Ditemukan 364 data
PT Citra Sari Makmur. Diwakili oleh Subagio Wirjoatmodjo
Tergugat:
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
216 — 118
Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan aguo telahmelakukan/mengajukan upaya administratif terlebin dahulu kepadaTergugat berdasarkan surat nomor CSM39040902/MENKOMINFOtanggal 09 April 2019 perihal Keberatan Atas Pencabuatan Izin &Permohonan, hal mana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan :Pengadilan berwenang menerima, memeriksa
Negara.Dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Komunikasi danInformatika Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tanggal 15Halaman 39 dari 113 halaman putusan Nomor 82/G/2019/PTUNJKTJanuari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasidan Informatika Nomor 736 Tahun 2018 tentang = IzinPenyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT Citra Sari Makmurmenjadikan tidak tertib penyelenggaran Negara khususnyapenyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan oleh Tergugatkarena dalam memberikan sanksi dan pencabuatan
65 — 41
sesuai dengan fotocopy) Surat tertanggal 22 Juni 1984 yang dibuat oleh Bank Bumi Daya yangintnya menerangkan bahwa kredit telah dinyatakan luas sehubungan telahadanya penyetoran / pelunasan melalui BUPN (Fotocopy sesuai denganfotocopy): : Surat tertanggal 16 Mei 1984 yang dibuat oleh Departeman KeuanganRepublik Indonesia Badan Urusan Piutang Negara Kantor Wilayah IVSurabaya tentang Kwitansi Pelunasan / Penerimaan Permbayaran BiayaPengurusan PUPN (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;: Surat Permohonan Pencabuatan
35 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
: padawaktu itu Terdakwa menjawab"disangka memalsukan tanda tangan Zulkiflidalam jual beli tanah dan sangkaan itu "Benar", oleh karena itu berdasarkanYurisprudensi disebutkan :Keterangan pengakuan yang diberikan diluar sidang dapat dipergunakansebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa (putusanMahkamah Agung RI Nomor : 177 K/Kr/1965, tanggal 20 September 1977);Pencabuatan itu mempunyai alasan yang berdasar dan logis, kalau tidakmerupakan pencabutan yang tidak dibenarkan oleh hukum (putusanMahkamah
ADHAR
Tergugat:
BUPATI BIMA
63 — 35
Pencabuatan atribut kampanye 16 desember 1 hari Tim calon kepala2018 desa41. Hari tenang 17 desember 3 hari Permendagri/segens/d 19 ap masyarakatdesember 2018 desaA2. Pemungutan suara dan Kamis, 20 1 haripenghitungan suara desember 201843. Laporan panitia pilkades ke BPD 21 desember 3 haris/d 23desember 201844. Laporan BPD ke Camat 23 desember T hari Panitia pilkadess/d 29 dan satgasdesember 201845. Penyampaian camat ke bupati 30 desember 3 haris/d 1 januari201946.
19 — 11
Akan tetapi setelah pencabutan gugatan pada tanggal 22September 2020, Penggugat mengajukan kembali pada tanggal 24September 2020 dan tidak pernah ada upaya untuk rujuksebagaimana Penggugat sampaikan didalam persidangan.Sedangkan Tergugat semenjak pencabuatan gugatan yang pertama,sampai dengan hari ini masih berupaya untuk dapat menyelesaikanmasalah yang ada dan menjadi alasan yang dicaricari olehPenggugat untuk dapat bercerai dari Tergugat;Bahwa mengenai dalil yang disampaikan oleh Penggugat melaluikuasa
55 — 18
sebagaimana tertera dalam Surat PencabutanGugatan Perdata tanggal 15 Februari 2015 yang dibuat dalam cap jempolPenggugat;Bahwa kemudian karena surat kuasa Penggugat (in person) kepada kuasahukumnya dibuat dalam bentuk tanda tangan (bukan cap jempol), makaPenggugat membuat kembali lagi Pencabutan Surat Kuasa sebagaimanatertera dalam Surat Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa Khusus tanggal15 Februari 2015 dan Surat Pencabutan Gugatan Perdata tanggal 15Februari 2015 dalam bentuk tanda tangan;Bahwa berdasarkan pencabuatan
103 — 53
Pencabuatan Mengakhiri Perkara;b. Tertutup segala Upaya Hukum bagi Para Pihak;c. Para Pihak Kembali kepada Keadaan Semula (restitution in integrum);d.
166 — 43
No.1420K/PDT/2013, selanjutnya diberi tandabukti, T1 7;9.Foto Copy Penetapan Pencabuatan Perkara Nomor : 106/Pdt.G/2009/PN.Mlang, selanjutnya diberi tanda bukti, T1 8 ;7310.Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 175/Pdt.G/2009/PN.Malang, selanjutnya diberi tanda bukti, T1 9 ;11.Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor : 95/Pdt/2011/PT.SBY, tanggal : 26 April 2011, selanjutnya diberi tanda bukti, T1 10 ;Bukti Surat Tergugat II ;1.
165 — 52
Fotokopi Surat pencabuatan atau pembatalan pemyataan An.H.Inansyah, tanggal26 Januan 2016 yang pada pokoknya menyatakan mencabut dan membatalkansurat pemyataan yang di tandatangani tanggal 06 Januari 2016, diberi tanda TT.7;.
603 — 3564
No. 140/G.TUN/1999/PTUN.JKT denganamar putusan antara lain menyatakan batal surat Keputusan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional) No. 7VIIIl1999tanggal 12 Oktober 1999 tentang Pencabuatan Keputusan Menteri DalamHal 31 dari 52 Hal Put.No.799/Pdt.G/2016/PN.Jkt.SelNegeri Nomor SK 67/DJA/1987 tanggal 16 Mei 1987 tentang Ganti RugiBerupa Uang kepada Bekas Pemegang Eigendom Verponding No. 6431terletak di Pondok Pinang, Wilayah Jakarta Selatan.;5.
95 — 11
Pucuk Jaya sejumlah Rp. 850.000.000, (delapan ratuslima puluh juta rupiah) untuk ganti rugi lahan Himba seluas 653,85hektar, selain itu. juga tanda tangan di kwitansi sejumlahHalaman 42 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/Padt.G/2018/PN Tat.Rp. 130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk ganti rugitanam tumbuh lahan himba dengan luas 100 ha (seratus hektar);Bahwa mengenai pencabuatan Surat Kuasa yang telah diberikankepada Sdr.
86 — 32
Pelapor Tjan Budiyakno Candra als Abun, yangditujukan kepada Penyidik Polres Kota Tangerang;Bahwa sepengetahuan saksi Bukti P17 dan Bukti P18 itu isinya tentangpencabutan mengenai laporan yang ada di Polres Tangerang dan PolresJakarta Barat dan yang mencabut laporan tersebut adalah pak Abun tetapimengenai perkaranya apa saksi tidak mengetahuinya dan sepengetahuansaksi tujuan pencabuatan itu adalah untuk perdamaian;Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik pak Ali Chandra sudah dibayar olehpihak JORR
Pelapor Tjan Budiyakno Candra als Abun, yang ditujukan kepada PenyidikPolres Kota Tangerang;Bahwa sepengetahuan saksi Bukti P17 dan Bukti P18 itu tentangpencabutan mengenai laporan yang ada di Polres Tangerang dan PolresJakarta Barat dan yang mencabut laporan tersebut adalah Pak Abun tetapimengenai perkaranya apa saksi tidak mengetahuinya dan sepengetahuanHal. 86 dari 130 hal.Perkr.No. 613/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt.saksi tujuan pencabuatan itu adalah untuk perdamaian;Bahwa saksi hadir pada saat pertemuan
188 — 52
., ;Bahwa saksi tahu yang menjadi permasalahan dalam perkaraini adalah Surat Keputusan Tentang Pencabuatan Izin UsahaPerkebunan dari Bupati Kabupaten Jayapura kepada PT.SURYA PALMA CEMERLANG ;Saksi tahu pencabutan Izin tersebut dari kakak OndoafiMatilS WaUW nnn nn nen nnn nn nnn nnn nnn nennn nnnBahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kampung / KepalaDesa sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang ;Bahwa saksi juga menandatangani dukungan kepada PT.SURYA PALMA CEMERLANG di Sentani dan bukan pada saatsoSialisasi
208 — 137
Juga ketentuan peraturan undangundangan tentang maksimum denda yang dapat ditetapkan ;e Pencabuatan KTUN yang menguntungkan (misalnya izin) ;4748Pencabutan sebagai sanksi administrasi merupakan wewenang yang melekat padawewenang menetapkan KTUN. Sifatnya pencabutan sebagai sanksi, bilareparatior, bisa juga condemnatior ;Uang jaminan ;Uang jaminan berkenaan dengan suatu keputusan yang menguntungkan misalnyaizin.
50 — 31
IWAPI " Kelas 41, denganNomor Agenda J 00. 2010 01 3939, tanggal 16April 2010, untuk Jasa Pendidikan, memberikanTraining, kegiatan olahraga dan budayae Merek dan logo " IWAPI " Kelas 45, denganNomor Agenda JOO. 2010.013938, tanggal 16April 2010, untuk jasa Perkumpulan PengusahaWanita Indonesia, Jasa Sosialn..34 Bukti T I/ PR 34n..35 Bukti Tl/ PR35n..36 Bukti T I/ PR 36n..37 Bukti T I/ PR 37n..38 Bukti T I/ PR 38n..39 Bukti T I/ PR 39: Surat Keputusan Nomor 003 / SK / DPP IWAPI / IV /2010 Tentang Pencabuatan
153 — 87
nominal yangada di dalam batang tubuh APBD baiktahun 2002 maupun tahun 2003 ;Bahwa Terdakwa melakukan penyetoran kembali pada tahun 2011sebesar Rp. 160.000.000. tahun 2012 juga sebelum penyidikan sebesarRp.20.000.000. sehingga total menjadi Rp.180.000.000. kemudian padapemeriksaan saksi fakta juga sudah diajukan surat surat yangberkaitan dengan Asuransi namun tidak dilampirkan oleh penyidik ;Bahwa Terdakwa mengetahui PP Nomor : 110 itu dicabut setelah perkaraini digulirkan dan surat edaran tentang pencabuatan
106 — 117
., ; MS nNnSReE MEER ReE MEREe Bahwa saksi tahu yang menjadi permasalahan dalam perkaraini adalah Surat Keputusan Tentang Pencabuatan Izin UsahaPerkebunan dari Bupati Kabupaten Jayapura kepada PT.Palmulya Selaras Abadi ; e Saksi tahu pencabutan Izin tersebut dari kakak Ondoafi Matius Wauw ; e Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kampung / KepalaDesa sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang ;e Bahwa saksi juga menandatangani dukungan kepada PT.Palmulya Selaras Abadi di Sentani dan bukan pada saat sosialisasi
PT Citra Sari Makmur. Diwakili oleh Subagio Wirjoatmodjo
Tergugat:
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
292 — 642
Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatantelan melakukan /mengajukan upaya administratif terlebin dahulu kepada Tergugat berdasarkansurat nomor CSM39040901/MENKOMINFO tanggal 09 April 2019 perihalKeberatan Atas Pencabuatan Izin & Permohonan, hal mana sesuai denganPasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan:Pengadilan berwenang menerima, memeriksa
Edward Seky Soeryadjaya
Tergugat:
1.Ny. Prof. Dr. Ir. Anastasia Sulistyawati
2.Putu Agung Prianta
3.Made Ariani Siswanto
4.Nyoman Astari Siswanto
221 — 139
Surat Pencabutan kuasa tersebut terbuktiberdasarkan surat Pencabuatan Surat Kuasa Tertanggal 1November 2016 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT danalmarhum Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto.Berdasarkan Kesepakatan Perdamaian, maka timbul hak dankewajiban antara PENGGUGAT dan almarhum Dr. Ir. FransBambang Siswanto yaitu sebagai berikut :a Hak dan Kewajiban PENGGUGAT, yaitu :1). Hak PENGGUGAT adalah menerima pencabutanlaporan polisi yang dibuat oleh almarhum Dr.
92 — 45
danINAQ TIANI telah meninggal dunia dan AMAQ ASAN berada di Malaysiamengetahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pengadangan, dan pihakpihak yang membuat pernyataan tersebut serta saksisaksi bernama Bukhari(Kadus Kuang Sawi), dan Irmawadi (Kepala Dusun Lendang Beduk), majelishakim berpendapat bukti tersebut merupakan keteranagan diluar sidang, dantidak memiliki kKekuatan mengikat akan tetapi harus didukung dengan alatbukti yang lain, akan tetapi pernyataan tersebut tidak di sertai denganpernyataan pencabuatan