Ditemukan 562 data
FAJAR MUTTAQIEN, SH
Terdakwa:
ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN
42 — 8
dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukumpidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat DakwaanPenuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalamsuatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie
121 — 23
korporasi yang yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) di wilayah hukumIndonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia ; Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
62 — 11
.:410.35.19591 tanggal 21 Nopember 2006 Perihal : Keberatan atas PenolakanPendaftaran Sertifikat atas nama Saudara SUCIPTO, Dkk, Desa DrajatKecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, diberi tanda bukti TI 21 ;Foto copy Extract uit het Register des Besluiten van der Goeperneur Generaalvan Nederland Indie, diberi tanda bukti TI 22 ;4823. Foto copy Terkloewar dari Register Besluit K. Goepernoer Djendral di IndiaNederland, diberi tanda bukti TI 23 :24.
ASFERI JONI, SH
Terdakwa:
RUSMANTO Als MANTO Bin RUSLAN EFENDI
86 — 99
sebagaimana disebutkan dalam SuratDakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalamsuatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 ini adalah sejalandengan subyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesiaadalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshofvan Nedherland Indie
Musrin Age, S.H.
Terdakwa:
1.Ali Bin Yahya, S. IP alias Ali
2.Zainudin TB. Umar, S. IP alias Jay
83 — 35
Unsur BarangsiapaMenimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam pasal ini sejatinyamerupakan terjemahan dari unsur Hij die dalam naskah asli wetboek vanstrafrecht voor Nederlandsch Indie. Unsur ini menunjuk pada subyek hukumyang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta padadirinya tidak terdapat keadaankeadaan yang menghapuskan pidana atasperbuatan pidana yang dilakukannya.
66 — 5
menguntungkan diri sendiri atau orang lain;211.3. secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan;4. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atausupaya member hutang maupun menghapuskan piutangnya.Unsur barang siapaKitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia berlaku di Indonesiaberdasarkan azas konkordansi yang memberlakukan Wetboek van Strafrecht(KUHP Belanda) di wilayah Hindia Belanda (Nederland Indie
68 — 37
No. 6 Tahun 1929 tentang Peta TanahEmplasmen Stasiun Kemayoran berada dalam penguasaan dan berstatushak pakai milik Djawatan Kereta Api yang saat ini menjadi PT Kereta ApiIndonesia (Persero);Hal.24 Putusan No.446/Pd/2016/PT.DKI.64.Bahwa hal tersebut di atas juga dikuatkan dengan Surat Kepala BadanPertanahan Nasional No.570/32/3594/D.IIl tanggal 22 Oktober 1992 yangpada pokoknya surat tersebut secara tegas menyebutkan tanahGrondkaart SS di atas tanah Eigendom atas nama He Gouverment VanNederland Indie
155 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjie Abdul Sahit % dan Hadjie Mohamat % sebagaimanadiuraikan dalam surat ukur (meetbrief) terletak di Kampung Tjawang,Meester Cornelis, Batavia bukan terletak di atas tanah sengketa yangmerupakan eigendom verponding Nomor 6554, bekas pemegang haknya(eigenaar) terakhir tercatat atas nama gouvernement van nederl indie,Halaman 28 dari 32 Hal. Put.
54 — 5
dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam SuratDakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Persona atau kesalahan subjek dalamsuatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukumdalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalamKUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukumpidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie
41 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
masyarakat (Hatobangon, Alim Ulama danCerdik Pandai) adalah merupakan tindakan hukum yang sah dansempurna menurut hukum adat;Dari uraian di atas adalah jelas terbukti baik dari segi de facto maupunde jure bahwa tanah lapangan sepak bola Kelurahan Sabungan Jae danDesa Singali adalah tanah adat milik masyarakat Kelurahan SabunganJae dan Desa Singali untuk selamalamanya dan digunakan untukkepentingan umum;Adalah kenyataan yang tak bisa diingkari keabsahan adanyapemerintah Hindia Belanda (Netherland Indie
150 — 16
Indie) antara Koekoet dan Pewaristertanggal 06 Oktober 1935, selanjutnya diberi tanda P1;2. Fotokopi Buku Desa, selanjutnya diberi tanda P2;3. Fotokopi Kikitir dan Pajak Bumi Nomor : 850, atas nama Idris Amin,selanjutnya diberi tanda P3;4. Fotokopi SPPT PBB NOP : 32113900100130001.0 atas nama IdrisAminah, selanjutnya diberi tanda P4;5. Fotokopi STTS PBB NOP : 32113900100130001.0 atas nama IdrisAminah, selanjutnya diberi tanda P5;6. Fotokopi Surat Pernyataan Keluarga Hj.
49 — 8
Tgtsubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakanbahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahanindividual; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telahmenghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaituTerdakwa HAIRUL AHMAD Als ARUL Bin
SRI RAHAYU,SH
Terdakwa:
FITRI SEPTIANI ALHINDUAN alias FITRI binti Drs SYARIF ACHMAD HAMID ALHINDUAN
352 — 295
yangdilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat DakwaanPenuntut Umum dan tidak ada Error in Persona atau kesalahan subjek dalamsuatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyekhukum pidana dalam KUHP yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidanadalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurfijke person (manusia)yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
BILL HAYDEN, SH
Terdakwa:
SURADI Bin REJO JEMIKO
357 — 13
yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaError in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyekhukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukumpidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson(manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
37 — 4
korporasi yang yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) di wilayah hukumIndonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
71 — 26
"Agrarische Wet" (stablad 1870 No 55) sebagaimana yang termuatpasal 51 "wet op de Straatsinrichting van Nederlands Indie" (Staatsblad1952 No. 447) dan ketentuan dalam ayatayat lainnya dari pasal itu.2. a.
JOSE ALEXANDER HADI ANGGONO
Tergugat:
1.PT. PELABUHAN INDONESIA II, Persero dahulu Perusahaan Umum Pelabuhan II
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI dahulu Departemen Dalam Negeri, Dirjen Agraria Cq. Kepala BPN RI
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA JAKARTA UTARA Cq. Kepala Kantor BPN Kota Jakarta Utara
4.ADE HARRIS CHRISTIAN
5.ASIKIN KURNIAWAN
6.RICHARDUS NANGKIH SINULINGGA, S.H
204 — 691
Tertulis atas nama : GOUVERNEMENT VANNEDERLANDSCH INDIE.;9. Bahwa pada tanggal 5 Juni 1984, Arifin mengajukanpermohonan Keterangan Rencana Kota pada Kepala Suku Dinas Tata KotaJakarta Utara dan telah mendapatkan nomor permohonan 194/GSB/JU/VI/84;10. Bahwa pada tanggal 22 September 1984 Kuswadi jugamengajukan permohonan Keterangan Rencana Kota pada Kepala Suku DinasTata Kota Jakarta Utara dan telah mendapatkan nomor permohonan632/GSB/JU/IX/ 84;11.
Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor AgrariaJakarta Utara No. 18/PT/JU/1984 tanggal 18 Januari 1984 yang menyatakanbahwa tanah di Jalan lodan No. 43, dahulu bekas Eig.Perp.No.10163 seluas +606.643 m2 atas nama Gouvernement Van Nederlandsch Indie, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P13;14.
ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
JANURI BIN MAKSUM
97 — 10
dapat dipertanggung jawabkan sebagaisubyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalamSurat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
56 — 15
dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam SuratDakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaatau kesalahansubjek dalam suatu perkara pidana ; Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
1.TIARA PRATIDHINA, SH
2.HETTY VERONICA SIHOTANG, SH
Terdakwa:
MUSTAM BIN SULAIMAN
35 — 16
secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie