Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-02-2014 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 13-08-2014
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 9/G/2014/PTUN-BKL Tanggal 4 Juni 2014 — WILSON, SE melawan WALIKOTA BENGKULU
138 — 55
138 — 55
Eselon IVdilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, ( vide bukti T.2 ) ;Menimbang, bahwa bersifat individual artinya Keputusan Tata UsahaNegara itu tidak ditujukan untuk umum, tapi tertentu, baik alamat maupunhal yang dituju, kalaupun yang dituju lebih dari seseorang, tiaptiap namaorang yang terkena keputusan itu disebutkan, Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, obyek sengketa pertamatidak mencantumkan nama Penggugat dan tidak ditujukan kepadaPenggugat akan tetapi mencantumkan namanama Pegawai Negeri Sipilyang
dan PemberhentianPegawai Negeri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa TindakanTergugat tersebut telah sesuai dengan aturan Kepala Badan KepegawaianNegara karena telah melalui proses dan prosedur sebagaimana yang telahditentukan dalam aturan tersebut ;Menimbang, bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalamkedudukannya sebagai Lembaga Negara yang diberi kewenangan untukmelakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tegaknya peraturanperundangundangan kepegawaian yang menginginkan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 18-02-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 8/G/2019/PTUN.BDG Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat:
Drs H Edi Iryana MAP
Tergugat:
BUPATI CIANJUR
115 — 65
Drs H Edi Iryana MAP
Tergugat:
BUPATI CIANJUR
115 — 65
RuangPembina Tingkat (IV.b), tersebut dianggap oleh Penggugat tidak adilkarena Keputusan Tergugat tersebut dasar hukum pertimbangannya adalahSurat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BadaHalaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 8/G/2019/PTUN.BDGkepegawaian Negara Nomor : 182/6597/Si, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor :153/Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan
Ruang PembinaTingkat (IV.b), tersebut dianggap oleh Penggugat tidak adil karenaKeputusan Tergugat tersebut dasar hukum pertimbangannya adalahKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor : 182 / 6597 / SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153 /Kep / 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan
Register : 30-09-2013 — Putus : 19-02-2014 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 40/G/2013/PTUN.BJM Tanggal 19 Februari 2014 — H. M. BAMBANG HIDAYAT, S.Sos, M.AP., ;
M E L A W A N
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
340 — 271
340 — 271
Berdasarkan peraturan perundanganundangan yang berlaku.Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo(Bukti P1 identik Bukti T1) di dasarkan pada Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;e.
karenadipidana penjara; vide Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan PemberhentianPegawai Negeri Sipil dan Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf bMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 PeraturanPemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-08-2021 — Putus : 26-11-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN SERUI Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Sru Tanggal 26 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
114 — 32
114 — 32
hukum dan haruslah ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danHalaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ##/Pdt.G/#####/PN SruPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa (1) PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atausurat keterangan lebih dahulu dari Pejabat; (2) Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 27-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 22-06-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 31/G/2017/PTUN.BDG Tanggal 20 Juni 2017 — ANDRI BUDIADI, M.Eng. VS DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
99 — 39
99 — 39
Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata ada, yaitu berupa Keputusan No.0220/PL1/KP/2017 Tentang Pemberhentian Ketua Jurusan Teknik Sipilyang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2017. Sehingga surat dimaksuddapat dikualifikasikan bersifat konkrit (P6 dan P7) ; b. Bahwa Keputusan Tergugat telah nyatanyata ditujukan pula kepadaPenggugat tidak ditujukan kepada umum. Dengan demikian keputusanTergugat dimaksud harus dikualifikasikan sebagai bersifat individual. .;c.
Register : 08-04-2021 — Putus : 30-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Mdn Tanggal 30 April 2021 — Pemohon:
1.Ridwan
2.Vivi Liew
31 — 4
1.Ridwan
2.Vivi Liew
31 — 4
Bahwa dikarenakan Para Pemohon pernah bertempat tinggal di Dusun XV No.10.40,Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sekira padatahun 2006 dan ternyata Para Pemohon masih terdaftar dan tercatat di Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, maka Para Pemohonmengajukan permohonan pembuatan data kependudukan dan Akta Pencatatan Sipilyang baru, dan pada masa itu belum sistem elektronik (online);Bahwa adapun Akta Pencatatan Sipil atas nama Para Pemohon dan
Register : 22-08-2016 — Putus : 02-12-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PA SANGGAU Nomor 0212/Pdt.G/2016/PA.Sgu Tanggal 2 Desember 2016 — Penggugat vs Tergugat
20 — 6
20 — 6
bergaulsebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anakyang pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lakilaki, lahir tanggal01 September 1991, yang kedua DbernaMa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,perempuan, lahir tanggal 24 Februari 1997, kedua anak tersebut tinggalbersama Penggugat;Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukunharmonis, namun sejak bulan November 2010 mulai tidak rukun dan seringterjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai pegawai negeri sipilyang
Register : 02-09-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PA BUNGKU Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Buk Tanggal 3 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 13
37 — 13
tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yangmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 13September 2021 Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hadir di persidangan, makahalhal yang berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-01-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Dpk Tanggal 11 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
160 — 74
160 — 74
Bahwa bulan Oktober 2015 ketika Tergugat melakukan survey tesispendidikan S2 nya di Tasikmalaya, bertemu salah satu peserta danteman Tergugat saat melakukan pelatinan analisa sosial masyarakat sipilyang diselenggarakan oleh YAYASAN SATU NAMA Yogyakarta.
Register : 21-02-2011 — Putus : 20-04-2011 — Upload : 07-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2773 K/Pdt/2010 Tanggal 20 April 2011 — KARIM SIANTURI, VS. ROTUA br. RAJAGUGUK, DKK
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
ayah Penggugat Johanis Sianturi meninggal dunia, tanahkebun maupun tanah sawah bagian Penggugat, dan adikadik PenggugatAser dan Erna yang telah menjadi milik Penggugat yang selama inidikuasai/diusahai oleh ayah Penggugat, Penggugat percayakan kepadaabang Penggugat almarhum Jamair Sianturi dan istrinya Rotua br.Rajaguguk (Tergugat I) untuk menguasai/mengerjakannya;13.Bahwa adapun hal tersebut Penggugat lakukan, oleh karena Penggugatselama ini merantau ke Medan, Sumatra Utara, sebagai pegawai negeri sipilyang
Register : 08-07-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 337/Pdt.G/2014/PN.Mdn Tanggal 26 Januari 2015 — PENGGUGAT
LAWAN
TERGUGAT
53 — 5
53 — 5
Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberi biaya pemeliharaandan pendidikan bagi anaknya hingga mencapai usia dewasa sertamandiri yang setiap bulannya ditetapkan sebesar Rp.3.000.000, (Tigajuta rupiah) ;Memerintahkan atau setidaktidaknya memberikan kuasa kepadaPegawai Luar Biasa Catatan Sipilyang bersangkutan untukmendaftarkan putusan perceraiantersebut untuk dicatat pada registeryang bersangkutan dan memberikanAkta Perceraian paling lambat 60hari sejak putusan ;6.
Putus : 15-07-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019 Tanggal 15 Juli 2019 — Drs.MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS
6348 — 4037 — Berkekuatan Hukum Tetap
6348 — 4037 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan upaya peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang. Majelis Hakim pada PN Palembang menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa ... [Selengkapnya]
Sus/2019119) 1 (satu) rangkap fotocopy petikan Keputusan Walikota Pagar Alambeserta lampiran Nomor 821.2/65/KPTS/BKD/2010 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Pejabat di lingkungan PemerintahKota Pagar Alam tanggal 07 Juli 2010;120) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Sumpah beserta daftar dantanda tangan yang bersumpah pada tanggal 08 Juni 2010 yangditandatangani oleh Walikota Pagar Alam untuk Pegawai Negeri Sipilyang memangku jabatan baru di Pemerintah Kota Pagar Alam;121) 1 (satu) rangkap
Register : 09-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 102/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 23 Juli 2019 — Penggugat:
Dra.Emperi Lince Silitonga, MM
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
95 — 46
Dra.Emperi Lince Silitonga, MM
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
95 — 46
2018tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan berupaupaya Administratif mendapatkan kesimpulan dari Komisi ASN sebagaimanamestinyayang berakibat gugatan prematur dan terlalu dini serta belummemenuhi syarat formal dengan segala akibat hukumnya ;Bahwa dengan diterbitkannya Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 perihal PetunjukPelaksanaan Penjatuhan PTDH dan PPK Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
sebagaimanatersebut dalam objek sengketa tertanggal 14 Desember 2018 ;Menimbang bahwa, terhadap fakta hukum adanya permasalahanantara batas waktu pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017, dengan senyatanyapemerintah telah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-01-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PA MAKASSAR Nomor 83/Pdt.G/2015/PA Mks Tanggal 11 Juni 2015 — PEMOHON dan TERMOHON
7 — 4
7 — 4
berdasarkan ketentuan di atas karena perkara iniadalah perkara cerai talak, maka Majelis Hakim dapat menghukum pemohonuntuk menyerahkan kepada termohon berupa mutah dan nafkah iddah.Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah mutah dan nafkahiddah selama masa iddah yaitu kurang lebih 3 (tiga) bulan, Majelismempertimbangkan berdasarkan kebutuhan termohon dan kesanggupanpemohon serta lamanya antara pemohon dan termohon hidup sebagai suamiisteri.Menimbang, bahwa pemohon bekerja sebagai pegawai negeri sipilyang
Register : 26-07-2010 — Putus : 09-12-2010 — Upload : 29-09-2011
Putusan PA KOTAMOBAGU Nomor 304/Pdt.G/2010/PA. Ktg Tanggal 9 Desember 2010 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
92 — 36
92 — 36
minimalpembuktian.Menimbang bahwa dari 2 ( dua ) orang saksi yangtelah memberikan keterangan di persidangan, MajelisHakim, telah mempertimbangkan pula bahwa keteranganketerangan tersebut, saling bersesuaian dan mendukungdalil dalil pokok permasalahan yang pada pokoknyasaksi saksi dari Tergugat menyatakan antara Penggugatdan Tergugat sudah berpisah lama, dan tidak hidupbersama dalam satu rumah tangga.Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkantentang alasan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 03-04-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 K/TUN/2013 Tanggal 3 April 2013 — SUHARYANTO vs GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
29 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaputusan Judex Facti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yangtelah terbukti melakukan Tindak Pidana Pemerasan dan Perbuatan Cabul,oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkantelah sesuai dengan Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf h PeraturanPemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 12-09-2012 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 786 K/PDT/2012 Tanggal 12 September 2012 — ROHANI Binti BADAL ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Cq. PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH Cq. LURAH KOBA,dkk
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
, yang terletakdi antara kavling isteri Termohon Kasasi dan kavling TermohonKasasi Il masih tetap milik Pemohon Kasasi, hal ini menimbulkantanda tanya, terutama karena Pemohon Kasasi adalah orang sipilyang tidak paham hukum, sementara Termohon Kasasi danTermohon Kasasi Il merupakan orang pemerintahan yang sudahjelas paham hukum serta dibela oleh orangorang pemerintahan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat
Putus : 30-08-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 161/Pid.B/2017/PN Gto Tanggal 30 Agustus 2017 — - OIS MONOARFA alias OIS
54 — 8
54 — 8
menanyakan tentang mobiltersebut dimana Terdakwa mengakui bahwa telah mengadaikan mobiltersebut pada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan korban ;Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja pada Dinas Catatan Sipil KotaGorontalo ;Bahwa saksi dengan korban sudah tidak mengecek ke Dinas Tatakota KotaGorontalo untuk memastikan ada pemakaian mobil atau tidak di karenakansaksi sangat percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakankeluarga saksi sendiri dan juga Terdakwa merupakan Pengawai Negeri sipilyang
Register : 28-09-2015 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 29-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 412/PDT.G/2015/PN.BDG Tanggal 4 Februari 2016 — MARKUS UWE MULLER, lawan ERVIJNA VIVIN SULISTIAWATY,,DKK
116 — 27
116 — 27
Bahwa, menurut ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan(2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,Ayat (1) mengenai Pembatalan Akta Catatan Sipilharus berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan Hukum Tetap, ayat (2) berdasarkanPeraturan pengadilan mengenai Pembatalan Aktasebagaimana dimaksud pada ayat (1) PejabatCatatan Sipil membuat Catatan Pinggir padaRegister Akta dan mencabut Akta pencatatan Sipilyang dibatalkan dari kepemilikan Subjek Akta ;Berdasarkan
Register : 23-01-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PA RAHA Nomor 0050/Pdt.G/2020/PA.Rh Tanggal 14 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 6
21 — 6
tidak terbukti ada indikasi nusyuznya Penggugat,maka majelis hakim menilai Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz;Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tahapan jawabmenjawab, baik Tergugat maupun Penggugat menyatakan bahwa pada saatmasih tinggal bersama, Tergugat setiap bulannya memberikan nafkahkepada Penggugat sejumlah Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) hinggaRp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) disebabkan adanya pinjaman yangharus dibayarkan meskipun Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang