., sementara Turut Tergugat II pernah hadir Kuasanyabernama Achmad Judin dan Turut Tergugat II. pernah hadir Kuasanya bernama Ratmini ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Repbublik IndonesiaNomor tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim yangmenangani perkara ini telah mewajibkan para pihak yang berperkara untuk menyelesaikansengketa mereka secara damai melalui proses mediasi ;Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan orang yang memiliki sertifikasi khususmediator

Anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkanpernikahan menurut UndangUndang, dengan demikian berdasarkan ketentuanPasal 7 ayat (1) UndangUndang Repbublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019,Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, TentangPerkawinan, maka dalam hal ini Pemohon dipandang sebagai pihak yangberkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon

pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan cerai antara:PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PembantuRumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman diKabupaten Bojonegoro, sebagai Penggugat;MELAWANTERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan TukangBangunan, pendidikan SD, tempat kediaman dahulu diKabupaten Bojonegoro, sekarang tidak diketahui denganjelas dan pasti alamat/tempat tinggalnya baik di dalammaupun di luar wilayah Repbublik

JUMAT Alias OJONG Biradalah Positif MDMA dan positif MDMA yang terdaftar sebagai (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri KesehatarIndonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penNarkotika di dalam lampiran UndangUndang Republik Indone:35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Posotof melMetafetamina yang terdafta sebagai Golongan (satu) NomLampiran UndangUndang Peraturan Menteri KesehatanIndonesia No. 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongandi dalam Lampiran Undang Undang Repbublik IndonesiaTahun

Majelis Hakim (judec factie) Pengadilan Negeri Lubuk Pakamtidak mempertimbangkan isi SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukumRapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Repbublik Indonesia tahun 2015Yang isinya adalah Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkankepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP).Jaksa mendakwakan dengan Pasal 114 atau Pasal 112 Undangundang No. 35tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkapdi persidangan yang terbuktiPasal

telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatanTerdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurunsur yang terdapat dalam Dakwaantelah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 29 (1) UndangUndang Repbublik

Majelis Hakim (udec factie) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidakmempertimbangkan isi SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukumRapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Repbublik Indonesia Tahun 2015yang isinya adalah Hakim memeriksa dan memutus perkara harusdidasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat3, dan 4 KUHAP).

Pengadilan membaca,memperlajari dan mencermati isi dari eksepsi Tergugat tersebut Pengadilaberpendapat bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas secaraisi/substansi sudah masuk dalam pembahasan pokok perkara bukan lagi bersifatekseptif olen karena eksepsi Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;DALAM POKOK PERKARA ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknyamendalilkan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya obyeksengketa Surat Keputusan atas nama Presiden Repbublik

Asas kepastian hukum;Menimbang, bahwa dari jawabjinawab antara Penggugat dan Tergugattersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah apakahTergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berupa Surat Keputusan atas namaPresiden Repbublik Indonesia Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor000006/KEPKA/TDH/21213/15, tanggal 18 November 2015, tentangHalaman 47 dari 53 halaman Putusan Perkara Nomor 70/G/2016/PTUNJKT.Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaDrs.

Sedangkan tentangmelawan hukum disebutkan karena memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukantanaman sebagaimana ditentukan dalam Undangundang Repbublik IndonesiaNomor 35 tahun 2009, serta peraturan pelaksanaannya jelas merupakanperbuatan melawan NUKUM j2 22 nnn nnn nnn errr nnn nn rn renner

Majelis Hakim (judec factie) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidakmempertimbangkan isi SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukumRapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Repbublik Indonesia tahun 2015Yang isinya adalah Hakim memeriksa dan memutus perkara harusdidasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3,dan 4 KUHAP).

Majelis Hakim (judec factie) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidakmempertimbangkan isi SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum RapatPleno Kamar Mahkamah Agung Repbublik Indonesia tahun 2015, Yang isinyaadalah Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada suratdakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP).

memenuhisemua unsurunsur yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, makauntuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akam memilin Dakwaan mana yangakan dipertimbangkan terlebih dahulu ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta bukti lainnya dipersidangan di Pengadilan tingkat pertama, maka MajelisHakim akan memilin Dakwaan Kedua untuk dipertimbangkan terlebin dahuluyaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Undangundang Repbublik

Majelis Hakim (judec factie) Pengadilan Negeri Medan tidakmempertimbangkan isi SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukumRapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Repbublik Indonesia tahun 2015Yang isinya adalah Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkankepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP).Jaksa mendakwa dengan Pasal 378 atau Pasal 372 KUHPidana namunberdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti terdakwamengakui membeli Narkotika jenis Sabu karena

Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Repbublik Indonesia Nomor 7 Tahun1974 tentang Penertiban Perjudian;Menimbang, bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum yangdisusun secara subsideritas Majelis Hakim terlebin dahulu akanmempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke1 KUHP Jo.Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974tentang Penertiban Perjudian yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Barang siapa;2.

Merek dan Surat Keterangan Waris yangdibuat pada tanggal 27 Januari 2020 adalah untuk membuktikan Tergugatadalah sebagai ahli waris dari Almarhum EDDUS DAMANHURI sudahsepatutnya Hak atas merek terdaftar dapat dialihnkan hal ini dibuktikandengan terbitnya Sertifikat Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar atasnama EDDUS DAMANHURI kepada IMAM MURTADHO (Tergugat),SOVIA KIRANA, FARDHU HIDAYATULLAH, DINDA AZZARA yangdikeluarkan Direktur Jendral Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukumdan Hak Asasi Manusia Repbublik

41 ayat 1 UndangUndang Nomor 20Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pengalinan, merekterdaftar dapat beralin dan dialinkan salah satunya karena Pewarisan,Pewarisan adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkanharta kekayaan dan dibuktikan dengan Sertifikat Pengalihan Hak atasMerek Terdaftar atas nama EDDUS DAMANHURI kepada IMAMMURTADHO, SOVIA KIRANA, FARDHU HIDAYATULLAH, DINDAAZZARA yang dikeluarkan Direktur Jendral Kekayaan Intelektual,Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repbublik

Majelis Hakim (judec factie) Pengadilan Negeri Medan tidakmempertimbangkan isi SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam rumusanhukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Repbublik Indonesiatahun 2015Yang isinya adalah Hakim memeriksa dan memutus perkara harusdidasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat3, dan 4 KUHAP).

tanggal 18 September 2012(bukti P4 dan bukti P6);Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengesahkan/mengukuhkan Dewan Pengurus Wilayah APBMI Provinsi Jawa Timurmasa bhakti tahun 2015 2020 berdasarkan surat keputusan DewanPengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat IndonesiaNomor : 03/DPPAPBMI/04.15 tanggal 7 April 2015 tentangPengesahan/ Pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah APBMI ProvinsiJawa Timur masa bhakti tahun 2015 2020 (bukti P13);Menimbang, bahwa kemudian Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Repbublik

Indonesia telah mengesahkan PerkumpulanPerusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat APBMIWilayah Jatim yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Repbublik Indonesia Nomor : AHU0003016.

maupun yurisprudensi ;Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yangharus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknyahubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan TataUsaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, UsahaMemahami UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, BukuIl, Sinar Harapan, Jakarta, hal.3740);Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatanPengguggat adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Repbublik

Pemerintah sedang giatgiatnya memberantas penyalahgunaan narkotika dan obatobatanterlarang;Keadaan yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannyadi dipersidangan; Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya;Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN Pik Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harusdibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Mengingat Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Repbublik

rentalkan;Bahwa saksi mendengar mobil saksi tersebut disita polisi;Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakantidak keberatan;Menimbang, bahwa telah dibacakan pula oleh Jaksa PenuntutUmum Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Dan Urine No.Lab :7216/NNF/2013 tertanggal 28 Oktober 2013 dengan kesimpulan: barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama Yusrials. lyus bin Rusli adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan nomor urut 61 UndangUndang Repbublik

memenuhi unsurunsur Pasal 127 Ayat (1) UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009, bukan menghukum Terdakwa dengan ketentuan Pasal 112Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, OlehHalaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PT MDNkarenanya kami mohon agar Ketua/Majelis Hakim Tingkat Tinggi membatalkanputusan tersebut.Majelis Hakim (judec factie) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidakmempertimbangkan isi SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum RapatPleno Kamar Mahkamah Agung Repbublik