Ditemukan 562 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-03-2019 — Putus : 03-05-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN TAIS Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Tas
Tanggal 3 Mei 2019 — Penuntut Umum:
FAJAR MUTTAQIEN, SH
Terdakwa:
ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN
428
  • dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukumpidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat DakwaanPenuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalamsuatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie
Putus : 24-06-2014 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN.TG
Tanggal 24 Juni 2014 — -DADI SUKONO Bin DUL KHOTIM
12123
  • korporasi yang yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) di wilayah hukumIndonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia ; Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Putus : 04-04-2007 — Upload : 29-07-2013
Putusan PN LAMONGAN Nomor 25/Pdt.G/2006/PN.Lmg
Tanggal 4 April 2007 — Penggugat : HIDAYAT IKSAN MANSUR, Tergugat : LUKMAN HAKIM
6211
  • .:410.35.19591 tanggal 21 Nopember 2006 Perihal : Keberatan atas PenolakanPendaftaran Sertifikat atas nama Saudara SUCIPTO, Dkk, Desa DrajatKecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, diberi tanda bukti TI 21 ;Foto copy Extract uit het Register des Besluiten van der Goeperneur Generaalvan Nederland Indie, diberi tanda bukti TI 22 ;4823. Foto copy Terkloewar dari Register Besluit K. Goepernoer Djendral di IndiaNederland, diberi tanda bukti TI 23 :24.
Register : 20-03-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Agm
Tanggal 8 Mei 2019 — Penuntut Umum:
ASFERI JONI, SH
Terdakwa:
RUSMANTO Als MANTO Bin RUSLAN EFENDI
8699
  • sebagaimana disebutkan dalam SuratDakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalamsuatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 ini adalah sejalandengan subyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesiaadalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshofvan Nedherland Indie
Register : 17-06-2020 — Putus : 17-07-2020 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN BUOL Nomor 28/Pid.B/2020/PN Bul
Tanggal 17 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Musrin Age, S.H.
Terdakwa:
1.Ali Bin Yahya, S. IP alias Ali
2.Zainudin TB. Umar, S. IP alias Jay
8335
  • Unsur BarangsiapaMenimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam pasal ini sejatinyamerupakan terjemahan dari unsur Hij die dalam naskah asli wetboek vanstrafrecht voor Nederlandsch Indie. Unsur ini menunjuk pada subyek hukumyang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta padadirinya tidak terdapat keadaankeadaan yang menghapuskan pidana atasperbuatan pidana yang dilakukannya.
Register : 16-11-2015 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 189 / Pid.B / 2015 / PN.Tdn
Tanggal 13 Januari 2016 — Nama Lengkap : VIRGO ESHA JUARA Alias VIRGO Bin LUKMAN HAKIM ; Tempat Lahir : Pangkal Pinang ; Umur atau Tanggal Lahir : 26 Tahun / 08 September 1989 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat Tinggal : Jl. Mat Yasin RT. 18 RW. 07 Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Karyawan Swasta ; Pendidikan : SMA (Tamat).
665
  • menguntungkan diri sendiri atau orang lain;211.3. secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan;4. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atausupaya member hutang maupun menghapuskan piutangnya.Unsur barang siapaKitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia berlaku di Indonesiaberdasarkan azas konkordansi yang memberlakukan Wetboek van Strafrecht(KUHP Belanda) di wilayah Hindia Belanda (Nederland Indie
Register : 18-07-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 446/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 19 September 2016 — ROY CHARLES CS >< PT.KERETA API INDONESIA DAERAH OPERASI I (PT.KAI DAOP I) CS
6837
  • No. 6 Tahun 1929 tentang Peta TanahEmplasmen Stasiun Kemayoran berada dalam penguasaan dan berstatushak pakai milik Djawatan Kereta Api yang saat ini menjadi PT Kereta ApiIndonesia (Persero);Hal.24 Putusan No.446/Pd/2016/PT.DKI.64.Bahwa hal tersebut di atas juga dikuatkan dengan Surat Kepala BadanPertanahan Nasional No.570/32/3594/D.IIl tanggal 22 Oktober 1992 yangpada pokoknya surat tersebut secara tegas menyebutkan tanahGrondkaart SS di atas tanah Eigendom atas nama He Gouverment VanNederland Indie
Putus : 04-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 462 PK/Pdt/2015
Tanggal 4 Februari 2016 — S A M A N (Saman Bin Melim/Saman Bin Melin) melawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA qq. GUBERNUR PROPINSI DKI JAKARTA, dk dan PT. JAKARTA TOURISINDO
155123 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hadjie Abdul Sahit % dan Hadjie Mohamat % sebagaimanadiuraikan dalam surat ukur (meetbrief) terletak di Kampung Tjawang,Meester Cornelis, Batavia bukan terletak di atas tanah sengketa yangmerupakan eigendom verponding Nomor 6554, bekas pemegang haknya(eigenaar) terakhir tercatat atas nama gouvernement van nederl indie,Halaman 28 dari 32 Hal. Put.
Putus : 19-08-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN.TGT
Tanggal 19 Agustus 2014 — -DWI SETIOWATY Alias DWI Binti MUNADJI (Alm)
545
  • dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam SuratDakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Persona atau kesalahan subjek dalamsuatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukumdalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalamKUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukumpidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 K/TUN/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — MARA TAMAT SIREGAR, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANGSIDIMPUAN, DKK
4126 Berkekuatan Hukum Tetap
  • masyarakat (Hatobangon, Alim Ulama danCerdik Pandai) adalah merupakan tindakan hukum yang sah dansempurna menurut hukum adat;Dari uraian di atas adalah jelas terbukti baik dari segi de facto maupunde jure bahwa tanah lapangan sepak bola Kelurahan Sabungan Jae danDesa Singali adalah tanah adat milik masyarakat Kelurahan SabunganJae dan Desa Singali untuk selamalamanya dan digunakan untukkepentingan umum;Adalah kenyataan yang tak bisa diingkari keabsahan adanyapemerintah Hindia Belanda (Netherland Indie
Register : 10-03-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SUMBER Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sbr
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
15016
  • Indie) antara Koekoet dan Pewaristertanggal 06 Oktober 1935, selanjutnya diberi tanda P1;2. Fotokopi Buku Desa, selanjutnya diberi tanda P2;3. Fotokopi Kikitir dan Pajak Bumi Nomor : 850, atas nama Idris Amin,selanjutnya diberi tanda P3;4. Fotokopi SPPT PBB NOP : 32113900100130001.0 atas nama IdrisAminah, selanjutnya diberi tanda P4;5. Fotokopi STTS PBB NOP : 32113900100130001.0 atas nama IdrisAminah, selanjutnya diberi tanda P5;6. Fotokopi Surat Pernyataan Keluarga Hj.
Putus : 02-12-2014 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 265/Pid.B/2014/PN.Tgt
Tanggal 2 Desember 2014 — -HAIRUL AHMAD Als ARUL Bin RUSNI
498
  • Tgtsubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakanbahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahanindividual; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telahmenghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaituTerdakwa HAIRUL AHMAD Als ARUL Bin
Register : 30-07-2018 — Putus : 19-10-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Ktp.
Tanggal 19 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
SRI RAHAYU,SH
Terdakwa:
FITRI SEPTIANI ALHINDUAN alias FITRI binti Drs SYARIF ACHMAD HAMID ALHINDUAN
352295
  • yangdilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat DakwaanPenuntut Umum dan tidak ada Error in Persona atau kesalahan subjek dalamsuatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyekhukum pidana dalam KUHP yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidanadalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurfijke person (manusia)yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
Register : 18-12-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 390/Pid.B/LH/2017/PN Tgt
Tanggal 1 Maret 2018 — Penuntut Umum:
BILL HAYDEN, SH
Terdakwa:
SURADI Bin REJO JEMIKO
35713
  • yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaError in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyekhukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukumpidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson(manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Putus : 14-04-2015 — Upload : 03-07-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN.TGT
Tanggal 14 April 2015 — -ANDI ACHMAD SOFYAN Bin SYAID HIDAYATULLAH ASSEGAF (Alm)
374
  • korporasi yang yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) di wilayah hukumIndonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Putus : 16-01-2014 — Upload : 06-03-2014
Putusan PN MARISA Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Mrs
Tanggal 16 Januari 2014 — - Ir. Haji TONTON JASSIN, Dkk sebagai Para Penggugat melawan LISNA BULONGGODU alias NoU (Ahli waris almarhum Hakoe Bulonggodu alias Ba Ita KoE), Dkk sebagai Para Tergugat
7126
  • "Agrarische Wet" (stablad 1870 No 55) sebagaimana yang termuatpasal 51 "wet op de Straatsinrichting van Nederlands Indie" (Staatsblad1952 No. 447) dan ketentuan dalam ayatayat lainnya dari pasal itu.2. a.
Register : 06-12-2017 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 650/Pdt.G/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 16 Oktober 2018 — Penggugat:
JOSE ALEXANDER HADI ANGGONO
Tergugat:
1.PT. PELABUHAN INDONESIA II, Persero dahulu Perusahaan Umum Pelabuhan II
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI dahulu Departemen Dalam Negeri, Dirjen Agraria Cq. Kepala BPN RI
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA JAKARTA UTARA Cq. Kepala Kantor BPN Kota Jakarta Utara
4.ADE HARRIS CHRISTIAN
5.ASIKIN KURNIAWAN
6.RICHARDUS NANGKIH SINULINGGA, S.H
204691
  • Tertulis atas nama : GOUVERNEMENT VANNEDERLANDSCH INDIE.;9. Bahwa pada tanggal 5 Juni 1984, Arifin mengajukanpermohonan Keterangan Rencana Kota pada Kepala Suku Dinas Tata KotaJakarta Utara dan telah mendapatkan nomor permohonan 194/GSB/JU/VI/84;10. Bahwa pada tanggal 22 September 1984 Kuswadi jugamengajukan permohonan Keterangan Rencana Kota pada Kepala Suku DinasTata Kota Jakarta Utara dan telah mendapatkan nomor permohonan632/GSB/JU/IX/ 84;11.
    Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor AgrariaJakarta Utara No. 18/PT/JU/1984 tanggal 18 Januari 1984 yang menyatakanbahwa tanah di Jalan lodan No. 43, dahulu bekas Eig.Perp.No.10163 seluas +606.643 m2 atas nama Gouvernement Van Nederlandsch Indie, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P13;14.
Register : 18-08-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN BREBES Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bbs
Tanggal 29 September 2020 — Penuntut Umum:
ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
JANURI BIN MAKSUM
9710
  • dapat dipertanggung jawabkan sebagaisubyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalamSurat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
Putus : 16-10-2014 — Upload : 30-07-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN.Tgt
Tanggal 16 Oktober 2014 — -HERIANSYAH Als AIDIL Bin SAKKA
5615
  • dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam SuratDakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaatau kesalahansubjek dalam suatu perkara pidana ; Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Register : 13-03-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Mre
Tanggal 10 April 2019 — Penuntut Umum:
1.TIARA PRATIDHINA, SH
2.HETTY VERONICA SIHOTANG, SH
Terdakwa:
MUSTAM BIN SULAIMAN
3516
  • secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie