Surat Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 321/1.4/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Permohonan Bantuan Dana Kepada Bupati Kabupaten Pohuwato;2. Program/Rencana Penggunaan Dana Hibah dari APBD Kabupaten Pohuwato TA 2008 tanggal 27 Oktober 2008;3. Rekening Tabungan Simpeda Bank Sulut Cabang Marisa atas nama Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato (Drs. ABDUL WAHID/Nip. 132 160 033);4.

Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor : 16 Tahun 2008 Tanggal 31 Maret 2008 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan, Bendahara Pengeluaran APBD dan Staf Pengelola Keuangan Tahun 2008 pada Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;5.

Surat Sekretaris/KPA KPU Kabupatem Pohuwato No. 36 Tahun 2009 Tanggal 4 Mei 2009 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Pada KPU Kabupaten Pohuwato;15.

Salinan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 62/UP/KPU/III/2006 Tanggal 29 Maret 2006 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo; memberhentikan Dengan Hormat Dari Jabatannya ASDIN ABDJUL dan Mengangkat ABDUL WAHID sebagai Pejabat Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;16.

Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 48 Tahun 2008 Tanggal 4 Nopember 2008 Tentang Penunjukan Bendahara Pengelola Dana Hibah Pemda Kabupaten Pohuwato Kepada KPU Kabupaten Pohuwato;17. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun Anggaran 2008;18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Bantuan Dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009;19.

DaerahKabupaten Pohuwato Pada KPU Kabupaten Pohuwato;Salinan Surat Keputusan Sekretars Jenderal KPU Nomor:62/UP/KPU/III/2006 Tanggal 29 Maret 2006 Tentang Pemberhentian DanPengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo;memberhentkan Dengan Hormat Dari Jabatannya ASDIN ABDJUL danMengangkat ABDUL WAHID sebagai Pejabat Sekretaris KPU KabupatenPohuwato;Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 48 Tahun2008 Tanggal 4 Nopember 2008 Tentang Penunjukan BendaharaPengelola

) Kabupaten Pohuwato berdasarkan SuratKeputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 62/UP/KPU/III/2006 tanggal 29 Maret2006 merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada KPU KabupatenPohuwato berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor:16/Tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008turut serta melakukan bersamaTerdakwa II SALMON HONTONG selaku Bendahara Pengelola Dana Hibahpada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato berdasarkan SuratKeputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor : 48/Tahun

KPU KabupatenPohuwatoyang memiliki kKewenangan memimpin sekretanat dalam membantutugastugas KPU diantaranya memfasilitasi kegiatankegiatan yang diajukan olehbidangbidang dalam Sekretariat KPU(sebagaimanaKeputusan KPU Nomor 622tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Propinsi dan KPUkabupaten/Kota)mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU KabupatenPohuwato Nomor 16 Tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008 tentangPenunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat PembuatKomitmen

dana dari KPU pusaft;Bahwa KPU Kabupaten Pohuwato mempunyai DIPA tersendin;Bahwa KPU Kabupaten Pohuwato dapat dana dari KPU pusatMenimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa bertanya apakah untuk pembelian barang termasuk pajak ?

Pemilu (KPU) Tahun 2008 Jo.

Terbanding/Tergugat : KETUA DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) KOTA SUKABUMI
Terbanding/Tergugat : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi
Terbanding/Tergugat : Komisii Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Jawa Barat
Terbanding/Tergugat : Anwar Situmorang, S.E., M.M

., Advokat,beralamat di Jalan Kecubung Nomor 150 Kompleks BarosKencana, Baros Kota Sukabumi, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 2 Maret 2015, yang telah di daftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan RegisterNomor 26/SK/2015/PN.SKB, tanggal 2 Maret 2015, untukselanjutnya disebut sebagai ;TERBANDING SEMULA TERGUGAT I ;(KPU) Kota Sukabumi, berkedudukan di Jalan OtoiskandarDinata Nomor 175 Kota Sukabumi, yang diwakili Ketua KPUKota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaDedi

Setiadi, SH., Anggota KPU Sukabumi, berdasarkanHalaman 1 dari 7 Putusan Nomor 195/Pdt/2015/PT.Bdg.Surat Kuasa Nomor 35/KPU.KOSI011.329150/II/2015tanggal 27 Pebruari 2015 yang telah di daftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan RegisterNomor 24/SK/2015/PN.SKB, tanggal 2 Maret 2015, untukselanjutnya disebut sebagai ;TERBANDING Il SEMULA TERGUGAT II ;Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan GarutNomor 11 Bandung, Jawa Barat, yang diwakili Ketua KPUProvinsi

M.Si, Kepala Sub Bagian Hukum KPUProvinsi Jawa Barat, Rizkyasri Suminar Putri, SH., Staf SubBagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, berdasarkan SuratKuasa Nomor 733/KPU.Prov.011/VIII/2014 tanggal 12Agustus 2014yang telah di daftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Sukabumi dengan Register Nomor53/SK/2014/PN.SKB, tanggal 19 Agustus 2014, untukselanjutnya disebut sebagai ;TERBANDING Ill SEMULA TERGUGAT III ;DANAnwar Situmorang, SE.

Banjar di Banjar Kalimantan Selatan Nomor: 124/KPU-Kab.022.436022/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015; -----------------------------------------------------------------11) 1 (satu) bundel Nota Dinas Ketua KPU Kabupaten Banjar sebagai Pengguna Anggaran kepada Sekretaris KPU Kab.

