Ditemukan 4046 data
988 — 360 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2905 K/Padt/201573.74.75.178 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan 189 ayat (1)Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten JavaEn Madura (RBG) yang menyatakan:Pada waktu bermusyawarah, hakim karena jabatannya wajib melengkapisegala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak;Bahwa sudah seharusnya Majelis Hakim Tinggi melakukan pemeriksaan parapihak dengan memanggil para pihak menghadiri persidangan yang ditentukanuntuk itu.
1.SANGIDUN
2.HERI RIPANI
3.SALIM
4.HERDY HENDRAWAN
5.SURIANSYAH
Tergugat:
1.MASHARI RAIS, SH
2.H. AKHMED REZA FACHLEVI
3.ALPHAD SYARIF, SH
4.A. ADHIGUSTIAWARMAN F, S.Sos.,
5.Drs. H. SAIFUL
Turut Tergugat:
1.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota DPRD Samarinda
2.Walikota Samarinda
3.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
61 — 17
Gugatan Tidak DapatDiterima;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima, maka Para Penggugat adalah di pihak yang kalah sehingga sesuai dengan Pasal181 HIR / Pasal 192 ayat (1) Rbg, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara yangakan ditetapkan dalam amar putusan;Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PN Smr, Hal. 70 dari 72 HalamanMengingat segala ketentuan dari perundangundang yang berlaku, khususnyaketentuan dalam Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten
78 — 33
Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten BuitenJava en Madura Stb 1947/227, Rog / Hukum Acara Perdata Daerah LuarJawa dan Madura (khususnya pasal 199205) ;4. Peraturan PerundangUndangan lain yang terkait;MENGADILI1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugattersebut;2.
Pembanding/Tergugat : PT. SUMBERTAMA NUSA PERTIWI Diwakili Oleh : VANIKA ANOM, SH
Pembanding/Tergugat : DIREKTUR PT. SUMBERTAMA NUSA PERTIWI Diwakili Oleh : VANIKA ANOM, SH
Terbanding/Penggugat : SURYA INDRA KUSUMA
Turut Terbanding/Tergugat : H. UUH SUBHI SIDIEK
Turut Terbanding/Tergugat : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI
113 — 104
akan mengadili sendiri yang amarnyasebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;Mengingat peraturan hukum dari perundangundangan yang berlaku,khususnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir denganUndang Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan Reglement Tot Regeling VanHet Rechtswezen In De Gewesten
NASRIZAL
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia CQ Presiden Republik Indonesia CQ Kepala Kepolisian Republik Indonesia CQ Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat CQ Kepala Kepolisian Resort Pasaman Barat
2.Pemerintah Republik Indonesia CQ Presiden Republik Indonesia CQ Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia CQ Kepala Kejaksaan Tinggi Padang CQ Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia CQ Presiden Republik Indonesia CQ Menteri Keuangan Republik Indonesia
196 — 153
pokoknya memohonkan ganti kerugian terkait dengan prosespemidanaan yang alami oleh Penggugat merupakan suatu kekeliruan karenadiajukan melalui gugatan perdata, bukan melalui proses sebagaimana yangtelah diatur oleh ketentuan peraturan perundangundangan yaitu melaluipermohonan praperadilan.Menimbang bahwa terhadap adanya eksepsi mengenai wewenangmengadili, selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Pasal 160 ReglemenAcara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglemen Tot Regelingvan Het Rechtswezen In De Gewesten
Pembanding/Penggugat VIII : HADIATUN
Terbanding/Tergugat : PT KIDECO JAYA AGUNG
Turut Terbanding/Penggugat II : DIDIN DIDAYADI
Turut Terbanding/Penggugat III : NOR HIDAYAT, SE.,Msi.
Turut Terbanding/Penggugat IV : NOOR SUSILAWATI, S.St.
Turut Terbanding/Penggugat V : NOR SUMIATI
Turut Terbanding/Penggugat VI : NURUL WAHIDAH
Turut Terbanding/Penggugat VII : LUSSY MARLIA SARI
Turut Terbanding/Penggugat IX : HAMPIUN
Turut Terbanding/Penggugat X : SYAMSUDIN MAULANA
Turut Terbanding/Penggugat XI : BADRIANSYAH
Turut Terbanding/Penggugat XII : PUSAIDI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : SYAMSURI
Turut Terbanding/Penggugat XIV : ARIPINSYAH
Turut Terbanding/Penggugat XV : JUMIATI
158 — 92
Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten BuitenJava En Madura Stb.Nomor 1947/227 pasal 154 R.Bg Reglement HukumAcara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, dan Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;3.
Pembanding/Penggugat : MASRAH Diwakili Oleh : Welman Napitupulu, SH. MH
Terbanding/Tergugat : SULISTA
Terbanding/Tergugat : KARDI HARMAN
Terbanding/Tergugat : KAMSIAH
Terbanding/Tergugat : SONY ABDILLAH
Terbanding/Tergugat : cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA SAMARINDA
Terbanding/Tergugat : DRS. ABDUL AZIZ ANSAR
Terbanding/Tergugat : MARLINA SANTOSO
Terbanding/Tergugat : DARMAWAN TJANDRA
Terbanding/Tergugat : ARBAINAH (Ahli Waris dari Alm. Amir bin Hasan)
Terbanding/Tergugat : ATI S (Ahli Waris dari Alm. Amir bin Hasan)
76 — 19
UndangUndang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telahdiubah pertama dengan UndangUndang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahanyang kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 49 tahun 2009;Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten JavaEn Madura Stb.Nomor 1927/227 ( R.Bg ) Reglement Hukum Acara PerdataDaerah Luar Jawa dan Madura;Dan Peraturan Perundangundangan lainnya yang berkenaan dengan perkaraini;MENGADILIMenerima permohonan banding dari Pembanding Pembanding semulaPenggugat
Terbanding/Tergugat I : YATIE MANGAMIS
Terbanding/Tergugat II : MARTHEN MANUEL MANOPPO, SH Diwakili Oleh : A. R ADAM, SH, dk
Terbanding/Tergugat III : JOYO SOETOMO Diwakili Oleh : A. R ADAM, SH, dk
Terbanding/Tergugat IV : DANIEL W. KOROMPIS Diwakili Oleh : A. R ADAM, SH, dk
Terbanding/Tergugat V : BERTY RUMAGIT Diwakili Oleh : A. R ADAM, SH, dk
Terbanding/Tergugat VI : Camat Likupang Barat
Terbanding/Tergugat VII : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Utara
Terbanding/Tergugat VIII : Pimpinan PT Karya Deka Alam Sari Cq. Maneger Lihaga Beach Club Diwakili Oleh : JAMES SAMAHATI,SH
106 — 44
sehingga putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 124/Pdt.G/2020/PNArm, tanggal 3 Pebruari 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding dalamperkara ini dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihakyang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkatbanding sebesar yang akan disebut dalam amar putusan ini ;Mengingat, ketentuan Rechts reglement buiten gewesten
30 — 18
Cbi.Form02/SOP/06.3/201740Menimbang, bahwa pengajuan suatu gugatan ke proses pengadilanadalah merupakan hak seseorang yang diperkenankan oleh undangundang,sebagaimana yang diatur dalam H.I.R dan R.Bg (Reglement tot Regeling vanhet Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura), manakalaseseorang/person hendak menuntut haknya yang telah dilanggar oleh oranglain, berdasarkan alas hak yang sah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang nantinya akan dibuktikan dalam prosesberacara
1.H. MANSURUDDIN
2.EFTA INDRA
Tergugat:
1.OSMAN HENDRA KURNIAWAN
2.HOTMIAN SITUMORANG
3.ENI KARTUS PASARIBU
4.SUPARMAN
5.H.T. KAMARUZAMAN
6.NOTARIS OYONG TARULIN, SH
7.NOTARIS YANTER SIMANJUNTAK, SH
8.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Pelalawan Cq. Camat PKl.Kerinci Cq. Kepala Kelurahan Pkl.Kerinci Barat
9.Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kepala BPN Pusat Cq.Kepala BPN Provinsi Riau Cq. Kepala BPN Pelalawan
10.NOTARIS YANTER SIMANJUNTAK
312 — 307
dihukum untukHalaman 62 dari 64 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Plwmembayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akanditentukan dalam amar Putusan ini ;Menimbang, bahwa terhadap Tergugat VIII yang tidak pernah hadirdipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut atau siapapunyang berkaitan dengan perkara ini untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan ini;Mengingat, ketentuanketentuan dalam Hukum Acara Perdata(Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten
Eko Santoso
Tergugat:
1.PT BRI. Tbk Kantor Pusat Jakarta cq. PT BRI Kantor Cabang Trenggalek
2.Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan RI,Cq. Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Argaria dan Tata Ruang Cq. Badan Pertanahan Nasional Tulungagung
4.Siti Aspah
Turut Tergugat:
Kompleks Perkantoran BI Jl MH Thamrin dua Jakpus Cq Pimpinan OJK kantor Kediri
71 — 19
/Pasal 261 Reglement TotRegeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java EnMadura (R.Bg.) dan Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia (SEMA RI) Nomor 05 Tahun 1975 tanggal 1 Desember1975.
Pembanding/Penggugat II : Sonta Br. Rajagukguk
Terbanding/Tergugat I : Parulian Rajagukguk
Terbanding/Tergugat II : Tonggor Napitupulu
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematang Siantar
55 — 47
Pms, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalamPengadilan tingkat banding;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula ParaPenggugat tetap dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg haruslahdihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yanguntuk tingkat banding sejumlah seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;Memperhatikan Pasalpasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untukDaerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen InDe Gewesten
Terbanding/Tergugat III : LURAH KELURAHAN PULO BRAYAN BENGKEL BARU
Terbanding/Tergugat I : Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Methodist MU EN
Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN
52 — 36
dikuatkandalam pengadilan tingkat banding;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetapdipihnak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara dalamHalaman 64 dari 65 halaman Putusan Nomor 414/Pdt/2019/PT MDNkedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amarputusan dibawah ini;Memperhatikan Undangundang Nomor 20 Tahun 1947 juncto UndangundangRepublik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, danRechtsreglement Buiten gewesten
Pembanding/Penggugat I : Delpi Br. Tarigan
Terbanding/Tergugat IV : Elijon Rumapea, S.Pd
Terbanding/Tergugat II : Janfriesron Saragih
Terbanding/Tergugat III : Hendra Simanjuntak, S.Pd, Mpd
Terbanding/Tergugat I : Koperasi Kredit Credit Union Saroha Pematang Siantar
35 — 19
MDNPematangsiantar Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Pms, tanggal 10 Mei 2019 harusdinyatakan di kuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Hakim Tingkat Pertamadikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat diwajibkan untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang mana untuktingkat banding akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini ;Memperhatikan Pasalpasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdatauntuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten
Terbanding/Tergugat I : MUNZIRIN
Terbanding/Tergugat II : HAMSIAH ABDULLAH Binti ABDULLAH
Terbanding/Tergugat III : AHMADA BIN HAJI BENU Als MADA
Terbanding/Tergugat IV : TAMBUK BOW SH
Terbanding/Tergugat V : KANTOR KEPALA DESA DURIAN
Terbanding/Tergugat VI : Kementerian Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional RI, Cq. ATR atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kalimantan Barat Cq. ATR atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Kubu Raya
Terbanding/Turut Tergugat I : ZAINI Bin ABDURRAHMAN
Terbanding/Turut Tergugat II : ABDUL AZIZ BiN ABDURRAHMAN
Terbanding/Turut Tergugat III : JUWITA BintI ABDURRAHMAN
109 — 65
untuk membayar biaya perkara,yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalamamar putusan di bawah ini;Memperhatikan, pasal pasal dari UndangUndang Nomor 48 tahun 2009tentang kekuasaan Kehakiman,UndangUndang Nomor 2 tahun 1986 TentangPeradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 8tahun 2004, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 49 tahunHalaman 77 dari 79 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2020/PT PTK2009,Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten
80 — 46
Tingkat Banding di atas, makaputusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan;Menimbang, bahwa karena Pembanding / semula Terggugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan, berturutturut :e UndangUndang Nomor 49 tahun 2009 yang merupakan perubahan dariUndangUndang Nomor 8 tahun 2004 yang merupakan perubahan dariUndangUndang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum;e Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten
106 — 23
karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg, sudah selayaknya kepada paraPenggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umumsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhirdengan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009, Rbg (Reglement tot Regeling van hetRechtswezen in de Gewesten
75 — 25
petitum Penggugat dikabulkan makaharuslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolakgugatan Penggugat untuk selebihnya;Menimbang, bahwa karena Tergugat I, II, I, IV, V, VI, VU, VIII berada di pihakyang kalah berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg.) bahwa pihak yang dinyatakan kalah dalamputusan Hakim, maka akan dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnyasebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;Memperhatikan ketentuanketentuan dalam Rechtsreglement Buiten gewesten
193 — 131
karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetapberada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugatsepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkatperadilan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilantingkat banding;Memperhatikan Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum, Rechts reglement voor de Buiten Gewesten
BAHARUDDIN
Tergugat:
SUARDI
171 — 81
Penggugat Rekonvensi ditolakuntuk selurunnya, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan ini berada padapihak yang kalah, sehingga Majelis Hakim menghukum agar Tergugat/PenggugatRekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara aquo, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Memperhatikan Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1234, Pasal 1243 KitabUndangUndang Hukum Perdata, serta segala ketentuan yang tertuang di dalamReglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten