Ditemukan 607 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tumpang tantang tundung tandang tunjang tuntang tundang tunang tuyang tenyang tuniang
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-06-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 8/G/2015/PTUN-TPI
Tanggal 24 Nopember 2015 — 1. PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA ; 2. PT. INDOSAT Tbk ; MELAWAN 1. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP – BATAM) ; 2. PT. VRIES MARINE OFFSHORE SERVICES ;
172 — 177
  • apapun yang akan semakin merugikan ParaPenggugat seperti melakukan pembangunan reklamasi, mobilisasiperalatan pembangunan untuk reklamasi dan tindakan lainnya sertamengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang 5 22222 2o no nnnn none nnn nn nnnBahwa tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunanyang mengharuskan agar KEPUTUSAN TUN tersebut merupakankeputusan Tata Usaha Negara yang tetap terus dilaksanakan ;Bahwa berdasarkan halhal di atas maka apabila Keputusan TUNyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-02-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1348/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PT WEDA BAY NICKEL ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
45 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Negara adalah termasuk ke dalam ruanglingkup pengertian Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangterakhir kali dirubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2004 (UndangUndang Nomor5/1986);e Lebih jelasnya, Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor5/1986 berbunyi sebagai berikut:Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapantertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUNyang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 05-10-2011 — Putus : 01-05-2012 — Upload : 05-09-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 112/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 1 Mei 2012 — TN HUSNI RUDI ALI bin ALI MANSUR , dkk vs 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, 2. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT
70 — 29
  • Dalam hal ini sengketa TUNyang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negaraberdasarkan peratutan perundangundangan yang berlaku;4.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Badan Hukum
Register : 18-11-2016 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 22-01-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 069/G/2016/PTUN.SMG
Tanggal 17 April 2017 — dr.Hj.Purwanti Nurlela,Sp.PK binti M. Thamrin Melawan I. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara II. Suyati Binti Sumarjono
268 — 160
  • Putusan No. 069/G/2016/PTUN.SMGmengatakan bahwa seorang Penggugat itu persyaratannyapertama berbentuk individu atau badan hukum perdata yangkedua dituju langsung atau tidak langsung oleh keputusan TUNyang menjadi objek perkara dan yang ketiga menderita kerugianyang kongktit; 22+ sen nnn nnn nnn nce so cen nnn Ahli menerangkan bahwa Hukum Acara Tata Usaha Negaramengatur tentang batas kadarluwarsa, Masalah daluwarsa itusebetulnya prinsip, prinsip itu 90 hari tetapi dihitung semenjakkapan itu ada 3
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 20-12-2011 — Putus : 07-06-2012 — Upload : 14-06-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 221/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 7 Juni 2012 — 1.Liman Bratadjaja,2.DRG. Fubijanto Liman Bratadjaja;1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur,2. Yayasan Jakarta International Korean School
429 — 359
  • gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; e Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepadapara Penggugat ;Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannyapada persidangan tanggal 23 Februari 2012, sebagai berikut : Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap halhal yang dengan tegastegas diakuinya ;DALAM EKSEPSI ;AObjek Sengketa Yang Diajukan Oleh Para Penggugat BukanKewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Karena Keputusan TUNYang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 01-06-2012 — Putus : 19-12-2012 — Upload : 11-02-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 11/G/2012/PTUN.SMD
Tanggal 19 Desember 2012 — - PEMDA KABUPATEN KUTAI TIMUR melawan - KEPALA CABANG BANK MANDIRI, Tbk. SANGATTA; - KEPALA KP PAJAK PRATAMA BONTANG; - KEPALA KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR.
159 — 73
  • tentangPeradilan Tata Usaha Negara disebutkan : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakanhukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibathukum bagi seorang atau badan hukum perdata ; Bahwa suatu tindakan hukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan,atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan TUNyang
    yang telah ada ; Menimbang, bahwa Indroharto, S.H., dalam bukunya Usaha Memahami UndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengantar Dasar HukumTata Usaha Negara (Edisi Revisi), 1993, hal. 176, pada pokoknya mengemukakan bahwa : *Perlu kiranya dingat, bahwa keputusan yang menimbulkan akibat hukum itu secara umumharus dibedakan dari keputusankeputusan yang hanya merupakan suatu pemberitahuanatau keterangan sematamata, juga harus diingat, bahwa perbuatanperbuatan Jabatan TUNyang
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 14-01-2020 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 2/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 29 April 2020 — Penggugat:
Ir. SYAMSUL BACHRI, M.Si
Tergugat:
Bupati Kolaka Timur
208 — 109
  • Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa tata usaha negara yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruhupaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan ; Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, jelaslah bahwa terhadap sengketa TUNyang telah dilakukan upaya banding adminsitratif di Bapek atau seluruh upayaadminstrasi telah digunakan maka pengadilan yang berwenang mengadili ditingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bukan PengadilanTata Usaha Negara ;
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 03-08-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 21/G/2021/PTUN.GTO
Tanggal 14 Desember 2021 — Penggugat:
PT. BUMI INDO GRAHA
Tergugat:
POKJA Pemilihan Pembangunan Sentra IKM
304 — 169
  • Mengenai hal ini kita merujuk padaketentuan Pasal 2 UU 5/1986, yang menyebutkan keputusankeputusanyang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN, Keputusan TUNyang masih memerlukan Suatu penetapan pemenang Lelang..
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 24-04-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 55/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat:
1.Pasiman
2.Sri Puji Hastuti
3.Sugito
Tergugat:
Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah
186 — 180
  • Dalam hal peraturan perundangundangan yang bersangkutantidak menentukan jangka waktu, maka setelah lewat waktu empatbulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat TUNyang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;Bersifat individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itutidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yangdituju.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 08-05-2013 — Putus : 18-11-2013 — Upload : 17-12-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 37/G/2013/PTUN.MKS
Tanggal 18 Nopember 2013 — Penggugat:
Rauf Tika, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar
Intervensi:
Grace Florentina
112 — 54
  • Dengan demikian substansi dari perkara TUNyang kini diajukan Penggugat berada dalam Tanah sengketa kepemilikan yangbukan menjadi kompetensi PTUN Makassar karena harus diperiksa dandiputus oleh Hakim Perdata Pengadilan Negeri.Sehubungan dengan hal tersebut, melalui Pengadilan Negeri Ujung Pandang(kini Pengadilan Negeri Kelas I Khusus Makassar) Hj.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Perijinan
Register : 28-10-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 09-02-2015
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 21/G/2014/PTUN.PLK
Tanggal 5 Februari 2015 — - PT. PADANG MULIA, Melawan - BUPATI BARITO TIMUR.
160 — 129
  • Penciutan Keempat LuasWilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi MenjadiZin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT PadangMulia yaitu menjadi seluas 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh)hektar yang terletak di Desa Sumber Garunggung, Dusun Tengah,Barito Timur, Kalimantan Tengah telah melanggar asas kecermatandimana KTUN dan/atau Tindakan TUN harus didasarkan padainformasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitaspenetapan dan/atau pelaksanaan KTUN dan/atau Tindakan TUNyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 05-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 138/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
1.Pdt. Prof. DR. POLTAK SINAGA, BA, SE, M.Si,
2.Prof. DR. POLTAK SINAGA, BA, SE, M.Si
Tergugat:
KEPALA BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA
Intervensi:
Pdt.DR.TULUS SIAHAAN, S.Pd.,M.Th
280 — 97
  • Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan keputusan TUNyang digugat merugikan dirinya secara langsung, maka Penggugat dapatdinilai tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk menggugatsebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang No.5 Tahun1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan UndangUndang No.51Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;4.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 18-04-2018 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 29/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 12 September 2018 — Penggugat:
1.KM ABDURACHMAN HUSEIN
2.KM KAMIL HUSEIN
3.NYAYU NURLYNA
4.HJ NYAYU NURUL
5.KIAGUS MUHAMMAD ZAINI ZAMZAM HUSEIN Drs
6.HJ NYAYU HALIDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
150 — 66
  • Bahwa dalil gugatan masih sama yaitu sama sama menuntut atas tindakantindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat sertipikat in litis yangHalaman 36 dari 56 halaman Putusan No. 29/G/2018/PTUN.BDGdikliam para Penggugat telah terbit diatas tanah milik Para Penggugat yaituapabila dikabulkan berakibat munculnya suatu Keputusan Pejabat TUNyang baru yaitu berupa Pembatakan Sertipikat In Litis ;Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 02-06-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 K/TUN/2017
Tanggal 6 Juli 2017 — PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT UNIT KERJA DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT VS DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMANTAU TRANSPARANSI ANGGARAN (PERMATA);
246 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Konkritnyaditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiridan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan TUNyang bersangkutanBahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru adakalau kepentingannya itu jelas: ada hubungannya dengan Penggugatsendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, Kepentingan itu harus bersifatlangsung dan kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baikmengenai luas maupun intensitasnya sedangkan kepentingan
Pengadilan PTUN MAKASSAR
Register : 23-06-2011 — Putus : 07-11-2011 — Upload : 18-04-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 35/G.TUN/2011/PTUN.Mks
Tanggal 7 Nopember 2011 —
136 — 37
  • 2010 Nomor : 774/XII/2010 tentang Perubahan Keputusan Walikota Palopo Nomor : 761/XII/2010 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja (POKJA)VIII Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Lingkup PemerintahKota Palopo sebagai Pelaksana Pelelangan Kegiatan Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana Alam Kota Palopo Tahun Anggaran 2011;Kedua....ke halaman 6 dari 51 halamanKedua Keputusan TUN yang disebut diatas, adalah merupakan sumberdari kacaunya pelaksanaan pelelangan karena merupakan Keputusan TUNyang
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 22-12-2009 — Putus : 07-06-2010 — Upload : 06-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 187/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 7 Juni 2010 — 1. Nelwan Londo, 2. Petherson Natari, DKK;1. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2. PT. Meares Soputan Mining, DKK
471 — 153
  • keputusan untukmemberikan Kuasa Pertambangan di wilayah Tanah Laut,agar tidak menimbulkan permasalahan hukum~ dikemudian hari, karena adanya tumpang tindih arealKuasa Pertambangan; Dalam perkara ini Pejabat TUNyang bersangkutan terbukti melanggar Asasasas UmumPemerintahan yang Baik, yaitu) asas kecermatan dankehati hatian.
    keputusan untukmemberikan Kuasa Pertambangan di wilayah Tanah Laut,agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, karena adanya tumpang tindih arealKuasa Pertambangan; Dalam perkara ini Pejabat TUNyang bersangkutan terbukti melanggar Asasasas UmumPemerintahan yang Baik, yaitu) asas kecermatan dankehati hatian.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Putus : 17-04-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 818/Pdt.G/2016/PN.Tng
Tanggal 17 April 2017 — KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (KPPDK) lawan NYONYA SITI MASLEHA MIFTAH, Dkk
35 — 7
  • Kepala BPN atau yang mendapatpelimpahan kewenangan (delegasi) seperti Kepala Kantor Pertanahandan Kantor Wilayah BPN adalah pejabat yang melaksanakanperaturan perundangundangan yang berlaku, yakni : UUPA, PPNo.24 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala BPN No.2 Tahun 2003.Tindakan hukum Tata Usaha Negara , yang dimaksud tindakanhukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan, ataumenentukan mengikatkannya atau menghapuskan hubungan TUNyang telah ada.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1345/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
42 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1345/B/PK/PJK/2015Soemadipradja berpendapat bahwa surat S488 telahmemenuhi seluruh persyaratan sebagai suatu Keputusan TUNyang dimaksud Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5/1986 danPenjelasannya tersebut di atas, karena:a. Surat S488 tersebut jelas dibuat dan diterbitkan oleh badanatau Pejabat TUN yang berwenang, yaitu Direktur JenderalPajak;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-07-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 K/TUN/KI/2017
Tanggal 6 Juli 2017 — PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT UNIT KERJA DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT vs DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMANTAU TRANSPARANSI ANGGARAN (PERMATA)
74 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Konkritnyaditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiridan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan TUNyang bersangkutanBahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru adakalau kepentingannya itu jelas: ada hubungannya dengan Penggugatsendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, kKepentingan itu harus bersifatlangsung dan kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baikmengenai luas maupun intensitasnya sedangkan kepentingan
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Umum
Register : 20-11-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MARTAPURA Nomor 345/Pid.B/2020/PN Mtp
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.APRIADY, S.H., M.H.
2.GUSTI RAKHMAD SAMUDERA, S.H.
3.MARDIANSYAH, S.H.
4.RESTY AYU NINGTYAS, S.H.
5.JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP bin H. ABDULLAH KARIM
142 — 8
  • PimpinanPejabat Tinggi Utama, jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan JabatanPimpinan Pejabat Pratama, dan kewenangan masingmasing Pejabatada di dalam UndangUndang yang mengatur tentang pejabatpejabatitu sendiri;Bahwa didalam UndangUndang Administrasi Pemerintahan nomor 5Tahun 2014, jo UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 jo UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 dan UndangUndang Nomor 30 tahun 2014dan Badan Pejabat Tata Usaha Negara mengacu juga pada Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 angka 9 tentang Peradilan TUNyang