Termohon telah melakukan tindak pidana KDRT terhadapPemohon antara lain: menyetrum dengan raket listrikpenangkap nyamuk, memukul dengan gagang sapu, memecahkaca jendela hingga mengenai mukanya sendiri sampaiberdarah, merusak kunci pintu) rumah, merusak mobil,mencuri uang iuran PGRI yang ada di almari Pemohon,dan lainlain; 6. Termohon sering melecehkan Pemohon sebagaisuami; 7.

BahwaRentetan peristiwa Tindak Pidana KDRT, Penggelapan Motor berulang kalidilakukan Tergugat berkekalan dalam maksiat (mabuk alkohol, mabuksabu/ narkoba, dan mabuk judi) dan meninggalkan solat terus menerussepanjang usia perkawinan kami yakni 2 tahun, membuat Penggugat danorang tua Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, dan menimbulkantrauma yang sangat mendalam, kami dihinggapi rasa ketakutan yang luarbiasa, dan menyebabkan cinta Penggugat hilang berganti menjadi bencidan perasaan takut dan

Pengadilan Agama GresikNomor 0839/Pdt.G/2021/PA.Gs. tanggal 5 Juli 2021 haruslah dipertahankandengan perbaikan amar mengenai mulainya kewajiban pembayaran nafkah anakdan besaran nafkah anak yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalamamar putusan banding dibawah ini;Menimbang, bahwa tentang memori banding dan kontra memori banding,setelah diperiksa dan dipelajari dengan seksama, ternyata keberatanPembanding tersebut ada halhal yang bukan menjadi kKewenangan PeradilanAgama yang berkaitan dengan pidana

KDRT, perbuatan melawan hukum,sedangkan halhal lainnya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama,karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi secarakhusus satu persatu, hal ini sesuai dengan maksud dari YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 143K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957 yangabtraksi hukumnya adalah, bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjaudan mempertimbangkan segalagalanya satu demi satu tentang apa saja yangdisampaikan, baik oleh Pembanding maupun Terbanding

EDI Pgl.EDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi mengerti diperiksa saat sekarang ini sebagai Saksi dalamperkara dugaan tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;Bahwa yang telah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)tersebut adalah Terdakwa, umur 20 tahun dan kejadian tersebut terjadi padahari Sabtu tanggal 15 Desember 2018, Pukul 13.00 Wib yang bertempat dipingir jalan Sarosa terletak di Jr. Seroja Nag.

anaknya pada tanggal 31 Juli 2018 sehinggamengakibatkan Penggugat mengalami lukaluka disekujur tubuhnya;Bahwa setiap kali melakukan kekerasan Tergugat selalumelakukannya dihadapan anak Penggugat dengan Tergugat yangmengakibatkan anak tersebut sering menangis dan menjadi ketakukanakibat dari kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;Bahwa akibat dari Kekerasan dan Penganiayaan yang dilakukan olehTergugat tersebut Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat kepolres Siak atas dugaan Tindak Pidana

KDRT (Kekerasan DalamRumah Tangga) berdasarkan STPL: Nomor: STPL/87B/VIII/2018/SPK yang saat ini sudah di proses dan sudah ditindak lanjuti oleh PihakKepolisian Resort siak;Bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Keluargadalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidakberhasil, sehingga Penggugat menilai sudah tidak ada harapan akanrukun dan damai lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;Bahwa tujuan Penggugat melaksanakan perkawinan dengan Tergugatadalah untuk membentuk

berwenanglainnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukankeberadaannya baik melalui surat maupun telepon.Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuantanpa ijin dari Kahubdam IM, baik Terdakwa maupunkesatuan Hubdam IM tidak sedang dipersiapkanuntuk tugas Operasi Militer perang dan NegaraRepublik Indonesia dalam keadaan damai.Bahwa sebelum adanya perkara ini, Terdakwa telahmelakukan tindak pidana lainnya yaitu tindak pidanaTHTI pada tahun 2014, tindak pidana militer desersipada tahun 2016 dan tindak pidana

KDRT pada tahun2018.Atas keterangan Saksi1, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keteranganyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI ADpada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik denganpangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikankejuruan perhubungan di Cimahi Bandung danditempatkan di Hubdam IM hingga saat melakukanperbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwamenjabat

Tergugat Rekonvensi, kecuali PenggugatRekonvensi dengan tegas mengakui tentang kebenarannya;Bahwa tidak benar dalil Tergugat Rekonvensi angka 3, untuk itu PenggugatRekonvensi tetap berpegang teguh pada dalildalil gugatan rekonvensi yangsemula, sedangkan tentang dalil Pemohon yang menyatakan tidak sepatutnyaseorang isteri yang telah mempidanakan seorang suaminya sendiri masih berhakats nafkahnafkah, hal ini adalah bentuk jawaban Tergugat Rekonvensi yangmasih belum faham apa yang dimaksud tindak pidana

KDRT dan sepertinyaPemohon perlu introspeksi diri lebih mendalam agar tidak menjawab dengan tanpadasar hukum yang jelas;4.

