Lobar yang di laksanakan pada hari Jumat, tanggal30 Desember 2011 jam 09.00 Wita yang di tujukan kepada saudara BupatiLombok Barat, untuk menugaskan Kepala Dinas PPKAD, kabag Hukum danKabid Aset Dinas PPKAD Kab. Lobar, yang ditanda tangani oleh KetuaDPRD kab. Lobar H.

Lobar yang di laksanakan pada hari Jumat, tanggal30 Desember 2011 jam 09.00 Wita yang di tujukan kepada saudara BupatiLombok Barat, untuk menugaskan Kepala Dinas PPKAD, kabag Hukumdan Kabid Aset Dinas PPKAD Kab. Lobar, yang ditanda tangani oleh KetuaDPRD kab. Lobar H.

Endro Setiawanselaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Sigi sehingga permohonan dariKPUD Kabupaten Donggala yang tidak dilampiri dengan buktibukti danlaporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya oleh Drs.Endro Setiawan dengan sepengetahuan dan persetujuan Drs. SutrisnoNatadisastra Sembiring tetap dibayarkan dan diterbitkanlah SP2D Nomor00683/SP2DLS/2010 tanggal 30 April 2010 untuk pencairan dana tahapHal. 10 dari 93 hal. Put.

EndroSetiawan selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Sigi, sehingga permohonan dari KPUD Kabupaten Donggala yang tidak dilampiri dengan buktibukti dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya tersebut oleh Drs. Endro Setiawan dengan sepengetahuan danpersetujuan Drs.

EndroSetiawan selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Sigi sehinggapermohonan dari KPUD Kabupaten Donggala yang tidak dilampiri denganbuktibukti dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dibayarkanoleh Drs.

Endro Setiawanselaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Sigi sehingga permohonan dariKPUD Kabupaten Donggala yang tidak dilampiri dengan buktibukti danlaporan pertanggungjawaban penggunaan dana tetap dibayarkan oleh Drs.Endro Setiawan dengan sepengetahuan dan persetujuan Drs.

EndroSetiawan selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Sigi sehinggapermohonan dari KPUD Kabupaten Donggala yang tidak dilampiri denganbuktibukti dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tetapHal. 42 dari 93 hal. Put. Nomor 746 K/PID.SUS/2013dibayarkan oleh Drs. Endro Setiawan dengan sepengetahuan danpersetujuan Drs.

Kabupaten Seluma.1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010 TentangPenjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenSeluma.1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2011 TentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.1(satu) Map berwarna Putih dengan tulsan Bidang Pengelolaan KeuanganSeksi Anggaran , Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Seluma yang terdiri dari :1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD

Kab SelumaTanggal 5 Mei 2011 kepada Bapak Bupati Seluma.15 (lima belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 15/DPUSLM/V/2011dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKADtanggal 2 Mei 2011.Halaman 6 dari 186 Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl37)38)39)40)41)42)43)44)45)46)47)48)49)17 ~=(tujuh~ bbelas) ~=lembar = Daftar Pengantar Nomor04/SPM/DPU/IV/2011idari Dinas PU Kab Seluma kepada KepalaDinas PPKAD tanggal 4 april 2011.16 (enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 10/DPUSLM

Puguk Sakti Permai, kemudian MURMAN EFFENDI selaku Bupati Selumamenyetujui pencairan uang muka tersebutsecara bertahapsenilai Rp.33.460.801.050 (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratussatu ribu lima puluh rupiah) atau 56% dari nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp.60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah)dengan rincian sebagai berikut : No Nomor SP2D Tanggal Nilai1 960/488/III/LS/D PPKAD/201 1 22 Maret 2011 Rp. 11.548.000.000,2 960/489/III/LS/D PPKAD/201 1 22 Maret 2011

Rp.7.425.000.000.,3 960/577/II/LS/D PPKAD/201 1 4 April 2011 Rp.10.500.000.000.,4 960/695/III/LS/D PPKAD/201 1 4 April 2011 Rp.3.987.801 .050,Jumlah Rp.33.460.801.050, Besaran pencairan uang muka yang diajukan terdakwa H.

PSP) pada saat pengajuan tagihan 100% adalah:1) Surat pengantar pengajuan SPM/SPM;2) SPP/SPM;3) Kwitansi Pembayaran;4) Berita Acara Pembayaran;5) Nota dinas dari Kepala Dinas PPKAD yang ditujukan kepada SekretarisDaerah perihal pembayaran termin 100% pekerjaan pembangunan danpenataan Kota Tais;6) Photo Copy rekening giro, KTP dan NPWP;7) Lembar koreksi dari SUNRAM;8) Rekomendasi persentase realisasi fisik/oekerjaan dari SUNRAM;9) Sertifikat bulanan No. 9 bulan Nopember 2011 ruas jalan Desa Napal

Bustami selaku Kepala SKPD dalamkapasitas Pengguna Anggaran yang sebelumnya dilakukan penelitian danverifikasi oleh saksi Muchyetti, BA selaku Pejabat Penatausahaan Keuanganpada Dinsosnaker Kota Padang Panjang sebelum diajukan ke Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKAD) Kota Padang Panjang untukdilakukan penelitian kelayakan pembayaran ;Bahwa oleh saksi Yudhi Fajar Kahayan selaku Kuasa Bendahara Umum DaerahKota Padang Panjang dikeluarkanlah Surat Perintah Pencairan dana (SP2D

