UK 11/38/10/DJPL 09. Dikeluarkandi Jakarta, 10 Desember 2009.1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN RADIO TELEKOMUNIKASI KAPAL BERUKURAN 100M3 850 M3 No. PK.002/1390/88/UPP.Jwn2012. Ditanda tangani di Juwana, 30Agustus 2012.1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK KMN TRI MINABAROKAH ( kapal penangkap ikan ) dengan pemilik KMN.

UK 11/38/10/DJPL 09.Dikeluarkan di Jakarta, 10 Desember 2009.211 (satu) lembar SURAT KETERANGAN RADIO TELEKOMUNIKASI KAPAL BERUKURAN100 M3 850 M3 No. PK.002/1390/88/UPP.Jwn2012. Ditanda tangani di Juwana,30 Agustus 2012.1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK KMN TRI MINABAROKAH ( kapal penangkap ikan ) dengan pemilik KMN.

Untuk kegiatan Sistim Komunikasi KabelLaut (SKKL) South East Asian Japan Cable System2 (SKKL SJC2)Dengan nomor izin membangun A.1102/AL824/DJPL Tercantum padaMemutuskan butir 5 (Lima) dan sub Butir 7 (Tujuh) yang menyatakan harusmenyampaikan Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA) / PPKA. Kapal Fu Haiyang diagenkan oleh PT.

(Fotokopi sesuai denganasli);Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:A.1102/AL.824/DJPL, tanggal 18 September 2019,Pemberian Izin Membangun Sistem Komunikasi KabelLaut (SKKL) South East Asian Japan Cable System2(SKKL SJC2) Kepada PT. Telekomunikasi IndonesiaInternational. (Print out);Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)Nomor: BXXXIV195/AT.54, tanggal 31 Maret 2008, atasnama PT. Bahari Eka Nusantara. (Fotokopi Sesuai denganasli);Hal. 47 dari 53 hal.

Bukti T.ll.IntvIX : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:A.248/AL.824/DJPL, tanggal 25 Februari 2020, TentangPemberian Izin Kegiatan Pekerjaan Bawah Air Kepada PT.Yalagada Surya.

ANDREASSRWONO (keduanya diajukan dalam berkas tersendiri) ;Selanjutnya, pada bulan November 2006, yaitu ketika pekerjaan proyekCouseway tahap mencapai sekitar 80%, ada surat dari DJPL yangmemberitahukan bahwa Pelabuhan Pelra Kalianget mendapat tambahandana/anggaran sebesar + 1 milyar, untuk pekerjaan lanjutan dari tahap danDJPL juga memerintahkan percepatan pekerjaan kepada Kuasa PenggunaAnggaran melalui Surat Perintah Percepatan, sehingga Kepala AdpelKalianget SUKO, SH. selaku Kuasa Pengguna Anggaran

BMI di perbolehkan operasi kembaliberdasarkan SK Bupati Karimun No. 450/Distamben/VI/230/2008,dengan persyaratan bahwa menyanggupi untuk perbaikan kondisidilapangan dan dengan adanya bukti penyetoran dana jaminanpegelolahan lingkungan (DJPL); Berdasarkan pemantauan Tahun 2008, PT. BMI diminta untuk membuatrevisi AMDAL disesuaikan dengan kondisi yang ada; PT.

BMI di perbolehkan operasi kembaliberdasarkan SK Bupati Karimun No. 450/Distamben/VV230/2008,dengan persyaratan bahwa menyanggupi untuk perbaikan kondisidilapangan dan dengan adanya bukti penyetoran dana jaminanpegelolahan lingkungan (DJPL); Berdasarkan pemantauan Tahun 2008, PT. BMI diminta untuk membuatrevisi AMDAL disesuaikan dengan kondisi yang ada; PT.

Rusdiansyah, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: UM.008/4/5/DJPL/2020 tanggal Januari2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semulaTergugat Il;3. Nurhayati, bertempat tinggal di JI. Arifin Anmad Rt.043, Kel. Mundam,Kec. Medang Kampai, Kota Dumai, selanjutnya disebutsebagai Terbanding III semula Tergugat III;4. Ahli Waris Alm Alwi, bertempat tinggal di JI. Perapat Jaya Rt.07 Kel.Pelintung, Kec. Medang Kampai / JI. Teduh Rt.001 Kel.Pangkalan Sesai, Kec.

kegiatan usaha danatau komersial atau operasional memenuhi persyaratan dan/ataukomitmen; Bahwa adapun persyaratan untuk memperoleh IzinKomersial/Operasional Terminal Khusus dari lembaga dan penyelenggaraOSS, izin penetapan lokasi pembangunan, Surat Persetujuan Berlayar :a) Login OSS;b) Memilih NIB;C) Memilih kegiatan usaha;d) Form izin komersial/operasional;e) Lakukan cheklist pada cek box Izin Komersial/Operasional yangdibutuhkan;Bahwa Sesuai Instruksi Dirjen Perhubungan laut NomorA.312/AL.308/DJPL

Roshini Indonesia membangun danmengoperasikan Terminal Khusus / Pelabuhan Jetty adalah :a) Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan laut NomorA.312/AL.308/DJPL tentang penerbitan Perizinan Terminal Khusus(Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) tanggal 29Maret 2019:b) Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan laut NomorA.312/AL.308/DJPL tentang penerbitan Perizinan Terminal Khusus(Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) tanggal 29Maret 2019; Bahwa PT.

danpemberian jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakansecara komersial;Menimbang, bahwa yang memiliki kewenangan tertinggi untukmenjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuanperundangundangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaranadalah Syahbandar yang merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yangdiangkat oleh Menteri Perhubungan;Menimbang, bahwa Direktur Jenderal Perhubungan Laut KementerianPerhubungan telah mengeluarkan Instruksi Nomor : A.312/AL.308/DJPL

menjadi buktipetunjuk bahwa sebelum berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan RepublikIndonesia Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, danKriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungandi Bidang Laut terdapat Pengelola Terminal Khusus yang melakukan kegiatanpengoperasian Terminal Khusus tidak sesuai dengan ketentuan dalamperundangundangan sehingga kemudian Direktur Jenderal Perhubungan LautKementerian Perhubungan mengeluarkan Instruksi NomorA.312/AL.308/DJPL

PM 89 Tahun 2018, Teminal Khusus dan TUKS yang terdaftar danmemiliki izin pada pemerintah daerah atau Kementerian Perhubungandibolehkan beroperasi melakukan pengapalan berdasarkan Surat PersetujuanBerlayar (SPB) dari Syahbandar pada Unit Penyelenggara Pelabuhan yangmerupakan perwakilan Kementerian Perhubungan di daerah, yang manaHalaman 99 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unhkemudian Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubunganmengeluarkan Instruksi Nomor : A.312/AL.308/DJPL

selaku Direktur PT Jassis CiptaBintan Mandiri) agar yang aslinya diberikan kepada Ali Joe dengan tekanan apabila1410tidak diserahkan maka dana tidak akan cair senilai Rp. 250.000.000, (dua ratuslima puluh juta rupiah).Bahwa setelah uang tersebut diberikan Ali Joe kepada Tergugat II lalu Tergugat IIpun mengurus perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) namun oleh DinasPertambangan Kota Tanjung Pinang menyebutkan masih ada kewajiban Tergugat Idan tergugat II yang harus diselesaikan berupa tunggakan DJPL

Syahnur yang harus diselesaikan berupa tunggakan DJPL sebesarRp. 2.004.146.600, ( dua millyar empat juta seratus empat puluh enam ribu enamratus rupiah).. Bahwa tidak benar dan haruslah ditolak dalil gugatan Penggugat poin 8 ayat 1 dan2 yang mengatakan bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II mengingkariperjanjian maka :181.

PK..696/14/02/AD.TBS-2011 tgl 18 Maret 2011 asli;- 1 (satu) lembar surat edaran nomor.UM.002/7/DJPL-14 tgl 30 Januari 2014 Foto copy;- 1 (satu) lembar surat izin usaha perikanan No.11/SIUP-03/2010 asli; Semua barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ZUNAIDI PGL ED;- Ikan hasil tangkapan sebanyak 7 (tujuh) keranjang lebih kurang 220 Kg yang telah dijual dengan uang seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara; 5.

Panjang : 12 Meter;

1. Asli 1 (Satu) Lembar Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.494 TAHUN 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan di tetapkan di JAKARTA pada tanggal 07 November 2013;
2. Asli 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : KP.104 / 163 / 6 / DJPL 13 di tetapkan di JAKARTA pada tanggal 12 November 2013;
3. Asli 1(Satu)

lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : KP.104 / 163 / 7 / DJPL 13 di tetapkan di JAKARTA pada tanggal 12 November 2013;

7 Meter.Panjang : 12 Meter;Dirampas untuk Negara;Asli 1 (Satu) Lembar PETIKAN KEPUTUSAN MENTERIPERHUBUNGAN NOMOR : SK.494 TAHUN 2013 TETANGPEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAMJABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DItetapkan di JAKARTA pada tanggal 07 November 2013;Asli 1 (Satu) lembar SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN NOMOR :KP.104 / 163 / 6 / DIPL 13 di tetapkan di JAKARTA pada tanggal 12November 2013.Asli 1(Satu) lembar SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGASNOMOR : KP.104 / 163 / 7 / DJPL

13 di tetapkan di JAKARTA padatanggal 12 November 2013;Asli 1 (Satu) lembar SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATANNOMOR : KP.104 / 163 / 8 / DJPL 13 di tetapkan di JAKARTA padatanggal 12 November 2013;Asli 1 (Satu) lembar DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERIPERHUBUNGAN TENTANG PEMBERHENTIAN DANPENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PERHUBUNGAN NOMOR : SK.494 TAHUN 2013,TANGGAL 07 November 2013;Asli 12 (Satu) lembar PETIKAN KEPUTUSAN MENTERIPERHUBUNGAN NOMOR : KP.103 / 32 / 8 /DJPL.II

TALIB berupa barang bukti :1) Asli 2 (Satu) Lembar PETIKAN KEPUTUSAN MENTERIPERHUBUNGAN NOMOR : SK.494 TAHUN 2013 TETANGPEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAMJABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DItetapkan di JAKARTA pada tanggal 07 November 2013.2) Asli 1 (Satu) lembar SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN NOMOR :KP.104 / 163 / 6 / DJPL 13 di tetapkan di JAKARTA pada tanggal 12November 2013.3) Asli 1(Satu) lembar SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGASNOMOR : KP.104 / 163 / 7 / DJPL 13 di tetapkan

13 tanggal12 November 2013; Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : KP.104 /163/7/DJPL13tanggal 12 November 2013; Surat Pernyataan menduduki Jabatan Nomor : KP.104 / 163 / 8 / DJPL 13tanggal 12 November 2013; Daftar Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberhentiandan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di lingkungan KementerianPerhubungan Nomor : SK.494 TAHUN 2013, Tanggal 7 November 2013; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas makaMajelis Hakim menilai bahwa

Asli 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : KP.104 / 163 /6/DJPL 13 di tetapkan di JAKARTA pada tanggal 12 November 2013;6. Asli 1(Satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor :KP.104 / 163 / 7 / DJPL 13 di tetapkan di JAKARTA pada tanggal 12November 2013;7. Asli 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :KP.104 / 163 / 8 / DJPL 13 di tetapkan di JAKARTA pada tanggal 12November 2013;8.

BMI di perbolehkan operasi kembaliberdasarkan SK Bupati Karimun No. 450/Distamben/VI/230/2008, denganpersyaratan bahwa menyanggupi untuk perbaikan kondisi dilapangan dandengan adanya bukti penyetoran dana jaminan pegelolahan lingkungan(DJPL). Berdasarkan pemantauan Tahun 2008, PT. BMI diminta untuk membuatrevisi AMDAL disesuaikan dengan kondisi yang ada.e PT.

BMI di perbolehkan operasi kembaliberdasarkan SK Bupati Karimun No. 450/Distamben/VI/230/2008, denganpersyaratan bahwa menyanggupi untuk perbaikan kondisi dilapangan dandengan adanya bukti penyetoran dana jaminan pegelolahan lingkungan(DJPL).e Berdasarkan pemantauan Tahun 2008, PT. BMI diminta untuk membuatrevisi AMDAL disesuaikan dengan kondisi yang ada.e PT.

Cloth3.425 M2, Goronggorong 27,69 M2, Panjang 7 M1 di Pelabuhan KaliangetKab.Sumenep dengan harga borongan Rp.1.950.346.000, (Satu milyardsembilan ratus lima puluh juta rupiah tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)dengan jangka waktu selama 135 hari kalender, yang berarti pekerjaan tersebutharus sudah selesai dikerjakan oleh terdakwa selambatlambatnya pada tanggal06 Desember 2005 ;Selanjutnya, pada bulan Nopember 2006, yaitu ketika pekerjaan proyekCouseway tahap I mencapai sekitar 80 %, ada surat dari DJPL

M2, Goronggorong 27,69 M2, Panjang 7 M1 di Pelabuhan KaliangetKab.Sumenep dengan harga borongan Rp.1.950.346.000, (Satu. milyardsembilan ratus lima puluh juta rupiah tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)dengan jangka waktu selama 135 hari kalender, yang berarti pekerjaan tersebutharus sudah selesai dikerjakan oleh terdakwa selambatlambatnya pada tanggal06 Desember 2005 ;Selanjutnya, pada bulan Nopember 2006, yaitu ketika pekerjaan proyekCouseway tahap I mencapai sekitar 80 %, ada surat dari DJPL

% ;bahwa pekerjaan mobilisasi demobilisasi (mendatangkan dan memulangkan alatserta tenaga kerja) untuk proyek tahap I senilai Rp 14.750.000 (empat belas jutatujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah dilaksanakan oleh terdakwa ;bahwa telah dilaksanakan serah terima pekerjaan untuk proyek tahap I sesuaidengan Berita Acara Serah Terima pekerjaan No.KU.103/409/XII/Adp.Klg05,tanggal 06 Desember 2005 yang ditandatangani oleh pengawas, pelaksana /pemborong, KPA, PK;bahwa dengan dasar adanya surat dari DJPL

(Dirjen Perhubungan Laut ) padabulan Nopember 2005 yang memberitahukan bahwa proyek Pelra Kaliangetmendapat tambahan anggaran sebesar Rp milyar maka selanjutnya dilaksanakanpula proyek pembangunan cause way tahap II yang dimulai pada tanggal 16Nopember 2005 dan harus selesai pada tanggal 15 Desember 2005 ;oobahwa DJPL tersebut juga memerintahkan percepatan pekerjaan melalui SuratPerintah Percepatan Ditpelpeng Ditjenhubla No.

Direktorat Jenderal Piutang Dan LelangNegara, Kantor Wilayah IV DJPL Bandung cq. Kantor Pelayanan PiutangDan Lelang Negara Serang;Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal28 Januari 2003 dan walaupun perkara perlawanan tersebut tidakmemenuhi syarat hukum acara perdata yang berlaku vide Pasal 379 Rv.,dengan pertimbangan hukum antara lain: "Pelawan adalah pemiliksebidang tanah seluas 853 m?

Cloth3.425 M2, Goronggorong 27,69 M2, Panjang 7 M1 di Pelabuhan KaliangetKab.Sumenep dengan harga borongan Rp.1.950.346.000, (Satu milyardsembilan ratus lima puluh juta rupiah tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)dengan jangka waktu selama 135 hari kalender, yang berarti pekerjaan tersebutharus sudah selesai dikerjakan oleh terdakwa selambatlambatnya pada tanggal06 Desember 2005 ;Selanjutnya, pada bulan Nopember 2006, yaitu ketika pekerjaan proyekCouseway tahap I mencapai sekitar 80 %, ada surat dari DJPL

M2, Goronggorong 27,69 M2, Panjang 7 M1 di Pelabuhan KaliangetKab.Sumenep dengan harga borongan Rp.1.950.346.000, (Satu. milyardsembilan ratus lima puluh juta rupiah tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)dengan jangka waktu selama 135 hari kalender, yang berarti pekerjaan tersebutharus sudah selesai dikerjakan oleh terdakwa selambatlambatnya pada tanggal06 Desember 2005 ;Selanjutnya, pada bulan Nopember 2006, yaitu ketika pekerjaan proyekCouseway tahap I mencapai sekitar 80 %, ada surat dari DJPL

% ;bahwa pekerjaan mobilisasi demobilisasi (mendatangkan dan memulangkan alatserta tenaga kerja) untuk proyek tahap I senilai Rp 14.750.000 (empat belas jutatujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah dilaksanakan oleh terdakwa ;bahwa telah dilaksanakan serah terima pekerjaan untuk proyek tahap I sesuaidengan Berita Acara Serah Terima pekerjaan No.KU.103/409/XII/Adp.Klg05,tanggal 06 Desember 2005 yang ditandatangani oleh pengawas, pelaksana /pemborong, KPA, PK;bahwa dengan dasar adanya surat dari DJPL

(Dirjen Perhubungan Laut ) padabulan Nopember 2005 yang memberitahukan bahwa proyek Pelra Kaliangetmendapat tambahan anggaran sebesar Rp milyar maka selanjutnya dilaksanakanpula proyek pembangunan cause way tahap II yang dimulai pada tanggal 16Nopember 2005 dan harus selesai pada tanggal 15 Desember 2005 ;oobahwa DJPL tersebut juga memerintahkan percepatan pekerjaan melalui SuratPerintah Percepatan Ditpelpeng Ditjenhubla No.

Cipta Uni Jasa di Jakarta tanggal 06 Mei 2011;- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dengan nomor : BXXXIV-567/AT.54 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 15 Oktober 2008, beserta lampirannya;- 1 (satu) lembar fotokopi Pemberitahuan Surat Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) dengan nomor : AL.108/2/I/DJPL.15 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 22 Januari 2015;- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Rencana

Cipta Uni Jasa di Jakartatanggal 06 Mei 2011;1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)dengan nomor : BXXXIV567/AT.54 yang diterbitkan oleh Ditjen PerhubunganLaut di Jakarta tanggal 15 Oktober 2008, beserta lampirannya;1 (satu) lembar fotokopi Pemberitahuan Surat Rencana Pengoperasian Kapal(RPK) dengan nomor : AL.108/2/I/DJPL.15 yang diterbitkan oleh DitjenPerhubungan Lautdi Jakarta tanggal 22 Januari 2015;1 (satu) lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal

Cipta Uni Jasa di Jakarta tanggal06 Mei 2011;1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)dengan nomor : BXXXIV567/AT.54 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut diJakarta tanggal 15 Oktober 2008, beserta lampirannya;1 (satu) lembar fotokopi Pemberitahuan Surat Rencana Pengoperasian Kapal (RPK)dengan nomor : AL.108/2/I/DJPL.15 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Lautdi Jakarta tanggal 22 Januari 2015;1 (satu) lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal

Tbk1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)dengan nomor : BXXXIV567/AT.54 yang diterbitkan oleh Ditjen PerhubunganLaut di Jakarta tanggal 15 Oktober 2008, beserta lampirannya;1 (satu) lembar fotokopi Pemberitahuan Surat Rencana Pengoperasian Kapal(RPK) dengan nomor : AL.108/2//DJPL.15 yang diterbitkan oleh DitjenPerhubungan Lautdi Jakarta tanggal 22 Januari 2015;1 (satu) lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada TrayekTidak Tetap dan Tidak Teratur

Atas Peraturan Presiden NomorTahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum, yang menyatakan bahwa pengadaan tanahuntuk kepentiangan umum yang luasnya tidak melebihi 5 (lima) Hektar harussesuai dengan Tata Ruang Wilayah dan tidak memerlukan penetapan lokasi.Oleh karena itu Termohon II dalam melaksanakan Proyek PembangunanLanding Point 150 Kv tersebut didasarkan kepada Perizinan antara lain:1) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:A.312/Al.824/DJPL

tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunanuntuk Kepentingan Umum tanggal 7 Agustus 2012, diberi tanda bukti T.II2a;Fotocopy dari fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunanuntuk Kepentingan Umum tanggal 28 Desember 2015, diberi tanda bukti T.II2b;Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan LautNomor : A.312/AL.824/DJPL

ANDREAS SRIJONO (Keduanya diajukan dalam berkas tersendiri)Selanjutnya, pada bulan Nopember 2006, yaitu ketika pekerjaan proyekCousewaytahap I mencapai sekitar 80 %, ada surat dari DJPL yangmemberitahukan bahwa pelabuhan Pelra Kalianget mendapat tambahan dana/anggaran sebesar + milyard, untuk pekerjaan lanjutan dari tahap I dan DJPL jugamemerintahkan percepatan pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melaluiSurat Perintah Percepatan, sehingga Kepala Adpel Kalianget SUKO, SH selakuKuasa Pengguna

TPK17melainkan didasarkan pada Instruksi Direktur Jenderal PerhubunganLaut Nomor UM.008/14/19/DJPL17 tentang Rencana Operasi MandiriTerpadu KPLP DJPL Operasi LumbaLumba 2017, selanjutnyaditindaklanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan Surat PerintahBerlayar Nomor KL.006/1/6a/PLP.TPK17 kepada KN.

Bahwa dalil Para Pemohon adalah dalil yang keliru dan tidakberdasar karena penangkapan terhadap Pemohon bukan sematamata didasarkan kepada Surat Perintahn Ad Hoc NomorHK.457/01/II/P.114/PLP.TPK17 melainkan didasarkan pada InstruksiDirektur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/14/19/DJPL17tentang Rencana Operasi Mandiri Teropadu KPLP DJPL OperasiLumbaLumba 2017, selanjutnya ditindaklanjuti oleh TERMOHONdengan menerbitkan Surat Perintah Berlayar NomorKL.006/1/6a/PLP.TPK17 kepada KN.

kurungan selama 1 (satu) bulan;

BMI di perbolehkan operasi kembali berdasarkan SKBupati Karimun No. 450/Distamben/VI/230/2008, dengan persyaratan bahwamenyanggupi untuk perbaikan kondisi dilapangan dan dengan adanya buktipenyetoran dana jaminan pegelolahan lingkungan (DJPL);e Berdasarkan pemantauan tahun 2008, PT. BMI diminta untuk membuat revisiAMDAL disesuaikan dengan kondisi yang ada;e PT.

BMI di perbolehkan operasi kembali berdasarkan SKBupati Karimun No. 450/Distamben/VI/230/2008, dengan persyaratan bahwamenyanggupi untuk perbaikan kondisi dilapangan dan dengan adanya buktipenyetoran Dana Jaminan Pegelolahan Lingkungan (DJPL);e Berdasarkan pemantauan tahun 2008, PT. BMI diminta untuk membuat revisiAMDAL disesuaikan dengan kondisi yang ada;e PT.

Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : KU.001/1/18/DJPL/2021tanggal 4 Februari 2021 Perihal Perubahan APBN (PenghematanAnggaran)di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut TA. 2021, keteranganDilakukan kebijakan pengehematan di Lingkungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut termasuk Pekerjaan Perkuatan Dermaga PelabuhanWanci TA. 2021 dihemat 100% sebesar Rp. 68.887.400.000,(no.175) ;8.