2015; ------------------------------------------13) Surat Sekretaris KPU Kab.

Banjar dan Ketua KPU Kab.

/KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (HUSAINI, S.Sos) ke KPU Lombok Tengah Prov. NTB kepada AHMAD FAISAL, dkk; ------------------------------------------------------------2) Surat Tugas Ketua KPU Nomor: 900/ .../KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 1 April 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (HUSAINI, S.Sos) ke KPU Lombok Tengah Prov.

TARMIJI NAWAWI; --------------------------------77) Foto copy Surat Ketua KPU Propinsi Kalsel Nomor: 22/KPU-Prov-022/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 kepada 7 (tujuh) Ketua KPU Kabupaten/Kota tentang Orientasi ke KPU Propinsi NTB; ------------------78) Foto copy Lembar Disposisi Surat Nomor 28 tanggal 21 Januari 2016, dengan disposisi Ketua KPU: Ikuti 27 Orang, dan buku agenda SPPD; ------------------------------------------------------------------------------------79

., PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING ; ------ MELAWAN :- KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SUPIORI ; TERGUGAT/ TERBANDING ; ---

., KewargaNegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat/Penasehat Hukum, Bertempattinggal di Jalan Ondikleo 18 Perumnas IWaena, Distrik Heram, Kota Jayapura ;berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal25 Januari 2011; selanjutnya disebutsebagai PARA = PENGGUGAT/ PEMBANDING ;MELAWANKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SUPIORI, Tempatkedudukan Jalan Korido Sorendiweri,Kabupaten Supiori,Provinsi Papua ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut

KPU Kab Seluma,tanggal 18 September 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 130.800,- ( seratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma

Kasubag Hukum KPU Kab Seluma .

sdr RENDI PRATAMA.Selaku Staf KPU Kab Seluma .

,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .

KPU Kab.

.;VSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TAMBRAUW; DRS. MANASE PAA, M.SI. DAN PASKALIS BARU, S.PD.,

Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPRTambrauw Nomor : 17/Kpts/ KPU Kab.

Nomor: 09 Tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal PenyelenggaraanPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Oleh karena itu, Tergugat telah menyusun, merencanakandan menuangkan dalam Surat Keputusan KPU KabupatenTambrauw, Nomor: 15/Kpts/KPU TMB033.680764/2011 tanggal11.)

NOMOR SURAT KEPUTUSAN KABUPATEN1. 12/KPU/2011 MAYBRAT2. 11/Kpts/KPU TAMBRAUWKab.033.680764/2011 7.6. Bahwa untuk menindak lanjuti Berita Acara Pleno,Nomor: 04/BA/KPUPB/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentangRapat Pleno Pemeriksaan Berkas Calon Bupati dan WakilBupati Maybrat dan Kabupaten Tambrauw, maka Tergugatmengeluarkana. Surat Keputusan, Nomor: 14/Kpts/KPU Kab.

Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tambrauwtentang Penetapan Pasangan Calon Yang MemenuhiPersyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TambrauwTahun 2011, Nomor: 17/BA/III1/2011 tanggal 2 Mei20112Hal. 39 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR40b. Surat Keputusan, Nomor: 17/Kpts/KPU Kab.

T1 : Tanda Terima dari KPU KabupatenTambrauw Nomor: 01/KPUTMB/2011 tanggal 10Februari 2011, (fotokopi sesuai denganaslinya); +220 r errr rrr err reer ener e2.

Pembanding/Penggugat I : NALDI GANTIKA
Terbanding/Tergugat : TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KOTA PADANG.
Turut Terbanding/Penggugat II : DEDDI RONALDI

DEDDI RONALDI, Warga Negara Indonesia, berkedudukan diKomplek Indah Pratama H/9 Kelurahan SurauGadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang,Pekerjaan Konsultan, selanjutnya disebut PARAPENGGUGAT/PEMBANDING,; KETUA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KOTA PADANG,berkedudukan di jalan Tarandam No. 1 KotaPadang (Sekretariat KPU Kota Padang, jalan SyehkHalaman 1 dari 9 halaman, Putusan No. 143/B/2014/PT.TUNMDNUmar Kalil No. 4A Lapau Baanjuang KelurahanGunung Sariak, Kecamatan Kuranji Kota Padang);Berdasarkan Surat

Surat Keterangan dari KPU Kab.

KPU Kab Seluma,tanggal 08 Oktober 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 9.000.00 ( Sembilan ribu rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma

KPU Kab Seluma.

.Selaku Kasubag Hukum KPU Kab Seluma .

Tandatangani oleh sdr MUSLIM.Selaku Staf KPU Kab Seluma .

)01.3361 Peneriksaan di lingkuangan setjen KPU, Sekretariat KPU Rp 3.528.000,Provinsi, dan secretariat KPU Kab.

)01.3361 Peneriksaan di lingkuangan setjen KPU, Sekretariat Rp 3.528.000,KPU Provinsi, dan secretariat KPU Kab.

KPU Kab.

pemilu KPU Kab.

Surat Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 321/1.4/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Permohonan Bantuan Dana Kepada Bupati Kabupaten Pohuwato;2. Program/Rencana Penggunaan Dana Hibah dari APBD Kabupaten Pohuwato TA 2008 tanggal 27 Oktober 2008;3. Rekening Tabungan Simpeda Bank Sulut Cabang Marisa atas nama Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato (Drs. ABDUL WAHID/Nip. 132 160 033);4.

Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor : 16 Tahun 2008 Tanggal 31 Maret 2008 Tentang Penunjukan /Peng angkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan, Bendahara Pengeluaran APBD dan Staf Pengelola Keuangan Tahun 2008 pada Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;5.

Surat Sekretaris/KPA KPU Kabupaten Pohuwato No. 36 Tahun 2009 Tanggal 4 Mei 2009 Tentang Penunjukan/ Pengangkatan Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Pada KPU Kabupaten Pohuwato;15.

Salinan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 62 /UP /KPU/III/2006 Tanggal 29 Maret 2006 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo; memberhentikan Dengan Hormat Dari Jabatannya ASDIN ABDJUL dan Mengangkat ABDUL WAHID sebagai Pejabat Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;16.

Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 48 Tahun 2008 Tanggal 4 Nopember 2008 Tentang Penunjukan Bendahara Pengelola Dana Hibah Pemda Kabupaten Pohuwato Kepada KPU Kabupaten Pohuwato;17. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun Anggaran 2008;18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Bantuan Dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009;19.

) pada KPU Kabupaten Pohuwato.

Pohuwato.Keputusan KPU Nomor : 622 Tahun 2003 tentang Organisasi danTata Kerja Sekretariat KPU Propinsi dan KPU Kab/kota.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor6030/LS/SP2D/1.20.05/XV/2008 tanggal 4 Nopember 2008 untukHibah kepada Lembaga Penyelenggara Pemilik Tahun 2008 (KPU)Kab.

Kabupaten Pohuwato Pada KPU Kabupaten Pohuwato;15.Salinan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor:62/UP/KPU/IV2006 Tanggal 29 Maret 2006 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris KPU KabupatenPohuwato Propinsi Gorontalo; memberhentikan Dengan HormatDari Jabatannya ASDIN ABDJUL dan Mengangkat ABDUL WAHIDsebagai Pejabat Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;16.Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 48Tahun. ..Hal. 64 dari 75 Hal, Put.

Padahal Terdakwa dalam tugasseharihari di KPU Kab.Pohuwato adalah Sekretaris KPU Kab.Pohuwatoyang merupakan atasan Terdakwa Il / Pemohon banding.

Pohuwatopada KPU Kab.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;2. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-1 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;3. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-3 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;4. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-8 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;5. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-9 yang telah dilegalisir KPU Kab.

Natuna;6. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-10 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;7. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-11 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;8. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;9. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;10. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah dilegalisir KPU Kab.

Natuna;11. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencalonan No : 25 / K / DPD PKS / 1434, PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;13. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model BA dan Model B daftar Bacaleg;14. 5 (lima) lembar foto copy Surat Laporan Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check-Up Report) an. ZAINADI;Dikembalikan kepada KPUD Kab.

di KPU Kab.

Natunaatas nama terdakwa Zainadi yaitu blanko BB, BB1, BB3, BB8, BB9,BB10, dan BB11;Bahwa benar verifikasi dokumen pendaftaran adalah berdasarkanperaturan KPU dan Petunjuk tekhnis dari KPU RI, dan setelah verifikasidilakukan rapat pleno untuk menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS).e Bahwa benar dokumen persyaratan terdakwa ZAINADI pada saattersebut dinyatakan memenuhi syarat atau MS oleh KOMISIONERKPUD Kab.

Natuna.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 1 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 3 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 8 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 9 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 10 yang telah dilegalisir KPU Kab.

Natuna1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 11 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Partai KeadilanSejahtera(PKS) yang telah di legalisir KPU Kab. Natuna.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telahdi legalisir KPU Kab. Natuna.1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Sementara (DCS) yang telahdi legalisir KPU Kab. Natuna.1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah dilegalisir KPU Kab.

Natuna;1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan Sejahtera(PKS) yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telahdilegalisir KPU Kab. Natuna;1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Sementara (DCS) yang telahdilegalisir KPU Kab. Natuna;1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah dilegalisirKPU Kab.

Terbanding/Tergugat : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SERANG

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor 02/ PAN/ KPU/ PILKADA/ PAKET.I / 2010 tanggal 14 April 2010.6. Berita Acara Pemasukan /Pembukaan Penawaran Nomor 03/ PAN/ KPU/ PILKADA/ PAKET.I/ 2010 tanggaal 14 April 2010.7. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 04/ PAN/ KPU/ PILKADA/ PAKET.I/ 2010 tanggal 19 April 2010.8. Dokumen Evaluasi Penawaran Pekerjaan Pengadaan /Cetak Surat suara tahun anggaran 2010.9.

Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor 05/PAN/KPU/PILKADA/PAKET. I/2010 tanggal 19 April 2010.11. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 07/ PAN/ KPU/ PILKADA/ PAKET. I/ 2010 tanggal 20 April 2010.12. Berita Acara Pembuktian Hasil Pelelangan Nomor 08/ PAN/ KPU/ PILKADA/ PAKET. I/2010 tanggal 20 April 2010.13. Surat Panitia Pengadaan Nomor: 09/ PAN/ KPU/ PILKADA/ PAKET.I/ 2010 tanggal 20 April 2010 perihal Usulan Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan/Cetak Surat Suara.14.

Surat sekretaris KPU Kota Banjarmasin Nomor 270/218B-SET/KPU-BJM/IV/2010 tanggal 21 April 2010 perihal penetapan pemenang.15. Surat Ketua Panitia Pengadaan Nomor 10/ PAN/ KPU/ PILKADA/ PAKET.I/ 2010, tanggal 22 April 2010 perihal pengumuman pemenang.16. Syarat-syarat umum kontrak.17. Dokumen Penawaran PT. JASUINDO TIGA PERKASA Tbk.18.

Surat Sekretaris KPU Kota Banjarmasin Nomor:270/253 A/KPU-BJM/IV/2010 tanggal 30 April 2010, Perihal Penunjukkan Penetapan penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pengadaan/Cetak Surat Suara pada KPU Kota Banjarmasin.19. Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 270/ 254-a-SET/ KPU-BJM/ V/ 2010, tanggal 3 Mei 2010.20. Amandemen Kontrak 1 Pekerjaan Pengadaan/ cetak surat suara ( Paket 1) Nomor : 270/257.a- SET/KPU-BJM/V/2010 tanggal 4 Mei 2010.21. Surat Direktur PT.

Surat Pengguna Anggaran KPU Kota Banjarmasin Nomor 270/262.a-SET/KPU-BJM/V/2010 tanggal 5 Mei 2010, perihal Undangan Negosiasi Amandemen Kontrak-I.23. Berita Acara Negosiasi Amandemen Kontrak I Nomor 270/264.a-SET/KPU-BJM/V/2010 tanggal 6 Mei 2010.24. Amandemen Kontrak nomor 270/265.a-SET/KPU-BJM/V/2010 tanggal 5 Mei 2010.25. Surat Kuasa Nomor :075/JTP-MKRT/V/2010 tanggal 24 Mei 2010, dari Direktur PT JASUINDO TIGA PERKASA Tbk kepada Drs.H.

ANIS KHAIRANI, SH : Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini sekarang ini sebagai Anggota KomisiPemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin. Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota KPU Kota Banjarmasin untuk periodetahun 2008 2013. Bahwa yang mengeluarkan SK pengaangkat saya sebagai Anggota KPU KotaBanjarmasin tersebut adalah Ketua KPU Propinsi Kalimantan Selatanberdasarkan SK No. 028/SK/2008 tanggal 20 Juni 2008.

KPU saat disampaikan oleh Sekretaris KPU dalamrapat tersebut, saat itu Ketua KPU bilang, simpan saja, nanti dibicarakan.Bahwa tidak ada petunjuk lain dari Ketua KPU.Bahwa yang ikut hadir dalam rapat tersebut ketua KPU, semua Anggota KPU,Sekretaris KPU dan saksi sendiri.54Bahwa sebelum berangkat ke Jakarta ada lagi diadakan rapat, namun saksitidak ikut.Bahwa yang berangkat ke Jakarta semua anggota Anggota KPU (5 orang),saksi dan Kasubbag Umum dan Logistik yaitu terdakwa.Bahwa Sekretaris KPU tidak

Sopyarrahman mengantarhadiah ke Sekretaris KPU Kota Banjarmasin.Bahwa pada saat ke KPU Kota Banjarmasin sebelumnya GT. SopyarrahmanFuadi menemui terdakwa dan terdakwa yang mengantar ke ruanganSekretaris KPU Kota Banjarmasin.Bahwa tujuannya mau ketemu dengan Ketua KPU, tetapi Ketua KPU tidakada.Bahwa saat itu GT. Sopyarrahman Fuadi hanya ngomong ini untuk kawankawan di KPU.Bahwa GT.

Sopyarrahman Fuadi sebelumnya sering datang ke KPU.Bahwa la datang ke KPU Kota Banjarmasin sehubungan dengan pekerjaan.Bahwa setelah menerima amlop tersebut Sekretaris KPU Kota Banjarmasintidak bilang apaapa hanya mengatakan ini untuk KPU Kota Banjarmasin.Bahwa ada disinggung mengenai persentasi pembagiannya, Ketua KPUmengehendaki 70 % untuk Komisioner KPU dan 30 % untuk Sekretariat, tetapiSekretaris KPU menghendaki 50 % untuk Komisioner dan 50 % untukSekretariat KPU.Bahwa yang mengurusi pengadaan

surat suara di KPU Kota BanjarmasinPanitia Lelang.Bahwa pemenang Lelang untuk pengadaan surat suara di KPU KotaBanjarmasin adalah PT.

Sekretaris KPU Kota Makassar selaku KPA), berupa Keputusan Sekretaris KPU Kota Makassar No: 15/P.KWK/Kpts/Set-Mks025.433481/VII/2013 Perihal Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada PT. Surya Agung ;-----------------------3. Mewajibkan kepada Tergugat (Plt. Sekretaris KPU Kota Makassar selaku KPA) mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Sekretaris KPU Kota Makassar No: 15/P.KWK/Kpts/Set-Mks025.433481/VII/2013 Perihal Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada PT.

Bahwa tidak benar dan keliru Gugatan Penggugat pada poin 11,12,13,dan 14 yang antara lain menyatakan Penggugat melayangkan SuratSanggahan ke KPU Kota Makassar dengan Nomor surat : 052/S A/2013tanggal 9 Juli 2013, mempertanyakan alasan Panitia Pengadaan Barangdan Jasa KPU Kota Makassar tahun anggaran 2013 dalammenggugurkan penawaran PT.

Bukti T6 : Foto copy sesuai asl Surat dari Panitia PengadaanBarang/Jasa KPU Kota Makassar Nomor:14/P.KWK/PPBJ/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013, perihalUsulan Penetapan Sangsi Daftar Hitam, yang ditujukankepada Sekretaris KPU Kota Makassar ; : Foto copy sesuai asli lembar disposisi KPU Kota Makassar,yang diterima tanggal 17 Oktober 2013 ; : Foto copy sesuai asl Surat dari Plt.

Sekretaris KPU KotaMakassar Nomor : 96/P.KWK/SetMks024.43348 1/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013, perihal PermohonanPencantuman dalam Pengumuman Daftar Hitam pada PartaiNasional LPSE, yang ditujukan kepada Bapak KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diJakarta ; nn : Foto copy sesuai asli Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 3 Oktober 2013 ;: Foto copy sesuai asli Surat dari Plt.Sekretaris KPU KotaMakassar Nomor: 36/P.KWK/SetMks025.43348 1/V/2013,tanggal 13 Mei

Sekretaris KPU KotaMakassar, Nomor: 44/P.KWK/UND/V/2013, tanggal 22Mei 2013, perihal Undangan yang ditujukan kepada PanitiaPengadaan Barang/Jasa Pemilukada Kota Makassar ; Foto copy sesuai asl Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 14 Agustus 2013 ;Foto copy sesuai asl Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 26 September 2013 ;Foto copy sesuai asl Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 12 September 2013 ;Foto copy sesuai asli Surat dari Plt.

Adi Perkara ; Foto copy sesuai asl Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 04 September 2013 ;Foto copy sesuai asl Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 12 September 2013 ;Foto copy sesuai asli Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 24 Agustus 2013 ;Foto copy sesuai asl Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 23 Agustus 2013 ;Foto copy sesuai asli Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 27 Agustus 2013 ;Foto copy

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat No. 59/Kpts/KPU-Prov.033/IX/Tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Penetapan calon terpilih An. Ir Yahuda ,MM tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Demokrat Pemilu tahun 2014;----------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat No. 59/Kpts/KPU-Prov.033/IX/Tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Penetapan calon terpilih An. Ir Yahuda, MM tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Demokrat Pemilu tahun 2014;-------------------------------------4.

Ir.Yahuda Salempang,MM:;2) Surat KPU Prov. Sulbar Nomor : 423/KPUProv033/VIII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014 ditujukan kepada DPDLAKI Perihal Tindak lanjut laporan permasalahan Calonterpilin anggota DPRD Prov. Sulbar;l) Penyampaian Surat KPU Prov. Sulbar Kepada Ketua KPU RItertanggal 18 Agustus 2014 Pelaksana KPU Provinsi Sulbarberupa : Surat KPU Prov.

Sulbar mendapatkan penjelasan secara lisan, danselanjutnya menunggu penjelasan secara tertulis;0) Surat KPU RI kepada KPU Provinsi Sulbar tertanggaltertanggal 27 Agustus 2014, Surat KPU RI Nomor :1497/KPU/VIII/2014 tgl. 27 Agustus 2014 Perihal PenjelasanPenggantian Caon Terpilin Anggota DPRD;p) Rapat KPU Provinsi Sulbar tertanggal 30 Agustus 2014Pelaksana KPU Povinsi Sulbar berupa : Menindaklanjuti hasilkonsultasi dari KPU RI dan perlunya dilakukan klarifikasikembali ke Pengadilan Negeri Polewali

,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;(2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sehingga merugikanbakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, danHalaman 75 dari 97 Putusan Nomor :71/G/2014/PTUN.MksPanwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan hasilkajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;(3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten

KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR;b. KPU Provinsi untuk daftar calon sementara anggota DPRDProvinsi; dan;c.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotasekurangkurangnya di 1 (Satu) media massa cetak harian danmedia massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massacetak harian dan media massa elektronik daerah serta saranapengumuman lainnya selama 5 (lima) hari;Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepadaKPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 10(sepuluh) hari sejak daftar calon sementara diumumkan;Halaman 84 dari 97 Putusan Nomor :71/G/2014/PTUN.Mks(6) KPU, KPU Provinsi, dan

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor : 1481/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara ;------------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor : 1481/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara ;----------------4.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat Para Penggugat seperti semula sebagai Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2013-2018 :---------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp 394.000,- ( Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah ) ; ---------------------------------------------------------------------------------

Bahwa pada dasarnya Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRDtahun 2014 adalah pemilu yang bersifat nasional dimanaseluruh tahapan penyelenggaraan di tetapkan,dikoordinasikan, dikendalikan oleh KPU RI dengan dibantuoleh seluruh jajarannya ke bawah seperti KPU ProvinsiSumatera Utara, KPU Kab. Nias Selatan, PPK, PPS dan KPPSse Kab.

Sifat final dan mengikat dari putusanDKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagiPresiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupunBawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusanPresiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun16Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negarayang bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menjadi objekgugatan di peradilan Tata Usaha Negara.

mengikat bagi Presiden,KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawasludalam melaksanakan Putusan DKPP.

Foto CopyUmum Republik Indonesia (BAWASLU) dengan KPU diKantor KPU Kabupaten Nias Selatan, tanggal 27 April2014, selanjutnya diberi tanda..................

Foto copy Surat Edaran KPU RI Nomor : 1400/KPU/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 perihal PelaksanaanPutusan DKPP, hasil download dari Website KPU Rl,54selanjutnya diberiREITOS a ces coos ecocenisa coos cone cena woo camecememeea MNT Bukti T8;Foto copy Surat KPU RI Nomor : 1471/KPU/VIII/2014tanggal 13 Agustus 2014 perihal Putusan DKPP terhadapKPU Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya diberi10.Foto copy Buku Peradilan Etik dan Etika Konstitusi11.oleh Prof. Dr.

jumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara KPU Jembrana kepada RADAR BALI untuk pembayaran pemasangan iklan DCT KPU Jembrana.4. 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima toko Slora Photo dengan jumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).5. 1 (satu) lembar kuitansi berisikan materai Rp. 6.000,- (enam ribu) dari KPU Kabupaten Jembrana kepada I GA.

ribu dua ratus rupiah) tanggal 9 Juli 2010;15. 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Toko Lautan Mas untuk pembayaran setting otomatis dengan jumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2010;16. 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada rumah makan Tidiska (H.

Jembrana di Mendoyo tanggal 28 Juni 2010;55. 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab.

dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Putu Adnyana Semapta, SE.

puluh ribu rupiah) tanggal 26 dan 27 Juni 2010;77. 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab.

Bagian UmumBahwa Terdakwa GDE PUTU WIGRAHA sebagai sekretarisyang diangkat oleh KPU Pusat melalui KPU Provinsi;Bahwa ARIK KOMALA SARI sebagai bendahara pemilukada20102013, diangkat oleh KPU melalui rapat Pleno yangdiajukan oleh sekretaris KPU, bendahara KPU berada dibawahsekretaris;Bahwa anggaran KPU dari dana hibah Pemda, diawalimenyusun anggaran yang disusun oleh sekretaris dan seluruhanggota KPU yang awalnya diusulkan Rp. 9.600.000.000.disetujui Rp.6.300.000.000, untuk pemilu Iputaran , setelahdisetujui

Saksi NYOMAN NARA., di depan persidangan di bawah sumpah padapokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :e Bahwa pada tahun 2010 KPU Kabupaten Jembrana pernahmelaksanakan Pemilukada untuk Kabupaten Jembrana;e Bahwa saat itu. saksi menjadi Kasubag Hukum diSekretariat KPU Kabupaten Jembrana;e Bahwa saksi menjelaskan Struktur KPU KabupatenJembrana tahun 2010, struktur KPU berbeda denganSekretariat KPU berbeda struktur organisasinya.Struktur Organisasi KPU Kabupaten Jembrana tahun 2010adalah :1.

, S.Sos) untuk berangkat ke Jakarta ke KPU Pusatdengan menggunakan biaya sendiri untuk meminta tanda tanganSPPD di KPU Pusat.

Sekretaris KPU Kabupaten bertanggung jawab kepada sekretarisjendral KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi;.

Provinsi Bali, serta sesuaidengan struktur organisasi pada Sekretariat KPU KabupatenJembrana dengan susunan sebagai berikut:Struktur Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana adalah :1.

Bombana Nomor : 37/PPK/KPU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal penyampaian langkah-langkah batas akhir kontrak;8 Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 37a/PPK/KPU/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal penyampaian berakhirnya kontrak;9. Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37b/PPK/KPU/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal pemutusan kontrak;10.Surat Sekretaris KPUD Kab.

Bombana Nomor 40/PPK/KPU/I/2014 tanggal 03 Januari 2014 perihal permintaan klaim asuransi Nomor : KDI/SBB/01033/13 sebesar Rp. 109.780.000,- beserta tanda terima surat;11.Notulen hasil rapat antara KPU Bombana, CV. KARYA MERANTI dan PT. ASURANSI PAROLAMAS untuk penyelesaian klaim jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung KPU Kab. Bombana; 12. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Kantor KPUD Kab. Bombana Nomor : 35/BAKP-PPK/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013;13.

kab.Bombana Prov.Sultra yang menerima ADOLF;20. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanpa tanggal bulan Nopember 2013 yang bertanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran KPU Bombana Andi Patiroi, S.Pd.

,M.Si (selaku sekretaris).23. 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 196470D / 060 /111 tanggal 12 Desember 2013 perihal pembayaran tahap I atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab.Bombana sesuai Kontrak No.30/PPK/KPU/XI/2013 tanggal 13 November 2013, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) No.35/BAKP-PPK/KPU/XII/2013 Tanggal 09 Desember 2013.Sebesar Rp 586.824.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) yang ditandatangani

oleh Kepala Seksi Pencairan Dana An.Jabal Nur dan Kepala Seksi Bank An.Paulus Petrus Tahya.24. 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 196378D / 060 /111 tanggal 12 Desember 2013 perihal Pembayaran Jasa Perencanaan Konstruksi pembangunan Gedung Kantor KPU Kab.Bombana sesuai Kontrak No.016/PPK/KPU/IX/2013 tanggal 11 September 2013, BAST No.20/BAST/KPU/XI/2013 Tanggal 4 November 2013 dan BAP No.25/BAP/KPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dengan Nilai Kontrak Rp 100.000.000

Bombana Nomor : 37/PPK/KPU/XIV/2013tanggal 19 Desember 2013 perihal penyampaian langkahlangkah batasakhir kontrak;8 Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 37a/PPK/KPU/X1I/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal penyampaian berakhirnya kontrak;9. Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37b/PPK/KPU/X1V/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal pemutusan kontrak;10.Surat Sekretaris KPUD Kab.

01November 2013;Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai PPK pada pekerjaangedung KPU Kab.Bombana antaralain :1.

Bombana Nomor : 37/PPK/KPU/X tanggal 19Desember 2013 perihal penyampaian langkahlangkah batas akhirkontrak;8 Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 37a/PPK/KPU/X1V/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal penyampaian berakhirnya kontrak;9. Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37b/PPK/KPU/X1I/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal pemutusan konitrak;10.Surat Sekretaris KPUD Kab.

Bombana Nomor 40/PPK/KPU/V/2014tanggal 03 Januari 2014 perihal permintaan klaim asuransi Nomor :KDVSBB/01033/13 sebesar Rp. 109.780.000, beserta tanda terimasurat;11.Notulen hasil rapat antara KPU Bombana, CV. KARYA MERANTI danPT. ASURANSI PAROLAMAS untuk penyelesaian klaim jaminanpelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung KPU Kab. Bombana;12.Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Kantor KPUD Kab.

Bombana Nomor : 37/PPK/KPU/X1/2013tanggal 19 Desember 2013 perihal penyampaian langkahlangkah batasakhir kontrak;8 Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 37a/PPK/KPU/X1I/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal penyampaian berakhirnya kontrak;9. Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37b/PPK/KPU/X1V/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal pemutusan konitrak;10.Surat Sekretaris KPUD Kab.

Bombana Nomor : 37/PPK/KPU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal penyampaian langkah-langkah batas akhir kontrak;8 Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 37a/PPK/KPU/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal penyampaian berakhirnya kontrak;9. Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37b/PPK/KPU/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal pemutusan kontrak;10.Surat Sekretaris KPUD Kab.

Bombana Nomor 40/PPK/KPU/I/2014 tanggal 03 Januari 2014 perihal permintaan klaim asuransi Nomor : KDI/SBB/01033/13 sebesar Rp. 109.780.000,- beserta tanda terima surat;11.Notulen hasil rapat antara KPU Bombana, CV. KARYA MERANTI dan PT. ASURANSI PAROLAMAS untuk penyelesaian klaim jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung KPU Kab. Bombana; 12. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Kantor KPUD Kab. Bombana Nomor : 35/BAKP-PPK/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013;13.

kab.Bombana Prov.Sultra yang menerima ADOLF;20. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanpa tanggal bulan Nopember 2013 yang bertanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran KPU Bombana Andi Patiroi, S.Pd.

,M.Si (selaku sekretaris).23. 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 196470D / 060 /111 tanggal 12 Desember 2013 perihal pembayaran tahap I atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab.Bombana sesuai Kontrak No.30/PPK/KPU/XI/2013 tanggal 13 November 2013, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) No.35/BAKP-PPK/KPU/XII/2013 Tanggal 09 Desember 2013.Sebesar Rp 586.824.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) yang ditandatangani

oleh Kepala Seksi Pencairan Dana An.Jabal Nur dan Kepala Seksi Bank An.Paulus Petrus Tahya.24. 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 196378D / 060 /111 tanggal 12 Desember 2013 perihal Pembayaran Jasa Perencanaan Konstruksi pembangunan Gedung Kantor KPU Kab.Bombana sesuai Kontrak No.016/PPK/KPU/IX/2013 tanggal 11 September 2013, BAST No.20/BAST/KPU/XI/2013 Tanggal 4 November 2013 dan BAP No.25/BAP/KPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dengan Nilai Kontrak Rp 100.000.000

Bombana Nomor : 37/PPK/KPU/XII/2013tanggal 19 Desember 2013 perihal penyampaian langkahlangkah batasakhir kontrak;8 Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 37a/PPK/KPU/XII/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal penyampaian berakhirnya kontrak;9. Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37b/PPK/KPU/XII/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal pemutusan kontrak;10.Surat Sekretaris KPUD Kab.

Bombana Nomor 40/PPK/KPU/I/2014tanggal 03 Januari 2014 perihal permintaan klaim asuransi Nomor :KDI/SBB/01033/13 sebesar Rp. 109.780.000, beserta tanda terimasurat;11.Notulen hasil rapat antara KPU Bombana, CV. KARYA MERANTI danPT. ASURANSI PAROLAMAS untuk penyelesaian klaim jaminanpelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung KPU Kab. Bombana;12.Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Kantor KPUD Kab.

Bombana Nomor : 37/PPK/KPU/XII/2013tanggal 19 Desember 2013 perihal penyampaian langkahlangkah batasakhir kontrak;Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 37a/PPK/KPU/XII/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal penyampaian berakhirnya kontrak;9. Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37b/PPK/KPU/XII/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal pemutusan kontrak;10.Surat Sekretaris KPUD Kab.

Bombana Nomor : 37/PPK/KPU/XII/2013tanggal 19 Desember 2013 perihal penyampaian langkahlangkah batasakhir kontrak;Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 37a/PPK/KPU/XII/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal penyampaian berakhirnya kontrak;Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37b/PPK/KPU/XII/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal pemutusan kontrak;10.Surat Sekretaris KPUD Kab.

Penggugat:
1.MEKDA MECKY ALLE
2.MUSA TIBOTAI
3.KADIR SALWEY
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

dan penetapan calon terpilih.Halaman 52 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.10.11.12.Bahwa menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 1027/PL.01.9SD/03/KPU/VII/2019tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu2019, KPU Provinsi Papua telah pula mengeluarkan surat Nomor:528/PL.01.9SD/91/Prov/VII/2019 yang ditujukan kepada KPU Kepulauan Biak Numfor, KPUKab.

Supiori, KPU Kab.Nduga, KPU Kab Merauke, KPU Kab.Mamberamo Raya,KPU Kab.Boven Digul dan KPU Kab Pengunungan Bintang, Perihal PenetapanCalon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 20 Juli 2019 yang isinyamemerintahkan agar KPU kabupaten segera menetapkan perolehan kursiPartai Politik dan menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD.

Kendala pada waktu itu adalah logistik sangat kurang, kalauhanya 1 TPS KPU masih sanggup, tetapi jika 26 TPS KPU tidak sanggup, karenasurat Suara cadangan hanya 1.000 jumlahnya, KPU juga melakukan koordinasidengan KPU Provinsi Papua mengenai hal tersebut;Bahwa surat Rekomendasi PSU dari Panwaslu hanya berupa hasil pemeriksaansaksi, tidak ada video maupun foto;Bahwa pernah ada pengaduan ke DKPP kepada Komisioner KPU mengenai kodeetik yang diajukan oleh Penggugat atas nama Kadir Salwey;Bahwa Para

Bahwa di KPU Kabupaten Mamberamo Raya jika ada surat masuk dilakukanpencatatan dan KPU mengeluarkan tanda terima surat masuk; Bahwa menurut saksi Bukti P16 tidak pernah didokumentasikan dalamadministrasi KPU Kabupaten Mamberamo Raya; Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti P2, P3, P6 suratsurat yang pernahdikeluarkan olen KPU Kabupaten Mamberamo Raya; Bahwa setiap surat yang masuk dan keluar ke KPU saksi tahu; Bahwa saksi tidak tahu suratsurat yang ditunjukkan Kuasa Hukum ParaPenggugat, ada surat

Pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, danDPRD kabupaten/kota dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU, KPUProvinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.Ayat (2).

Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 55 Tahun 2010, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Sarmi, tanggal 14 Agustus 2010 ; 3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 55 Tahun 2010, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Sarmi, tanggal 14 Agustus 2010 ; 4.

Mewajibkan tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Sarmi yang menetapkan Bithsael Maraou sebagai salah satu dari anggota KPU Kabupaten Sarmi Pengganti Antar Waktu periode 2008-2013 ; 5.Menyatakan menolak tuntutan Para Penggugat untuk selebihnya ; 6.

Else Merne; Estevanus Ama; Bithsael Maraou;VSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI PAPUA;Heskiel Mansi, SE.; Fransiskus Antonius Letsoin; Max Fredik Warinusa, SH.; Ferdinand Fransiscus Yawan, SE.; dan Iman H. Keliwar

anggota salah satupartai politik berdasarkan Surat KPU Provinsi Papua No.109.P/SET KPU/IV/2010 Tentang Pembentukan Tim SeleksiAnggota KPU Kabupaten Sarmi tertanggal 16 April 2010dan ahsil Rapat Pleno KPU Provinsi Papua tanggal 30Maret 2010, tentang kinerja KPU Kabupaten Sarmi ;Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 52 Tahun2010, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan AntarWaktu) Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) KabupatenSarmi tanggal 14 Agustus

Dari 10 nama yang disampaikanoleh tim seleksi, KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dankepatutan terhadap calon anggota KPU Kab./Kota tersebut,selanjutnya menetapkan 5 peringkat teratas dari 10 namaCalon anggota KPU Kab./Kota. Anggota KPU Kab.

Setelah berakhirmasa keanggotaan KPU Kabupaten Sarmi periode 20032008, oleh KPU Provinsi Papua berdasarkan UndangUndang 22 tahun 2007 sebagaimana tersebut diatasmembentuk tim seleksi dalam rangka melakukan seleksicalon anggota KPU Kabupaten Sarmi 20082013 ;Tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten Sarmi telahbekerja berdasarkan Undang Undang tersebut danPeraturan KPU no 13 tahun 2007 tentang Tata CaraSeleksi Anggota KPU,KPU Provinsi dan anggota KPUKab./Kota.

Nomor : 37 Tahun 2008Tentang Pemberentihan dan Pengangkatan Anggota KomisiPemelihan Umum Kabupaten Sarmi, tertanggal 30 Juni 2008( Copy dari copy ) :Surat Ketua KPU Kabupaten Sarmi kepada Ketua KPU, KetuaBadan Kehormatan KPU, Sekretaris KPU Provinsi Papua,Bupati Sarmi dan Ketua DPRD Kabupaten Sarmi.

Anggota KPU Kabupaten Sarmi (Copy dari Copy) ;Surat Keputusan KPU Provinsi Papua No.28 Tahun 2010tentang pemberhentian antar waktu anggota KPU Kab.Sarmitanggal 1 Juni 2010 ( Sesuai dengan Aslinya ) ;Surat Keputusan KPU Provinsi Papua No.55 Tahun 2010tentang pemberhentian dan pengangkatan antar waktuanggota KPU Kabupaten Sarmi tanggal 14 Agustus 2010( Sesuai dengan Aslinya ) :Surat Keputusan KPU Provinsi Papua No. 58 Tahun 2010tentang Pengangkatan Ketua KPU Kabupaten Sarmi tanggal16 Agustus 2010 (