Bahwa Terdakwa pernah ada permasalahan keluarga yaitu melakukantindak pidana KDRT terhadap istrinya dan sudah pernah ditahan di sel Kodimhingga saat ini hubungan suami isteri diantara mereka tidak harmonis, dansekarang isterinya masih tinggal di Medan.10. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan atas perintah Dandim 0416/Buteseluruh Staf Intel dan Unit Intel melakukan pencarian Terdakwa namun tidakdiketemukan.11.

Hal manaperbuatan Tergugat tersebut sebenarnya termasukkualifikasi tindak pidana KDRT.

Namun sesampainya di rumahorang tua Tergugat, Penggugat tidak menemui anaknya karena tidak adajuga dirumah orang tua Tergugat dan akhirnya Penggugat menitipkan kueulang tahun tersebut kepada orang tua Tergugat;Bahwa walaupun Penggugat dilaporkan oleh atas tindak pidana KDRT danpengeroyokan oleh Tergugat, tidak menghilangkan rasa cinta Penggugatterhadap anakanaknya. Hal ini terlihat ketika Penggugat dalam menghadap!

maka atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat melakukanLaporan Kepolisian dengan Nomor: LP/2588/IX/2015/SPKTResta Medantanggal 17 September 2015 pada Kepolisian Resor Kota Besar Medantentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat, akan tetapi perihal LaporanKepolisian tersebut telah dilakukan SP3 oleh Kepolisian Resor Kota BesarMedan;Bahwa mengenai nafkah sejak awal pernikahan dan sampai dengansebelum adanya 3 (tiga) Laporan Kepolisian yang dibuat Tergugat terhadapPenggugat yakni mengenai tindak pidana

KDRT, pengeroyokan danpencurian, serta sebelum Penggugat menjalani hukuman penjara selama 4(empat) bulan akibat Laporan Kepolisian Tergugat mengenai KDRT,Penggugat memberikan nafkah sebesar + Rp.10.000.000, (Sepuluh jutarupiah)/bulan, namun sejak Penggugat harus menghadapi semua LaporanKepolisian yang dibuat Tergugat, Penggugat hanya mampu memberikannafkah sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah)/oulan, mengingat semuaLaporan Kepolisian yang dibuat Tergugat mempengaruhi kinerja Penggugatyakni menyita

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahmelakukan tindak pidana :KDRT dilakukan terhadap isteri yang tidak menimbulkanpenyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan seharihari sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalampasal : 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf (a) UndangUndang Nomor23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam RumahTangga.b.

MakaTermohon dengan sangat terpaksa melaporkan ke ranah pidana KDRT di PolresLamongan dengan laporan Nomor LP/19/1/2013/JATIM/RES LAMONGAN,tertanggal 28 Januari 2013 dan akibat dari mokongnya Pemohon yang selalutidak memenuhi panggilan beberapa kali itu, sehingga Polres membuatkeputusan untuk Pemohon sebagai Daftar Pencarian (DPO) sejak tanggal 11September 2013 sampai sekarang, sehingga detik ini status Pemohon adalahDPO oleh Polres Lamongan ;DALAM REKONPENSI6 Bahwa, oleh karenanya Termohon tetap

dan dapat diterima sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Surat Akad PembiayaanAnggota (Pinjaman di Koperasi AlKautsar),yang batas pelunasan 28 November2012 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidakdibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formildan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurnadan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Surat laporan ke PolrestaSamarinda tentang tindak pidana

KDRT Tergugat terhadap Penggugat, telahbermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah olehTergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan maiteriil,namun bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini sehingga buktitersebut di kesampingkan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugatmengajukan alat bukti surat T.1 sampai T.1.

nafkah terutang Rp 5.000.000, (lima juta rupiah)perbulan sejak Maret sampai Mei 2021 total Rp 15.000.000, (lima belas jutarupiah);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugatyang pada pokoknya Tergugat tidak sanggup atas semua tuntutan dariPenggugat atas nafkah anak, nafkah iddah dan nafkah mutah bila ditentukankarena Tergugat saat ini tidak punya pekerjaan atau dalam keadaan tidakpunya penghasilan dan juga terlilit hutang sebesar + 1m250 juta apalagiTergugat sedang dilaporkan pidana

KDRT penelantaran ke Kepolisian olehPenggugat dan dari rekan bisnis.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan bukti T.2 dan dua orang saksi, dan Tergugat juga mengajukan duaorang saksi, bukti T.2 dan saksisaksi mana telah dipertimbangkan dalamkonpensi dan akan dipertimbangkan.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 yang diakui oleh Tergugat telahterbuti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang yang bernamaAnak p dan t.Menimbang, bahwa saksi Penggugat

Menyatakan Terdakwa Era Fadli Bin Herman Arif secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KDRT dan Pengrusakansebagaimana diatur dan diancam pidana Dalam Dakwaan Penuntut Umumyang melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kedua Pasal 406 ayat(1) KUHPidana;2. Menjatuhkan pidana terhadap Era Fadli Bin Herman Arif dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalamtahanan sementara;3.

Foto Copy Petikan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor253/Pid.B/2007/PN.Gs. tentang tindak pidana KDRT tertanggal12 Juli 2007, bermeterai cukup tidak ada aslinya aslinya,diberi tanda P.7; Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti surat Pemohontersebut di atas, Termohon menyatakan tidak keberatan ;o Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon dan Termohonmenghadapkan keluarga/orang dekatnya dan saksi, masing masingsebagai berikutSAKSI I : Nama SUTOMO bin NITI AMIJOYO, umur 73 tahun, agamaHal. 13 dari

dan dapat diterima sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Surat Akad PembiayaanAnggota (Pinjaman di Koperasi AlKautsar),yang batas pelunasan 28 November2012 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidakdibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formildan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurnadan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Surat laporan ke PolrestaSamarinda tentang tindak pidana

KDRT Tergugat terhadap Penggugat, telahbermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah olehTergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan maiteriil,namun bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini sehingga buktitersebut di kesampingkan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugatmengajukan alat bukti surat T.1 sampai T.1.

Bahwa halhal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindakpidana karena Terdakwa sedang menunggu proses persidanganterkait tindak pidana KDRT yang Terdakwa lakukan terhadap istriTerdakwa.Hal 16 dari 19 halaman Putusan Nomor : 72K/PM III16/AD/V1I/2018MenimbangMenimbangBahwa tujuan Pengadilan tidaklah sematamata hanyamemidana orangorang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapatinsyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara

Terdakwa memberikan keterangan dipersidanganpada pokoknya Sebagal De@nKUl =< enmee eee enter eeST> Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2014 ada 2 (dua) laporan dugaantindak pidana ke kepolisian yang ditujukan kepada Terdakwa;Bahwa Laporan Robert Maurits (Ayah dari Natalie Margareth) adalahterkait laporan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diaturdalam Pasal 335 KUHP, dimana laporan tersebut sudah dinyatakan SP3;Bahwa Laporan Natalie Margareth adalah terkait dengan laporanperbuatan dugaan tindak pidana

KDRT;Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014, Terdakwa melaporkan NatalieMargareth ke Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya dengan NomorLP/2814A/IIV2013/PMJ/Dit Reskrimun, atas dugaan melakukan KDRTdan perlindungan anak serta perzinahan pasal 45 UU No.23 Tahun 2004dan pasal 77 Huruf B UU No.23 Tahun 2002 serta 284 KUHP, tetapiterhadap laporan tersebut telah di SP3 oleh kepolisian.

Jadi bagaimana mungkin orang yang tidak berhak untukmelaporkan atas tindak pidana KDRT ataupun poligami secara hukumkemudian Pemohon Kasasi dinyatakan terbukti melakukan tindak pidanatersebut. Lalu diputuskan 7 bulan penjara dan dipecat dari Dinas Militer. Ituputusan yang semenamena dan ini sungguh sangat bertentangan denganperaturan perundangundangan dan Mahkamah Agung dalam hal ini dapatmembatalkan putusan pengadilan Militer Tinggi Medan tersebut ;.