Ayufauji Parwati tidak mengandung makna yang bertentangan denganhukum, kepatutan, kesusilaan ataupun nilainilai yang terkandung dalam masyarakat,Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor : 241/Pdt.P/2016/PN Krgsehingga permohonan Pemohon untuk menggani nama yang semula bemamaMasruroh Ayu Puj Parwati lahir di Karanganyar tanggal 07 Jun 1997 diganti menjadiMasruroh Ayufauji Parwati dipandang cukup beralasan dan oleh karena itu permohonanaquo patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabukan

diberikan ijin untuk menggant nama Pemohon yang semuaMasruroh Ayu Puj Parwati lahir di Karanganyar tanggal 07 Jun 1997 diganti menjadiMasruroh Ayufauji Parwati ;Menimbang, bahwa agar penggantian nama tersebut dicatat secara sah, makadiperintahkan kepada Pejabat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Karanganyar, untuk mencatat penggantian nama Pemohon tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabukan

dikemukakan oleh Pemohondalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukumataupun ketertiban umum sedangkan buktioukti yang diajukan oleh Pemohon telahmendukung untuk terpenuhinya syaratsyarat penetapan ganti nama sebagai tertibadministrasi, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon point 2 yaitu untukmelakukan penggantian nama Pemohon yang sebelumnya bemama ARYA JAFPARIdan ARYO JAFPARI menjadi JAPARI serta tanggal lahir 15021969 menjadi 14Februari 1969 tersebut beralasan untuk dikabukan

UU RiNo.24 Tahun 2013;Menimbang, bahwa berdasarkan selurun periimbangan diatas, makapermohonan Pemohon patut dikabukan untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabukan untukselurunnya, maka mengenai biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonanin dibebankan kepada Pemohon yang besamya akan ditentukan dalam amarpenetapan ini;Mengingat, Undangundang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Undangundang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atasHalaman

dan sampai saat ini belummempunyai Akte Kematian dari Catatan Sipil Kota Metro; Bahwa Akta Kematian suami Pemohon tersebut diperukan untuk kelengkapanadministrasi kependudukan bagi almarhum suami Pemohon; Bahwa untuk = penerbitan AktaKematian orang tua Pemohon tersebut memerlukanPenetapan dari Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa selaniutnya Pengadilan akan mempertimbangkanberdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut apakahpermohonan Pemohon patut dikabukan ataukah tidak;Halaman3dari6

mencatat dan merekam dalam database kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus diartkan bahwadengan adanya penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapinstansi pelaksana berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipildemi hukum dan atas perintah Undangundang berkewajiban untuk mencatat padaRegister Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian sesuai denganperintah penetapan pengadilan, dengan demikian petitum ketiga berdasar hukumuntuk dikabukan

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta fakta hukum tersebutdiatas, Pemohon dianggap telah berhasil membuktikan dalildalil permohonannya ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasanhukum dan tidak bertentangan dengan Undang Undang, maka permohonanPemohon dapat dikabukan ;Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patutdibebankan kepada pemohon;Mengingat ketentuan Pasal 44Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministasi Kependudukan danPasal

pasal ol jo pasal OZ Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendattaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan setiap peristiwa kelahiranw ajib dilaporkan dan dicatatkan ke Instansi yang berwenang , yang dalam perkara ini adalah Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kota Solok ;Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bila anak Pemohon adalahanak sah dari IRMAN YEFRI dan NILA DAMAIRIA = =omaka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabukan

;Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka haruslah diperintahkan kepadaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok untuk perubahan nama Akta Kelahiran anak Pemohontersebut dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sesuai prosedur yang berlaku : Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabukan dan mengingat perkara ini bersifatsepihak maka Pemohon harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam AmarPenetapan

2 dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa agar penggantian nama tersebut dicatat secara sah, makadiperintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Karanganyar, untuk mencatat pembetulan nama anak kandung Pemohontersebut dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebutkedalam buku register yang sedang beralan dan diperuntukkan untuk itu, dengandemikian posita permohonan angka 3 dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabukan

, makapemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timobul dalamperkara in, dengan demikian posita permohonan angka 4 dapat dikabukan;Menimbang, bahwa oleh karena posita pemohon angka 2, 3 dan 4 dikabukanmaka dengan demikian posita angka 1 haruslah dikabukan pula;Hal. 6 dari 7, Penetapan No.109/Pdt.P/2017/PN.KrgMemperhatkan Kitab Undangundang Hukum Perdata sertaperaturanperundangundangan yang berkaitan:MENETAPKAN:1.

tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan sifat permohonan dan buktibukti yangdiajukan oleh Para Pemohon, permohonan Para Pemohon untuk merubah nama darisemula bernama ARRASSYIDH ILYASHA yang lahir pada tanggal 11 April 2013 digantimenjadi ABDURRASYID ILYASA, tidak mengandung makna yang bertentangan denganhukum, kepatutan, kesusilaan ataupun nilainilai yang terkandung dalam masyarakat,sehingga permohonan Para Pemohon aquo patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabukan

diberikan ijin untuk merubah nama anak Para Pemohon yangada dalam KK, dan Akta Kelahiran yang semula ARRASSYIDH ILYASHA diganti meniaciABDURRASYID ILYASA;Menimbang, bahwa agar perubahan nama tersebut dicatat secara sah, makadiperintahkan kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Karanganyar, untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebutke dalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabukan

telah sesuai dengan salah satu alasan perceraian dalam Pasal 19huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Salahsatu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturutturut tanoa jjin pihak laindan tanoa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kKemampuannya;Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat telan dapat membuktkan daligugatannya sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabukan

;Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabukan maka demitertionya administasi, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negen Jayapuraatau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinar turunan resmi putusan inikepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Sarmi danKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Jayapurauntuk dicatat dalamregister yang diperuntukan untuk itu, dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga)haruslah dikabulkan;Menimbang bahwaoleh karena

Tergugat berada di pihak yang kalah, makaTergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian makapetitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah danpatut tetapi tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dapat dikabukan seluruhnyadengan verstek;Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 180/Padt.G/2017/PN JapMemperhatikan, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Penggugatdan Tergugat memang sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam suatuikatan lahir bathin untuk membentuk rumah tangga yang utuh, rukun dan bahagiasebagaimana dimaksudkan dan diamanatkan dalam Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah terdapatcukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat putus karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum angka 2 dalamGugatan Penggugat dapat dikabukan

just berkehendak agar seorang anakyang masih berusia 1 (satu) tahun justru diasuh oleh Tergugat yangtelah jelas memiliki sikap dan perilaku yang tidak bertanggungjawabdan telah menelantarkan anaknya, sehingga Majelis Hakim menilaibahwa terhadap hal yang demikian telah terdapat ketidak sesuaianantara posita dan petitum gugatan serla cenderung menempaikanseorang anak pada posisi yang tidak melindungi kepentingan si anakdan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitumtersebut tidak dapat dikabukan

perkawinan antara Penggugat denganTergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka dengan memperhatikanketentuan Pasal 40 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan yang mengatur bahwa Perceraian wajio dilaporkanoleh yang bersangkutan kepada hnstansi Pelaksana paling lambat 60 (enampulun) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, oleh karenanya petitum angka 4 dalam surat gugatanPenggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabukan

;Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Nomor 514/PDT.G/2016/PN.Ser.Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh gugatan Penggugat dapatdikabukan, maka petitum angka 1 dalam gugatan Penggugat tidak dapatdikabukan ;Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat yakrnimengenai perceraian dapat dikabukan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukumuntuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;Mengingat, Pasal

Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuataningkar janji/ van prestasi terhadap Penggugat;TERHADAP PETITUM PENGGUGATMenimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat, karenaberkaitan dengan petitum penggugat yang lain yang masih harus dibuktikan, makaakan diperimbangkan setelah dipertimbangkannya petitumpetitum yang lain;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan penggugat, olehkarena telah dapat dibuktikan oleh Penggugat maka petitum ke2 gugatan Penggugatdapat dikabukan

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) danhasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan s pembayaranpiniamarvkredit Para Tergugat kepada Penggugat, menurut Hakim oleh karena hal itusebenamya adalah merupakan pelaksanaan eksekusi jika Para Tergugat tidakmelunasi selurun sisa pinjiamannya sedangkan untuk pelaksanaan eksekusi sudahdiatur prosedurnya sebagaimana di dalam pasal 196 HIR, yaitu dengandimohonkan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, oleh karena itu petitum initidak dapat dikabukan

dan haruslah ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan perimbanganpertimbangan di atas makapetitum ke3 gugatan Penggugat dapat dikabukan sebagian;Menimbang, mengenai petitum angka 4, oleh karena perintah pengosonganin) berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi yang sudah diatur prosedumyasebagaimana di dalam pasal 196 HIR, sehingga petitum ini tidak dapat dikabulkandan haruslah ditolak;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, oleh karena Para Tergugatdinyatakan sebagai pihak yang kalan maka dihukum untuk

yang dikemukakan olehPemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangandengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan buktioukti yang diajukanoleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syaratsyarat penetapan gantinama sebagai tertib adminisirasii; maka Hakim berpendapat permohonanHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2017/PN Rbg.Pemohon point 2 yaitu untuk melakukan penggantan nama Pemohon yangsebelumnya bemama NUR KHAKM menjadi TEMOK NUR CHAKIM tersebutberalasan untuk dikabukan

UU RI No.24 Tahun 2013;Menimbang, bahwa berdasarkan selurun periimbangan diatas, makapermohonan Pemohon patut dikabukan untuk seluruhnya dengan memperbaikipetitum sebagaimana tersebut dalam amar penetapan in;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabukan untukselurunnya, maka mengenai biaya perkara yang timbul dengan adanyapermohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besamya akan ditentukandalam amar penetapan ini;Mengingat, Undangundang RI Nomor 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan

berwenang, sebagaimana bukit P.3;Menimbang, bahwa dar perimbangan tersebut diatas telah temyata Pemohonmemang berhak mengajukan permohonan penetapan akta kematian orang tuaPemohon tersebut;Menimbang, bahwa dari periimbangan tersebut diatas telah temyatasebagaimana keterangan saksisaksi, buktobukii surat dan juga keterangan Pemohonmemang benar orang tua Pemohon yang bernama Hasan telah meninggal duniakarena sakit Jantung;Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua berdasar hukum danuntuk itu dikabukan

merekam dalam database kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus diartkan bahwadengan adanya penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapinstansi pelaksana berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipildemi hukum dan atas perintah Undangundang berkewajiban untuk mencatat padaRegister Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian sesuai denganperintah penetapan pengadilan, dengan demikian petitum ketiga berdasar hukum danuntuk itu dikabukan

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta fakta hukum tersebutdiatas, Pemohon dianggap telah berhasil membuktikan dalildalil permohonannya ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasanhukum dan tidak bertentangan dengan Undang Undang, maka permohonanPemohon dapat dikabukan ;Halaman 8 dai 10 Penetapan Nomor 74/Pdt P/2016/PNMetMenimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patutdibebankan kepada pemohon;Mengingat ketentuan Pasal 44 Undangundang Nomor

sebagaibagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusanini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat danTergugat dilaksanakan bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku, maka permohonan Penggugat agarHal. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2019/PA Rhpernikahannya dengan Tergugat dapat dinyatakan sah menurut hukum,harus dinyatakan tidak dapat dikabukan

;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikahPenggugat, dinyatakan tidak dapat dikabukan, maka dasar hukumgugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dinyatakankabur dan tidak jelas (obscuur libel);Menimbang, bahwa karena dasar hukum dalam gugatanPenggugat secara materiil kabur dan tidak jelas (obscuur libel, danmerupakan salah satu alasan cacat materiilnya suatu gugatanberdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama, jo.

serfa P4 yangmenunjukkan bahwa status Penggugat telah cerai hidup dan mempunyai seoranganak yang berama Anak Penggugat dan Tergugat dengan ibu kandung bemamaTERGUGAT, halmana didukung pula berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2yang hadir dalam upacara perkawinan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan olehHalaman 9 dari 15 Putusan Perdata Nomor 675/PDT.G/2016/PN Ser.karenanya Petitum angka 2 dapat dikabukan

P2, P3 dan P4 serta dihuoungkan denganketerangan Saksi 1 dan Saksi 2, pada pokoknya terungkap bahwabenar anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasunoleh Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah ; Bahwa dalam perspektif hukum Adat Bali, garis keturunan dalamsuatu perkawinan adalah tetap mengikuti garis lakilaki /purusa ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka petitum angka 4dalam gugatan Penggugat dapat dikabukan

tentang Adminisirasi Kependudukan ditentukan bahwaPerceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi PelaksanaHalaman 12 dari 15 Putusan Perdata Nomor 675/PDT.G/2016/PN.Ser.paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraianyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga petitum angka 5 dapatdikabukan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat yakrnimengenai perceraian dapat dikabukan

, maka Tergugat berada di pihak yang kalah,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rog, Tergugat harus dihukumuntuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena selurun gugatan Penggugat dapatdikabukan, maka petitum angka 1 dalam gugatan Penggugat dapat dikabukan ;Mengingat, Pasal 149 Rbg, Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahRepublik indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UndangUndang Nomor

Maha Esa hal manatelah sesuai dengan salah satu alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa artara suami dan istnyang terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapanakan hiduo rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktkan dalilgugatannya sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabukan

;Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabukan makaberdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, demitertionya administrasi, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapuraatau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinar turunan resmi putusan inikepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura untuk dicatat dalam registeryang diperuntukan untuk itu, dengan demikian maka petitum

orang tuanya, sehingga menurut pendapat Maijelis Hakimadalah pantas dan adil bila anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugatsebagai lou kandungnya, meskipun demikian Penggugat dan Tergugat mempunyaitanggung jawab bersama untuk membiayai, merawat, dan mendidik anak tersebut,untutk kelangsungan hidup dan masa depan dari anak Penggugat dan Tergugattersebut sampai dewasa dan mandir;Menimbang bahwa berdasarkan perimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabukan

;Menimbang bahwaoleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, makaTergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 81/Pat.G/2017/PN JapMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah danpatut tetapi tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dapat dikabukan seluruhnyadengan verstek;Memperhatikan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang

penetapan Pengadilan Negen;Menimbang, bahwa karena alasanalasan yang dikemukakan oleh Pemohondalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukumataupun ketertiban umum sedangkan buktioukti yang diajukan oleh Pemohon telahmendukung untuk terpenuhinya syaratsyarat penetapan ganti nama sebagai tertibadministrasi, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon point 2 yaitu untukmelakukan pengganian nama Pemohon yang sebelumnya bemama LALYSAYADAH menjadi JUMIYATI tersebut beralasan untuk dikabukan

UU RiNo.24 Tahun 2013;Menimbang, bahwa berdasarkan selurun perimbangan diatas, makapermohonan Pemohon patut dikabukan untuk seluruhnya;Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2016/PN RbgMenimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabukan untukselurunnya, maka mengenai biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonanini dibebankan kepada Pemohon yang besamya akan ditentukan dalam amarpenetapan ini;Mengingat, Undangundang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan

Dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum angka 1dapat dikabukan ;Menimbang, bahwa okh karena fu, agar tdak menghambat/menghalangy Pemohondalam mengurus suratsurat yang berkaitan dengan adminstrasi kependudukannya akibat perbedaannam tersebut, maka haruskh ditentukan satu denttas yang dapat dipergunakan oleh Pemohonuntuk melkukan perbuatanperbuatan hukum dan demi kepentingan adminstrasi kependudukannyasehingga haruskh dinyatakan bahwa nama P.

JOKO BUDI MURSITO yang bhi di Karanganyarpada tanggal 29 November 1972 dan PAULUS JOKO BUDI MURSITO atau PAULUS JOKOBUDHI MURSITO yang lhhir di Karanganyar pada tanggal 29 November 1972 kedua namatersebut orangnya adabh sama dan satu orang, dengan demikian pettum angka 2 dapat puldikabulkan ;Menimbang, bahwa okh karena permohonan Pemohon dikabukan, maka pemohon harusdibebankan untuk membayar braya perkara yang timbul dalam perkara int ;Memperhatikan peraturan perundangundangan yang berkaitan :MENETAPKAN

Maha Esa hal mana telah sesuai dengansalah satu alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, yang menyatakan bahwa antara suami dan isin yang terusmenerusterjadi perselisinan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga;Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktkan dalilgugatannya sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabukan

;Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabukan makaberdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, demitertionya administrasi, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Neger Jayapuraatau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan SalinarY turunan resmi putusan inikepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatat dalam register yangdiperuntukan untuk itu, dengan demikian maka petitum angka

Tergugat tersebut sampai mereka dewasa danmandin, dan tidak membatasi untuk bertemu;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di alas,maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan;Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 22/Padt.G/2017/PN JapMenimbang bahwaoleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, makaTergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah danpatut tetapi tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dapat dikabukan

Tahun 1990;Menimbang, bahwa berdasarkan Buktii P.7 berupaAsli Surat fin Perceraian dariatasan Penggugat, yang ditandatangani olen Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas)Klas ll Jayapura, menyatakan bahwa Penggugat sebagai seorang PNS telahmemenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan perceraian, yaitu adanya Suratjin Mengajukan Gugatan Cerai dari atasan Penggugat;Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat telan dapat membuktkan daligugatannya sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabukan

;Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabukan makaberdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, demitertionya administrasi, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapuraatau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinar turunan resmi putusan inikepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura, untuk dicatat dalam register yangdiperuntukan untuk itu, dengan demikian maka petitum angka

kelangsungan hiduo dan masa depan dari keduaanak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai mereka dewasa dan mandi, dantidak membatasi untuk bertemu;Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 73/Pat.G/2017/PN JapMenimbang bahwa berdasarkan pertmbanganpertimbangan tersebut di alas,maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan;Menimbang bahwaoleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, makaTergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian makapetitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dikabukan

;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah danpatut tetapi tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dapat dikabukan seluruhnyadengan verstek;Memperhatikan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang fin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan hukum lainnya

Bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3, serta dihuobungkan dengan keterangansaksi SAKSI 1. dan SAKSI 2 , pada pokoknya terungkap bahwa benar anakantara Penggugat dengan Tergugat yang bemama ANAK diasuh olehPenggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah ; Bahwa dalam perspektif hukum adat bali, garis keturunan dalam suatuperkawinan adalah tetap mengikuti garis lakilaki / purusa ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka petitum angka 3dalam gugatan Penggugat dapat dikabukan dengan perbaikan redaksisebagaimana

berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UndangUndargNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwaPerceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksanapaling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraianyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Petitum angka 4 dapatdikabukan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat yakrnimengenai perceraian dapat dikabukan

, maka Tergugat berada di pihak yang kalah,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rog, Tergugat harus dihukumuntuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena selurun gugatan Penggugat dapatdikabukan, maka petitum angka 1 dalam gugatan Penggugat dapat dikabukan ;Mengingat, Pasal 149 Rbg, Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahRepublik indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UndangUndang Nomor

O4/NV/1992/K tertanggal 9 April 1992, putus karena perceraian dengan segala akibathukumnya, oleh karena itu petitum angka 2 adalah beralasan dan patut dikabukan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerntah No. 9 tahun1975, Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk atau Pejabat lain yang diturjuk, berkewajiban untukmengirimkan salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpamaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk didaftardalam

daftar yang diperuntukkan untuk itu tentang perceraian tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian dalam pertimbangan tersebut diatasmaka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabukan seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabukan, maka sebagai pihakyang kalah perkaranya Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besamyaakan disebutkan dalam amar putusan;Mengingat, UndangUndang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah No