Ditemukan 168 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : daerah daeerah daeran damrah darah daerahh daerrah darerah daerahã daeraha daerahy daerahi daerabh
Pengadilan PA GORONTALO Perdata Agama
Register : 25-07-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 21-03-2018
Putusan PA GORONTALO Nomor 0485/Pdt.G/2017/PA.Gtlo
Tanggal 21 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
21 — 14
  • Tidak benar. selama ini Termohon selalu menghargai suami,Termohon selalu pamit dan sepengetahuan Pemohon kalau pergikecuali kalau pas kebutuhan Rumah Tangga habis seperti maumembeli makanan,snac dan kebutuhan anak anak dan dapur kadangHalaman 4 dari 25 putusan NomorTermohon Lupa pamit itupun kalau Pemohon berada diLuar Daerahb.
Pengadilan PN ATAMBUA Perdata
Register : 02-06-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN ATAMBUA Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Atb
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
147 — 54
  • Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola kKeuangan daerahb. Kepala SKPD selaku PPKD; danC.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 15-04-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
REKAFIT M, SH
Terdakwa:
ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR
112 — 154
  • Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 2.455.000,00) 12.545.000,00Dalam Daerahb. Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00; 7.500.000,00 4.500.000,00Luar DaerahSubjumlah 1 27.000.000,00 9.955.000,00 17.045.000,002. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa a. Belanja Modal Jalan 181.056.934,0 37.610.000,00 143.446.934,0Pengerasan Jalan 0 0b. Belanja Modal 34.318.923,00) 7.000.000,00 27.318.923,00Jembatan/Plat Duiker c. Belanja Modal 26.250.000,00) 7.000.000,00 19.250.000,00Jembatan/Plat Duiker IId.
    Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00) 2.455.000,00 12.545.000,00Dalam Daerahb. Belanja Perjalanan Dinas) 12.000.000,00) 7.500.000,00 4.500.000,00Luar DaerahSubjumlah 1 27.000.000,00 9.955.000,00 17.045.000,002. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Ketua LPM, Sekretaris LPM, Kepala Petugas KB, Imam a. Belanja Modal Jalan 181.056.934,0 37.610.000,00 143.446.934,0Pengerasan Jalan 0 0b. Belanja Modal 34.318.923,00 7.000.000,00 27.318.923,00Jembatan/Plat Duiker c.
    Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00); 2.455.000,00 12.545.000,00Dalam Daerahb. Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00; 7.500.000,00 4.500.000,00Luar DaerahSubjumlah 1 27.000.000,00 9.955.000,00 17.045.000,002. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa a. Belanja Modal JalanPengerasan Jalan181.056.934,0037.610.000,00143.446.934,00 b. Belanja Modal 34.318.923,00) 7.000.000,00 27.318.923,00Jembatan/Plat Duiker c. Belanja Modal 26.250.000,00) 7.000.000,00 19.250.000,00Jembatan/Plat Duiker IId.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-06-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 242 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 12 Juni 2013 — Drs. FAJAR SUBEKTI, MM bin AHMAD DIMYATI
64 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Seminar/lokakarya yang berkaitan dengan pendapatan daerahb. Kegiatan rapatrapat baik tingkat pusat maupun tingkat provinsic. Koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsid. Koordinasi dengan perusahaan baik BUMN, BUMD maupunSwastae. Kegiatan penagihan ke Pusat maupun ProvinsiHal. 2 dari68 hal. Put. No. 242 PK/Pid.Sus/20122.f. Kegiatan studi banding dan lainlain yang berkaitan denganpeningkatan pendapatan daerah40 (empat puluh) persen digunakan untuk :a.
    Seminar/lokakarya yang berkaitan dengan pendapatan daerahb. Kegiatan rapatrapat baik tingkat pusat maupuntingkatprovinsiKoordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsiKoordinasi dengan perusahaan baik BUMN, BUMD maupunSwastae. Kegiatan penagihan ke Pusat maupun Provinsif. Kegiatan studi banding dan lainlain yang berkaitan denganpeningkatan pendapatan daerah2. 40 (empat puluh) persen digunakan untuk :a. Sebesar 80 % (delapan puluh persen) Dinas InstansiPemungut.Hal. 24 dari 68 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 303 K/TUN/2014
Tanggal 9 September 2014 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU VS H.A.A. WALIM TARSONO
95 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Daerahb. Peraturan Bupatic. Peraturan Bersama Bupatid. Keputusan Bupati, dane. Instruksi Bupati. Pasal 15, berbunyi :Bentuk dan susunan naskah dinas surat di lingkungan pemenntahkabupaten, terdiri dari :a. Surat edaran ;Surat biasa ;Surat keterangan ;Surat perintah ;Surat ijin ;~2 29 5Surat perjanjian ;Surat perintah tugas ;> Surat perintah perjalanan dinas ;Surat kuasa ;~..Surat undangan ;x >Surat keterangan melaksanakan tugas ;.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-11-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 85 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg.
