MENETAPKAN:Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menetapkan untuk memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Wiro Utama Sakti dengan Agenda :Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris PT. Wiro Utama SaktiPerubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait Pemindahan modal ditempatkan dan disetor;Menetapkan Kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Wiro Utama Sakti adalah paling sedikit 90 % (Sembilan puluh persen) dari seluruh jumlah saham;Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) PT. Wiro Utama Sakti dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya 90 % dari jumlah seluruh saham yang hadir;Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa (RUPSLB) PT.

Wiro Utama Sakti yang diselenggarakan dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan dalam penetapan adalah sah;Menetapkan PEMOHON atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLB serta memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menunjuk Notulen yang bertugas untuk membuat berita acara rapat termasuk hasil RUPSLB, serta pihak-pihak lainnya jika diperlukan;Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 181.000 ( seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Kuorum kehadiran dan Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ke III (tiga) PT Politama Pakindo/Pemohon Penetapan, dihadiri dan dapat mengambil keputusan secara sah menurut hukum serta mengikat perseroan PT Politama Pakindo/ Pemohon Penetapan yaitu:- Hendro Supeno dengan saham 6.614% (Rp. 5.060.000.000,-)- Surya Supeno dengan saham 6.614% (Rp. 5.060.000.000,-)dari Rp.76.500.000.000,- (100%) saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Perusahaan.3.

Pelaksanaan RUPSLB ke III (tiga) akan diselenggarakan pada :Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2015Waktu : 14.00 WIB s.d selesaiTempat : Jalan Karimunjawa, Kel. Gedanganak, Kec. UngaranTimur, Kab. Semarang, Jawa Tengah.Dengan agenda rapat sebagai berikut :1. Persetujuan atas penambahan modal ditempatkan dan modal disetorkan.2. Persetujuan penambahan modal dasar Perseroan.4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Dikarenakan dalam RUPSLB tersebut tidak memenuhikuorum kehadiran maka RUPSLB tidak dapat dilanjutkan, oleh karenanyaDireksi Perseroan merencanakan untuk melakukan RUPSLB ke II (dua) danmemanggil Para Pemegang Saham untuk hadir dalam RUPSLB ke II (dua)tersebut.Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2015/PN.Unr.111213Bahwa karena dalam RUPSLB Perseroan tanggal 25 Mei 2015 tidak memenuhikuorum kehadiran, maka sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,maka Direksi PT Politama Pakindo mengundang

kembali Para PemegangSaham untuk hadir dalam RUPSLB ke II (dua) Perseroan.

Dikarenakan dalam RUPSLB ke II (dua) tersebuttidak memenuhi kuorum kehadiran maka RUPSLB tersebut tidak dapatdilanjutkan.Oleh karenanya Direksi Perseroan merencanakan untukmelakukan RUPSLB ke III (tiga) dan memanggil Para pemegang sahamuntuk hadir dalam RUPSLB ke III (tiga) tersebut.Bahwa dalam ketentuan pasal 86 ayat (5) dan (6) Undangundang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan:Ayat (5)Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4)tidak tercapai,Perseroan dapat

mendahuluinya dilangsungkan.Bahwa sesuai dengan pasal 86 ayat (9) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007diatas, maka RUPSLB ke III (tiga) PT Poliplas Indah Sejahtera/ Pemohonpenetapan harus dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPSLB Kedua,sehingga apabila RUPSLB ke II (dua) telah dilangsungkan pada tanggal 4Juni 2015, maka RUPSLB ke III (tiga) Pemohon Penetapan harusdilaksanakan paling lambat tanggal 25 Juni 2015.Bahwa berdasarkan

;e Bahwa dengan telah dilakukannya 2 kali RUPSLB di PT.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetepkan memberi ijin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT SEMAR KENCANA dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban kegiatan operasional dan keuangan oleh Direksi;
2. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
3. Hal-hal yang disetujui dalam Rapat;

1. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban kegiatan operasional dan keuangan oleh Direksi;
2. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
3. Hal-hal yang disetujui dalam Rapat;

1. Menunjuk Pemohon dan atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) PT SEMAR KENCANA;
2. Memerintahkan

Direksi dan Komisaris PT SEMAR KENCANA untuk hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) PT SEMAR KENCANA;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) dan mengambil keputusan dengan dihadiri minimal 1/3 ( satu per tiga ) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilkan dengan agenda :
   1. Evaluasi dan Laporan Kegiatan Perseroan sampai dengan tahun buku 2017;
   2. Pembahasan tentang putusan-putusan peradilan serta penyelesaiannya.

Saham untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) yang diselenggarakan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk secara verstek untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Accelerated Value Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan bentuk Rapat Umum Pemegang Saham adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
3. Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Tuan Hans

Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Daerah Khusus lbukota Jakarta, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5035,

1. memberi wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan penjualan pribadi Rumah oleh Termohon dengan nilai penjualan kotor tidak kurang dari Rp11.000.000.000,- (sebelas milyar Rupiah) dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan oleh Direksi; dan
2. distribusi hasil penjualan Rumah kepada kreditur-kreditur Termohon;
3. Pemanggilan RUPSLB

harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSLB diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPSLB, dan jika diperlukan, RUPSLB kedua dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (7) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan kalau RUPSLB kedua diperlukan karena kuorum tidak tercapai, untuk melangsungkan RUPSLB kedua dengan kuorum yang ditetapkan menurut Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bentuk Rapat Umum Pemegang Saham adalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB");2.2. Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:a. =menunjuk Tuan Hans Olof Glise sebagai Direktur dan anggotaDireksi Termohon dan Ms.

Pemanggilan RUPSLB harus dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSLB diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggalRUPSLB, dan jika diperlukan, RUPSLB kedua dilakukan sesuaidengan ketentuan Pasal 86 ayat (7) UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas;2.4 RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB lebih dari 12 (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili sebagaimana dimaksud oleh

Bentuk Rapat Umum Pemegang Saham adalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"):2. Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:a. =menunjuk Tuan Hans Olof Glise sebagai Direktur dan anggotaDireksi Termohon dan Ms.

Pemanggilan RUPSLB harus dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSLBdiadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPSLB, dan jika diperlukan, RUPSLB kedua dilakukansesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (7) UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;f.

RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB lebih dari 1%(satu perdua) bagian dari jumlah selurunh saham dengan hak suarahadir atau diwakili sebagaimana dimaksud oleh Pasal 86 ayat (1)UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasdan kalau RUPSLB kedua diperlukan karena kuorum tidak tercapai,untuk melangsungkan RUPSLB kedua dengan kuorum yangditetapkan menurut Pasal 86 ayat (4) UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas;g.

Menetapkan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Manusela Prima Mining dengan mata acara rapat sebagai berikut: a. Pengangkatan anggota Direksi PT Manusela Prima Mining;b. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris PT Manusela Prima Mining; c.

Menetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Manusela Prima Mining diselenggarakan secara tatap muka di wilayah hukum Jakarta;5. Menetapkan jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Manusela Prima Mining adalah 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Manusela Prima Mining diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal diadakannya rapat;6.

Menetapkan kuorum kehadiran untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Manusela Prima Mining adalah dihadiri paling sedikit (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh PT Manusela Prima Mining;7.

Menetapkan Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Manusela Prima Mining dapat diputuskan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, melalui suara setuju sekurang-kurangnya (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk seluruh mata acara rapat;8.

Menetapkan agar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Manusela Prima Mining dipimpin oleh Komisaris dari PT Bina Sewangi Raya atau Ibu Jaqueline Margareth Sahetapy selaku Ketua Rapat; 9. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menetapkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. ESC Urban Food Station, dengan agenda Rapat sebagai berikut :
   1. Pembukaan oleh Pemimpin Rapat;
   2. Laporan Direktur dan Komisaris PT.

ESC Urban Food Station;

Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

ESC Urban Food Station, yang diselenggarakan dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan dalam penetapan adalah sah ;

Corp1227/ESC/XII/2017 Perihal Permohonan Pemanggilan RUPSLB Pada PT. ESCURBAN FOOD STATION seharusnya akan diselenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis, tanggal 15 Januari 2018;Bahwa Kami telah juga mengirimkan surat panggilan tersebut diatas pada point(6) kepada DIREKSI PT.

Agenda lain yang Disepakati Para Pemegang Saham padasaat RUPSLB;7. Pemungutan Suara bila diperlukan;8. Penutup.3.

Surat Panggilan RUPSLB tersebut dibuat dalam BahasaInggris;b. Panggilan RUPSLB dilakukan oleh orang lain (BukanDireksi), disamping RUPSLB dilakukan tidak di tempatkedudukan SKY GARDEN, akan tetapi di kantor hukumAUSTRINDO LAW OFFICE;c. Surat Panggilan RUPSLB dilakukan hanya dengan melaluiemail dan oleh pihak lain (lawyer) tanpa surat kuasad. Hari Pelaksanaan RUPSLB melewati batas waktu yangditentukan dalam Anggaran Dasar PT.

Agenda lain yang Disepakati Para Pemegang Saham padasaat RUPSLB;7. Pemungutan Suara bila diperlukan;8.

TENTANG TEMPAT PELAKSANAAN RUPSLB TANGGAL 10 MEI 2005 :Bahwa PT. Sintai Industri Shipyard beralamat di Jalan Brigjen Katamso Km. 6 TanjungUncang Batam, namun RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 dilaksanakan di Ruang KartikaBasement 2 Wisma Pondok Indah Jakarta, maka RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 tersebutbertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang tempat pelaksanaan RUPSyaitu :di.

Bahwa pada saat RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 10 Mei 2005,PENGGUGAT memberikan kuasa tertanggal 02 Mei 2005 kepada Tuan BondanHindarwoto untuk mewakili PENGGUGAT dalam RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 danPenerima Kuasa hanya diberi kewenangan untuk menghadiri RUPSLB dan tidakdiberikan kuasa untuk menjual / mengalihkan saham PENGGUGAT kepadaTERGUGAT II..

Bahwa keputusan RUPSLB huruf E poin 3 sudah terang dan jelas menyatakanSegera menyusun anggota Direksi dan Komisaris pada RUPS luar biasa yangakan datang . dan belum pernah ada pelaksanaan RUPSLB sesuai denganamanat RUPSLB tanggal 10 Mei 2005, untuk menyusun anggota Direksi danKomisaris tersebut di atas, maka sekali lagi bahwa TERGUGAT II telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyuruh meletakanketerangan yang tidak benar dalam akta Akta No. 7 tanggal 7 Maret 2006 yangdibuat dihadapan Notaris

Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.SINTAI INDUSTRI SHIPYARDtanggal 10 Mei 2005, tetapi tidak diberiwewenang hak/ kuasa untuk menjual danmengalihkan saham Penggugat kepada TergugatIl;13.

Biasa(RUPSLB) selanjutnya untuk menyusun anggotaDireksi dan Komisaris.Bahwa perlu Terggugat I sampaikan untukkelangsungan dan agar perseroan berjalan denganbaik maka diadakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT.SINTAIINDUSTRI SHIPYARD tanggal 20 April 2013dengan susunan sebagai berikut :: Tn.

dan/atau Kuasanyauntuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON denganMata acara Rapat Umum Luar Biasa (RUPSLB) adalah Perubahansusunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris ;Menetapkan PEMOHON dan/atau Kuasanya sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHONberdasarkan penetapan ini ;Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris TERMOHON untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yangakan diselenggarakan berdasarkan

I I/PEMOHON ASAL di persidangan dan SuratPermohonan Penetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

;Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah diatur dalam Pasal 79ayat (5) UUPT, TERMOHON INTERVENSI tidak pernah menerimapemanggilan RUPSLB dari Direksi TERMOHON INTERVENSI II ;Bahwa oleh karena tidak adanya pemanggilan RUPSLB oleh DireksiTERMOHON INTERVENSI II, maka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6)huruf a UUPT, TERMOHON INTERVENSI kemudian mengajukanpermintaan Penyelenggaraan RUPSLB kepada Dewan KomisarisTERMOHON INTERVENSI II sSebagaimana termuat dalam SuratNo.003/BBPDIRUT/XII/19, tanggal 9 Januari

TERMOHON INTERVENSI I, perihal RUPSLBPermohonan Penetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Dewan komisaris ;Dewan komisari atau Komisaris dapat menyelenggarakan RUPS/RUPSLBbersarkan permintaan dengan membuat surat tercatat disertai alasanalasan untuk pengadaan RUPS/RUPSLB oleh Dewan Komisaris kepadaDireksi ;Prosedur untuk melakukan RUPS/RUPSLB adalah :1. Permintaan RUPS/RUPSLB diajukan kepada Direksi dengan surattercatat disertai alasannya ;2. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannyadisampaikan kepada Dewa Komisaris ;3.

1. Menyatakan Para Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan tanpa hadirnya Para Termohon (verstek);
3. Memberi ijin kepada Para PEMOHON (PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, & PEMOHON V) untuk melakukan sendiri RUPSLB PT. Anugerah Batualam Industri (PT.

Rendy Tedjokusumo sebagai ketua rapat ;

ABI

ABI yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam penetapan adalah sah ;

K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon adalah pemegang saham yang sah dan mayoritas atas saham sebesar 1.140 (seribu seratus empat puluh) lembar saham dengan presentase sebesar 76% (tujuh puluh enam persen) dari jumlah total seluruh modal yang ditempatkan dan disetor pada PT Persadatama Lestari Coalmining;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelanggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

) PT Persadatama Lestari Coalmining dengan agenda RUPSLB sebagai berikut :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetepkan memberi ijin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT SEMAR KENCANA dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban kegiatan operasional dan keuangan oleh Direksi;
2. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
3. Hal-hal yang disetujui dalam Rapat;

1. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban kegiatan operasional dan keuangan oleh Direksi;
2. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
3. Hal-hal yang disetujui dalam Rapat;

1. Menunjuk Pemohon dan atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) PT SEMAR KENCANA;
2. Memerintahkan

Direksi dan Komisaris PT SEMAR KENCANA untuk hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) PT SEMAR KENCANA;

Bahwa karena tidak cukup gorum pada RUPSLB Tgl. 1 Februari 2013tersebut, maka Tergugat menyampaikan undangan susulan Tgl. 1Pebruari 2013 No. 010B/UmDirutCLS/II/2013 yang materiundangannya adalah Rapat kedua RUPS Luar Biasa PT.CLS untukpembubaran perseroan PT.CLS 50 20 nc enn nn nno3.

Bahwa perbuatan Tergugat untuk mengadakan RUPS Luar Biasa(RUPSLB) PT.CLS Tgl. 1 Februari 2013 untuk pembubaran PT.CLSS6.Penggugat sangat keberatan karena komposisi para pemegang sahamdi PT.CLS masih dipermasalahkan dan juga besar kecilnya jumlahsaham di PT.CLS masih juga dipermasalahkan ;Bahwa sebelumnya juga Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam registerperkara No.190/Pdt.G/2011/PNPBR yang saat ini masih dalam prosespemeriksaan tingkat banding di

PT.CLS dan membubarkan PT.CLSadalah merupakan perbuatan melawan hukum ;Bahwa rencana RUPSLB PT.CLS yang dibuat oleh Tergugat terhadapPara pemegang saham PT.CLS adalah rencana RUPSLB yangmelanggar hukum dan harus dibatalkan dan untuk itu secara provisiTergugat harus membatalkan RUPSLB PT.CLS Tgl. 20 Februari 2013TES DUIL emma mn mmm man nnn tnBahwa rencana pelaksanaan RUPSLB PT.CLS Tgl. 20 Februari 2013masih terkait dengan adanya beberapa perkara yang diajukanPenggugat terhadap Penggugat dan berhubungan

Pol. : LP/77/2013/Bareskrim, maka pelaksanaan RUPSLB PT.CLS Tgl. 20 Februari 2013atau waktu yang lain merupakan perbuatan melawan hukum dan segalaakibatnya tidak Sah 50n0 nnn nn nn nn nnn nn nn nnn nn nnnnns11.

Bahwa rencana pelaksanaan RUPSLB PT.CLS Tgl. 20 Februari 2013yang komposisi besar kecilnya jumlah saham sudah diajukan gugatanNo. 20/Pdt.G/2013/PNPBR, maka pelaksanaan RUPSLB PT.CLStersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena suara yangakan diperhitungkan belum pasti dan tetap, maka keputusan dalamRUPSLB PT.CLS tersebut tidak sah ;12.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;

3. Menetapkan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Aneka Nusantara Internasional, dengan mata acara rapat sebagai berikut:

Perubahan anggota direksi dan dewan komisaris Termohon; dan

4. Menetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Aneka Nusantara Internasional dalam bentuk tatap muka di wilayah Jakarta Utara sesuai kedudukan PT Aneka Nusantara Internasional;

5. Menetapkan jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Aneka Nusantara Internasional adalah 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) PT Aneka Nusantara Internasional, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan

dan tanggal diadakannya rapat;

6. Menetapkan kuorum kehadiran untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Aneka Nusantara Internasional adalah paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh PT Aneka Nusantara Internasional;

7. Menetapkan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Aneka Nusantara Internasional dapat diambil dan sah berdasarkan musyawarah

untuk mufakat, atau apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, melalui suara setuju sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk seluruh mata acara rapat;

8. Menetapkan agar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Aneka Nusantara Internasional dipimpin oleh Howard Lityo sebagai direktur PT Sumber Sentosa Cemerlang;

9. Membebankan

diaktakan dan dilaporkanpada Menteri dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak putusanRUPSLB, atau 30 hari kalender sejak RUPSLB tersebut diaktakan,maka keputusan RUPSLB termaksud akan ditolak oleh Menteri.Dengan tidak dilakukannya pelaporan kepada Menteri, RUPSLB tanggal23 Februari 2018 menjadi tidak memiliki makna hukum, dan sebagaikonsekuensi yuridisnya masa kerja Penggugat sebagai Direktur Utamapada Perseroan Tergugat tetap berakhir pada tanggal 13 Maret 2018.Tidak diaktakan dan tidak dilaporkannya

RUPSLB termaksud kepadaMenteri, merupakan tanggungjawab atau kelalaian dari Penggugat,karena pada saat RUPSLB tanggal 23 Februari 2018 diadakanPenggugat berkedudukan sebagai Direktur Utama Perseroan danpemimpin rapat dalam RUPS tersebut.Terhadap dalil gugatan Penggugat pada butir (5) s/d (6) dan butir (8) s/d(9) gugatan, yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwaPenggugat diberhentikan sebagai Direksi/Direktur Utama PT BankPerkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa oleh Tergugat melalui RUPSLBtanggal

18 Mei 2018, dengan alasan yang tidak jelas serta proseduryang tidak tepat (bertentangan dengan ketentuan pasal 105 ayat (1) dan(2) UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas).Bahwa RUPSLB tanggal 18 Mei 2018 merupakan produk hukum daripemegang saham PT Bank Perkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa,bukan merupakan produk hukum yang dibuat oleh Tergugat, oleh karenaitu Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan,bahwa tindakan Tergugat melalui RUPSLB tanggal 18 Mei 2018 yangmenyebabkan

pemegang saham dalamPerseroan Tergugat (PT Bank Perkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa),oleh karena itu ada atau tidaknya tandatangan Penggugat dalamRUPSLB PT Bank Perkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa tanggal 18Mei 2018, menurut hemat Tergugat tidak serta merta atau tidakberpengaruh pada keabsahan RUPS/RUPSLB tersebut.Terhadap dalil Penggugat pada butir (10) s/d (11) dan butir (14) s/d (15)gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa pemberhentianPenggugat oleh Tergugat melalui RUPSLB tanggal 18 Mei

Penggugat.Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan RUPSLB tanggal 18Mei 2018 cacat hukum haruslah ditolak, karena Penggugat tidakmenyertakan pemegang saham PT Bank Perkreditan Rakyat MangunPundiyasa sebagai pihak dalam perkara aquo.Bahwa dalam dalilnya Penggugat selalu mengikatkan Tergugat dalamputusan RUPSLB tanggal 18 Mei 2018, menurut hemat kami daliltersebut sangatlah tidak berdasar karena sebagaimana telah kamisampaikan dalam bab eksepsi, sesuai ketentuan UU RUPSLB adalahkewenangannya

NAUFAL PRATAMA ABADI dimaksud tidakdapat dilaksanakan karena tidak tercapai kuorum akibat dari tidak hadirnyaTuan ANANDA FADJARI SJAMSU;Bahwa, pada tanggal 07 Februari 2019 diadakan RUPSLB PT.NAUFAL PRATAMAABADI kedua, dimana sebelumnya telah dilakukan pemanggilan melaluiundangan 28 Januari 2019 namun RUPSLB PT.

NAUFAL PRATAMA ABADI atas inisiatif Pemohonsebagai direktur telah melaksanakan RUPSLB kesatu dan kedua yang faktanyadalam RUPSLB tersebut Andana Fadjari Sjamsu yang dalam akta pendirian PT.berkedudukan sebagai wakil direktur tidak pernah hadir meskipun terhadapnyatelah diundang secara tertulis sehingga dalam RUPSLB tersebut tidak mencapaikourum;Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon dimana pihakwakil direktur yaitu Andana Fadjari Sjamsu setiap hendak dilakukan rapat (RUPSLB) telah

Sri Agus Rachmawati yang menerangkan benarterhadap undangan RUPSLB yang pertama maupun yang kedua kepada AndanaFadjari Sjamsu pernah diundang untuk RUPSLB namun dia tetap hadir dan dariketerangan Nurul Hidayati yaitu istri dari Andana Fadjari Sjamsu membenarkanbahwa suaminya pernah diundang oleh PT.

dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2019 dan RUPSLBkedua dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2019 dengan demikian tenggangwaktu antara RUPSLB pertama dan kedua telah memenuhi ketentuan yaituminimal 10 hari dan maksimal 21 hari setelah pelaksanaan RUPSLB sebelumnyabaru dilaksanakan RUPSLB selanjutnya;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yangdidasarkan dari bukti yang diajukan dan saksi yang dihadirkan maka untuk RUPSLB ketiga dapat dilaksanakan selambatlambatnya 21 (dua puluh

Menetapkan kuorum RUPSLB PT. NAUFAL PRATMA ABADI ketiga 1/5 (satuperlima) dari keseluruhan saham perseroan;3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan RUPSLB PT. NAUFALPRATAMA ABADI ketiga selambatlambatnya pada hari Selasa, tanggal 25Februari 2020;4.

M E N E T A P K A N

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bentuk rapat adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Ketiga dan menetapkan jumlah kuorum sah bila dihadiri 1/3 (Satu Per Tiga) atau 33,33 % dari jumlah saham yang dikeluarkan;
3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(RUPSLB) Ketiga PT.

Anugerah Pramita Lestari dapat dilaksanakan dan menyatakan menyetujui agenda rapat yang ditetapkan;

EMRINDO, P3, P4, P5 dan P6 tentangadanya tanda terima dan surat undangan RUPSLB sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal16 Nopember 2015 untuk pelaksanaan RUPSLB tanggal 16 Desember 2015 dan yangkedua tanggal 17 Desember 2015 untuk pelaksanaan RUPSLB tanggal 06 Januari2016 serta Berita Acara RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA(RUPSLB) PT.

EMRINDO, akan tetapi Termohon II tidak hadir yang mengakibatkanRUPSLB tidak memenuhi kuorum maka Pemohon selaku Direktur PT.EMRINDOmengajukan permohonan atas nama Perseroan untuk Penetapan Kuorum ketigaRUPSLB kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan pemberian izin kepadaPemohon melakukan pemanggilan RUPSLB tersebut ;Menimbang, bahwa dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai sebagaimanayang dimaksud dalam ayat (1), maka dapat diselenggarakan RUPSLB kedua, dan biladalam hal RUPSLB kedua tidak

EMR Indonesia yang pertama yang diberi tanda P3 yang turunannyaberupa undangan RUPSLB PT.

EMRINDO yang bertanda tangan adalah Termohon Iselaku Komisaris Perseroan pada tanggal 16 Desember 2015 dan bukti P4 berupaBerita Acara RUPSLB PT.EMRINDO dengan Ketua Rapat adalah Termohon I dalamBerita Acara tersebut untuk RUPSLB kedua pemangilan dan pimpinan rapatdilakukan oleh Direktur ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat tersebut ternyataTermohon I yang melakukan RUPSLB pertama adalah selaku Komisaris PerseroanPT.

EMRINDO tata cara dalam hal untuk mengatakan kuorum RUPSLB pertamatidak tercapai dapat diadakan pemanggilan RUPSLB kedua adalah Rapat harus tetapdibuka dan kemudian ditutup, membuat Notulen yang menerangkan RUPS pertamatidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai ;Menimbang, bahwa Pengadilan tidak menemukan buktibukti dipersidanganbahwa Pemohon sebagai Direktur PT. EMR Indonesia, Termohon I dan Termohon IIHalaman 15 dari 19 Penetapan Nomor : 20 / PDT. P /2016/ PN.

TUTI SUHARTATI meninggalkan RUPSLBlebih awal dibanding peserta RUPSLB lainnya;Bahwa Saat selesainya RUPSLB, tidak ada penandatanganan danpenyerahan notulen kepada Saksi TUTI SUHARTATI;Notulen hasil RUPSLB PT.

SAP;37Bahwa saat berlangsungnya RUPSLB, saksi Tuti Suhartati tidakmemberikan kartu nama kepada para peserta RUPSLB.

SAP.Sepengetahuan Saksi, Para TERDAKWA hanya menandatangani daftarhadir peserta RUPSLB layaknya perserta RUPSLB yang lainnya;PARA TERDAKWA dan peserta RUPSLB PT. MLU dan PT.

SAP dengan RUPSLB PT. ML PT.

pascapelaksanaan RUPSLB PT.

Lampiran mana berupa :1) Daftar hadir RUPSLB Kedua;2) Surat Dari Direktur, bahwa Direktur Utama tidak berwenang untukmengundang Rapat Direksi, hingga perkara No.706/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. berakhir;) Undangan RUPSLB untuk tanggal 18 Maret 2008;) Draft Berita Acara RUPSLB;5) Draft Berita Acara RUPSLB, dengan tanda terima; W6) Suratsurat Suara Pemegang Saham;Bukti P3);Berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Doktrin hukum Munir Fuady, S.H.,M.H.

Bahwa dalam petitum Gugatan, Penggugat menuntut hasil RUPSLBcacat hukum dan Akta Berita Acara RUPSLB dinyatakan batal, denganalasan dalam RUPSLB tersebut tidak ada putusan rapat yangdikeluarkan oleh Pemegang Saham dan rapat hanya membahasmengenai siapa yang berwenang sebagai pimpinan rapat;1.3. Bahwa pihakpihak yang terlibat dalam RUPSLB adalah Penggugatdan Tergugat II s/d Tergugat IV selaku Pemegang Saham, Direksi danKomisaris.

No. 2658 K/Pdt/201 118tidak konsisten dan terdapat kontradiksi serta tidak didukung oleh faktafakta dan buktibukti hukum;2.2.Bahwa Penggugat dalam RUPSLB tanggal 18 Maret 2008 telah hadirdalam rapat dan memberikan hak suaranya dalam RUPSLB tersebut.Kehadiran Penggugat dalam RUPSLB tersebut atas undangan dariDireksi yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat Il.

RUPSLB dilakukan atas undangan Tergugat selaku Direksi Perseroan; Keputusan untuk memilih dan menetapkan Tergugat Il sebagai KetuaRapat berdasarkan hasil pemungutan suara dan disetujui serta diputuskan olehmayoritas Pemegang Saham dalam RUPSLB.

fundamentum petendi (posita) tersebut Penggugat memintaagar diadakan RUPSLB kembali dan RUPSLB dipimpin oleh Penggugat Videpetitum poin 5 dan 6 gugatan.