Ditemukan 264 data
Timothy Owen Lebbon
Tergugat:
Peter Andrew Robinson
276 — 169
731.06Sumpah3 Administrasi Pengadilan $ 2,570Federal Australia4 Biaya Application for discovery $1,290Rooster985 Pembayaran untuk biaya ke Hot $ 3,696 CopperBiaBiaya tak terduga menghadiri $ 1,236 Rapat EGM (perjalanan danakgmodasi untuk Tim Lebbon)7 Biaya Form 646 Australian $ 646Securities and investment Commission8 Biaya terobuang Penggugat $ 66,000 sebagai profesional Keuangan selama 98.8 hours in JuneHal 10 dari 20 Putusan Nomor 30/Padt.G/2019/PN Dps alone katakan selama 100jam @ $600 plus Staff9 Exercise
Diaspora Legal Bill of Costs,selanjutnya diberi tanda P3;Foto Copy dari foto copy yang sudah dilegalisir dan terjemahan berupa :Invoice No. 646679 pada tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli2018, selanjutnya diberi tanda P4;Foto Copy dari foto copy yang sudah dilegalisir dan terjemahan berupa :Invoice Statement ASIC (Australian Securities & Investment Commission)tanggal 20 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P5;Foto Copy dari foto copy yang sudah dilegalisir dan terjemahan berupa :Notice of Exercise
81 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
transaksi tukarmenukar hartasebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tersebut;Bahwa investasi dalam bentuk MEB yang dapat ditukar dengansaham Mobile8 adalah merupakan satu kesatuan transaksi yang tidakterpisahkan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu BHIT danAsia Link BV;Bahwa transaksi yang terjadi pada saat excersice date bukanmerupakan tukar menukar harta, melainkan perubahan bentuk investasiBHIT dari MEB menjadi Saham Mobile8 pada saat yang telah ditentukandan disepakati bersama (exercise
Dimana transaksi ini juga dibuktikan dengankonfirmasi bukti transaksi dari Bursa Efek Indonesia dan PT BhaktiSecurities, sebagai pencatatan transaksi pada saat exercise date;Halaman 5 dari 21 halaman.
- Tentang : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
lain.Hak tersebut wajib dapat dialihkan.Harga pelaksanaan HMETD Syariah adalah harga yang telahditetapkan oleh Emiten bagi pemegang HMETD Syariahuntuk membeli efek yang baru diterbitkan selama periodeyang ditetapkan.Kedua : Ketentuan Hukum1.Emiten boleh menerbitkan HMETD Syariah sebagaimanadimaksud dalam angka 4 Ketentuan Umum fatwa ini.Pemegang HMETD Syariah boleh mengalihkan HMETDSyariah yang dimilikinya kepada pihak lain denganmemperoleh imbalan.Pemegang HMETD Syariah hanya boleh melaksanakan(exercise
- Tentang : Waran Syari'ah
atau lebih sejakditerbitkannya tersebut.Harga pelaksanaan Waran Syariah adalah harga yang telahditetapkan oleh Emiten bagi pemegang waran untuk membeliefek yang baru diterbitkan selama periode yang ditetapkan.Kedua : Ketentuan Hukum1.KetigaPerusahaan boleh menerbitkan Waran Syariah sebagaimanadiatur dalam angka 4 Kententuan Umum fatwa ini;Pemegang Waran Syariah boleh mengalihkan Waran Syariahyang dimilikinya kepada pihak lain dengan memperolehimbalan;Pemegang Waran Syariah hanya boleh melaksanakan(exercise
246 — 63
KSEI2727/DIS/0602 tertanggal 25 Juni 2002 Perihal ProsedurPelaksanaan (exercise) HMETD melalui CBest, disebutkan bahwapembelian saham dalam HMETD/Right Issuetidak akan dilaksanakan apabiladana dalam rekening efek tidak cukup;7.
Terbanding/Oditur : Yafriza Gutubela, S.H
226 — 129
pemohon Banding/Terdakwa dengan dakwaanalternatif pertama Seorang pria yang turut serta melakukanperbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telahnikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke2huruf a KUHP.Meniadakan Pidana Tambahan dengan diberikan kesempatanberdinas di TNI AU kembali.Jika Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohonputusan yang seringanringannya bagi PemohonBanding/Terdakwa karena Pemohon Banding/Terdakwamempunyai keahlian Airport Emergency Exercise
(AEE) danAirport Contigency Exercise (ACE) dan pernah mengharumkanbangsa Indonesia dalam pasukan perdamaian PBB serta salahsatu atlet berprestasi olah raga Taekwondo.Hal.15 dari 23 hal.
50 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun dalam General Comment 34 HumanRight Committee terhadap article tersebut dinyatakan bahwa:...when a State party imposes restrictions on the exercise of freedom ofright and restriction and between norm and exception must not bereversed.Yang diterjemahkan secara bebas oleh Penasehat Hukum adalah:Ketika Negara menerapkan pembatasan pada pelaksanaan kebebasanhak dan pelarangan norma serta pengecualian terhadapnya, makaketentuan tersebut tidak harus berbalik.Maka seharusnya pembatasan/pelarangan
249 — 326 — Berkekuatan Hukum Tetap
In the eventthat :(i) Cumulatively, (a) SGAI and Company fail to renew the CommercialAgreement or to enter into a new Commercial Agreement on or prior tothe date of expiry of the Commercial Agreement, (b) that SGAIproposed to Company's shareholders to become shareholders of SGAIand (c) that the shareholders refused, or ;(ii) In the event of termination of the Commercial Agreement by eitherSGAI or the Company for any reason whatsoever, and SGAI does notexercise the Call Option within the Option Exercise
No. 764 K/PDT.SUS/2010Company at Sep 30, 2006 and on such difference has been agreedand accepted by and between SGAFR and the Shareholders ;The Revaluation Difference shall be paid by the Shareholders to SGAFR within 30 (thirty) days as of the expiry of the Option Exercise Periodby wre transfer to the bank account designated by SGAFR.
510 — 350 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 288 B/Pdt.SusArbt/2014Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata Badan ArbitraseInternasional telah memberikan Putusan Nomor 028/2009, tanggal 1 September 2010yang amarnya sebagai berikut:aiiPara Responden telah melanggar kewajibankewajiban mereka berdasarkanPerjanjian dengan lalai untuk melakukan pembayaran kembali Obligasi ataumelakukan pembayaran kepada Para Pemohon untuk hal tersebut;Pemberitahuan pembayaran kembali (redemption notice) dan PemberitahuanPelaksanaan (notice of exercise
Para Responden telah melanggar kewajibankewajiban mereka berdasarkanPerjanjian dengan lalai untuk melakukan pembayaran kembali Obligasi ataumelakukan pembayaran kepada Para Pemohon untuk hal tersebut;Pemberitahuan pembayaran kembali (redemption notice) dan PemberitahuanPelaksanaan (notice of exercise) dari Opsi Beli Siaga (standby put option) yangditerbitkan oleh Para Pemohon kepada masingmasing dari Responden Ke1dan Para Responden Ke2 hingga Ke13 adalah sah berdasarkan hukum danmengikat para pihak
239 — 440 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor Agenda 252 /K DPR RI/ 1 / 2008 ; 7 (tujuh) lembar Elektronik Ticket Receipt Garuda Indonesia ; 2 (dua) Ticket Lounge atas nama Syarfi dan Ishartanto ; 1 (Satu) bundel Draft Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RIke Provinsi Kepulauan Riau tanggal 10 sampai dengan 14 Desember2007 ; Daftar nama Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke ProvinsiKepri tanggal 11 sampai dengan 14 Desember 2007 ; 1 (Satu) buku Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Lindung PulauBintan ; 1 (satu) lembar Tim Exercise
Agenda 252 / K DPR RI/ 1 / 2008 ; 7 (tujuh) lembar Elektronik Ticket Receipt Garuda Indonesia ; 2 (dua) Ticket Lounge atas nama Syarfi dan Ishartanto ; 1 (Satu) bundel Draft Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RIke Provinsi Kepulauan Riau tanggal 10 sampai dengan 14 Desember2007 ; Daftar nama Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi lV DPR RI ke ProvinsiKepri tanggal 11 sampai dengan 14 Desember 2007 ; 1 (Satu) buku Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Lindung PulauBintan ; 1 (satu) lembar Tim Exercise
Nomor Agenda 252 / K DPR RI/ 1 / 2008 ; 7 (tujuh) lembar Elektronik Ticket Receipt Garuda Indonesia ; 2 (dua) Ticket Lounge atas nama Syarfi dan Ishartanto ; 1 (Satu) bundel Draft Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RIke Provinsi Kepulauan Riau tanggal 10 sampai dengan 14 Desember2007 ; Daftar nama Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI keProvinsi Kepritanggal 11 sampai dengan 14 Desember 2007 ; 1 (satu) buku Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Lindung PulauBintan ; 1 (satu) lembar Tim Exercise
No.161 PK/Pid.Sus/2010 1 (Satu) bundel Draft Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RIke Provinsi Kepulauan Riau tanggal 10 sampai dengan 14 Desember2007 ; Daftar nama Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI keProvinsi Kepritanggal 11 sampai dengan 14 Desember 2007 ; 1 (satu) buku Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Lindung PulauBintan ; 1 (satu) lembar Tim Exercise Komisi IV DPR RI ;Berita Acara Hasil Pengkajian dan Pembahasan Tim Terpadu usulanperubahan fungsi dan peruntukkan Kawasan Hutan
208 — 76
KSEI 2727/DIS/0602 tertanggal 25 Juni 2002Perihal Prosedur Pelaksanaan (exercise) HMETD melalui CBest, disebutkanbahwa pembelian saham dalam HMETD/Right Issuetidak akan dilaksanakanapabila dana dalam rekening efek tidak cukup;7. Bahwa berdasarkan tuduhan di atas, TERGUGAT s.d.
KSEI2727/DIS/0602 tertanggal 25 Juni 2002Perihnal Prosedur Pelaksanaan (exercise) HMETD melalui CBest; tidakmungkin membeli saham HMETD= apabila rekening efek tidakd. Tuduhantuduhan tersebut adalah pencemaran nama baik dan fitnahkarena tanpa bukti, yang akan kami sisakan untuk Laporan Pidana keKepolisian. ;11. Bahwa kemudian TERGUGAT s.d.
PT NATIONAL INDUSTRIAL GASES INDONESIA
Tergugat:
PT WASCO ENGINEERING INDONESIA
119 — 163
kompeten ataudengan tujuan pendaftaran putusan ini sebagai keputusanpengadilan berkekuatan hukum tetap , atau sebagaimanadisyaratkan oleh pemerintah atau otoritas pengatur dalammelaksanakan fungsifungsi hukumnya dengan benar;(a) As required by applicable law to which such PARTY issubject, as required by an order made by a court of competentjurisdiction or for the purpose of registration of this agreementas binding court decision, or as required by any government orregulatory authority in the proper exercise
139 — 5
hari Senen, tanggl 30 Mei 2016sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa melahirkan bayi dengan jeniskelamin lakilaki di Rumah Sakit Anugerah Pekalongan; Bahwa benar para saksi mengetahui adanya bayi berawal dari informasisaudara para saksi yang bekerja sebagai perawat di RSUD Kab.Pekalongan; 20 222 nnn nn ran nnn nen nnn enc nee nee nen Bahwabenar saksi yang mengasuh bayi yang dilahirkan olehTET AWE seesssesee ere ree ee re Bahwa keadaan bayi dalam keadaan sehat dan diberi nama MuhammadZin JAN GUN iRER 9 exercise
99 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lease or the OtherAgreements, or any Default shall have occurred and be continuing, inaddition to all rights and remedies accorded to Lessor elsewhere in theLease or under Law in respect of the Deposit, Lessor may immediately orat any time thereafter, without prior notice to Lessee, apply all or part ofthe Deposit in or towards the payment or discharge of any maturedobligation owed by Lessee or any Lessee Affiliate under the Lease or theOther Agreements, in such order as Lessor sees fit, and/or exercise
anyof the rights of setoff described in Clause 5.20 against all or part of theDeposit;lf Lessor exercises the rights described in Clause 5.13(b) above, Lesseeshall, following a demand in writing from Lessor, immediately restore theDeposit to the level at which it stood immediately prior to such exercise."
125 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
the Lease orthe Other Agreements, or any Default shall have occurredand be continuing, in addition to all rights and remediesaccorded to Lessor elsewhere in the Lease or under Law inrespect of the Deposit, Lessor may immediately or at any timethereafter, without prior notice to Lessee, apply all or part ofthe Deposit in or towards the payment or discharge of anymatured obligation owed by Lessee or any Lessee Affiliateunder the Lease or the Other Agreements, in such order asLessor sees fit, and/or exercise
If Lessor exercises the rights described in Clause 5.13(b)above, Lessee shall, following a demand in writing fromLessor, immediately restore the Deposit to the level at whichit stood immediately prior to such exercise. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:(a) Apabila, berdasarkan Perjanjian Sewa ini, Penyewadiharuskan membayar Deposit, maka akan berlakuketentuanketentuan berikut dari Klausa ini.
62 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
only in the firstmentioned State if:(a) The recipient is present in the other State for a period or periods notexceeding in the aggregate 183 days in the calendar year concerned;(b) The remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is aresident of the firstmentioned State; and(c) The remuneration is not borne by a permanent establishment which theemployer has in the other State;(3) Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, remuneration derivedin respect of an employment exercise
If the employment is so exercised, such remuneration as is derivedfrom that exercise may be taxed in that other State;Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by anindividual who is a resident of one of the Contracting States in respect of anemployment exercised in the other Contracting State shall be taxable only inthe firstmentioned State if:(a) the recipient is present in that other State for a period or periods notexceeding in the aggregate 120 days in any period of
1.I WAYAN SUARTA
2.NI NENGAH RUSMINI
32 — 24
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105040107670028 atas nama WAYANSUVARI (Real) g exercise re eeeeee errr sameeren TT. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105044107690032 atas nama NINENGAH RUSMINI (P2); 722 n orn nnn nnn nnn n nnn nnn nnn.
94 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Restructuring oflegitimate business transactions would be a wholly arbitrary exercise theinequity of which could be compounded be double taxation .....Bahwa berdasarkan asstructured principle, otoritas pajak dalammemeriksa transaksi afiliasi harus berpegang pada transaksi yangsebenarnya dilakukan sebagaimana ditatalaksanakan (structured) olehpihakpihak yang bertransaksi.
Restructuring oflegitimate business transactions would be a wholly arbitrary exercise theinequity of which could be compounded be double taxation....Berdasarkan asstructured principle, otoritas pajak dalam memeriksatransaksi afiliasi harus berpatokan pada transaksi yang sebenarnya dilakukansebagaimana ditatalaksanakan (structured) oleh pihakpihak yangHalaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 108/B/PK/PJK/2017bertransaksi.
97 — 58
KPG. tanggal 14 Agustus 2017 padahalaman 64 yang memberi tafsir penerbitan kKeputusan pemberhentian PegawaiNegeri Sipil yang dinukum penjara sejak saat adanya putusan pengadilan yangmempunyaki kekuatan hukum tetap merupakan suatu kesalah dalammenafsirkan hukum (error in exercise of jurisdiction) ;Menimbang, bahwa lamanya pengambilan keputusan olehPembanding/Tergugat setelah adanya putusan pengadilan pidana yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap (bukti T 2 dan T3) tidak menyebabkanketentuan Pasal
Terbanding/Jaksa Penuntut : HASNAWATI, SH
53 — 17
TerdakwaPembanding menyampaikan bahwa secara yuridis pertimbanganhukum yang mendasari putusan ini adalah tidak menerapkan analisis hukum secaraobjektif, sebab dari pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut tidak didasarkan dengan fakta hukum yang sebenamya, sehingga tidakmemberikan. suatu makna hukum = yang bersesuaian dengan rasakeadiian.Bahwa demikian pula terhadap kesimpulankesimpulan yang dijadikan dasarperimbangan hukum bukanlah merupakan hasil oleh infelekiual exercise