Ditemukan 521 data
1.PT. PUJUD KARYA SAWIT
2.PT. ARYA RAMA PERSADA
3.HANAFIAH
Tergugat:
SANTONYOADIYASA
56 — 15
Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan HukumPerseroan dan Salinan Akta Pendirian Perseroaan Terbatas PT. ARYA RAMAPERSADA Nomor: 02 tertanggal 12 Mei 2009, yang diperbuat dihadapan NotarisIRMA F. NASUTION, SE, SH, MKn,, bukti P2;3. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Nomor : 205/BH/KDK.1.4/1/XII/1999tanggal 24 Desember 1999 atas nama Koperasi PRIMA JASA yang dikeluarkanoleh Kepala kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan MenengahKabupaten Aceh Timur, bukti P3;4.
108 — 246 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa hal tersebut di atasdi atur dalam Pasal 14 ayat (1) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negarayang menyebutkan, Menteri bertindak selaku Rapat Umum PemegangSaham dalam hal seluruh saham Persero dimiliki olen Negaradanbertindak selaku pemegang saham pada Persero dan PerseoanTerbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara danPasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentangPelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuanganpada Perusahaan Perseroaan
47 — 23
., yang mana PT PUTRA MAS SIMPATI adalahmerupakan subjek hokum sehingga pertanggung jawabanterhadap segala perbuatan hokum tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada organ Perseroan/ Para pengurus perseroansecara in persona apalagi harus dipertangung jawabkan olehPara ahli waris dari pemegang Saham Perseroaan secara inpersona;Bahwa berdasarkan bukti T.IIVI.2a.T.IlVl.26 dan T IIVI,2c.Tergugat II telah keluar dari kepemilikan saham dari PT.
150 — 48
Perkebunan VII, dan Perusahaan Perseroaan (Persero)PT.Perkebunan VII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT.PN IVMenimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak menanggapigugatan Penggugat tentang halhal yang dijaukan oleh Penggugat sesuaidengan bukti P2P9, P10, P11P12 dan P24 dimana setelah Majelis Hakimmencermati jawaban dari Tergugat tersebut hanya menerangkan tentangalasan Tergugat menguasai lahan yang menjadi objek perkara sebagaimanapetitumpetitum dari gugatan Penggugat tersebut;Menimbang
59 — 5
Fotokopi Dokumendokumen Usaha milik Pribadi dari Tergugatberupa Tanda daftar Perusahaan perseroaan terbatas (PT) Nomor503/1641.B/ 436.7.17/2019 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman ModalHalaman 38 dari 66 hlm. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2021/PA.SbyDan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tertanggal 26 Februari 2019, bermateralcukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda T10;11.
512 — 228
lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baikmengenai bentuk,cara penempatan,cara penulisan atau kombinasi antaraunsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.Menimbang,bahwaberdasarkan ketentuan tersebut maka = akandipertimbangkan apakah terhadap obyek sengkketa berupa merek milik Tergugat mempunyai kesamaan dengan merek milik Penggugat atau tidak;Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P1a sampai dengan bukti P2b telah terbukti bahwa Penggugat adalah sebuah Perseroaan
461 — 229
Bukti T2 berupa : Copy dari Asli Surat dari Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi hukumumum No.AHUAH.01.030157469 perihal penerimaan pemberitahuanperubahan data perseroaan PT.ZURI HOTEL MANAJEMEN tertanggal 31Juli 20173. Bukti T3 berupa : Copy dari Asli Surat daily Revenue Report Tertanggal14 Juni 2014.4.
1.KAISAH
2.JUMIYEM
3.ARINI
4.TUMIRIN
5.ROHANI
6.JUMONO
7.JUMINGAN
8.JONI
9.SUGIMAN
10.KADIM HR
11.SUDARMINI
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
2.Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
Intervensi:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
198 — 85
2Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959 tentang PokokPokokPelaksanaan UndangUndang' Nasionalisasi PerusahaanBelanda yang berbunyi :(1) Dalam perusahaan yang dikenakan nasionalisasi sepertitermaksud dalam pasal 1 ayat (1) sub a, c, dan dtermasuk seluruh harta kekayaan dan harta cadangan,baik yang berwujud barang tetap atau barang bergerakyang merupakan hak atau piutang ; (2) Dalam perusahaan yang dikenakan nasionalisasi sepertitermaksud dalam pasal 1 ayat (1) sub b termasukseluruh saham dalam modal perseroaan
1.KARDJONO
2.KASIHANTO
3.SUYOTO
4.TOTOK SUMARTO
5.ENDANG SUTININGSIH
6.A RUSLI WIJAYA
7.MOCH FATHAN
8.FERRY CANDRA IRAWAN BA
9.HERMIN VIRGO SURYANDARI
Tergugat:
1.PT KERETA API INDONESIA PERSERO
2.MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
3.MENTERI PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
4.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
259 — 104
Hal inisesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2003tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuanganpada Perusahaan Perseroaan (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) danPerusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha MilikNegara, yang menentukan bahwa:Kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan yang dilimpahkankepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 adalah yang mewakili Pemerintah selaku:a.
636 — 280
.: 506/OL/CS/COMMBA/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 perihal Surat Penawaran Kredit sejumlah 6 (enam) lembar;94) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan nomor 168 nama pemegang hak Perseroaan Terbatas PT Pabrik Minyak Kelapa Mangga Dua tanggal 8 Maret 1991 sejumlah 11 (sebelas) lembar.2. 1) Fotokopi Surat Direktur PT Mangga Dua nomor 312/FIN-ACC/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 sejumlah 1 (satu) lembar2) Fotokopi Surat Direktur PT Mangga Dua nomor 311/FIN-ACC/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 sejumlah 1 (
.: 506/OL/CS/COMMBA/V/2018 tanggal21 Mei 2018 perihal Surat Penawaran Kredit sejumlah 6 (enam) lembar;94) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan nomor 168 nama pemeganghak Perseroaan Terbatas PT Pabrik Minyak Kelapa Mangga Dua tanggal8 Maret 1991 sejumlah 11 (sebelas) lembar.
sejumlah 1 (satu) lembar;91) Fotokopi Pernyataan Keputusan RapatPT Mangga Duanomor 22 tanggal7 Mei 2018 sejumlah 5 (lima) lembar;92) Fotokopi Surat dari BIl Maybank nomor S.2014.5655/DIR BusinessBankingCommercialReg Jabar tanggal 20 November 2014 perihal SuratPenawaran Kredit sejumlah 5 (lima) lembar;93) Fotokopi Surat CIMB NIAGA No.: 506/OL/CS/COMMBA/V/2018 tanggal21 Mei 2018 perihal Surat Penawaran Kredit sejumlah 6 (enam) lembar;94) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan nomor 168 nama pemeganghak Perseroaan
Motohiro aoyama
Termohon:
1.KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT
2.Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
113 — 30
Bahwa Terlapor Naren Manghwani dan Shankar Sunderdas Manghwani telahmelakukan RUPS pada tanggal 19 Maret 2019 sebagaimana termuat dalam AktaRisaalah RUPS LB Perseroaan Terbatas PT Kadota Textile Industries No.11tertanggal 19 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Tahmid Tirtapradja,SH.,SPi ;2. Bahwa RUPS LB tersebut diselenggarakan oleh Terlapor berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Karawang No.147/Pdt.P/2017/PN.Kwg tertanggal 20 Pebruari2018 yang masih dalam tahap Kasasi ;3.
168 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
PoerbaningsihAdi Wasito, SH Nomor 78 tanggal 19 Agustus 2008, untuk bertindakmewakili perseroaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, NusaTenggara Timur dan Maluku dengan Domisili di Denpasar sehinggasebagai penerima kuasa Terdakwa Ir.
110 — 34
Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarbaru, sebagaiTurut Tergugat lll.Bahwa penyebutan subjek Turut Tergugat Il dengan sebutan Direktur Utamadan Kepala Cabang bertentangan dan melanggar hukum acara perdata,karena menurut hukum perdata subjek hukum ada 4 yaitu orang, badanhukum, koperasi dan yayasan, kalau Perseroaan Terbatas (PT) adalahtermasuk badan hukum, maka yang digugat adalah nama badan hukumnyabukan Direkturnya/Pimpinannya karena = yang dapat = dimintaipertanggungjawaban hukum adalah PTnya
99 — 29
Bahwa PT ( Perseroaan Terbatas ) yang didirikan Terdakwa diberi nama PTJaya SampoernaBersama sesuai akta Notaris tanggal 7 Desember 20124. Bahwa ketika pembuatan akta yang harus dilengkapi oleh Terdakwa selakupemohon diantaranya adalah modal dasar, nilai Nominal saham perlembar, modaldisetor, susunan pemegang saham/pendini, identitas pendiri, Komposisi pemegangsaham, susunan pengurus berisi materi akte (nama perusahaan, berkedudukandimana, maksud dan tujuan, modal).5.
48 — 8
Mutiara Unggul LestariNomor 123 tanggal 30 Mei 2002 yang dibuat oleh Idham, SH Notaris diMedan, bukti ini telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya serta telahbermaterai cukup, diberitanda T1 ;Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor C12334 HT.01.01.TH.2002 tanggal 5 Juli 2002Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroaan Terbatas Perseroan PT.Putusan Nomor : 66/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr Halaman 41 dari 6810.11.Mutiara Unggul Lestari, bukti ini telah dicocokan
Terbanding/Tergugat I : Muhammad Nur Bin H. Malkan
Terbanding/Tergugat II : Undang Kamaludin
Terbanding/Tergugat III : Amin Jauhari
Terbanding/Tergugat IV : H. Winarno, S.Ag Bin H. Wiro Sumarjo
Terbanding/Tergugat V : Haryanto
Terbanding/Tergugat VI : PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk. qq Terawas Indah Estate/Eka Sari Regional
Terbanding/Tergugat VII : Eliana Binti Anang Tap
122 — 52
Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLGdigugat adalah Perseroaan yang bersangkutan karena Perseroanadalah Badan Hukum tersendiri sehingga meruapakan Subjek hukumyang terlepas dari pengurusnya (direksi) oleh karena itu Perseroanmemikul tanggung jawab (aansprakelijk head liarbility) maka sudahsepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard)Menimbang,bahwa terhadap dalil Eksepsi Terbanding 1,II,III,IV,V danVil / semula Penggugat III, III,1V,V dan VII pada
Terbanding/Penggugat : H. PERDANA ALAMSYAH
181 — 145
RI telah mengeluarkan salinan resmi tentangPerubahan data PerseroanJustru dengan dilakukan permohonan Blokir olehPenggugat , maka kepengurusan Perseroaan dalam keadaan"StatusQuo"bukannya Penggugat tetap menduduki jabatan sebagai Direktur PT.Pikiran Rakyat Bandung. Bahwa Permohonan Penggugat yangdisampaikan dalam point (19) dan (20) dan point (21) haruslah di tolak olehMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena tidakmempunai dasar hukum.9.
196 — 68
Ikatan Jual Beli Nomor :01 tanggal 4 Juli 2007 tersebut dinyatakan Sah secara Hukum.Bahwa dalam pasal 102 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, pada ayat (1) mengatur direksi wajib meminta persetujuan RUPS untukmengalihkan kekayaan perseoan, namun hal tersebut ada pengecualian sebagaimanayang diatur dalam ayat (3) dan (4).g) Bahwa dalam pasall02. ayat (3) mengatur Ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1), TIDAK BERLAKU terhadap tindakan pengalihan atau penjaminankekayaan Perseroaan
104 — 16
TentangTata Cara Penghapusan piutang Negera / DaerahdinyatakanPengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah untukselanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku di bidangPerseroaan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negarabeserta peraturan pelaksanaannya Dengan dasar pasal ini juga semakin memperjelas bahwadalam pengurusan piutang yang ada di Tergugat tidaklagi berdasarkan pengaturan piutang Negara melainkanberdasarkan Peraturan perundang undangan yangberlaku di bidang Perseroaan
106 — 34
harusdihadiri oleh 2/3 dari anggota pemegang saham ;Bahwa bilamana RUPS dihadiri hanya 50 % dari pemegang saham RapatRUPS tersebut dinyatakan tidak sah ;Bahwa kalau RUPS nya sudah dinyatakan tidak sah, maka Aktanya jugadinyatakan tidak sah ;Bahwa tugas dari Notarisdalam RUPS dan RUPS,LB adalah : Mengajukan pengesahan terhadap Badan Hukum ; Mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan atasperubahan Anggaran Dasar ; Melaporkan atas perubahan anggaran dasar ; Melaporkan perubahan atas data Perseroaan