan di Bappedadan TAPD Prov.Kalsel hanya akan mereferensi usul program dan kegiatandengan HSPK, dengan demikian kegiatan pengadaan dan pemasanganpaku jalan solar cell pada SKPD Dishubkominfo Prov.Kalsel Tahun 2014lalu tegas saya sampaikan bahwa ini tidak pernah dibahas di Bappeda danTAPD Prov.

Kalsel terlebih jika melinat sumber pembiayaan kegiatan yangbersumber dari DAK APBD karena yang dibahas perencanaannya diBappeda dan TAPD hanya APBD yang bersumber dari : Pendapatan asli daerah (PAD). Dana alokasi umum (DAU). Dana bagi hasil (DBH).

Saksi menerangkan Rangkaian pembahasan sebagaimana saya jelaskandiatas memerlukan waktu + 5 bulan tetapi yang masuk dalam pembahasanhanya untuk kegiatan yang bersumber dari dana APBD diluar DAK,dengan demikian kegiatan pengadaan dan pemasangan paku jalan solarcell pada SKPD Dishubkominfo Prov.Kalsel Tahun 2014 lalu tegas sayasampaikan bahwa hal ini tidak pernah dibahas di Bappeda dan TAPD Prov.Kalsel.

Saksi menerangkan pada dasarnya semua usul rencana kegiatan danprogram yang pembiayaan berasal dari APBD baik murni maupunperubahan pembahasannya dilakukan di Bappeda dan TAPD kecuali untukkegiatan yang bersumber dari dana DAK karena pembahasan rencanapenggunaan dana DAK oleh SKPD dilakukan langsung dengan kementrianbukan dengan Bappeda dan TAPD.3.

Sebagai Sekretaris Daerah tugas pokok saksi adalahmembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, tatalaksana organisasi dan seterusnya, sebagai Sekretaris Daerah saksijuga menjabat selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Provinsi Sumatera Utara;Bahwa Tupoksi TAPD adalah membantu Gubernur dalam rangkapenyusunan anggaran dari anggaran murni maupun anggaranperubahan dan LPJP APBD tiap tahun;Bahwa pembahasan anggaran dilakukan antara eksekutif danlegislatif dalam hal ini adalah Banggar

Biasanya permintaanpermintaan tersebut disampaikan dalam rapat antara tim TimAnggaran Pemerintah Daerah/TAPD (yang beranggotakan Sekda/ExOfficio, Dinas Pendapatan, Kepala Biro Keuangan, Bappeda, danAsisten atau Kepala Dinas lainnya yang bisa membantu Sekdasebagai TAPD) dengan Banggar DPRD. Sehingga dalam rapatanggaran antara Tim TAPD dan Bangar menghasilkan kesepakatanantara lain adalah:1.

Perihal undangan tanggal 12 Mei 2015kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Prov.Sumatera utara yang ditandatangani oleh Plh. SekretarisDaerah Dr. Ir. Hj.

Bahwa pada sekitar bulan Juli 2015, diadakan rapat klarifikasi terkaitpengesahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD/LPJP)Provinsi Sumut TA 2014 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)dan Banggar DPRD Provinsi Sumut yang dilaksanakan di Ruang rapatBanggar DPRD Provinsi Sumut.

Perihalundangan tanggal 12 Mei 2015 kepada Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Prov.Sumatera utara yangditandatangani oleh Plh. Sekretaris Daerah Dr. Ir. Hj.

Takalar;1 (satu) Rangkap Asli Keputusan Bupati Takalar Nomor : 94 tahun2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah TAPD Kab. Takalar.2 (dua) Lembar Asli berita Acara Pemanfaatan Lahan Nomor :523/357/09/2014;1 (satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian Pembangunan danPemanfaatan Sarana dan Prasarana Docking (Slipway) DinasHim. 38 dari 49 hlm.

Takalar;q. 1 (satu) Rangkap Asli Keputusan Bupati Takalar Nomor : 94 tahun2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah TAPD Kab.

yang ikut membahas Asistensi RKA adalah PPK, bersama Staf danTim Anggaran serta Bupati.Bahwa pada saat tahap pembahasan Asistensi kegiatan SPAM lle Bolengtidak ada data pendukung dari TAPD bersama Bappeda dan Bupati tentangdebit air.Bahwa pada saat Asistensi PPK menolak kegiatan SPAM Ile Boleng tetap!

yang selanjutnya diserahkan kepada kepala Badan Keuangandan Aset Daerah yang selanjutnya disusun RAPBD oleh Kepala BadanKeuangan dan Aset Daerah dan disampaikan kepada Bupati melalui ketuaTAPD, yang diverifikasi adalah RKA SKPD oleh Tim Teknis TAPD yangberada dibawah koordinasi Sekretaris II.Bahwa tolak ukur yang digunakan TAPD dalam melakukan telaah yaitustandar harga, rincian kegiatan/belanja.Bahwa TAPD melakukan evaluasi kegiatan yang tercantum dalam RKPDlayak diajukan yang mana kegiatan tersebut

terlebih dahulu dengan TAPD atau dengan Bupati.Bahwa kegiatan SPAM IKK Ile Boleng sebelum Pembahasan RAPBD tidakmuncul, lalu pada saat pembahasan RAPBD dinas PUPR menyampaikanTambahan Rencana Kerja Anggaran, lalu dibahas bersama dengan DPRD,TAPD, dan Kadis PU, DPRD memberikan pendapatpendapat terhadapusulan (Saksi tidak ingat) setelah dibahas secara keseluruhan RAPBD adalaporan hasil kerja gabungan komisi terhadap RAPBD, setelah laporanhasil kerja gabungan komisi DPRD badan Keuangan daerah melakukanperbaikanperbaikan

terhadap RAPBD, setelah ada perbaikan dikirim keprovinsi.Bahwa seharusnya TAPD menghimpun dan menelaah seluruh Programkegiatan sebelum masuk ke KUA PPAS yang akan dtampung dalam APBD.Bahwa kegiatan SPAM IKK Ile Boleng tidak dilakukan verifikasi karenasudah ada pada saat pembahasan RAPBD.

pajak yaituRp. 1.563.604.375..Bahwa benar kode rekening perencanaan, pekerjaan Fisik danpengawasan SPAM IKK Ile Boleng yaitu dengan kode rekening 24 denganprogram pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringanpengairan lainnya dengan nama kegiatan pembangunan jaringan air bersihatau air Minum dengan Kode Rekening 06 dan yang menandatangani DPASKPD 1.03 01 24 06 5 2 yang mengesahkan adalah Ramly Bapa Laot, SEsebagai Pejabat pengelolaan keuangan Daerah, dan TAPD yaitu Drs. TheoL.