Penggugat untuk mengakuinya.6.Bahwa pada tanggal 1 September 2014, giliran Tergugat Ill dan Tergugat IVyang juga rekan wartawan Tergugat dan Tergugat Il yang mendatanganikantor Penggugat sekitar Pukul 08.00 WIB, dengan maksud mengantar SuratKabar Mingguan METRO INDONESIA yang diterbitkan Tergugat V, setelahPenggugat membacanya ternyata ada berita yang sangat menyudutkan dancenderung mencemarkan nama baik Penggugat sebagai Kepala UPTD MetroKibang, judul beritanya BELANJA PEGAWAI58% CPNS BATAL DIREKRUT,terbitan

dalam kurun waktu hanyaselama 2x24 jam adalah merupakan perbuatan pemaksaan, apalagi TergugatVil belum pernah bertemu untuk mengklarifikasi dengan PenggugatSebelumnya, setiap perbuatan pemaksaan yang bukan merupakan tugas danwewenang dari petugas yang sah untuk itu adalah merupakan perbuatanmelawan hukum.18.Bahwa merasa tidak puas dengan hasil pertemuan kuasa hukum Penggugatdalam hal klarifikasi dengan Tergugat Ill lagilagi mendatangi Penggugat kalimenyerahkan Surat Kabar Mingguan METRO INDONESIA terbitan

Fotokopi Surat Kabar Mingguan METRO INDONESIA terbitan tanggal 01September 2014 halaman 2, edisi 513 isinya tentang Belanja Pegawai 58%CPNS Batal Direkrut yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P2;3.

Fotokopi Surat Kabar Mingguan METRO INDONESIA terbitan tanggal 08September 2014 edisi 514 tahun ke XII isinya tentang Pungli BerjamaahDi Disdikpora Milyaran Rupiah, yang telah dicocokkan dengan aslinya,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3;4.

Fotokopi Surat Kabar Mingguan METRO INDONESIA terbitan tanggal 22September 2014 halaman 12 edisi 516 tahun ke XII isinya tentang ParaUPTD diduga berkolaborasi pungli berjamaah, yang telah dicocokkandengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4;5. FotokopiSurat No.85/Advw/SH/IX/2014/BL tanggal 02 September 2014tentang Hak Jawab atau Somasi Penggugatterhadap Terguggat V,tidak adaaslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP5;6.

permohonan pencabutan gugatan tersebut tidaklahdiatur didalam ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg), dengan demikian Majelisakan mempedomani ketentuanketentuan sebagaimana yang termuat didalamReglemen Acara Perdata / Rechtsvordering (Rv) yang walaupun sudah tidak berlaku,dalam masalah tertentu perlu dipedomani sesuai prinsip process doelmatigheid(kepentingan beracara) atau process norde (ketertiban beracara), hal mana sesuaipula dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan,terbitan

Mazuma Agro Indonesia telah masuk kedalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, namun SekdaKabupaten Padang Lawas pada saat itu bersikeras mengatakan lokasitersebut masuk wilayah Kabupaten Padang Lawas, padahal beliausudah menanda tangani berita acara kesepakatan pada tanggal 23Februari 2012 yang intinya pada poin 2: "Khusus titik P.49 s/d P.58Pemerintah Provinsi Riau, Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten RokanHulu, Kabupaten Padang Lawas sepakat untuk menggunakan petaRupa Bumi Indonesia (RBI) terbitan

Bakosurtanal sebagai referensiutama dan peta terbitan Direktorat Topografi TNIAD sebagai referensipelengkap sebagai bahan untuk pelacakan secara kartometrik di ataspeta.

"Khusus titik P.49s/d P.58 Pemerintah Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara,Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Padang Lawas, sepakat untukmenggunakan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) terbitan Bakosurtanalsebagai referensi pelengkap sebagai bahan untuk pelacakan secarakartometrik di atas peta" Poin 3. "Pada titik P.49 P.58 akandilaksanakan rekonstruksi dengan mengikuti batas alam, yaitu SungaiMarubi menuju ke Sungai teratak tinggi sesuai dengan kesepakatantanggal 7 Oktober 1998".

Sangkot Hasibuanpada halaman 43 s/d halaman 44, keterangan saksi ahli Bustanil Ervan padahalaman 49 s/d halaman 50, Keterangan saksi Yosrizal pada halaman 51dan keterangan saksi ahli Makmur Pasaribu pada halaman 51 s/d 54 danjika belum ada Penetapan batas yang baru oleh Mendagri sebagai pihakyang berwenang menetapkan batas wilayah Provinsi, maka dengan demikianbatas yang lamalah yang berlaku yaitu sesuai dengan koordinat yang adapada Peta Rupa Bumi Indonesia terbitan Bakosurtanal skala 1:50,000 tahun1977

Kabupaten Padang Lawas berbatas dengan Kecamatan Tambusai, KabupatenRokan Hulu, untuk itu karena batasnya secara pisik tidak dijelaskan maka buktiT.Il1 tidak dapat dijadikan menjadi acuan menentukan pisik batas KabupatenPadang Lawas dengan Kabupaten Rokan Hulu, dan sebelum adanyaPenetapan baru dari Mendagri sebagai pihak yang berwenang tentang pisikbatas Kabupaten Rokan hulu dengan Kabupaten Padang lawas, maka bataslamalah yang berlaku yaitu sesuai koordinat yang ada pada Peta Rupa BumiIndonesia terbitan

Hasimselaku Staf Desa Kaleo pada Tahun 19671999 kepada kami bahwa NetRincikan yang tersebut di atas merupakan net rincikan terbitan kedua,dalam hal ini telah ada net rincikan terbitan pertama yang diduga atas namaOmpu Seto/Siata namun net rincikan terbitan pertama tersebut ataspengakuan yang bersangkutan telah terbakar. Begitupun denganpengakuan saksi H.

permohonan pencabutan gugatan tersebut tidaklahdiatur didalam ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg), dengan demikian Majelisakan mempedomani ketentuanketentuan sebagaimana yang termuat didalamReglemen Acara Perdata/Rechtsvordering (Rv) yang walaupun sudah tidak berlaku,dalam masalah tertentu perlu dipedomani sesuai prinsip process doelmatigheid(kepentingan beracara) atau process norde (ketertiban beracara), hal mana sesuaipula dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan,terbitan

penjagarumah di Jalan Prapanca Nomor 1617, menerangkan bahwa PT Guna WijayaPerkasa sudah pindah ke Tanjung Priok, maka Jurusita Pengganti tersebutmenjalankan surat panggilan melalui Kantor Kelurahan setempat yang diterimaRatta Abduh, Sekretaris Kelurahan pada tanggal 21 Juli 1994, bukti foto copy,tertanda P3;Bahwa karena alamat Terlawan/PT Guna Wijaya Perkasa tidak diketahui,Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memanggil Terlawan/PT Guna Wijaya Perkasadengan iklan panggilan melalui Surat Kabar Umum Merdeka terbitan

tanggal 8Agustus 1994, untuk hadir pada Persidangan Umum tanggal 11 Agustus 1994;Bahwa ternyata Terlawan/PT Guna Wijaya Perkasa tetap tidak hadir dan karenanyaMajelis Hakim masih berupaya memanggil Terlawan/PT Guna Wijaya Perkasamelalui iklan yang dimuat di Surat Kabar Harian Umum Merdeka terbitan tanggal22 Agustus 1994, untuk menghadiri persidangan pada tanggal 25 Agustus 1994, diPengadilan Negeri Jakarta Selatan;Bahwa setelah dilakukan semua upaya pemanggilan yang patut menurut hukumyaitu dengan

PT Guna Wijaya Perkasa tidakternyata disebabkan oleh adanya halangan yang sah sehingga oleh karenanyaTerlawan/PT Guna Wijaya Perkasa harus dinyatakan tidak hadir yang dapatdiartikan bahwa Terlawan/PT Guna Wijaya Perkasa telah melepaskan haknya untukberacara dimuka Pengadilan dan karenanya menyerahkan kepada kebijaksanaanPengadilan;Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberitahukan isiputusan verstek ke1 (foto copy putusan, tertanda P2) tersebut dengan iklan diHarian Merdeka terbitan

5);Bahwa sebagai konsekuensi logis dan untuk transparansi akibat dariperbuatan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum, karenaitu bukan hal yang aneh dan berlebihan ataupun mengadaada bila kepadaPara Tergugat di hukum karena perbuatannya untuk menyampaikanpermintaan maaf secara terbuka kepada Penggugat dengan caramengumumkan di mass media cetak dengan ukuran setengah halamanpenuh dibagian halaman depan sebanyak 3x ( tiga kali) penerbitan (tigahari) secara berturutturut pada media cetak terbitan

Menghukum Para Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka melaluimass media cetak terbitan local (Jawa Pos, Surya, Memorandum) selama3x (tiga kali) penerbitan berturutturut, setengah halaman penuh dibagiandepan dengan kalimat:Kami, Anwar Sanusi, Lilis S, Puji Tri Purwaningsih meminta maafkepada Koperasi Primkoppol Resta Madiun dan anggota Koperasiatas kesalahan kami yaitu melakukan perbuatan melawan Hukum ;8.

P.A.F Lamintang, SH dalam bukunyaDelik delik khusus dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana, Kejahatanterhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakanbagi nyawa, tubuh dan kesehatan terbitan Binacipta Bandung tahun 1985halaman 111 112 menyatakan bahwa dari rumusan pasal 351 KUHP, undang undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanoa menyebutkan unsur unsur dari tindak pidana tersebut, kecuali hanya menjelaskan bahwaHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Mrt.ttkesengajaan

Andi Hamzah dalam bukunyaDelik delik tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP terbitan Sinar Grafikatahun 2009, pada halaman 70 menjelaskan Penganiayaan bisa berupapemukulan, penjambakan, pengirisan, membiarkan anak kelapan, memberikanzat, luka dan cacat .

SMS itu dikirimkanoleh TERGUGAT IV kepada handphone PENGGUGAT, Budi Sucahyono, danRobby Soegara (Bukti P6).Bahwa kemudian pada tanggal 07 Januari 2007 tepat pukul 12.29 WIB,TERGUGAT W juga mengirimkan SMS yang bernada serupa, isinya, "Bahangugatan lain; setelah terbitan minggu esoksekarang terlanjur dicetak mudahmudahan namanama dan foto kalian akan diumumkan di forum sebagaiwartawan bodrek".

TERGUGAT Il, TERGUGAT IIL TERGUGAT IVuntuk memuat hak jawab dan memuat Pernyataan, Penilaian dan RekomendasiDewan Pers serta meminta maaf kepada PENGGUGAT dan kawankawan dimajalah FORUM Keadilan terbitan pertama sejak rekomendasi diterima (BuktiP10).Bahwa TERGUGAT , TERGUGAT Il, TERGUGAT Il, TERGUGAT IV,TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI secara melawan hukum tidakmengindahkan Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers tersebut,(Bukti P11).Bahwa perbuatan melawan hukum Para TERGUGAT nyatanyata telahmenimbulkan

Memerintahkan TERGUGAT , TERGUGAT Il TERGUGAT Ill, TERGUGATIV untuk memuat hak jawab dan memuat Pernyataan, Penilaian danRekomendasi Dewan Pers serta meminta maaf kepada PENGGUGAT dankawankawan di majalah FORUM Keadilan terbitan pertama sejak PutusanProvisi dibacakan dimuka persidangan dan di 1 (satu) surat kabar skalanasional.Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.2. Menyatakan Para TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum.3.

pihak yang mempermasalahkan status kepegawaiannya padaTergugat Il tidak hanya Penggugat seorang diri, melainkan masih ada 5(lima) orang lainnya, yakni Robby Soegara, Siti Asnah, Adrian Syahalam,Adang Sumarna, dan Wirasatria.Bahwa, dalam Provisi Gugatan poin 1 (pertama), Penggugat memohonagar Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat NM untuk memuat hakjawab dan memuat pernyataan, penilaian dan rekomendasi Dewan Persserta meminta maaf kepada Penggugat (dan) kawankawan di MajalahFORUM Keadilan terbitan

dan hidup rukun dan damai, akan tetapi kemudianhidup bersama Penggugat dan Tergugat diterpa badai, dimana selaluterjadi pertengkaran yang terus menerus, sehingga rukun damai yang telahdiperoleh menjadi berantakan;Bahwa, adapun puncak percekcokan antara Penggugat dan Tergugat,terjadi sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, tepatnya tahun 2004, sehingga tidakada lagi kecocokan dalam hidup bersama, dan dengan ketidak cocokantersebut, kKemudian Penggugat membuat Pernyataan Putus Hubungan diHarian Pos Metro terbitan

Tergugat dkakan tetapi Tergugat tetap berusaha bersabar dan mengalah serta selaluberusaha menjadi isteri yang baik demi keutuhan rumah tangga Penggugatdr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk yang telah mempunyai 2(dua) orang anak yang masih duduk dibangku sekolah yang masih sangatbutuh perhatian dari kedua orang tuanya;10.11.12.Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat dr/ Tergugatdk ternyata Tergugat dr/Penggugat dk juga telah membuat pernyataanPutus Hubungan pada Harian Pos Metro terbitan

Bahwa oleh sebab itu Pemohon Kasasi sependapat dan menyetujuibaik tentang pertimbangan hukum maupun tentang amar putusanPengadilan Negeri yang menyatakan berdasarkan bukti suratPenggugat berupa P2 berupa pernyataan putus hubungan di HarianPos Metro Medan terbitan Senin tanggal 19 Januari 2009, perceraianHal. 13 dari 21 hal. Put. No. 703 K/Pdt/201214tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalamUndangUndang No: Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.

Harian "Waspada" terbitan Medan;2. Harian "Analisa" terbitan Medan;3.

Harian "Labuhanbatu Pos" terbitan Labuhanbatu.selama 3 (tiga) hari berturutturut dengan ukuran berita minimal 15 cm x 20 cm,yang bunyi dan isinya sebagai berikut:Pernyataan MaafSaya yang bertanda tangan di bawah ini:1213Barisan Sinaga, Umur + 45 tahun, kebangsaan Indonesia, pekerjaan bertani, tempattinggal di Dusun Sei Pinang, Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, KabupatenLabuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;Dengan ini secara tegas meminta maaf kepada:PT.

Pembeli Lelang telah lalai ,tidak meneliti dan tidak hatihati atauCEROBOH sebelum mengikuti sebuah pelelangan.Sehingga sudah sepatutnya Tergugat dinyatakan telah melakukanperbuatan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan berkewajibanmengganti rugi secara Materil dan immaterial kepada Penggugat disebabkanperbuatan Tergugat secara Individu dan/atau bersamasama Tergugatlainnya dan Menghukum Tergugat membuat Pernyataan Meminta maafkepada Penggugat dalam Media Massa terbitan di Kota Pekan Baru selama2

Immateril yang Penggugat derita.Berdasarkan semua Posita diatas Penggugat Mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa Perkara in berkenan kiranya menjatuhakn Putusan yang amarnyasbb :Primer :1.2:10.Menyatakan Menerima gugatan ini seluruhnya.Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan yang bertentangandengan hukum dan telah lalai / Ceroboh tidak meneliti dan tidakmemeriksa objek Lelang sebelum mengikuti Lelang.Menghukum Tergugat untuk membuat Pernyataan meminta maaf kepadaPenggugat di Media Massa terbitan

Pekan Baru selama 2 kali padahari/tanggal terbitan yang berbeda skala ukuran ukuran minimal lebar 5 xmpanjang 10 cm.Menghukum Tergugat turut membayar Ganti rugi secara bersamasamadengan Tergugat II,Tergugat Ill dan Turut Tergugat atas kerugian Materildan Immateril kepada Pengggugat.Menyatakan Tergugat II dan Tergugat Ill telan melakukan PerbuatanMelawan Hukum dalam prosedur melelang tanah/rumah Penggugat yangberdasarkan SHM No 874 an.Lisnawati .Menyatakan Pelaksanaan Lelang yang menghasilkan Risalah

adalah terdaftaratas nama Pemohon Margareta Inggrid Anggraeni dan yang bersangkutantelah pula membayar biaya pembuatan pasportnya sebesar Rp270.000,00(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun yang bersangkutan tidak mengikutiproses selanjutnya untuk pembuatan pasportnya sehingga pasport atas namaMargareta Inggrit Anggraeni dengan nomor seri T 116444 tidak jadi diterbitkanoleh kantor Imigrasi Jakarta Timur; Bahwa terhadap pasport yang diterima Terdakwa dari John Jerome Grimdengan nomor seri T 116444 terbitan

116444 adalah terdaftaratas nama Pemohon Margareta Inggrid Anggraeni dan yang bersangkutantelah pula membayar pembuatan pasportnya sebesar Rp270.000,00 (dua ratustujuh puluh ribu Rupiah) namun yang bersangkutan tidak mengikuti prosesselanjutnya untuk pembuatan pasportnya sehingga pasport atas MargaretaInggrit Anggraeni dengan nomor seri T 116444 tidak jadi diterbitkan olehkantor Imigrasi Jakarta Timur; Bahwa terhadap pasport yang diterima Terdakwa dari John Jerome Grimdengan nomor seri T 116444 terbitan

116444 adalah terdaftaratas nama pemohon Margareta Inggrid Anggraeni dan yang bersangkutantelah pula membayar biaya pembuatan pasportnya sebesar Rp270.000,00(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun yang bersangkutan tidak mengikutiproses selanjutnya untuk pembuatan pasportnya sehingga pasport atas namaMargareta Inggrit Anggraeni dengan nomor seri T 116444 tidak jadi diterbitkanoleh kantor Imigrasi Jakarta Timur;Bahwa terhadap pasport yang diterima Terdakwa dari John Jerome Gricenomor seri T 116444 terbitan

PARTAHANANGAYUS; 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim dariKejaksaan Negeri Jakarta Selatan; 2 (dua) bungkus Premium House Blend Coffee dari Sheraton HongkongHoteland Towers; 4(empat) lembar kertas surat dari Hotel Sheraton Hongkong; Invoice Louis Vuitton tanggal 16 Maret 2010; 2 (dua) lembar brosur Deluxe Plus PHI PHI ISLAND; Media Warta Kota terbitan tanggal 4 Januari 2011 tentang Berita GayusPlesir ke Singapura; 1 (satu) lembar fotocopy Flight Manifest Information (laporan data

PARTAHANANGAYUS; 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim dari KejaksaanNegeri Jakarta Selatan; 2 (dua) bungkus Premium House Blend Coffee dari Sheraton HongkongHoteland Towers; 4 (empat) lembar kertas surat dari Hotel Sheraton Hongkong; Invoice Louis Vuitton tanggal 16 Maret 2010; 2 (dua) lembar brosur Deluxe Plus PHI PHI ISLAND; Media Warta Kota terbitan tanggal 4 Januari 2011 tentang Berita Gayus Plesirke Singapura; 1 (satu) lembar fotocopy Flight Manifest Information (laporan

tersebut tiba ditempatproduksi minuman keras jenis sopi milik terdakwa kemudian oleh para anggotaKepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) buah drum besi warnahitam dan 1 (satu) batang bambo milik terdakwa ; Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantorPolres Mimika guna proses hukum lebih lanjut ;non Bahwa terhadap barang bukti minuman keras jenis sopi telah dilakukanpemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura No.Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16, Terbitan

Bagian : O1/IV/SRT/BBPOM/16,Terbitan/Tanggal : I/091216 , tanggal 09 Mei 2018 dengan hasil pengujian : Pemerian : sediaan cair tidak berwarna, aroma khasnormal; Uji yangdilakukan : 222222 n 2 nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nenNo Parameter Uji Hasil Syarat Metode/Pustaka1 PK Metanol Metanol tidak Maksimal Kromatografi Gas/terdeteksi 0,1 %MA PPOMN 24 PA(LOQ dihitung 2005Metanol= terhadap0,23 %) kadaretanol2 PK Etanol 7,63 % Kromatografi Gas/MAPPOMN 24 PA 2005 Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti

P.A.F Lamintang, SH dalam bukunyaDelikDelik Knusus Dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana, KejahatanTerhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan YangMembahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan terbitan BinaciptaBandung tahun 1985, halaman 111112, menyatakan sebagai berikut :Bahwa dari rumusan Pasal 351 KUHP, undangundang hanya berbicaramengenai Penganiayaan tanpa menyebutkkan unsurunsur dari tindak pidanatersebut, kecuali hanya menjelaskan bahwa Kesengajaan merugikankesehatan orang lain itu

Muljatno dalam bukunya AzasAzas Hukum Pidana halaman172175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenaikesengajaan, yaitu : Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidanaatau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksuddan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku; Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelakudengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakandan akibat yang terlarang yang mungkin

Andi Hamzah dalam bukunya Delik deliktertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP terbitan Sinar Grafika tahun 2009,pada halaman 70 menjelasakan Penganiayaan bisa berupa pemukulan,penjambakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, lukadan cacat:Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi, keteranganTerdakwa serta dihubungkan dengan faktafakta yang terungkap dipersidanganbahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 Sekira Pukul 08:00 Wib ,bertempat Batu Serunting Desa Pekan Gedang

Panggilan pertama pada tanggal 16 OKTOBER 2013 berdasarkan RelaasPanggilan Sidang Kepada Tergugat No. 52/Pdt.G/2013/PN.TTD, yangdimuat di Koran PERJUANGAN terbitan tanggal 16 OKTOBER 2013,halaman 10, untuk hadir dalam persidangan tanggal 13 NOVEMBER 2013;2.

Panggilan kedua pada tanggal 28 NOVEMBER 2013 berdasarkan RelaasPanggilan Sidang Kepada Tergugat No. 52/Pdt.G/2013/PN.TTD, yangdimuat di Koran PERJUANGAN terbitan tanggal 28 NOVEMBER 2013,halaman 15, untuk hadir dalam persidangan tanggal 22 JANUARI 2014; Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan Surat Panggilan Sidang dalamperkara ini, Tergugat telah tidak hadir di persidangan tanpa didasari oleh alasanatau halangan yang Sah; nn en nn nnn nn nen nc cence ncn nccnccsMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat

Hukum Acara Perdata (HIR / RBG), denganHalaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Sptdemikian Majelis akan mempedomani ketentuan ketentuan sebagaimanayang termuat didalam Reglemen Acara Perdata / Rechtsvordering (Rv) yangwalaupun sudah tidak berlaku, dalam masalah tertentu perlu dipedomanisesuai prinsip process doelmatigheid (kepentingan beracara) atau processnorde (ketertiban beracara), hal mana sesuai pula dengan Buku II PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, terbitan

barang dan/jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

• 2 (dua) exsamplar kalender terbitan

baik / penghinaan.Bahwa benar saksi menjelaskan menerangkan kejadian tersebut saksiketahui terjadi pada bulan April 2012 di Kantor saksi korban di KantorWalikota Manado dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangterdakwa yaitu SULTAN UDIN MUSA, SH.Bahwa benar saksi korban kenal dengan terdakwa karena terdakwaadalah anggota DPRD Kota Manado.Bahwa benar saksi menjelaskan cara terdakwa melakukan perbuatantersebut adalah terdakwa telah memberikan keterangan atau komentar dimajalah hukum Tiro terbitan

atau26memburukkan nama dan sebagainya dan tertulis adalah bentuk/caradilakukannya perbuatan tersebut, sedangkan Kejahatanadalah perbuatanyang jahat, sehingga dengan demikian kejahatan pencemaran ataupencemaran tertulis mempunyai arti perbuatan jahat yang menyebabkan(menjadikan) cemar atau memburukkan nama seseorang dengan caratulisan/tertulis ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan, benar Terdakwa telah memberikan keterangan atau komentardalam wawancara di majalah hukum Tiro terbitan

dituduhkan itu bertentangan dengan yang diketahui ;Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan adalah suatutindakan/perbuatan yang bentuknya melakukan suatu tekanan terhadapkehormatan seseorang atau nama nama baik seseorang, sehingga orangtersebut merasa terpojok / tertekan.Berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh faktabahwa benar terdakwa pada sekitar bulan Januari 2012 dan bulan Februari2012 bertempat di jalan roda telah memberikan keterangan atau komentar dimajalah hukum Tiro terbitan

edisi 67 Periode 15 Maret 15 April 2012 dimanadalam komentar tersebut, terdakwa mengatakan VICKY ITU GARONG",yang kemudian menjadi topic utama dari majalah Hukum Tiro terbitan edisi 67periode 15 Maret 15 April 2012 yang diketahui oleh terdakwa bahwaketerangan terdakwa dalam majalah Tiro tersebut telah diterbitkan, beredar dandapat dibaca diseluruh Propinsi wilayah Indonesia sehingga perbuatan terdakwayang ditujukan kepada saksi korban Ir.VICKY G.

Tahun1969 1997, terbitan Mahkamah Agung R.I., tahun 1999, halaman23);b. bahwa mengenai siapa saja yang dapat digugat, Nyonya RetnoWulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalamhalaman 3 dari bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dalamTeori dan Praktek berpendapat bahwa tergugat adalah orangyang dirasa telah melanggar hak penggugat;c. bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda dengan ProdukBukti P3, Produk Bukti P4, Produk Bukti P5 dan Produk Bukti P6serta keterangan

(Rangkuman Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia, terbitan Mahkamah Agung R.I., cetakankedua tahun 1993, halaman 280); Halaman 23 Putusan Nomor 347/PDT/2017/PT MDNf.bahwa menurut M.

Yahya Harahap, S.H. dalam buku berjudulHukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan terbitan Sinar Grafika, cetakankeempat tahun 2006, halaman 116 menyatakan: Prinsip umum atauketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah,mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai tergugat, apabilatanah yang disengketakan diperoleh tergugat dari pihak ketiga.. bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembandinghanya menarik Tergugat Konvensi/Penggugat

Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang secara fisik dan kenyataan telah menguasai danmengusahai tanah terperkara a quo secara melawan hukum, sesuaidengan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 966K/Sip/1974, tanggal 12 Februari 1976, yang menyatakan: Sudahtepat gugatan untuk menyerahkan/mengosongkan tanah tersebutditujukan kepada tergugat asal, Kota Madya Palembang, karenasecara feitelijk tergugat asal yang menguasai tanah terperkara(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia,terbitan

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia,terbitan Mahkamah Agung R.I., cetakan kedua tahun 1993, halaman338);Tentang Judex Facti Telah Melakukan Pelanggaran Hukum KarenaTelah Memanipulasi Alat Bukti Surat Yang Diajukan PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding.1.Bahwa dalam bagian pertimbangan sebagaimana termuat padahalaman 19 alinea terakhir dari Salinan Putusan Pengadilan NegeriKisaran Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kis yang dimohonkan banding aquo, judex facti Pengadilan Negeri