tersebut di atas Pembanding jelas keberatan,karena menurut Pembanding amar putusan tersebut didasari ataspertimbangan hukum yang keliru dengan alasan : e Karena fakta berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut sebenarnya tidakserta merta dapat dijadikan dasar untuk menilai gugatan Pembandingkurang pihak dan kabur atau obscuur libel ; e Gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima apabila kekurangan pihakdalam gugatan tersebut berakibat kepada sengketa yang dipersoalkan tidakdapat diselesaikan secara tuntas

dan menyeluruh ; Halaman 3 dari 1 halamanPutusan Nomor : 27/PDT/2013/PT.BJMTidak ditariknya Ibu Alisah sebenarnya tidak mengakibatkan Gugatanmengandung cacat plurium litis consortium atau kurang pihak, karena tidakditariknya Ibu Alisah sebagai pihak, tidak mengakibatkan sengketa yangdipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Bahwa Tergugat I selanjutnya melakukan pembebasan lahan hingga Tahun 1975,namun Tergugat Itidak melakukan pembayaran secara tuntas sehingga pada Tahun1978 Tergugat Imenyatakan Pembangunan Proyek Indonesia Terminal Tanker(Proyek ITT) tersebut di batalkan, dengan pengertian Hak dan Kewajiban bagiTergugat I semenjak Tahun 1978 hingga sekarang (Tahun 2013) sudah ditinggalkan dan kembali menjadi milik Para Penggugat;4.

Bahwa karena Tergugat I tidak dapat menyelesaikan Kewajibannya membayargantirugi kepada Para Penggugat secara tuntas dan di tambah dengan pernyataanTergugat I melalui Suratnya No. 831/Dir.Umum/1978 pada tanggal 23 November1978, menyatakan membangun Proyek Indonesia Terminal Tanker (Proyek ITT)tersebut di batalkan (tidak dapat diteruskan), maka kami berpendapat Tanahtersebut kembali kepada Para Penggugat, dengan kenyataan tanahtanah milik ParaPenggugat dikuasai dan dikelola oleh Para Penggugat sampai

Bahwa dalil Para Penggugat pada butir 3 Gugatannya pada pokoknya menyebutkanTergugat I melakukan pembebasan lahan hingga tahun 1975, namun Tergugat Itidak melakukan pembayaran secara tuntas sehingga pada tahun 1978 Tergugat Imenyatakan pembangunan Proyek Indonesia Terminal Tanker (Proyek ITT)tersebut dibatalkan, dengan pengertian hak dan kewajiban bagi Tergugat I semenjaktahun 1978 hingga sekarang (Tahun 2013) sudah ditinggalkan dan kembali menjadimilik Para Penggugat ..

Bahwa Tergugat I telah membayar ganti rugi secara tuntas kepada penduduk yangtanah miliknya terkena Proyek Indonesia Terminal Tanker (Proyek ITT) melaluiBank Pembangunan Daerah Lampung dan para anggota Panitia Ganti RugiKabupaten Lampung Selatan menyaksikan atas pembayaran tunai itu dilakukan.3.

Bahwa Surat No. 831/Dir.umum/1978 tanggal 23 November 1978 adalah berisikantentang pembatalan rencana proyek Telkom di Gisting dan rencana Proyekpelebaran jalan S. kagunganBatu Balai, sedang proses ganti rugi telahdilaksanakan oleh Tergugat I secara tuntas sejak tahun 1974 hingga tahun 1983,apabila Para Penggugat berpendapat tanah tersebut kembali kepada Para Penggugat,Hal. 19dari46 hal. Putusan No. 05/Pdt.G/2013/PN.

sebelumnya pada saatterdakwa membangun ruko ;Menimbang bahwa dari keterangan saksi Setyo Budhi Utomo, ST danketerangan terdakwa dan juga bukti surat dan para saksi jelas terungkap pokokpermasalahan antara saksi Setyo Budhi Utomo,ST dengan terdakwa adalahsengketa mengenai kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4603 ;Menimbang bahwa sengketa mengenai kepemilikan harus diselesaikanmelalui jalur gugatan sebab dengan putusan perdata penyelesaian mengenaisengketa kepemilikan dapat diselesaikan secara tuntas

tentang siapa yangpaling berhak atas tanah sengketa dan dengan eksekusi tanah sengketadiserahkan kepada yang paling berhak ;Menimbang bahwa penyelesaian sengketa kepemilikan melalui jalur pidanatidak dapat menyelesaikan sengketa kepemilikan secara tuntas karena dalamHal 6 dari 8 hal Put.No.192/Pid/2017/PT SMGperkara pidana tidak dapat ditentukan siapa yang paling berhak atas tanahsengketa dan tidak ada perintah pengosongan untuk diserahkan kepada yangpaling berhak ;Menimbang bahwa oleh karena pokok

masyarakatKabupaten Rejang Lebong lebih kurang 5.000 (lima ribu)orang, terdakwa menyampaikan Visi dan Misi PasanganCalon Bupati Calon Wakil Bupati (DR.H.A.HIJAZI,SH,M.Si H.JOHN FERIANTO,S.Sos.MM) dan juga terdakwa mengatakandidalam kampanyenya Inna Lillahi Wa Innalillahi RojiunPemerintah Kabupaten Rejang Lebong ditimpa musibahBupati Rejang Lebong SUHERMAN,SE dilaporkan oleh DPRDKabupaten Rejang Lebong berdasarkan hasil angket ke KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi), KAPOLRI, JAKSA AGUNGuntuk diusut tuntas

masyarakatKabupaten Rejang Lebong lebih kurang 5.000 (lima ribu)Orang, terdakwa menyampaikan Visi dan Misi PasanganCalon Bapati Calon Wakil Bupati (DR.H.A.HIJAZI,SH,M.Si H.JOHN FERIANTO,S.Sos.MM) dan juga terdakwamengatakan dalam kampanyenya Inna Lillahi WaInnalillahi Rojiun Pemerintah Kabupaten Rejang Lebongditimpa musibah Bupati Rejang Lebong SUHERMAN,SEdilaporkan oleh DPRD Kabupaten Rejang Lebong berdasarkanhasil angket ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),KAPOLRI, JAKSA AGUNG untuk diusut tuntas

Erlimpex;

Errita Pharma, 4 (empat) butir pil Tuntas;

. : LPB/390/IV/2000/Pamapta, tanggal 12 April 2000;Bahwa hak dan kewajiban Pelawan dan Terlawan sebagaimana syaratperdamaian dalam surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2002 telah dilaksanakandengan baik dan tuntas oleh Pelawan dan Terlawan, sebagaimana berikut :6.1.

Oleh karena itu dengan dilaksanakannya secarasukarela dan tuntas syaratsyarat perdamaian dalam surat pernyataantertanggal 12 Juli 2002, maka menurut hukum (vide ketentuan pasal 1851KUHPerdata) sengketa perdata Nomor 25/PDT/2002/PT.Dps. Jo. No.44/Pdt.G/2001/PN.Dps. tersebut telah diselesaikan oleh Pelawan danTerlawan dengan perdamaian. Dengan demikian putusan Pengadilan TinggiDenpasar tanggal 10 April 2002 No. 25/PDT/2002/PT.Dps.

Jo. putusanPengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Juli 2001 No. 44/Pdt.G/2001/PN.Dps.sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi ( non executable )terhadap Pelawan dan Terlawan karena telah sepakat menyelesaikansengketanya dengan perdamaian, dan wujud perdamaian yaitu pembagian hakdan kewajiban Pelawan dan Terlawan dalam perkara tersebut berdasarkansurat pernyataan perdamaian tertanggal 12 Juli 2002 telah dilaksanakandengan tuntas serta diterima baik oleh Pelawan dan Terlawan;.

Kurang pihak dan tidak lengkap mana mutatismutandis menyebabkan penyelesaian perkara ini tidak tuntas videPutusan MARI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976,yangberdasarkan Putusan MARI No. 2488 K/Sip/1980, gugatanPENGGUGAT yang demikian harus dinyatakan ddak dapat diterimakarena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (TERGUGAT) dalamperkara.;4.

Mursid hanya kuasa untuk mengurus saja dan tidak menempati, dulu adagugatan dari pihak lain dan dia bantu mengurus dan akan diberikan tanah seluas200 Meter jika urusan beres dan pengurusan tersebut sebagian tuntas dansebagian lagi belum tuntas; Bahwa ada perjanjian secara tertulis, jika sudah selesai akan diberikan; Bahwa luas tanah 2.453 Meter persegi; Bahwa tanah tersebut sebelum atas nama Sonang adalah atas nama Sariah; Bahwa saat terjadi sengketa waris antara Balok Bin Mahari melawan Sabenah

SelMenimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangansaksi Penggugat MUHIAR Bin SEMAN ABDULLAH menerangkan pengurusan tanahbelum selesai dan sebagian tanah sudah terjual dan sebagian lagi belum tuntas,sesuai dengan keterangan saksi Para Tergugat NUR ALI menerangkan ikut bertandatangan dalam surat Bukti T4 dan P7 bahwa luas tanah milik Sabenah binti Sabenihsemuanya 2.453 M2 dan dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat pihakPenggugat belum sepenuhnya melaksanakan isi dari Surat Kuasa

Pertukangan Utara Rt.05/03, Kec.Pesanggrahan Jakarta Selatan, sedangkan kenyataan yang baru terjual lebih kurang1.800 M2, sehingga masih ada tanah yang belum terjual dan belum tuntas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutMajelis karena kewajiban Penggugat belum tuntas dan belum sepenuhnyamenyelesaikan pengurusan tanah milik Sabenah binti Sabenih (Para Tergugat),sehingga belum memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang disepakati keduabelah pihak, maka gugatan Penggugat

tidak pernahmengetahui bahwa tanah terperkara telah diterbitkan sertifikat;Bahwa dengan hal tersebut proses penerbitan sertifikat tersebut sungguhsangat tertutup, hal ini memang sangat dimungkinkan sebab TermohonKasasi pada waktu itu masih aktif menjabat sebagai kepala desasehingga tidak ada kesuliatan yang berarti dalam hal penerbitan sertifikattersebut dan kebetulan tanah terperkara pada waktu itu tidak dikuasaisecara langsung oleh Pemohon Kasasi oleh karena pembagian tanahwarisan tersebut belum tuntas

Hal ini bertujuan agarperkara a quo dapat terungkap secara tuntas dan terang benderangterlebin untuk mengetahui alas hak apa yang menjadi dasar yangdipergunakan oleh Termohon Kasasi dalam hal pengajuan sertifikattersebut;Bahwa jika diperhatikan pula dari fakta persidangan yaitu dalam hal buktisurat Termohon Kasasi tidak pernah ada melampirkan bukti hasilpembagian tanah terperkara dari hasil warisan dari orangtuanya.

Hal ini jelas merupakan pertimbangan yang kelirusebab Judex Facti kurang cukup pertimbangannya (onvoldoendegemomtiveerd) dalam menggali kKebenaran atas perkara a quo dandengan pertimbangan tersebut, Judex Facti tidak akan dapat mengadiliperkara a quo secara tuntas dan terang yang berasaskan keadilan;Bahwa seharusnya Judex Facti dalam pertimbangannya harusnyamemutuskan bahwa perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterimakarena kurang pihak dalam perkara a quo;Bahwa oleh karena persyaratan formil

SutrisnoLukito Disastro dengan mengatakan bahwa Sanusi Wijaya alias RonnyAndreas Franky Paulus adalah orang kepercayaan Direksi dan KomisarisBank Mandiri dan Bank Mandiri pasti akan menerbitkan Credit Line danpasti selesai, apabila tidak tuntas uang administrasi tersebut akandikembalikan, dan juga mengatakan bahwa Sanusi Wijaya alias RonnyAndreas Franky Paulus adalah orang yang sangat sibuk dan sebentar lagiakan dilantik sebagai Kakanwil Bank Mandiri di Medan Sumatera Utara,selain itu Terdakwa 1

Sutrisno Lukito Disastro dengan mengatakan bahwa Sanusi Wijayaalias Ronny Andreas Franky Paulus menjamin dan sanggup untukmengurus sampai tuntas Credit Line di Bank Mandiri untuk tahap pertamasebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampaiRp1.300.000.000.000,00 (satu triliyun tiga ratus milyar rupiah), jangan ragudan takut pasti berhasil asalkan ada biaya administrasinya sebesarRp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), kKemudian Sanusi Wijaya aliasRonny Andreas Franky Paulus menyampaikan

ADAM MAULANA, dalam pertemuantersebut Terdakwa kembali menjelaskan bahwa Sanusi Wijaya alias RonnyAndreas Franky Paulus adalah orang Bank Mandiri, selanjutnya SanusiWijaya alias Ronny Andreas Franky Paulus yang datang dalam pertemuantersebut menggunakan seragam Bank Mandiri mengaku sebagai karyawanBank Mandiri dengan jabatan Auditor menyatakan menjamin dan sanggupuntuk mengurus sampai tuntas Credit Line di Bank Mandiri untuk tahappertama sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampaiRp1.300.000.000.000,00

Sutrisno Lukito Disastro dengan mengatakan bahwaSanusi Wijaya alias Ronny Andreas Franky Paulus menjamin dan sanggupuntuk mengurus sampai tuntas Credit Line di Bank Mandiri untuk tahappertama sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampaiRp1.300.000.000.000,00 (satu triliyun tiga ratus milyar rupiah), jangan ragudan takut pasti berhasil asalkan ada biaya administrasinya sebesarRp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), kemudian Sanusi Wijaya aliasRonny Andreas Franky Paulus menyampaikan

Kasus penyerbuan Kantor TVRI Gorontalo serta pemukuan kepala stasiun TVRI Gorontalomenjelang Pilwako Gorontalo yang hingga saat ini tidak di usut tuntas oleh Kepolisian DaerahGorontalo.5. Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF, PPD & DPPIP KotaGorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp 59.203.934.132, serta penggunaan anggaran Rp.9.604.776.073, tidak dapat dipertanggungjawabkan.6.

Kasus penyerbuan Kantor TVRI Gorontalo serta pemukuan kepala stasiun TVRI Gorontalomenjelang Pilwako Gorontalo yang hingga saat ini tidak di usut tuntas oleh KepolisianDaerah Gorontalo.. Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF, PPD & DPPIP KotaGorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp 59.203.934.132, serta penggunaan anggaran Rp.9.604.776.073, tidak dapat dipertanggungjawabkan..

Kasus penyerbuan TVRI Gorontalo serta pemukuan kepala stasiun TVRI Gorontalomenjelang pilwako yang hingga saat ini tidak di usut tuntas oleh Kepolisian DaerahGorontalo.5. Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF,PPD & DPPIPKota Gorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp.59.203.934.132, serta penggunaananggaran Rp 9.604,776,073, tidak dapat dipertanggungjawabkan.6.

Kasus penyerbuan TVRI Gorontalo serta pemukuan kepala stasiun TVRI Gorontalomenjelang Pilwako yang hingga saat ini tidak di usut tuntas oleh Kepolisian DaerahGorontalo.5. Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF,PPD & DPPIPKota Gorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp.59.203.934.132, serta penggunaananggaran Rp. 9.604,776,073, tidak dapat dipertanggungjawabkan.6.

Adhan Dambea;Kasus penyerbuan TVRI Gorontalo serta pemukuan kepala stasiun TVRI Gorontalomenjelang pilwako yang hingga saat ini tidak di usut tuntas oleh Kepolisian DaerahGorontalo;Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF,PPD & DPPIP KotaGorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp.59.203.934.132, serta penggunaan anggaranRp 9.604,776,073, tidak dapat dipertanggungjawabkan;.

hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat karena disepakati bersama tidakada permasalahan hukum didalam kesepakatan tersebut ,pengertian Surat Kuasasesuai pasal 1792 KUHPerdata ; suatu pelijanjian dengan mana seseorangmemberikan kekuasaan kepada orang lain ,yang menerimanya,untuk atas namanyamenyelenggarakan suatu urusan, yang jadi permasalahan hukum adalah ketika kuasayang diberikan tidak sesuai dengan janji /orestasi yang diharapkan oleh Pemberikuasa/Tergugat dan/atau permasalahan yang diurus tidak tuntas

maksimaldikerjakan oleh Penggugat ;Bahwa dalil Penggugat angka 3 menyatakan Penggugat adalah Advokat/pengacarayang menjalankan tugas profesinya berpegang pada UU No. 18 Tahun 2003 tentangHalaman 12 dari 26 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PN SmrAdvokat dan Kode Etik advokat untuk menjalankan profesi tersebut harus ada suratkuasa dalil tersebut tidak ada permasalahan hukum yang jadi permsalahan antaraPenggugat dengan Tergugat ketika kuasa yang dliberikan dalam waktu tertentu (6bulan ) tidak dijalankan penuh/tidak tuntas

Yusuf Saini uang sebesar Rp 1.700.000.000 (satu miliartujuh ratus juta rupiah ) dengan honor Rp 200.000.000 ( dua ratus juta rupiah )pekeijaan penagihan tersebut yang kKemudian uang 1.700.000.000 (satu miliar tujuhratus juta rupiah ) dikonpensasikan dengan lahan seluas 1.200 M2 tidak tuntas karenaHM.Yusuf Saini tidak menyerahkan secara riel lahan tersebut sesuai Akta Jual belliHalaman 13 dari 26 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PN Smryang telah dibuat oleh Notaris Melania Mensye Hambaii,SH yang mestinyamerupakan

tertanggal 18Februari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( Incracht Van Gewijsde)oleh karena itu dalil gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima ;Bahwa dalil Penggugat angka 12,13 dan 14 tidak ada permasalahan karena sudahmerupakan bagian dari pekeijaan yang diberikan Tergugat berdasarkan surat kuasayang menjadi permasalahan ketika honor/fee Advokat sebesar Rp 200.000.000 (duaratus juta rupiah) diterima Penggugat dengan memberikan peijanjian permasalahanyang akan dikeijakan tuntas

maksud membakarsampah kebun didekat rumpun bambu diperbatasan antara kebun milikterdakwa dengan kebun milik orang lain diantaranya milik saksi ROMLI binMAT RUSLI, setelah selesai membakar sampah kebun di lahannya, terdakwakemudian memadamkan sisa api dengan menyiramkan 5 (lima) liter air yangdibawanya dari rumah, selanjutnya setelah merasa pasti apinya sudah padam,sekira jam 09.00 WIB terdakwa pulang kerumahnya;Bahwa sekira jam 12.00 WIB ternyata api yang dibuat oleh terdakwa belumpadam secara tuntas

Parbumulih Barat Kota Prabumulih;Bahwa benar pada hari itu terdakwa ada membuat titik api dengan cara terdakwamengumpulkan kayukayu kemudian kayukayu tersebut terdakwabakar(dipanduk) dan sekitar jam 09.00 Wib kayukayu yang terdakwa bakar tersebuttelah terdakwa matikan dengan cara menyiram api tersebut dengan air , laluterdakwa pulang kerumah untuk beristirahat tidur;Bahwa benar sekira jam 12.00 Wib ternyata api yang dibuat terdakwa belum padamsecara tuntas karena masih menyisakan api, sehingga api

Parbumulih Barat Kota Prabumulih, pada hari itu terdakwa ada membuat titikapi dengan cara terdakwa mengumpulkan kayukayu kemudian kayukayu tersebutterdakwa bakar (dipanduk) dan sekitar jam 09.00 Wib kayukayu yang terdakwa bakartersebut telah terdakwa matikan dengan cara menyiram api tersebut dengan air, laluterdakwa pulang kerumah untuk beristirahat tidur, sekira jam 12.00 Wib ternyata api yangdibuat terdakwa belum padam secara tuntas karena masih menyisakan api, sehingga apiyang ditinggalkan terdakwa

uang yang harus dibayaroleh Tergugat, maka jelas gugatan yang demikian ini adalah TIDAK JELAS,KABUR dan MEMBINGUNGKAN, sehingga tidak memenuhi syarat formalgugatan yang baik;Eksepsi Tentang Gugatan Bersifat Nebis dan Tidak Memiliki Alas Hak:1.Bahwa sebagaimana telah secara tegas dijelaskan sendiri oleh Penggugatdalam posita surat gugatannya, sebagaimana terurai pada posita angka (5),angka (6) dan angka (7) telah jelas dapat diketahui bahwa persoalan pokokdalam perkara ini telah diselesaikan dan tuntas

2015Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telahmenyangkal dalildalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatanbalik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:deBahwa segala hal yang teruraikan pada bagian terdahulu pada bagianeksepsi dan pokok perkara konvensi, secara mutatis mutandis dianggaptermuat kembali secara keseluruhan pada bagian rekonpensi ini;Bahwa oleh karena sebenarnya hal yang menjadi persoalan pokok dalamperkara ini telah terselesaikan secara tuntas

Kasasi) dilakukan, maka akanmemunculkan pertanyaan apakah benar terdapat JAMINAN KEPASTIANmenurut Hukum bahwa, Penggugat (Termohon) adalah Ahli Waris dari almSholehuddin, karena TIDAK ADA KEPASTIAN pernyataan hukum yangmenyatakan hal tersebut;24.Bahwa, sebagaimana telah secara tegas dijelaskan sendiri olen Penggugatdalam posita surat gugatannya, sebagaimana terurai pada posita angka (5),angka (6) dan angka (7) telah jelas dapat diketahui bahwa persoalan pokokdalam perkara ini telah DISELESAIKAN dan TUNTAS

PA.Sjj.Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah atas dasar suka sama suka.Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada gugatan dari orangkarena mereka menikah tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan.Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah pergi ke Batam dansekarang telah menetap dikampung.Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;Bahwa Pemohon dan Pemohon belum mempunyai buku nikah karena tidakmengurusnya sampai tuntas

Pemohon I dan Pemohon II menikah atas dasar suka sama suka.Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada gugatan dari orangkarena mereka menikah tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan.e Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah pergi ke Batam dansekarang telah menetap dikampung.e Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;e Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;e Bahwa Pemohon dan Pemohon belum mempunyai buku nikah karena tidakmengurusnya sampai tuntas

para tergugatl,ll,IIl,V dan tergugat V,VI tidak pernahmenanggapinya, Dan karena orangtua para penggugat tidak mempunyaiuang mengajukan perkara ke Pengadilan maka persoalannya tetapberlarutlarut sampai sekarang ;Halaman 5 dari 138.Bahwa sebelum orangtua para penggugat meninggal dunia, sekitar tahun2013 penggugat sudah pernah membicarakannya dengan orangtuapara tergugatl,ll,Ill,,IV dan tergugat V,VI tetapi hingga orangtua parapenggugat meninggal dunia penyelesaian tanah orangtua para penggugattidak tuntas

;Bahwa karena penyelesaian tanah orangtua para penggugat denganOrangtua para tergugatl,ll,IIl,V dan tergugatV,VI tidak tuntas hinggaorangtua para penggugat meninggal dunia, maka beberapa orang daripenggugat selaku anakanak dari alm.Ungkap Gurning menyerahkanpermasalahan ini ke Kepala Desa dan Pengetua Adat di Lumban Gurning,selanjutnya Kepala Desa dan Pengetua Adat Lumban Gurning telah 3(tiga) kali memfasilitasi pertemuan antara beberapa orang dari parapenggugat dengan orangtua para tergugatl,ll

Nomor 3295 K/Pdt/2016di Daftar Perseroan di Sisminbakum resmi di Ditjen AHU dan didapatkandatadata kepemilikan saham di PT Bulungan Surya Mas Pratama sebagaiberikut (sebelum Tergugat V sebagai investor asing membela saham): Bukti Uji Tuntas Terhadap Akta Hasil Uji Tuntas (due dilligance)T.IV1 Akta Pendirian PT BSMP No. Hasil Uji Tuntas: pada tanggal 1826 tanggal 18 Januari 2005 Januari 2005 PT BSMP didirikan olehNotaris Muchlis Tabrani, Tuan Riduansyah, Tuan Ir.

Bahwa sebelum Investor Asing (Tergugat V) membeli saham Riduansyah(Tergugat ) dan Kurniadi Sukintjo (Tergugat III), terlebin dahulu investorasing (Tergugat V) melakukan uji tuntas atau due diligence terhadapaktaakta dan dokumendokumen terkait sahamsaham dan perizinan PTBSMP. Berdasarkan uji tuntas Tergugat V dan pengecekan diHalaman 273 dari 348 hal.Put.

(sebelum Tergugat V sebagai investor asing membela saham): Bukti Uji Tuntas Terhadap Akta Hasil uji tuntas (due dilligance)T.IV1 Akta Pendirian PT BSMP No.

,Hasil uji tuntas: pada tanggal3 Mei 2008 telah terjadipengalinan saham perserosebanyak 23/7 lembar sahammilik Riduansyah kepadaKurniadi Sukintjo melalui jualbeli: T.IV10 Akta Kesepakatan Bersama Hasil uji tuntas: pada tanggal Halaman 278 dari 348 hal.Put.

Bukti Pembeli Yang Beriktikad BaikBahwa uji tuntas (due diligence) yang dilakukan oleh Tergugat V adalahdengan mengecek susunan dan nama pemegang saham dan pengurusdi Daftar Perseroan di Sisminbakum resmi di Ditjen AHU dandidapatkan datadata kepemilikan saham di PT Bulungan Surya MasPratama sebagai berikut (sebelum Tergugat V sebagai investor asingmembela saham): Bukti Uji Tuntas Terhadap Akta Hasil Uji Tuntas (Due Dilligance)T.IV1 Akta Pendirian PT BSMP No.

Menghukum/memerintahkan Tergugat dan Tergugat II untukmembongkar sampai tuntas bangunan yang dibangun di atas tanahHak Milik Nomor 200 tersebut dalam tenggang waktu 1 minggusetelah putusan pengadilan ini dapat dilaksanakan;7.

Menghukum apabila dalam tenggang waktu 1 minggu setelahputusan dapat dilaksanakan, Tergugat dan Tergugat II tidakmalakukan pembongkaran atau belum tuntas pembongkarannyamaka Tergugat dan Tergugat II dihnukum untuk membayar uangpaksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejakputusan ini dapat dilaksanakan;8.

Patut pula bila Pengadilan menghukum/memerintahkan Tergugat dan Tergugat II atau setiap orang yang memperoleh hak dari mereka untukmembongkar sampai tuntas bangunan yang dibangun di atas ObjekSengketa dalam tenggang waktu 1 minggu setelah putusan ini dinyatakandieksekusi oleh Pengadilan.

Namun apabila dalam tenggang waktu 1minggu setelah putusan ini dinyatakan dieksekusi oleh Pengadilan, ternyataTergugat dan Tergugat Il atau setiap orang yang memperoleh hak darimereka tidak malakukan pembongkaran atau belum tuntas pembongkaranbangunan itu, maka Tergugat dan Tergugat II dihukum/diperintahkan untukmembayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiapHalaman 12 dari 29 hal.Put.

Menghukum/memerintahkan Tergugat dan Tergugat II sertasekalian orang yang memperoleh hak dari mereka untuk membongkarsampai tuntas bangunan yang dibangun di atas Objek Sengketa dalamtenggang waktu 1 minggu setelah putusan ini dinyatakan dieksekusioleh Pengadilan;Halaman 15 dari 29 hal.Put. Nomor 1742 K/Pdt/201713.

P7) tersebut, ditemukan faktafakta sebagai berikut;BAHWA PROSES PEMBEBASAN LAHAN DAN PROSES IZIN PINJAMPAKAI JALAN BELUM SELESAI DAN ALAT BERAT MILIKPENGGUGAT TIDAK BISA MASUK KE LOKASI KERJA KARENAHal. 4 Putusan No. 555/PDT/2016/PT.DKITIDAK ADA AKSES JALAN YANG DAPAT DIGUNAKAN danAKIBATNYA PENGGUGAT MENGALAMI HAMBATAN TIDAK DAPATMEMULAI PEKERJAAN.Padahal sangat jelas berdasarkan ketentuan Butir 6 huruf a SuratPerjanjian (Bukti : P2), disamping TERGUGAT wajib menyelesaikanterlebih dahulu secara tuntas

Bahwa Penyedia Jasa telah siap diarea Fleet A, namun tidak dapatmelaksanakan pekerjaanya karena masalah pembebasan lahan yangbelum tuntas oleh Pengguna Jasa dalam hal ini TERGUGAT;Hal. 5 Putusan No. 555/PDT/2016/PT.DKId. Bahvwa Penyedia Jasa tidak dapat memobilisasi alat ke fleet B dan Ckarena tidak memiliki jalan masuk baik melalui jalan Robert maupunJalan masyarakat karena proses negosiasi Pengguna Jasa belumselesai;e.

tidak bisa langsung masuk keBlok C.Bahwa memang akhirnya alat berat milik PENGGUGAT dapat tembusmasuk ke Blok C dan PENGGUGAT pun mulai bekerja pada tanggal7 Nopember 2012, namun ini pun tidak berlangsung lama karena padatanggal 19 Desember 2012 terjadi Demo di Lokasi Kerja di Blok C yangdilancarkan oleh masyarakat setempat kepada TERGUGAT.Bahwa penyebab utama Demo yang dilancarkan masyarakat pada waktuitu. adalah terkait dengan Persoalan Pembebasan lahan yang belumselesai diurus TERGUGAT secara tuntas

2014 (Bukti : P25), namunTERGUGAT tidak hadir memenuhi undangan PENGGUGAT sesuai waktudan tempat yang ditentukan PENGGUGAT;Bahwa dengan demikian, berdasarkan faktafakta yang diurai jelaskan diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tidak selesainyaseluruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Hauling dan Stockpile dimaksudHal. 16 Putusan No. 555/PDT/2016/PT.DKI34.35.36.dalam Surat Perjanjian (Bukti : P2) adalah sepenuhnya disebabkan olehtidak dilakukannya pengurusan dan penyelesaian secara tuntas

olehTERGUGAT atas pembebasan lahan dan Izin Pinjam Pakai sebagaimanadipersyaratkan dalam Surat Perjanjian (Bukti : P2) yang secara yuridisadalah merupakan tugas dan tanggungjawab sepenuhnya bagiTERGUGAT;Bahwa faktanya dan tidak terbantahkan bahwa persoalan tentangpembebasan lahan, berikut izin pinjiaam pakai dengan masyarakat setempattetap tidak terselesaikan secara tuntas sesuai apa yang telah diakui dandinyatakan TERGUGAT dalam surat tanggapannya (Bukti : P24) telahmengakibat batas waktu penyelesaian

Tersebut Penggugat berkedudukansebagai Pihak Pertama (Pemberi Pekerjaan) Sedangkan Tergugatberkedudukan Sebagai Pihak Kedua (Penerima Pekerjaan);Bahwa Sesuai Kesepakatan di dalam Surat Perjanjian Kerja, Tergugat (SAMSUDDIN PALINRANGI) akan mengerjakan pekerjaan dari PenggugatYaitu Pekerjaan Berupah :Membuka Lahan;Membersihkan Lahan Penggugat;Melakukan Pengeruk Kan Lahan Penggugat;Melakukan Cliring, Meratakan Gunung, dan Menimbun Jurang LahanPenggugat Seluas + 11 Hekta Are (Sebelas Hektar) Sampai Tuntas

telah Bersepakat dengan Tergugat untuk Mengikatkandiri dalam Surat Perjanjian Kerja /Perjanjian Kontrak yang dibuat dan ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 01 Maret2017, yang isinya Terdiri atas 9 PASAL; Bahwa sesuai kesepakatan di dalam Surat Perjanjian Kerja, Tergugat akanmengerjakan pekerjaan dari Penggugat Yaitu Pekerjaan Membuka Lahan,Membersihkan Lahan Penggugat, Melakukan Pengeruk Kan LahanPenggugat, Melakukan Cliring, Meratakan Gunung dan Menimbun Jurangsampai tuntas

Rupiah) jadi ingkar janji Penggugatterhadap Tergugat sebesar Rp 185.000.000,00 (seratus delapanpuluh lima juta Rupiah);Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat dan jawaban paraTergugat di atas, dapat disimpulkan bahwa pokok persengketaan dalam perkaraini adalah apakah benar ada perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukanoleh para Tergugat yang tidak menyelesaikan pekerjaannya dalam Membuka,Membersihkan, Melakukan Pengerukkan, Melakukan Cliring, Meratakan Gunungdan Menimbun Jurang sampai tuntas

pihakkedua (Tergugat); Bahwa Tergugat sudah Membawa Alat berat Bul Doser Ke Lokasi LahanPenggugat;Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan mencermati pokokpermasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa paraTergugat telan melakukan ingkar janji/wanprestasi, tentu Penggugat terlebihdahulu harus membuktikan dalilnya tentang para Tergugat yang tidakmenyelesaikan pekerjaannya dalam Membuka, Membersihkan, MelakukanPengerukkan, Melakukan Cliring, Meratakan Gunung dan Menimbun Jurangsampai tuntas

Penggugat telahBersepakat dengan Tergugat untuk Mengikatkan diri dalam Surat PerjanjianKerja /Perjanjian Kontrak yang dibuat dan ditandatangani bersama antaraPenggugat dan Tergugat tertanggal 01 Maret 2017, yang isinya Terdiri atas 9PASAL dan sesuai kesepakatan di dalam Surat Perjanjian Kerja, Tergugat akanmengerjakan pekerjaan dari Penggugat Yaitu Pekerjaan Membuka Lahan,Membersihkan Lahan Penggugat, Melakukan Pengeruk Kan Lahan Penggugat,Melakukan Cliring, Meratakan Gunung dan Menimbun Jurang sampai tuntas

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yangmenikah pada tanggal 02 Mei 2011 diDusun Tuntas, Desa Pohgading,XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, SeSual dengan Akta Nikahmodel N Nomor: 670/15/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Pringgabaya, XxxxxxxXxX XXXXXX XXXxx, tertanggal 06 Juli2020;2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi Dusun Tuntas, Desa Pohgading, XxxxxxxxXxxX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXHal. 1 dari 10 Hal.