Tanggal 14 Februari 2017 — NISPAN APRILANA , S.Km. bin LALA RUSNALA
100 — 30
  • Calon penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairandana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerahb. Surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengandokumen yang dipersyaraktakanPasal 14 ayat (2) dokumen yang dipersyaratkan sebagaimanadimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :a.
    Calon penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairandana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerahb. Surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengandokumen yang dipersyaratkanHalaman 18 dari 67 Hal. Putusan Nomor : 85/Pid.SusTPK / 2016/PN.Bdge Pasal 14 ayat (2) dokumen yang dipersyaratkan sebagaimanadimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-05-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 423/B/PK/PJK/2012
Tanggal 13 Mei 2013 — PT. HENGTRACO TEHNIK INDONESIA vs.DIRJEN PAJAK
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Barang dan Jasayang tidak terutangPPNa7 1.986.518.603,002 Jumlah seluruh ee, 2.040.869.998,00a penyerahanb Atas impor BKP/b1 Pemanfaatan BKPbo Tdk Berwujud dan 2.262.654.136,00 1.308.475.583,00Luar Daerahb.3.b4. Pabean/Pemanfaatanb5 JKP dari Luarne Daerah Pabean/ 2.262.654.136,00Pennangur Pajale 1.308.475.583,00 2.262.654.136,00cl oleh Pemungut1 Phjak/Kegintan 1.308.475.583,00.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 28-08-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 240/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
IDO GINTING.,S.Pd
Tergugat:
Bupati Langkat
218 — 101
  • Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerahb. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannyac. Kepala daerah bagi pejabat daerah dand.
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 15-08-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 34/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
ABDUL CHALIK, SE
Tergugat:
BUPATI BONE BOLANGO
167 — 147
  • Pasal 1 angka 19 Produk hukum daerah adalah produk hukumberbentuk peraturan meliputi Perda, Perkada, PBKDH, Peraturan DPRD, dan berbentukkeputusan meliputi keputusan Kepala Daerah,Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRDdan Keputusan Badan Kehormatan DPRDPasal 164 Naskah Produk hukum daerah yang disebarluaskan harusmerupakan SALINAN naskah yang telah diautentifikasiHalaman 11 dari 36 halaman Putusan Prk No : 34/G/2019/PTUN.GTOdan diundangkan dalam lembaran daerah, tambahanlembaran daerah dan berita daerahb
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-08-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1553 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 24 Agustus 2010 — Drs. FAJAR SUBEKTI, MM. BIN. AHMAD DIMYATI
46 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Seminar/lokakarya yang berkaitan dengan pendapatan daerahb. Kegiatan rapatrapat baik tingkat pusat maupun tingkat propinsic. Koordinasi dengan pemerintah pusat maupun propinsid. Koordinasi dengan perusahaan baik BUMN, BUMD maupunSwasta@Kegiatan penagihan ke Pusat maupun Propinsif. Kegiatan Study banding dan lainlain yang berkaitan denganpeningkatan pendapatan Daerah.2. 40 (empat puluh) persen digunakan untuk :a. Sebesar 80 % (delapan puluh persen) Dinas Instansi Pemungut.b.
    Seminar/lokakarya yang berkaitan dengan pendapatan daerahb. Kegiatan rapatrapat baik tingkat pusat maupun tingkat propinsid. Koordinasi dengan pemerintah pusat maupun propinsie. Koordinasi dengan perusahaan baik BUMN, BUMD maupunSwasta.Kegiatan penagihan ke Pusat maupun Propinsig. Kegiatan Study banding dan lainlain yang berkaitan denganpeningkatan pendapatan Daerah.2. 40 (empat puluh) persen digunakan untuk :a. Sebesar 80 % (delapan puluh persen) Dinas InstansiPemungut.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1845 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Nopember 2017 — ISPAN APRILANA, S.Km bin LALA RUSNALA
150 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Calon penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairandana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerahb. Surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengandokumen yang dipersyaraktakanPasal 14 ayat (2) dokumen yang dipersyaratkan sebagaimanadimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :a. Kuitansi rangkap 3 (tiga) yang salah satunya bermaterai cukupyang telah diisi nominal sesuai surat pemberitahuan dariHal. 5 dari 32 hal.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-01-2016 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan PT JAYAPURA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP
Tanggal 4 Februari 2016 — YULLIUS Y. SANGGEK. SH.MA
161 — 28
  • Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 5 Ayat (1) dan (2), yaitu:1 Pasal 5 Ayat (1) menegaskan bahwa: KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun RancanaKebutuhan Biaya2 Pasal 5 Ayat (2) menegaskan bahwa: Rencana KebutuhanBiaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepadaKepala Daerah untuk ditampung dalamRencana Kerja danAnggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerahb
Pengadilan PN GRESIK Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 16-12-2013 — Putus : 18-04-2011 — Upload : 16-12-2013
Putusan PN GRESIK Nomor 95/PID/2011/PN.GS
Tanggal 18 April 2011 — KHAMSUN,DKK
145 — 33
  • Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerahb. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundangundanganPemilinan Kepala Daerah dan Wakil KepatrDaerah;c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraanPemilinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikankepada Instansi yang berwenang; dan25e.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-01-2016 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan PT JAYAPURA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP
Tanggal 4 Februari 2016 — JULIANA A. MARLISSA. A.Md
94 — 198
  • Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 TentangPedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah, Pasal 5 Ayat (1) dan (2), yaitu:1 Pasal 5 Ayat (1) menegaskan bahwa: KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun RancanaKebutuhan Biaya2 Pasal 5 Ayat (2) menegaskan bahwa: Rencana Kebutuhan Biayasebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KepalaDaerah untuk ditampung dalamRencana Kerja dan AnggaranSatuan Kerja Pengelola Keuangan Daerahb
Pengadilan PN BONTANG Perdata Khusus
Register : 03-12-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PN BONTANG Nomor 34/Pdt.Sus-KIP/2019/PN Bon
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat:
Yayasan LNG Badak
Tergugat:
1.Haposan Marbun
2.Daud Padang
3.Anang Sugiharto,
4.Achmad Wildan
5.Hendrik Dosayang
6.Suhartanto
7.Benny Lengkong
8.Asikin Usman
9.Rustadji
Turut Tergugat:
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
393 — 150
  • Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsidan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari AnggaranPembelanjaan dan Belanja Negara dan/atau AnggaranPembelanjaan dan Belanja Daerahb.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 12-11-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 08-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 532/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 20 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat : Dr. Sudung Simbolon Diwakili Oleh : Dasmer Manalu,SH Dan Sahat Sinaga, SH.,MH.,
Pembanding/Penggugat : Dr. Sudung Simbolon Diwakili Oleh : Dr. Sudung Simbolon
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Perum Perhutani Perusahaan Umum Kehutanan Negara, Cq. Kepala Kesatuan Pemangku Hutan KKPH Bogor Unit III Jawa Barat Dan Banten, Cq. Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ujung Karawang RPH Pondok Tengah
Terbanding/Tergugat II : Anton Muhadjir
Terbanding/Tergugat II : Anton Muhadjir
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Perum Perhutani Perusahaan Umum Kehutanan Negara, Cq. Kepala Kesatuan Pemangku Hutan KKPH Bogor Unit III Jawa Barat Dan Banten, Cq. Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ujung Karawang RPH Pondok Tengah
68 — 47
  • Kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atauoleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang sertahak hak lain yang dapat dinilainya dengan uang termasukkekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaannegara/perusahaan daerahb.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 23-09-2013 — Putus : 27-11-2013 — Upload : 01-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 P/HUM/2013
Tanggal 27 Nopember 2013 — AGA YUDISTIRA, DKK VS WALIKOTA CIREBON;
101 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Mendagri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produkproduk Hukum Daerah, diganti dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerahb. Keputusan Mendagri Nomor 23 Tahun tentang Prosedur PenyusunanProdukproduk Hukum Daerah, diganti dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan ProdukHukum Daerah;c.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 17-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 170/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
BPT. MARISH HASUNDUNGAN
Tergugat:
Bupati Batu Bara
78 — 54
  • Presiden bagi mentri/pimpinan lembaga dan kepala daerahb. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya:c. Kepala daerah bagi pejabat daerah: dand. Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan:11.
Pengadilan PN BANGKINANG Pidana Khusus
Register : 07-11-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN BANGKINANG Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Bkn
Tanggal 6 Desember 2018 — Pemohon:
1.SARASDI Als DATUK SEJELO
2.MASRI THALIB Als DATUK BIMBO
3.MUAS Als DATUK MAJO
4.REFLES PITOPANG Als DATUK MAJO KAMPAI
5.BAHTIAR Als DATUK RANGKAYO BUNGSU
6.SYAHRIL Als DATUK MAJO SINGO
7.TURAB Als DATUK KANSANSO
8.WISDI HARLIS Als DATUK JOBOSA
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia cq.Polres Kampar
97 — 73
  • Peraturan perundangundangantentangpembentukan daerahb. Peta dasar ; dan / atauc.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 29-07-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 25/G/2016/PTUN.SMD
Tanggal 14 Desember 2016 — SISKA TANGDIBALI; melawan KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (BP2TPM) PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA;
126 — 35
  • Pasal 6 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunangedung yang menyatakan:perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkn sbagaimanadimaksud dalam ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dan penetapankembali oleh Pemerintah Daerahb.