No. 1899 K/Pid.Sus/201 120Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKAD) Kota PadangPanjang untuk dilakukan penelitian kelayakan pembayaran.Bahwa oleh saksi Yudhi Fajar Kahayan selaku Kuasa Bendahara Umum DaerahKota Padang Panjang dikeluarkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)dengan nomor : 1467/SP2DLS/BL/ XIl/ 2009 tanggal 3 November 2009 denganmencairkan uang sebanyak Rp. 238.387.050, (dua ratus tiga puluh delapan jutatiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) ke nomor

Bustami selaku Kepala SKPD dalam kapasitas Pengguna Anggaranyang sebelumnya dilakukan penelitian dan verifikasi olen saksi Muchyetti, BA selakuPejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinsosnaker Kota Padang Panjangsebelum diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah(PPKAD) Kota Padang Panjang untuk dilakukan penelitian kelayakan pembayaran.Bahwa oleh saksi Yudhi Fajar Kahayan selaku Kuasa Bendahara Umum DaerahKota Padang Panjang dikeluarkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D

Bustami selaku Kepala SKPD dalam kapasitasPengguna Anggaran yang sebelumnya dilakukan penelitian dan verifikasi oleh saksiMuchyetti, BA selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada DinsosnakerKota Padang Panjang sebelum diajukan ke Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Asset Daerah (PPKAD) Kota Padang Panjang untuk dilakukanpenelitian kelayakan pembayaran ; Bahwa oleh saksi Yudhi Fajar Kahayan selaku Kuasa Bendahara Umum DaerahKota Padang Panjang, dikeluarkanlah Surat Perintah Pencairan dana

Bustami selaku Kepala SKPD dalam kapasitasPengguna Anggaran yang sebelumnya dilakukan penelitian dan verifikasi oleh saksiMuchyetti, BA selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada DinsosnakerKota Padang Panjang sebelum diajukan ke Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Asset Daerah (PPKAD) Kota Padang Panjang untuk dilakukanpenelitian kelayakan pembayaran ;Hal. 171 dari 226 hal. Put.

ALIMUDDIN,M.Si Kepala SKPD Dinas PPKAD ;1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpatanggal bulan tahun 2012 sebesar Rp243.500.000,00 untukpembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaanpembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (tahap Ill)Tahun Anggaran 2011 yang diterima oleh ARNOLD LILI ;Hal. 21 dari 101 hal. Put.

ALIMUDDIN,M.Si Kepala SKPD Dinas PPKAD ;1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpatanggal bulan tahun 2012 sebesar Rp243.500.000,00 untukpembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaanpembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (tahap Ill)Tahun Anggaran 2011 yang diterima oleh ARNOLD LILI ;1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung(SPPLS Barang dan Jasa) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun2012 sebesar Rp243.500.000,00 berupa Surat Pengantar yangditandatangani

ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPDDinas PPKAD ;1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dantanpa tanggal bulan tahun 2012 sebesar Rp243.500.000,00untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) ataspekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati KonaweUtara (tahap III) Tahun Anggaran 2011 yang diterima olehARNOLD LILI ;1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan PembayaranLansung (SPPLS Barang dan Jasa) tanpa nomor dan tanpatanggal tahun 2012 sebesar Rp243.500.000,00 berupa SuratPengantar yang ditandatangani

ALIMUDDIN, M.Si (Mantan Kadis PPKAD Kabupaten KonaweUtara) ;2. SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp., M.Si (Kabag Pemerintahan UmumKabapaten Konut) ;Sedangkan untuk Tersangka H.

., tanggal 7 Februari 2011, Jo.Putusan Mahkamah Agung No. 2487 K/PDT/2011, tanggal 22 Januari 2013 ;Bahwa justru perbuatan melawan hukum jika Tergugat tidak mencatatkan ataumenerbitkan Akta Perceraian objek sengketa a quo yang didasari atasputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, dan hal inijuga sangat bertentangan dengan hukum dalam hubungannya denganTUNJANGAN UNTUK ISTRI, karena jika Pemerintah Kota Gunungsitoli cq.DISDUKCAPIL selanjutnya Dinas PPKAD tetap melakukan pembayaranTunjangan

R.00810, tanggal, 03 Oktober 2013. 9) Tanggal, 07 November 2013 telah menyita barang berupa :- 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusan Bupati Lahat Nomor : 245 / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 17 Juli 2012 An. MEGAWATI, SIP, MM.- 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2 / 88 / KEP / BKD.D / 2012 tanggal 03 April 2012 An.

R.00810, tanggal, 03 Oktober 2013.Tanggal, 07 November 2013 telah menyita barang berupa : 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusanBupati Lahat Nomor : 245/KEP/PPKAD/2012 tanggal 17 Juli 2012An. MEGAWATI, SIP, MM. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusanBupati Lahat Nomor : 821.2/88/KEP/BKD.D/2012 tanggal 03 April2012 An.

Pigtelah diangkat selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Lahat juga selaku Pengguna Anggaran pada KantorBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupten Lahat ;Bahwa selanjutnya ditunjuk selaku bendahara pengeluaran pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lahat yaitusdri.Megawati, SIP, MM berdasarkan Keputusan Bupati Lahat Nomor :245/KEP/PPKAD/2012 tanggal 17 Juli 2012 serta saksi Habibah binti Buhoriselaku PPK (pejabat penatausahaan keuangan) ;Bahwa berdasarkan

FAISAL ISHAK, SH Bin ISHAK AMIN berdasarkan KeputusanBupati Lahat Nomor : 821.2/88/KEP/BKD.D/2012 tanggal 03 April 2012telah diangkat selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Lahat juga selaku Pengguna Anggaran pada KantorBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupten Lahat ;> Bahwa selanjutnya ditunjuk selaku bendahara pengeluaran pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lahat yaitusdri.Megawati, SIP, MM berdasarkan Keputusan Bupati Lahat Nomor :245/KEP/PPKAD

R.00810, tanggal, 03 Oktober 2013.1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Sinar Hero yangdiberi cap Toko P & D Sinar Hero, tanggal, 09 Oktober 2013.Tanggal, 07 November 2013 telah menyita barang berupa :3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusan BupatiLahat Nomor : 245/KEP/PPKAD/2012 tanggal 17 Juli 2012 An.MEGAWATI, SIP, MM.2 (dua) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusanBupati Lahat Nomor : 821.2/88/KEP/BKD.D/2012 tanggal 03 April 2012An.

R.00810, tanggal, 03 Oktober 2013.Tanggal, 07 November 2013 telah menyita barang berupa : 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusanBupati Lahat Nomor : 245 / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 17 Juli2012 An. MEGAWATI, SIP, MM. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusanBupati Lahat Nomor : 821.2 / 88 / KEP / BKD.D / 2012 tanggal 03April 2012 An.

Kecamatan Woja,Kabupaten Dompu;Bahwa saksi bekerja di Kantor KONI sebagai kepala Kesekretariatan;Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap Gedung Sekretariat KONIkabupaten Dompu adalah para atlet Kabupaten Dompu;Bahwa awalnya pada tanggal 01 September 2014 Abdul Rajak dan kawankawan datang ke Kantor sekretariat KONI menanyakan bonus atlit danmeminta Ketua KONI untuk dihadirkan, namun pada saat itu Ketua KONIsedang berada di luar kota, lalu atlitatlit mengajak saksi untuk ikut kePPKAD, dan Kepala PPKAD

Staf Dinas PPKAD Lobar dan kwitansi. 323. Prposal bantuan berobat an. BILQIS ZAYYANI HANUM putri dari HAERIAH, S.Pd. dan kwitansi.324. Proposal bantuan dana untuk Pagar keliling dn rabat Vaving Blok Kantor Desa Dasan Geres Gerung Lobar dan kwitansi.325. Proposal bantuan dana untuk operasi Mata an. TGH. SAFWAN HAKIM dan kwitansi.326. Proposal Dana bantuan ruang perpustakaan PANTI Asuhan Saleh Hambali Bengkel Labuapi Lobar dan kwitansi.327.

Staf Dinas PPKAD Lobar dan kwitansi.323. Prposal bantuan berobat an. BILQIS ZAYYANI HANUMputri dari HAERIAH, S.Pd. dan kwitansi.324. Proposal bantuan dana untuk Pagar keliling dn rabatVaving Blok Kantor Desa Dasan Geres Gerung Lobar dankwitansi.325. Proposal bantuan dana untuk operasi Mata an. TGH.SAFWAN HAKIM dan kwitansi.326. roposal Dana bantuan ruang perpustakaan PANTIAsuhan Saleh Hambali Bengkel Labuapi Lobar dan kwitansi.B27.

SelakuKepala Dinas PPKAD telah menyetujui Surat Permintaan PembayaranLangsung (SPPLS) Nomor : 1002/SPPLS/2009 tanggal 23 Nopember 2009untuk Yayasan / Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren se KabupatenLombok Barat sebesar Rp. 559.500.000.

Selaku Kepala Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (PPKAD) telah menyetujui Surat PermintaanPembayaran Langsung (SPPLS) yang diajukan oleh saksi JUANDI SETIAWANdengan menerbitkan dan menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM)dan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) terdakwa H. RANU , SH. jugamenyetujui SPPLs dan SPM tersebut dengan menerbitkan danmenandatangani Surat Peritah Pencairan Dana (SP2D) yang diparaf jugaoleh saksi Drs. H.

Staf Dinas PPKAD Lobar dan kwitansi.323. Prposal bantuan berobat an. BILQIS ZAYYANI HANUMputri dari HAERIAH, S.Pd. dan kwitansi.324. Proposal bantuan dana untuk Pagar keliling dn rabatVaving Blok Kantor Desa Dasan Geres Gerung Lobar dankwitansi.325. Proposal bantuan dana untuk operasi Mata an. TGH.SAFWAN HAKIM dan kwitansi.326. Proposal Dana bantuan ruang perpustakaan PANTIAsuhan Saleh Hambali Bengkel Labuapi Lobar dan kwitansi.327.

Menetapkan barang bukti berupa:a. 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) tingkat Nasional pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat,b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun anggaran 2013 PPKAD selaku BUD tanggal 18 Oktober 2013,c. 1 (satu) lembarfotocopy SK Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum daerah Nomor 043/SPD/DISPORA/20.18/I-IV/2013 Tahun 2013 tentang Surat Penyediaan

Papua Barat.2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPPTU Nomor : 007/SPPTU/DISPORA/2013 tanggal 18 Oktober 2013.2 (dua) rangkap fotocopy Formulir RKA SKPD 2.2.1 Rencana Kerja danAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat TA 2013tertanggal 18 Oktober 2013.. 2 (dua) rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persedian(SPPTU) nomor : 007/SPPTU/DISPORA/2013 tanggal 18 Oktober 20131 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja DaerahTahun anggaran 2013 PPKAD

. 1 (satu) lembarAsli Surat Pernyataan Pengajuan SPPTU Nomor : 007/SPPTU/DISPORA/2013 tanggal 18 Oktober 2013,f. 1 (satu) exemplar Asli Formulir RKA SKPD 2.2.1 Rencana Kerja dan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat TA 2013 tertanggal 18Oktober 2013,g. 2 (dua) rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persedian(SPPTU) Nomor : 007/SPPTU/DISPORA/2013 tanggal 18 Oktober 2013,h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja DaerahTahun anggaran 2013 PPKAD

SILAS KAPISA, M.Si selaku Kepala Dinas Pemudadan Olah Raga Provinsi Papua Barat, Surat Pernyataan Pengajuan SPPTU Nomor :007/SPPTU/DISPORA/2013 tanggal 18 Oktober 2013, Permintaan PembayaranTambah Uang Persedian (SPPTU) nomor : 007/SPPTU/DISPORA/2013 tanggal 18Oktober 2013, Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun anggaran2013 PPKAD selaku BUD tanggal 18 Oktober 2013, dan Rencana Penggunaan DanaNomor : 043/SPD/DISPORA/20.18/IIV/2013 tanggal 18 Oktober 2013;Menimbang, bahwa sesuai fakta

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;MenetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa:a. 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatanLiga Pendidikan Indonesia (LPI) tingkat Nasional pada Dinas Pemuda danOlahraga Provinsi Papua Barat,b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja DaerahTahun anggaran 2013 PPKAD selaku BUD tanggal 18 Oktober 2013,c. 1 (satu) lembarfotocopy

Morut Ta. 2015adalah Penanggung Jawab : Ketua : Saksi sendiri selaku Sekda Kab.Morut, Wakil Ketua Musda Guntur selaku Kepala Bappeda, Amirullah siaselaku Asisten II, Martson Lagarense selaku Asisten I, Sekretaris :MASJUDIN SUDDIN selaku Kadis PPKAD, Yospid Labangara selakuSekretaris Bapped, Kabid Belanja Dinas PPKAD, anggota SekertarisDPPKAD, Kabag Administrasi Pembangunan Sekdakab Morut, KabagHukum dan organisasi, Kabag Umum dan Perlengkapan Sekdakab.Morut, Kabid Pendapatan DPPKAD, Kabid Pembukuan

Morut tahun 2014 dalamKUA PPAS, tetapi didalam pembahasan KUA PPAS intern TAPDdibahas secara umum tentang penyiapan Fasilitas pemerintahan daninfastruktur lain; Bahwa yang terlibat dalam pembahasa KUA PPAS tahun 2015adalah Saksi selaku Sekda, Kepala Bapedda dan para kepala Bidangdilingkungan Bappeda dan dibahas pula ditingkat TAPD antara lainSekda, Dinas PPKAD Bapedda dan Ekbang; Bahwa perencanaan pembangunan kantor DPRD merupakanSkala Prioritas Kabupaten Morowali Utara karena :1.

Morut, Wakil Ketua: Saksisendiri (Musda Guntur) selaku Kepala Bappeda, Amirullah sia selakuAsisten Il, Martson Lagarense selaku Asisten I, Sekretaris : MASJUDINSUDDIN selaku Kadis PPKAD, Yospid Labangara selaku SekretarisBapped, Kabid Belanja Dinas PPKAD, anggota Sekertaris DPPKAD,Kabag Administrasi Pembangunan Sekdakab Morut, Kabag Hukum danorganisasi, Kabag Umum dan Perlengkapan Sekdakab.

Bupati,Sekda, Dinas PPKAD dan Ekbang;Bahwa Perencanaan pembangunan kantor DPRD merupakanSkala Prioritas Kabupaten Morowali Utara karena :Halaman 28 dari 128 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN. Pal1. Kabupaten Morowali Utara sebagai Daerah Otonomi baru (DOB)masih memiliki sarana dan prasarana yang sangat minim danterbatas ;2.

THP.III.Lcn/DPUPPTK/K.THJ/II/2013 Tanggal 12 Febuary 2013 dan Kontrak anakTahap IV Tahun 2013 dengan Kontrak Nomor : 620/03/KTK.A.THP.IV/DPUPPTK/K.THUJ/II/2013 tanggal 12 Febuary 2013dengan cara melawan hukum bersama dengan:Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Seluma selaku Tergugat V(IRIHADI, SE, Msi ) dan juga Bersepakat bersama dengan:Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat PemerintahanKabupaten Seluma selaku Tergugat VI ( MIRIN AJIB, SH, MH) yangtelah mengingkari dan tidak melaksanakan kesepakatan

No31/PDT/2018/PT BGL.tanggal 12 Februari 2013 bersama Tergugat V (lrinadi, SE,Msi) selakuKepala Dinas PPKAD Kabupaten Seluma dan Tergugat VI (MirinAjib,SH,MH) selaku Kepala Bagian Hukum dan organisasi SekretariatPemerintahan Kabupaten Seluma yang kesemuanya adalah sematamatamelakukan tugas jabatannya selaku pejabat dilingkungan Pemda Selumasehingga dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI secara Pribadi tidak ada Perselisinan/sengkatahukum;Seharusnya Penggugat

,MT) selaku Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Seluma serta Tergugat V/Pembanding V (IRIHADI, SE,MSi)selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Seluma dan TergugatVi/Pembanding VI (MIRIN AJIB, SH,MH) selaku Kepala Bagian Hukum danOrganisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma bukanlah merupakanperbuatan yang dilakukan selaku Pribadi, perbuatan tersebut dilakukansebagai tugas dan kewajiban jabatannya (Tupoksinya) dengan demikianHal. 98 dari 106 halaman, Pits.

Para Pembanding tidak terdapat perselisinan/sengketahukum, karena perbuatan pencabutan Perda, Perbup maupun pembatalankontrak yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding adalah melekatdalam tugas dan jabatannya sebagai Pejabat di lingkungan Pemda Seluma(Tergugat selaku Mantan Bupati/Bupati Seluma, Tergugat II selaku KetuaDPRD Kabupaten Seluma, Tergugat Ill selaku Sekretaris Daerah KabupatenSeluma, Tergugat IV selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma,Tergugat V selaku Kepala Dinas PPKAD

sendirisendiri;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bengkulu membaca,meneliti, menyimak dan mempelajari surat gugatan Penggugat/Terbanding,ternyata di dalam surat gugatannya Penggugat/Terbanding telah menggugatPara Tergugat/Para Pembanding (Tergugat I/Mantan Bupati Seluma Periode20122015/Bupati Seluma Periode 20152020, Tergugat Il/Ketua DPRDKabupaten Seluma, Tergugat III/ Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma,Tergugat IV/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, TergugatV/Kepala Dinas PPKAD

tanggal 5 April 2011. 12. 1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 35/PMK.07/2012 tanggal 09 Maret 2012. 13. 1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 42/PMK.07/2013 tanggal 27 Februari 2013. 14. 1 (satu) berkas Surat pengantar ke Direktur Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Nomor : 1128/F1/LL/2009 tanggal 16 September 2009 tentang penyampaian data pendukung guru tahun 2009 untuk tambahan penghasilan. 15. 1 (satu) berkas surat pengantar kepada Kadis PPKAD

/Karo Keuangan/Kepala Badan PKD/Kabag Keuangan di seluruh Daerah penerima Dana tambahan penghasilan guru Nomor : S-33/PK/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang penegasan pengembalian dana tambahan penghasilan guru dan tata cara pengembaliannya. 16. 1 (satu) berkas surat pengantar kepada Kadis PPKAD/Karo Keuangan/Kabag Keuangan di seluruh Daerah penerima Dana tambahan penghasilan guru dan tunjanagan profesi guru Nomor : S-611/PK/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang penegasan pengembalian dana tambahan

Pelaporan Realisasi penggunaan dana tambahan penghasilan Guru PNSD TA 2009 dan semester I TA 2010 dan tunjangan profesi guru semester I TA 2010. 19. 1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 206/PMK.07/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK/.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi dana tambahan penghasilan bagi guru PNS Daerah kepada Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota TA 2011. 20. 1 (satu) lembar surat pengantar kepada Kadis PPKAD

Tte12.1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor :35/PMK.07/2012 tanggal 09 Maret 2012.13.1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor :42/PMK.07/2013 tanggal 27 Februari 2013.14.1 (satu) berkas Surat pengantar ke Direktur Dana PerimbanganDitjen Perimbangan Keuangan Nomor : 1128/F1/LL/2009 tanggal16 September 2009 tentang penyampaian data pendukung gurutahun 2009 untuk tambahan penghasilan.15.1 (satu) berkas surat pengantar kepada Kadis PPKAD/KaroKeuangan/Kepala Badan PKD/Kabag

Keuangan di seluruhDaerah penerima Dana tambahan penghasilan guru Nomor: S33/PK/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang penegasanpengembalian dana tambahan penghasilan guru dan tata carapengembaliannya.16.1 (satu) berkas surat pengantar kepada Kadis PPKAD/KaroKeuangan/Kabag Keuangan di seluruh Daerah penerima Danatambahan penghasilan guru dan tunjanagan profesi guru Nomor :$611/PK/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang penegasanpengembalian dana tambahan penghasilan guru dan tunjanganprofesi guru tahun

Ttepenghasilan bagi guru PNS Daerah kepada DaerahPropinsi/Kabupaten/Kota TA 2011.20.1 (satu) lembar surat pengantar kepada Kadis PPKAD/KaroKeuangan/Kabag Keuangan di seluruh Indonesia tentangpenegasan kewajiban penyampaian Laporan RealisasiPembayaran tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahanpenghasilan guru PNSD.21.1 (Satu) Buah Asli Buku Petunjuk Tekhnis PembayaranTambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil DaerahTahun 2010 yang diterbitkan oleh Direktorat JenderalPeningkatan Mutu Pendidik

Keuangan (PMK) Nomor72/PMK.07/2011 tanggal 5 April 2011.1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor35/PMK.07/2012 tanggal 09 Maret 2012.1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor42/PMK.07/2013 tanggal 27 Februari 2013.1 (satu) berkas Surat pengantar ke Direktur Dana Perimbangan DitjenPerimbangan Keuangan Nomor: 1128/F1/LL/2009 tanggal 16 September2009 tentang penyampaian data pendukung guru tahun 2009 untuktambahan penghasilan.1 (satu) berkas surat pengantar kepada Kadis PPKAD

/KaroKeuangan/Kepala Badan PKD/Kabag Keuangan di seluruh Daerahpenerima Dana tambahan penghasilan guru Nomor : S33/PK/2010tanggal 21 Januari 2010 tentang penegasan pengembalian danatambahan penghasilan guru dan tata cara pengembaliannya.1 (satu) berkas surat pengantar kepada Kadis PPKAD/KaroKeuangan/Kabag Keuangan di seluruh Daerah penerima Dana tambahanpenghasilan guru dan tunjanagan profesi guru Nomor : S611/PK/2010tanggal 31 Desember 2010 tentang penegasan pengembalian danatambahan penghasilan

Morut Ta. 2015adalah Penanggung Jawab : Ketua : Saksi sendiri selaku Sekda Kab.Morut, Wakil Ketua Musda Guntur selaku Kepala Bappeda, Amirullah siaselaku Asisten Il, Martson Lagarense selaku Asisten I, Sekretaris :MASJUDIN SUDDIN selaku Kadis PPKAD, Yospid Labangara selakuSekretaris Bapped, Kabid Belanja Dinas PPKAD, anggota SekertarisDPPKAD, Kabag Administrasi Pembangunan Sekdakab Morut, KabagHalaman 24 dari 127 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN.

Morut tahun 2014 dalamKUA PPAS, tetapi didalam pembahasan KUA PPAS intern TAPDdibahas secara umum tentang penyiapan Fasilitas pemerintahan daninfastruktur lain;Bahwa yang terlibat dalam pembahasa KUA PPAS tahun 2015adalah Saksi selaku Sekda, Kepala Bapedda dan para kepala Bidangdilingkungan Bappeda dan dibahas pula ditingkat TAPD antara lainSekda, Dinas PPKAD Bapedda dan Ekbang;Bahwa perencanaan pembangunan kantor DPRD merupakanSkala Prioritas Kabupaten Morowali Utara karena :1.

Morut, Wakil Ketua: Saksisendiri (Musda Guntur) selaku Kepala Bappeda, Amirullah sia selakuAsisten Il, Martson Lagarense selaku Asisten I, Sekretaris : MASJUDINSUDDIN selaku Kadis PPKAD, Yospid Labangara selaku SekretarisBapped, Kabid Belanja Dinas PPKAD, anggota Sekertaris DPPKAD,Halaman 29 dari 127 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN. PalKabag Administrasi Pembangunan Sekdakab Morut, Kabag Hukum danorganisasi, Kabag Umum dan Perlengkapan Sekdakab.

Bupati,Sekda, Dinas PPKAD dan Ekbang;Bahwa Perencanaan pembangunan kantor DPRD merupakanSkala Prioritas Kabupaten Morowali Utara karena :1. Kabupaten Morowali Utara sebagai Daerah Otonomi baru (DOB)masih memiliki sarana dan prasarana yang sangat minim danterbatas ;2. Merupakan bagian tugas pemerintahan untuk menyiapkan saranadan prasarana perkantoran sebagai tempat layanan pemerintahan;Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;Saksi Ir.

Selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2013 saksi MUHAMMAD ASIRINLUBIS, SH diperintahkan terdakwa bersama Irwansyah Tanjung selakuAjudan Wakil Bupati untuk memindah Bukukan dana hibah tersebut kerekening Pramuka dengan mengambil SP2D Nomor : 0865 /SP2D/BTLPPKD/2013 tanggal O06 Desember 2013 yang ditandatangani olehPANUSUNAN PARDEDE, SE selaku Kuasa BUD dari dinas PPKAD ;3. Setelah itu membawa Slip Penarikan Bank Sumut Capem Pandan agarditandatangani terdakwa H.

SUKRAN JAMILAN TANJUNG,SE, MM., selaku Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tapanuli Tengahbahwa Pihak Keuangan pada Dinas PPKAD Kabupaten Tapanuli Tengahtelah menerbitkan SP2D (Surat perintah pencairan dana) untukditerbitkan, maka MUHAMMAD ASIRIN LUBIS, SH mengambil SP2Duntuk mencairkan dana hibah gerakan Pramuka Kwartir Cabang GerakanPramuka Tapanuli Tengah dengan Total biaya Rp. 200.000.000, (duaratus juta rupiah);2.

SUKRAN JAMILAN TANJUNG,SE, MM., selaku Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tapanuli Tengahbahwa Pihak Keuangan pada Dinas PPKAD Kabupaten Tapanuli Tengahtelah menerbitkan SP2D, maka saksi MUHAMMAD ASIRIN LUBIS, SHmengambil SP2D untuk mencairkan dana hibah gerakan Pramuka KwartirCabang Gerakan Pramuka Tapanuli Tengah dengan Total biaya Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah);2.

SUKRAN JAMILANTANJUNG, SE, MM., selaku Ketua Kwartir Cabang Gerakan PramukaTapanuli Tengah, Pihak Keuangan pada Dinas PPKAD KabupatenTapanuli Tengah telah menerbitkan SP2D (Surat perintah pencairandana) untuk diterbitkan, maka MUHAMMAD ASIRIN LUBIS, SHmengambil SP2D untuk mencairkan dana hibah gerakan PramukaKwartir Cabang Gerakan Pramuka Tapanuli Tengah dengan Totalbiaya Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah);2.

Kepala Badan Pusat Statistik Kab.Lam-Tim sejumlah Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah).63. 1 (satu) rangkap Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Dinas PPKAD Kab.Lampung Timur sejumlah Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran Hibah kepada Badan Pusat Statistik Kab.lampung Timur Tahun Anggaran 2011.64. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati lampung Timur Nomor : B.40/16/SK/2011 tentang Penunjukan Personil Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Kepala Badan PusatStatistik Kab.LamTim sejumlah Rp.560.000.000, (lima ratus enam puluh jutarupiah).1 (satu) rangkap Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Pos BantuanDinas PPKAD Kab.Lampung Timur sejumlah Rp.560.000.000, (lima ratus enampuluh juta rupiah) untuk pembayaran Hibah kepada Badan Pusat StatistikKab.lampung Timur Tahun Anggaran 2011.1 (satu) rangkap Keputusan Bupati lampung Timur Nomor : B.40/16/SK/2011tentang Penunjukan Personil Pejabat Pengelola Keuangan Daerah KabupatenLampung

Sugito, S.Si.Kepala Badan Pusat Statistik Kab.LamTim sejumlah Rp.560.000.000,(lima ratus enam puluh juta rupiah).1 (satu) rangkap Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara PengeluaranPos Bantuan Dinas PPKAD Kab.Lampung Timur sejumlahRp.560.000.000, (lima ratus enam puluh juta rupiah) untukpembayaran Hibah kepada Badan Pusat Statistik Kab.lampung TimurTahun Anggaran 2011.1 (satu) rangkap Keputusan Bupati lampung Timur Nomor : B.40/16/SK/2011 tentang Penunjukan Personil Pejabat Pengelola KeuanganDaerah

Kepala Badan PusatStatistik Kab.LamTim sejumlah Rp.560.000.000, (lima ratus enam puluh jutarupiah).1 (satu) rangkap Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Pos BantuanDinas PPKAD Kab.Lampung Timur sejumlah Rp.560.000.000, (lima ratus enamHalaman 95 dari 97 Putusan perkara No. 22/Pid.Sus.TPK/2015/PN.

NurmidaGanda,SE; Bahwa Setiap penerimaan Negara termasuk penerimaan PKB seharusnyadisetorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara, setiap hari pelayanan dalamtempo 1X24 jam; Bahwa Inspektorat Propinsi Maluku Utara, melakukan audit setiap 3 bulan; Bahwa Laporan Bulanan dari UPTB Samsat Kota Ternate yang dikirim setiapbulan, ditujukan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (PPKAD) Propinsi Maluku Utara sedangkan Inspektorat hanya menerimatembusannya;Halaman 55 dari 114 Putusan

Kepala UPTB Samsat Kota Ternate yang ditujukan keDinas PPKAD Propinsi Maluku Utara kemudian Kepala Dinas PPKAD Propinsimaluku Utara dalam hal ini Bidang Pajak, membuat surat permohonanmelakukan pemeriksaan ke Inspektorat Propinsi Maluku Utara untuk melakukanaudit karena adanya indikasi Kerugian Keuangan Negara;Bahwa Hasil audit oleh Tim investigasi berdasarkan dokumen yaitu Notice pajakdan Surat Tanda Setoran (STS), penerimaan PKB yang tidak disetorkan ke KasDaerah adalah penerimaan PKB tanggal 12

yaitu dari laporan bulanan bulanJanuari 2017 dan Pebruari 2017 dimana pada bulan Januari 2017 danPebruari 2017 ada beberapa tanggal yang STSnya tidak ada bukti setoranBank, kemudian Terdakwamemanggil Bendahara Penerima yaitu saksi IswanHabib dan menanyakan tentang tidak disetornya penerimaan PKB perharitanggaltanggal yang tidak disetorkan namun tidak ada realisasi dari saksiIswan Habib sehingga Terdakwamembuat surat laporan ke Bidang PajakDinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD

Terdakwatersebut;Bahwa saat Terdakwamemanggil Bendahara Penerima saksi Iswan Habibdan menanyakan hal tersebut, saksi Iswan Habib menjelaskan bahwaPenerimaan PKB yang tidak disetorkan dikarenakan : Adanyapenyetoran dobel; Terdakwa menutupi penerimaan sebelumnya; Adanyapenerimaan pajak BBNKB dari dealer sebesar Rp. 125.000.000, namun yang disetorkan ke Bank sebesar Rp. 100.000.000, sehinggaditolak oleh Bank sehingga pajak BBNKB tersebut belum disetor ke Kasdaerah;Bahwa Terdakwamembuat surat laporan Ke Dinas PPKAD

Laporandibuat oleh Staf Tata Usaha, Terdakwahanya meneliti laporan harian danlaporan bulanan kemudian laporan bulanan dikirim ke Dinas PPKAD PropinsiMaluku Utara dengan tembusannya kepada Inspektorat Propinsi MalukuUtara;Bahwa Laporan harian penerimaan PKB setiap hari dibuat oleh Staf TataUsaha dan setelah selesai jam pelayanan di print out berupa Bend16 danBend17 diserahkan kepada Bendahara Penerima;Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa penerimaan PKB bulan Januari 2017;Bahwa setelah mengetahui adanya

No. 61 PK/Pid.Sus/2015ke Dinas PPKAD dan atas pengajuan tersebut Kuasa Bendahara UmumDaerah menerbitkan masingmasing: No. No. dan tanggal SP2D Jumlah1. Nomor : 6259/Ls/2007 tanggal Rp. 612.500.000..... Desember 20072. Nomor : 6261/Ls/2007 tanggal Rp. 622.375.000..... Desember 20073. Nomor : 6261/Ls/2007 tanggal Rp. 622.375.000..... Desember 2007Jumlah Rp.1.858.625.000. selanjutnya dana sebesar Rp.1.858.625.000, tersebut dicairkan dari kasdaerah dan dibayarkan seluruhnya oleh saksi MARLIANI, S.

Kwitansi Pembayaran harga tanah tanggal 27 Desember 2007;Bahwa setelah dokumen pencairan dana ganti rugi tanah tersebut selesaidibuat selanjutnya saksi MARLIANI, S.Sos. mengajukan dokumen tersebutke Dinas PPKAD dan atas pengajuan tersebut Kuasa Bendahara UmumDaerah menerbitkan masingmasing: No. No. dan tanggal SP2D JumlahNomor : 6259/Ls/ SP2D tanggal Rp. 612.500.000..... Desember 20072. Nomor : 6259/Ls/ SP2D tanggal Rp. 622.375.000..... Desember 20073.

Dinas PPKAD Kab. AnggotaPurnama, ST Manggarai19780721 201001 10212. Panitia Peneliti Kontrak serta Perubahan pekerjaan (CCO) kegiatanPembangunan Lingkup Dinas Perhubungan, Komukasi danInformatika Kabupaten Manggarai tahun Anggaran 2014berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor : 550/16/Dishubkominfo/VII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dengan susunansebagai berikut:No Nama /NIP Instansi Jabatan dalam Panitia Metodius S.

Dinas PPKAD Kab.

PURNAMA,ST Dinas PPKAD Kab. AANGGOTA Manggarai e Bahwa Setelah dokumen yang disiapkan untuk prosespelelangan yakni HPS, Gambar Rencana dan BOQ panitiapengadaan mengumumkan pelelanggan barang/ jasa.e Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi Pejabat PembuatKomitmen adalah Saudara Kanisius Jani, S.

PURNAMA,ST Dinas PPKAD Kab. ANGGOTAManggarai e Bahwa Setelah dokumen yang disiapkan untuk prosespelelangan yakni HPS, Gambar Rencana dan BOQ panitiapengadaan mengumumkan pelelanggan barang/ jasa.e Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen adalanSaudara Kanisius Jani, S.

Dinas PPKAD Kab. ANGGOTAPURNAMA,ST ManggaraiBahwa untuk Pejabat Pembuat Komitment ditetapkanberdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, KomunikasiNomor 550/02/Dishubkominfo/I/2014 Tanggal 18 Januari 2014, yaitu :dan Informatika Kabupaten Manggarai No.

Mpd, Jabatan, Kepala Bidang AsetDaerah pada Dinas PPKAD Kabupaten Lombok Barat ; 3.H. BAGUS DWIPANAYA, SH. MM, Jabatan, KasubbagBantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum SekdaKabupaten Lombok Barat ; 4. MARHAEN, SH. Jabatan, Kasubbag Dokumentasi padaBagian Hukum Sekda Kabupaten Lombok Barat ; 5. AHMAD NURALAM, SH. MH.