berwenanglainnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukankeberadaannya baik melalui surat maupun telepon.Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuantanpa ijin dari Kahubdam IM, baik Terdakwa maupunkesatuan Hubdam IM tidak sedang dipersiapkanuntuk tugas Operasi Militer perang dan NegaraRepublik Indonesia dalam keadaan damai.Bahwa sebelum adanya perkara ini, Terdakwa telahmelakukan tindak pidana lainnya yaitu tindak pidanaTHTI pada tahun 2014, tindak pidana militer desersipada tahun 2016 dan tindak pidana

KDRT pada tahun2018.Atas keterangan Saksi1, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keteranganyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI ADpada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik denganpangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikankejuruan perhubungan di Cimahi Bandung danditempatkan di Hubdam IM hingga saat melakukanperbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwamenjabat

Pengadilan Agama GresikNomor 0839/Pdt.G/2021/PA.Gs. tanggal 5 Juli 2021 haruslah dipertahankandengan perbaikan amar mengenai mulainya kewajiban pembayaran nafkah anakdan besaran nafkah anak yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalamamar putusan banding dibawah ini;Menimbang, bahwa tentang memori banding dan kontra memori banding,setelah diperiksa dan dipelajari dengan seksama, ternyata keberatanPembanding tersebut ada halhal yang bukan menjadi kKewenangan PeradilanAgama yang berkaitan dengan pidana

KDRT, perbuatan melawan hukum,sedangkan halhal lainnya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama,karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi secarakhusus satu persatu, hal ini sesuai dengan maksud dari YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 143K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957 yangabtraksi hukumnya adalah, bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjaudan mempertimbangkan segalagalanya satu demi satu tentang apa saja yangdisampaikan, baik oleh Pembanding maupun Terbanding

Kilismemerintahkan Saksi1 Serma Samsuddin untuk mendampingiTerdakwa menghadiri persidangan Pengadilan Militer di Otmil Ill16Makassar terkait kasus tindak pidana KDRT yang dilakukan olehTerdakwa.3 Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016sekitar pukul 07.00.Wita Saksi1 pergi ke rumah Terdakwa yangberalamat di Asmil Korem 143/Ho gun memastikan keberangkatanTerdakwa, namun setiba di rumah Terdakwa sudah tidak berada dirumahnya sehingga Saksi1 menanyakan kepada tetangga yang tinggaldi sebelah

Bahwa dahulu pada tahun 2019, Penggugat pernah membuat aduan diPolres Jepara terkait dugaan tindak pidana KDRT yang dilakukan olehTergugat, serta Penggugat juga mengajukan gugatan cerai dengan asalanyang sama seperti tersebut di atas, yaitu dengan nomor perkara:695/Pdt.G/2019/PA.Jepr di Pengadilan Agama Jepara tertanggal 4 April2019.

Bahwa terdakwa mengerti mengapa sampai dihadapkan dipersidangan karenatelah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ; Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana KDRT terhadap isteri terdakwa(saksi korban DEVI MEISYA Binti MARJUIS (Alm)) pada hari Sabtu tanggal 1Desember 2012 dirumah orang tua terdakwa di Jl.Sunan Giri Kel.MC TimurKec.Rangkasbitung Kab.Lebak ; Bahwa terdakwa melakukan dengan cara menendang paha saksi korban DEVIMEISYA Binti MARJUIS (Alm) sebelah kanan menggunakan kaki terdakwasebelah

Pada saat ini berkas perkara tersebut sudah dalam proses untuk segera dilimpahkan ke pengadilan.Bahwa atas terjadinya peristiwa tanggal 21 Juli 2013 dan mulai berlangsungnyaproses pelaporan tindak pidana KDRT sebagaimana butir diatas, TERMOHONmemutuskan untuk pisah rumah dengan PEMOHON, dan tinggal di rumahkeluarga diwo nnn nn nnn nnn nanan nnn nn nnn nnn nana Tangerang Selatan, Banten.

Termohon telah melakukan tindak pidana KDRT terhadapPemohon antara lain: menyetrum dengan raket listrikpenangkap nyamuk, memukul dengan gagang sapu, memecahkaca jendela hingga mengenai mukanya sendiri sampaiberdarah, merusak kunci pintu) rumah, merusak mobil,mencuri uang iuran PGRI yang ada di almari Pemohon,dan lainlain; 6. Termohon sering melecehkan Pemohon sebagaisuami; 7.

Terdakwa.Bahwa benar pada awalnya, pernikahan Terdakwadengan Saksi1 baikbaik saja dan tidak adamasalah dan dari tersebut dikanuriai 2 (dua) oranganak yang bernama Yuda Prawira Muhamad (26tahun) dan Muhamad Satria Nugraha (21 tahun).Akan tetapi, sejak Terdakwa melaksanakanpendidikan Secapa AD pada tahun 1998 dankemudian ditempatkan di Kudam XVII/Cenderawasih mulai ada permasalahan dalam keluarga,sehingga antara Saksi dan Terdakwa seringbertengkar.Bahwa benar Terdakwa mengakui telahmelakukan tindak pidana

KDRT dengan cara tidakmemberikan nafkah lahir kepada isteri dan anakanaknya saya sejak bulan Juli 2019 s.d Nopember2020 atau selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat)bulan.

Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa karena sakithati kepada Saksi1 sehingga tidak memberikannafkah lahir dan bathin kepada Saksi1 yangpernah mengadukan Terdakwa ke kesatuan yangtelah melakukan tindakan pidana KDRT terhadapSaksi1, sehingga mengakibatkan Terdakwa tidakHal 44 dari 49 hal, Putusan Nomor 05K/PMT .IIO9/AD/I/2021Menimbangnaik pangkat karena adanya hukumanadministrasi dari kesatuan.

Termohon(Xxxxx) yang menyatakan bahwa saksi sering melihat Pemohon mengantarTermohon ke tempat kuliah, namun keterangan saksi tersebut telah dibantah olehPemohon sendiri, dan pula bahwa keterangan seorang saksi sebagai alat bukti dipersidangan tanpa alat bukti lain, maka keterangan saksi tersebut dalamklasifikasi asas unus testis nullus testis dan tidak memenuhi batas minimalsebagai alat bukti (vide : Pasal 169 HIR);Menimbang, bahwa adanya laporan Termohon di Kepolisian SektorSragi atas dugaan tindak pidana

KDRT yang dilakukan oleh Pemohon terhadapTermohon, meskipun kemudian laporan tersebut kemudian dicabut dandiselesaikan secara kekeluargaan (bukti T3) telah mengindikasikan adanyaperselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitartahun 2010; Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon yang menyatakan bahwapertengkaran antara Pemohon dengan Termohon antara lain disebabkan karenaTermohon tidak senang dengan anak bawaan Pemohon dibantah oleh Termohon,namun dari jawaban Termohon yang

Bahwa sebelum perkara sekarang ini, Terdakwa pernahmelakukan tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)dan perkaranya telah diputus dengan Putusan Pengadilan Militer III19Jayapura Nomor : Put/62/K/PM.III19/AD/IV/2014 tanggal 22 Mei 2014dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhiunsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancamdengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa

Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana KDRT(Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan perkaranya telah putusdengan Putusan Pengadilan Militer IIl19 Jayapura Nomor : 62/K/PM.IIIl19/AD/IV/2014 tanggal 22 Mei 2014 dengan pidana penjaraselama 10 (Sepuluh) bulan.3.

dan dapat diterima sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Surat Akad PembiayaanAnggota (Pinjaman di Koperasi AlKautsar),yang batas pelunasan 28 November2012 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidakdibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formildan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurnadan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Surat laporan ke PolrestaSamarinda tentang tindak pidana

KDRT Tergugat terhadap Penggugat, telahbermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah olehTergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan maiteriil,namun bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini sehingga buktitersebut di kesampingkan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugatmengajukan alat bukti surat T.1 sampai T.1.

Namun sesampainya di rumahorang tua Tergugat, Penggugat tidak menemui anaknya karena tidak adajuga dirumah orang tua Tergugat dan akhirnya Penggugat menitipkan kueulang tahun tersebut kepada orang tua Tergugat;Bahwa walaupun Penggugat dilaporkan oleh atas tindak pidana KDRT danpengeroyokan oleh Tergugat, tidak menghilangkan rasa cinta Penggugatterhadap anakanaknya. Hal ini terlihat ketika Penggugat dalam menghadap!

maka atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat melakukanLaporan Kepolisian dengan Nomor: LP/2588/IX/2015/SPKTResta Medantanggal 17 September 2015 pada Kepolisian Resor Kota Besar Medantentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat, akan tetapi perihal LaporanKepolisian tersebut telah dilakukan SP3 oleh Kepolisian Resor Kota BesarMedan;Bahwa mengenai nafkah sejak awal pernikahan dan sampai dengansebelum adanya 3 (tiga) Laporan Kepolisian yang dibuat Tergugat terhadapPenggugat yakni mengenai tindak pidana

KDRT, pengeroyokan danpencurian, serta sebelum Penggugat menjalani hukuman penjara selama 4(empat) bulan akibat Laporan Kepolisian Tergugat mengenai KDRT,Penggugat memberikan nafkah sebesar + Rp.10.000.000, (Sepuluh jutarupiah)/bulan, namun sejak Penggugat harus menghadapi semua LaporanKepolisian yang dibuat Tergugat, Penggugat hanya mampu memberikannafkah sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah)/oulan, mengingat semuaLaporan Kepolisian yang dibuat Tergugat mempengaruhi kinerja Penggugatyakni menyita

MakaTermohon dengan sangat terpaksa melaporkan ke ranah pidana KDRT di PolresLamongan dengan laporan Nomor LP/19/1/2013/JATIM/RES LAMONGAN,tertanggal 28 Januari 2013 dan akibat dari mokongnya Pemohon yang selalutidak memenuhi panggilan beberapa kali itu, sehingga Polres membuatkeputusan untuk Pemohon sebagai Daftar Pencarian (DPO) sejak tanggal 11September 2013 sampai sekarang, sehingga detik ini status Pemohon adalahDPO oleh Polres Lamongan ;DALAM REKONPENSI6 Bahwa, oleh karenanya Termohon tetap

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahmelakukan tindak pidana :KDRT dilakukan terhadap isteri yang tidak menimbulkanpenyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan seharihari sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalampasal : 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf (a) UndangUndang Nomor23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam RumahTangga.b.

nafkah terutang Rp 5.000.000, (lima juta rupiah)perbulan sejak Maret sampai Mei 2021 total Rp 15.000.000, (lima belas jutarupiah);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugatyang pada pokoknya Tergugat tidak sanggup atas semua tuntutan dariPenggugat atas nafkah anak, nafkah iddah dan nafkah mutah bila ditentukankarena Tergugat saat ini tidak punya pekerjaan atau dalam keadaan tidakpunya penghasilan dan juga terlilit hutang sebesar + 1m250 juta apalagiTergugat sedang dilaporkan pidana

KDRT penelantaran ke Kepolisian olehPenggugat dan dari rekan bisnis.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan bukti T.2 dan dua orang saksi, dan Tergugat juga mengajukan duaorang saksi, bukti T.2 dan saksisaksi mana telah dipertimbangkan dalamkonpensi dan akan dipertimbangkan.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 yang diakui oleh Tergugat telahterbuti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang yang bernamaAnak p dan t.Menimbang, bahwa saksi Penggugat

Bahwa selanjutnya sejak Surat Perjanjian dan Surat Kuasa Khusus dibuatPara Penggugat menjalankan kewajiban dan langkahlangkah yangdiperlukan untuk memperjuangkan hak Tergugat, antara lain denganmengurus kelanjutan perkara gugatan perceraian ke Pengadilan AgamaDenpasar, mendampingi Tergugat dalam pelaporan perkara pidana ke PolsekMendoyo terhadap dugaan tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh suamiTergugat kepada Tergugat, mendampingi Tergugat dalam pelaporan perkarapidana ke Polsek Gilimanuk terhadap

Jadi bagaimana mungkin orang yang tidak berhak untukmelaporkan atas tindak pidana KDRT ataupun poligami secara hukumkemudian Pemohon Kasasi dinyatakan terbukti melakukan tindak pidanatersebut. Lalu diputuskan 7 bulan penjara dan dipecat dari Dinas Militer. Ituputusan yang semenamena dan ini sungguh sangat bertentangan denganperaturan perundangundangan dan Mahkamah Agung dalam hal ini dapatmembatalkan putusan pengadilan Militer Tinggi Medan tersebut ;.

terdakwa menyatakan tidakberkeberatan.Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwayang pada pokoknya adalah sebagai berikut :e Bahwa terdakwa pernah mengisi biodata pribadinya yang di suruh olehKepala Puskesmas Kolang.e Bahwa tidak benar terdakwa dibawa kedalam ruangan saksi korbanLamseria Nababan.e Bahwa akhir bulan Januari 2011 terdakwa dengan saksi korbanLamseria Nababan (isteri terdakwa) sudah pisah dan tidak satu rumahlagi.e Bahwa terdakwa pernah melakukan tindak pidana

KDRT terhadap saksiLamseria Nababan namun perkara tersebut dihentikan penyidikannyaoleh Polisi.e Bahwa sewaktu terdakwa mengisi formulir biodata PNS tidak adaorang yang melihat atau mengetahuinya.e Bahwa setiap tahunnya Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten TapanuliTengah meminta biodata Kepegawaian Tahun 2012.e Bahwa bulan Agustus Tahun 2012 terdakwa mengajukan gugat cerai diPengadilan Negeri Sibolga terhadap saksi korban (selaku Isterinya).e Bahwa menurut keterangan terdakwa saat ianya menyerahkan

dan dapat diterima sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Surat Akad PembiayaanAnggota (Pinjaman di Koperasi AlKautsar),yang batas pelunasan 28 November2012 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidakdibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formildan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurnadan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Surat laporan ke PolrestaSamarinda tentang tindak pidana

KDRT Tergugat terhadap Penggugat, telahbermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah olehTergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan maiteriil,namun bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini sehingga buktitersebut di kesampingkan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugatmengajukan alat bukti surat T.1 sampai T.1.

Menyatakan Terdakwa Era Fadli Bin Herman Arif secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KDRT dan Pengrusakansebagaimana diatur dan diancam pidana Dalam Dakwaan Penuntut Umumyang melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kedua Pasal 406 ayat(1) KUHPidana;2. Menjatuhkan pidana terhadap Era Fadli Bin Herman Arif dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalamtahanan sementara;3.