Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesarRp3.000,00 (tiga ribu rupiah);Mengingat Akta Mengajukan Permohonan Kasasi Nomor 01/Pid.TPK/2015/PN.TK. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak PidanaHal. 44 dari 64 hal. Put.

., M.H dari Lembaga Konsultasi dan BantuanHukum Pinang Masak (LKBHPM), yang beralamat di Jalan AmangkuratRT.31 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2017, telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dalam register Nomor26/SK/Pid.TPK/2017/PN.jmb, tanggal 31 Mei 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN.Jmb.

SriWahyuni, M.M Binti Mustijo ( Fotocopy sesuai dengan salinan ) ;Kutipan Putusan Daftar Pidana Pengadilan Tripikorpada Pengadilan Negeri Tajung Karang Nomor02/Pid.Tpk/2011/PN.TK atas nama Terdakwa SriWahyuni, M.M Binti Mustijo (Fotocopy sesuai denganlegalisir ); Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :131.18/5295/SJ Perihal Penugasan Wakil BupatiLampung Selatan selaku Pelaksana Tugas BupatiLampung Selatan tertanggal 27 Juli 2018 ( Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Surat Gubernur Lampung

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang tanggal 9 Oktober 2020 Nomor 20/PID.TPK/2020/PT PDG, tentangpenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalamtingkat banding;2. Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2020/PN Pdg, tanggal 10September 2020;3.

Kdi, tanggal 12November 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 24/Pid.TPK/2015/PN.Kdi, tanggal 01September 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harusdibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebutseperti tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankansebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Perbuatan

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 32/PID.TPK/2020/PT.KPG Tertanggal 09 Februari 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 2400 K/PID.SUS/2021 Tertanggal 28 Juli 2021 yang sudah berkekuatan hukum tetap;

11.

Office MAHFUD & PARTNERS yang beralamatdi Jalan Ketilang / Juma Puasa, Depan SDN Kenari Tinggi I, KelurahanSentiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 19 Desember 2020 yang telah di daftar di kepanitraanPengadilan Negeri Ternate dengan Register Nomor 372/ SK.HK.01/12/2020/PN.Tte. tanggal 21 Desember 2020;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utaratanggal 26 Maret 2021 Nomor 1/Pid.TPK

HELMI AZWARI;Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat nomor : 32/PID.B.TPK/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 18Oktober 2012 atas nama terdakwa ERVAN FAJAR MANDALA;Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TINGGIDKI Jakarta nomor : 01/PID.TPK/2013/PT.DKI tanggal 14 Pebruari 2013atas nama terdakwa ERVAN FAJAR MANDALA;Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah agungRepublik Indonesia nomor : 1261 K/PID.SUS/2013 tanggal 08 Oktober2013 atas nama terdakwa

HELMI AZWARI.110.1(satu) bundel Fotocopy/Turunan sesuai dengan aslinya PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatnomor : 32/PID.B.TPK/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Oktober 2012 atas namaterdakwa ERVAN FAJAR MANDALA.111.1(satu) bundel Fotocopy/Turunan sesuai dengan aslinya PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TINGGI DKI Jakartanomor : 01/PID.TPK/2013/PT.DKI tanggal 14 Pebruari 2013 atas namaterdakwa ERVAN FAJAR MANDALA.112.1(satu) bundel Fotocopy/Turunan

HELMI AZWARIL.1(satu) bundel Fotocopy/Turunan sesuai dengan aslinya PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPusat nomor : 32/PID.B.TPK/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Oktober2012 atas nama terdakwa ERVAN FAJAR MANDALA.1(satu) bundel Fotocopy/Turunan sesuai dengan aslinya PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TINGGI DKIJakarta nomor : 01/PID.TPK/2013/PT.DKI tanggal 14 Pebruari 2013atas nama terdakwa ERVAN FAJAR MANDALA.1(satu) bundel Fotocopy/Turunan sesuai

Print4747/N.8.10/Ft.1/09/2013 sejak tanggal 10 September 2013 s.d 29 September2013;Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTanjungkarang tanggal 26 September 2013 No. 17/Pen.Pid.Tpk/2013/PN.TKsejak tanggal 30 September s.d 29 Oktober 2013;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 03Oktober 2013 No. 49/Pid.TPK/2013/PN.TK sejak tanggal 03 Oktober 2013 s.dtanggal 01 Nopember 2013;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri

Tanjungkarang tanggal 21 Oktober 2013 No. 49/Pid.TPK/2013/PN.TKsejak tanggal 02 Nopember 2013 s.d tanggal 31 Desember 2013;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding pada PengadilanTinggi Tanjungkarang (perpanjangan ) tanggal 19 Desember 2013,No.47/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK sejak tanggal 01 Januari 2014 s/d. 30 Januari2014;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding pada Pengadilan2Tinggi Tanjungkarang (perpanjangan Il) tanggal 20 Januari 2014,No.47/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK

PUTUSANNomor 05/Pid.TPK/2013/PN.TK.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarangyang mengadili perkara pidana Korupsi dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara terdakwa:Terdakwa II:Terdakwa I:Nama Drs. H. ZULKARNAIN bin CIK AMAN RANGGA.Tempat lahir Kotabumi.Umur/tanggal lahir 56 tahun / 05 November 1956.Jenis kelamin Lakilaki.Kebangsaan Indonesia.Tempat tinggal Jl.

Olehkarena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran TerdakwaI dalam sidang perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa Idan Terdakwa II sebagaimana telah diuraikan;Bahwa, sejak sidang pertama dilakukan berdasarkan Penetapan Hari SidangNomor 05/pid.TPK/2013/PN.TK., hingga tahap pemeriksaan perkara inioleh Ketua Sidang dinyatakan ditutup, Terdakwa I tidak pernah hadir;Bahwa, ketidakhadiran Terdakwa I adalah

,MSi.5 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu limaratus rupiah)Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 11/PID.TPK/2011/PT.KT.SMDA tanggal 4 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :44Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tertanggal 27 April2011, No.88/Pid.B/2010/PN.KUBAR;MENGADILI SENDIRI :Menyatakan bahwa Terdakwa Sarpius Bin Embung Tidak terbukti secara sahdan meyakinkan

PPU.Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakandalam perkara lain pada kasus yang sama (split).8 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 10.000 , ( sepuluh ribu rupiah ) ;Menimbang, bahwa memperhatikan Penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Samarinda di Samarinda No.1/PID.TPK/2016/PT.SMR, tanggal 3 Maret 2016tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara ini ;Menimbang, Pengadilan Tinggi

PUTUSANNOMOR : 15/Pid.Tpk/2013/PN.TKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriTanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara tindakpidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama : Drs. Hi.

Terdakwatidak menyatakan banding atas putusan aquo, melainkan mengajukan kontraMemori Banding pada Tgl.16Februari2015, yang telah diserahkan pulakepada Jaksa/Penuntut Umum tgl.24Februari2015.Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke PengadilanTinggi Samarinda, maka kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwatelah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara(inzage) diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda, seperti ternyata dengan Surat Nomor.W18UI/628/PID.TPK

B1691/N.8.13/EP..1/08/2013 tanggal 19 Agustus 2013 berkas perkara atas nama Terdakwa;b Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 45/ Pid.TPK/ 2013/PN.TK tanggal 21 Agustus 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim dan Panitera untukmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;c Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 45/ Pid/TPK/2013/PN.TK tanggal 22 Agustus 2013 tentang penetapan hari dan tanggalpersidangan serta perintah pemanggilan saksisaksi ;

Mengingat Akta Pernyataan Banding Nomor: 07/Pid.Tpk/2012/ PN.TKyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa padatanggal 16 Agustus 2012 Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumterdakwa telah samasama mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTanjungkarang tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukankepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun kepada Penuntut Umummasingmasing

Hakim Pengadilan Negeri tanggal 23 Agustus 2012 No: 15 / Pid.Tpk / 2012 /PN.TK, sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 September 2012;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;e Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara:e Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;e Telah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan ahli, dan keteranganterdakwa;e Telah memeriksa barang bukti yang dihadapkan di persidangan;e Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dengan No. Reg.

dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut telahmerintangi proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana KorupsiPengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) diDitjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi(P2MKT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran2008 atas nama Neneg Sri Wahyuni, yang mana dalam perkara Neneng SriWahyuni yang sampai dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI JakartaNomor : 21/PID.TPK

W18UI/646/PID.TPK.01.6/11/2015, Tgl. 09 Maret 2015.Menimbang, bahwa permintan banding oleh Penasihat Hukumterdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caraserta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 jo Pasal233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, oleh karenanya permintaan banding tersebutsecara formal dapat diterima.Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum Terdakwa,pada Tgl. 19 Maret 2015 pada pokoknya mengemukakan keberatankeberatan sebagai berikut ;1.

B3400/N.8.10/Ft.1/08/2011 tanggal 08 Agustus 2011 berkasperkara atas nama Terdakwa .b Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 09/Pen Pid.TPK/2011/PN.TK tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim danPanitera untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;c Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 09/Pid/TPK/2011/PN.TK tanggal 19 Agustus 2011 tentang penetapan hari dan tanggalpersidangan serta perintah pemanggilan saksisaksi