Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr RONI HARAHAP AlsRONI Bin WAHAB HARAPAP bisa berhasil mengambil sepeda motor milik saksitersebut. Bahwa pelaku tidak ada ijin pada saat mengambil sepeda motor milik saksitersebut. Bahwa pelaku tidak ada hak atas sepeda motor milik saksi tersebut.

Kemendagri menulisKepanjangan KPK Komisi Perlindungan Korupsi dan tanggal 07 Juni2016 pihak Kemendagri langsung Me Renvoi atas kesalahan tersebutdengan Bolpoin.Menurut Yahya Harapap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata (hal. 54),Bahwa Kesahan Pengetikan dapat diperbaiki oleh Penggugat dalampersidangan melalui surat perbaikan atau Perbaikan Melalui REPLIK,Bahkan HAKIM sendiri dapat memperbaikinya dalam berita acaraPersidangan atau melalui Putusan.Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 109/PDT/2021/PT MNDPutusan

kapasitasnyasebagai Calon Gubernur, isi kontrak politik yang diharapkan olehPenggugat, Tergugat meiaksanakan kontrak poiitik kapasitasnya sebagaisebagai Gubernur;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugatmengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:1.Fotocopy sesuai dengan asli berupa surat kontrak politik yang dibuat olehPenggugat dengan Tergugat tertanggal 27 Mei 2012, diberi tanda bukti T1;2Fotocopy sesuai dengan asli berupa buku hukum acara perdata yangdibuat oleh Yahya Harapap

Subekti, SH., diberi tanda bukti T3;Fotocopy sesuai dengan asli berupa Peraturan Pemerintah RI Nomor 50tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama daerah, diberitanda bukti, diberi tanda bukti T4:Fotocopy sesuai dengan asli berupa buku hukum acara perdata yangdibuat oleh Yahya Harapap. diberi tanda bukti T5;Fotocopy print out berupa surat edaran MA RI Nomor 3 tahun 2000tentang putusan serta merta dan provisionil, diberi tanda bukti T6;Fotocopy sesuai dengan asli berupa buku hukum acara perdata

Nomor 3103 K/Padt/2014Pengadilan negeri berpendapat dalam perkara ini terdapat penggabungangugatan, karena dalam gugatan terdapat 2 (du) tuntutan hukum yaitupembatalan eksekusi dan tuntutan pembayaran tebusan.Hakim pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangannya mempedomaniBuku Hukum Acara Perdata karangan Yahya Harapap berkesimpulanbahwa antara petitum angka 4 dan petitum angka 5 tidak ada hubunganyang erat dari kedua petitum tersebut.Inilah yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi sebab Hakim pengadilantingkat

Yahya Harapap, S.H., Hukum Acara Perdata, SinarGrafika, 2008, hal 184 hingga 185, yang menyebutkan bahwa:Pada saat sekarang, kedudukan dan keberadaan Arbritase dalam sistemhukum Indonesia diperkokoh oleh UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999.Undangundang ini dengan tegas mengatur yurisdiksi absolut arbitrase:a) Pasal 3 menyatakan, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadiliHalaman 9 dari 40 hal. Put.

Yahya Harapap, S.H., HukumAcara Perdata, Sinar Grafika, 2008, hal 521 hingga 522, yangmenyebutkan bahwa :Penerapan Beban Pembuktian Masalah YuridisHalaman 24 dari 40 hal. Put. Nomor 1420 K/Pdt.SusPHI/2017Penerapan beban pembuktian atau pembagian beban pembuktianmerupakan masalah hukum atau yuridis. Oleh karena dia masalahyuridis, penerapannya dapat diperjuangkan sampai ke tingkat kasasipada MA.

., masingmasingsebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itujuga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis hakimtersebut dengan didampingi oleh MASRIFA HARAPAP, S.H., sebagaiPanitera Pengganti dengan dihadiri oleh SIT! M. MANULLANG, S.H., selakuJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar di hadapanTerdakwa.HAKIMHAKIM ANGGOTAdto.LEDIS M. BAKARA, S.H. dto.MARIA SORAYA M. SITINJAK, S.H.

Yahya Harapap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdatahalaman (112) tentang Pihak Dalam Gugatan, sehingga berdasarkan replikpara Penggugat melalui kuasa hukumnya bahwa dengan tidak dimasukkannyaahli waris yang lain dalam hal ini kedua ahli waris pengganti lainnya yangmerupakan adik kandung Penggugat dikarenakan keduanya belum dewasa,maka tidak perlu diikutkan dalam beperkara, cukup diwakilkan oleh PenggugatHalaman 18 dari 24 hal.

St Remy Sjahdeini, SH, Hak Tanggungan , Asasasas,Ketentuanketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi oleh Perbankantahun 1999 ; M Yahya Harapap, SH, Ruang Lingkup PermasalahanEksekusi Bidang Perdata, edisi kedua tahun 2005).Bahwa sesuai Pasal 6 UUHT, menegaskan apabila debitur cidera janji,Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I mempunyai hak untuk menjualobyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umumserta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.Pasal 6 UUHT itu

Unsurdiketahuinya tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana inibermakna sebagai kesengajaan (dolus), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barangtersebut diperoleh karena kejahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dihubungkan denganketerangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa Terdakwayang mengetahui (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol BM 6246 ONyang dijual oleh Rihwan Harapap merupakan hasil kejahatan yang telah dilakukanoleh

Yahya Harapap dalambuku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan, diterbitkan Sinar Grafika,Jakarta,Cetakan kesembilan tahun 2009, hal 107 s.d. 111Bahwa pencampuradukan materi gugatan yangdemikian adalah termasuk gugatan yang tidak sempurna. Olehkarenanya, Mohon kepada Majelis Hakim sekiranya berkenan untukdapat menolak atau tidak dapat menerima (Niet OntvankelijkVerklaard)c.

apasaja secara ekplisit;Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat mengajukan eksepsidikarenakan Obscuur Libel atau Gugatan Penggugat Kabur yaitu terjadikontradiksi antara posita dengan petitum, dengan berbagai pertimbangan sepertiyang diurai diatas ; Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis ingin memberikan definisitentang Eksepsi Obcuur Libel adalah Gugatan tidak terang atau isinya gelap ataukabur, yaitu obcuur libel yang berkaitan dengan Kontradiksi antara Posita denganPetitum, menurut bukunya YAHYA HARAPAP

M.E Harapap pada tahun 1966, namun Para Penggugat tidakmengetahui apakah pinjaman tersebut sudah terbayar atau belumterbayar tidak pernah diberitahu almarhum Hanapi bin Djuki semasihhidupnya kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat:Halaman 4 dari 23 hal.Put. Nomor 1490 K/Pdt/20163. Bahwa ketika almarhum Hanapi bin Djuki meminjam uang sebesarRp4.000,00 (empat ribu rupiah) dari Drs.

Dengan demikian alasan tersebut haruslah dikesampingkan danditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan gugatan dalamperkara a quo kurang pihak karena tidak memasukkan saudara Nyong Ongki,S.S,.M.M,.S.H, selaku Kepala KUA Kecamatan Bacan Selatan sebagai Tergugatkarena peranannya sebagai orang menikahkan anak Penggugat dengan anakTergugat;Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Yahya Harapap dalambukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian

SingkatnyaPEMERIKSAAN TERSANGKA DALAM PERKARA KLIEN KAMI ketika dalampenyidikan WAJIB didampingi oleh Penasehat hukum sesuai amanat UndangUndang dengan demikian sifatnya IMPERRATIV (Memaksa) meminjam istilahnyaProfesor Yahya Harapap, tidak bisa ditawar lagi merupakan keharusan hukum dansekali lagi demi hukum.Penahanan yang kurang tertib acara yang improper (tidak tepat) atau illegal(tidak sah)Bahwa penangkapan yang disertai oleh penahanan oleh Kepolisian yang secarahukum dapat kita lacak melalui

Yahya Harapap dalambukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan danPenerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 160),sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa hal ini adalahuntuk kepastian hukum bagi keluarga pihak yang ditangkap,sebab pihak keluarga dan tersangka mengetahui dengan pastihendak ke mana tersangka dibawa dan diperiksa.Pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga yang disampaikan secara lisan dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan undangundang.

tanggal 2011979 No. 31/1979seluas 690.m2, hal ini dapat dibuktikan dengan dilakukanya gugatan dariM.NUR HARAHAP dalam perkara perdata No. 24/Pdt.G/2012/PN.Sungg,gugatan mana dilakukan tanpa adanya intervensi dari para penggugat;Bahwa sebagai bukti bahwa M.Nur Harahap (penggugat dalam perkara No.24/Pdt.G/2012/PN.Sungg) adalah pemilik eks objek lelang (objek sengketa)dan prosedur penjaminannya memenuhi ketentuan hukum dan tidakbertentangan dengan ketentuan Hipotik (hak Tanggungan) maka isitri M.Nur Harapap

ALI dan dibantuoleh Saksi RUDI HARAPAP berserta team yang bersembuyi dan saat itubaru Saksi M.FADLI Als FADLI Bin M. ALI mengetahui bahwa SaksiNANANG SAPUTRA tersebut adalah anggota Kepolisian. Kemudian SaksiM.FADLI Als FADLI Bin M. ALI berserta barang bukti berupa shabu shabu, handphone dan sepeda motor diamankan guna pemeriksaan lebihlanjut. Dan saat dilakukan introgasi terhadap Saksi M.FADLI Als FADLI BinM. ALI , Saksi M.FADLI Als FADLI Bin M.

Harapap tentang Hukum Perseroan Terbatas, penerbit SinarGrafika, halaman 377 378 tahun 2009) meliputi:a.Kewajiban untuk tidak mempergunakan uang dan kekayaan(money and property) Perseroan untuk kepentingan pribadinya; Apabila kewajiban ini dilanggar dan mengakibatkan perseroanmengalami kerugian anggota direksi tersebut: dikualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatigedaad, unlaw full act) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata;* atas perbuatan itu, anggota Direksi yang bersangkutandiancam

Harapap tentangHukum Perseroan Terbatas, penerbit Sinar Grafika, halaman 377 378 tahun2009) meliputi: a.

Yahya Harapap,S.H., didalam bukunya yangberjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111136), menjelaskan bahwa yangbertindak sebagai penggugat harus orang yang benar benar memilikikedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;Dengan demikian kedudukan hukum penggugat adalah cacat formil,karena kesalahan bertindak sebagai penggugat sedangkan penggugatdalam hal ini masih "tertutup" kKedudukan hukumnya karena dalam suratgugatan a quo tidak dijelaskan apakah penggugat, dalam suratgugatannya bertindak dikarenakan