MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberikan izin kepada Pemohon (Paradona bin Siplin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Juwita binti Jematan) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan

Hakim telahagar kembali rukun sebagaisuami isteri guna membina rumah tangga i baik, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Termopersidangan, maka proses mediasiPeraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nosebagaimana diamanatkanhon tidak pernah hadir diolehmor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilasanakan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dalam pefitum permohonannya angka 2memohon kepada Majelis Hakim untuk membrikan izin kepada Pemohon(Paradona bin Siplin

.- 1 (satu) lembar kwitansi dari I KETUT SIPLIN tertanggal nihil sejumlah Rp. 1.225.000.- 1 (satu) lembar kwitansi dari I KADEK WARNITA tertanggal 15 Nopember 2013 sejumlah Rp. 1.000.000.- 1 (satu) lembar kwitansi dari I MADE KARNO tertanggal nihil sejumlah Rp. 1.500.000.- 1 (satu) lembar kwitansi dari KETUT BUDI ARTA tertanggal nihil sejumlah Rp. 1.500.000.- 1 (satu) lembar kwitansi dari KETUT ARSANA tertanggal nihil sejumlah Rp. 1.500.000.- 1 (satu) lembar kwitansi dari I MADE TINDIK tertanggal

nihil sejumlah Rp.400.000.1 (satu) lembar kwitansi dari PUTU LANDEP tertanggal 03 Nopember 2013 sejumlahRp. 1.125.000.1 (satu) lembar kwitansi dari PUTU OPEN tertanggal nihil sejumlah Rp. 1.500.000.1 (satu) lembar kwitansi dari PUTU LAKEN tertanggal 14 Nopember 2013 sejumlahRp. 1.500.000.1 (satu) lembar kwitansi dari KADEK REDITA tertanggal nihil sejumlah Rp. 400.000.1 (satu) lembar kwitansi dari NYOMAN SUMIADA tertanggal 20 Nopember 2013sejumlah Rp. 1.500.000.1 (satu) lembar kwitansi dari KETUT SIPLIN

yang bernama: ANAK 1, perempuan, umur dua bulan,sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukundan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2017 antaraPenggugat dengan Tergugat teruSs menerus terjadi perselisihan danpertengkaran serta tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, yangpenyebabnya adalah: a) Tergugat sering berbohong kepada Penggugatdalam hal misalnya tentang keuangan,tempat tinggal dan gaya hidup tidakdi siplin

Selayar bahwa saksi terbukti bersalah melakukan pelanggarandi siplin yaitu dalam menangani kasus dugaan tindak pidana penipuanyang dilaporkan oleh pr.

Sir.terbukti bersalah melakukan pelanggaran di siplin yaitu dalam menangani kasusdugaan tindak pidana penipuan yang dilaporkan oleh pr. Nelly penyidikmelakukan upaya paksa (panggilan) terhadap perkara yang masih dalam tahappenyelidikan, sebagaimana bukti surat T16 dan berdasarkan laporan tersebutdiatas berkas perkara laporan polisi Nomor : LP / 189 / VIII / Susel / Res. Kab.Kep.

Selayar dan atas tindakan saksiSuhardiman.S.H tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Kabidpropam PoldaSulsel dengan Nomor : LP / 67 / XI / 2014 / Bidpropam tertanggal 18 November2014 dengan dugaan Pelanggaran Disiplin (GP2HP24) dan telah menyatakantelah terbukti bersalah melakukan pelanggaran di siplin yaitu dalam menanganikasus dugaan tindak pidana penipuan yang dilaporkan oleh pr.

dipanggil dua kali menghadap pada TeamBawas Mahkamah Agung, Bawas Mahkamah Agung memberi gambaranbahwa apabila pengaduan Penggugat tersebut diproses maka pasti Tergugatakan dijatuhi sanksi atau hukuman disiplin Pagawai Negeri Sipil yang jugadapat merugikan anakanak berupa kehilangan biaya nafkah pendidikanapabila Tergugat dipecat, sehingga seiring dengan berjalannya waktuPenggugat menyadari bahwa apa yang Penggugat lakukan terhadap Tergugatbila dikenakan sanksi Pemecatan sesuai dengan hukuman di siplin

Bahwa sikap terdakwa yangtidak mematuh i hukum = dantatatertib di siplin Militerserta tidak melaksanakankwajiban nya dan menganggapsepele prosedur di satuan danberbuat sekehedak hatinyasendiri.

Karena yangbersangkutan teroukti melakukan perobuatan yang melanggar ketentuanPasal 10 angka 9 huruf d dan Pasal 13 angka 1 Peraturan PemerintahNomor 53 tahun 2010.Bahwa Penggugat pada tanggal 25 Januari 2011 mengajukan keberatankepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK/Tergugat) yangakhirnya terbit Surat Keputusan Tergugat Nomor : 125/KPTS/BAPEK/2012tanggal 7 Agustus 2012 Tentang Penguatan Hukuman di siplin atas nama :SUYITNO NIP. 19660912 199201 1 002 (Penggugat) sebagai PegawaiNegeri Sipilkarena

yang bernama: ANAK 1, perempuan, umur dua bulan,sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukundan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2017 antaraPenggugat dengan Tergugat teruSs menerus terjadi perselisihan danpertengkaran serta tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, yangpenyebabnya adalah: a) Tergugat sering berbohong kepada Penggugatdalam hal misalnya tentang keuangan,tempat tinggal dan gaya hidup tidakdi siplin

Bahwa dalam konsideran menimbang huruf a objek sengketa, Penggugatdijatuhi hukuman disiplin diberhentikan tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Siplin apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkanKeputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetapkarena melakukan suatu tindak pidana kejahatan ada hubungannya denganjabatan; 22222 222 non nnn nnn non ee cne ren nce nne nee.

Pol: DK 6640 DK;-----------------------Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu I Wayan Siplin;----------------------------------- 1 (satu) buah belati beserta sarungnya;------------------------------------------------- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;------------------------------------------ 1 (satu) pcs masker;-------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) buah helm Honda;-----------------------------------------------------------------

Putusan Nomor 139 K/TUN/2013.242434ao2010 sampai dengan 1 Oktober 2013 dari Golongan III/b turun ke Golongan III/a, adalah karena telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) PeraturanPemerintah No.45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan PemerintahNo.10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan penceraian bagi Pegawai NegeriSipil dimana ketentuan tersebut adalah mengenai hukuman disiplin sebagaimanadiatur dalam Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang di siplin PegawaiNegeri Sipil, sedangkan

juga dalam Surat Edaran Mahkamah AgungNo.3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas nebisin idem yang mengimbau Para Ketua Pengadilan untuk dapat menerapkan asasnebis in idem dengan baik demi kepastian hukum bagi pencari keadilan denganmenghadiri adanya putusan yang ganda tetapi sejenis dalam satu perbuatan ;Menimbang, bahwa demikian juga penghukuman atas pelanggaran bagi PegawaiNegeri Sipil tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satupelanggaran di siplin

Ternyata yang terjadi terhdappenggugat adalah lain, bahwa tidak ada sesuatu Perbuatanpun yang dilakukanPenggugat dalam bentuk pelanggaran disiplin terhadap tugas selaku seorangHalaman 20 dari 63 Halaman Putusan No. 97/G/2019/PTUNKPGPegawai Negeri siplin, dan penggugat sendiri tidak pernah di panggil oleh suatutim yang dibentuk oleh tergugat untuk diperiksan atas tuduhan pelanggarandisiplin yang dilakukan oleh Penggugat selaku seorang Pegawai Negeri Sipil,akan tetapi secara tiba tiba Penggugat di

Seharusnya kalau mutasi saudara Penggugat dalam kondisi tidaknormal harus di lakuakan verifikasi/klarifikasi melalui pemeriksaan jikamenyangkut di siplin kepegawian yang di lanjutkan dengan LHP dan selanjutnyadi putuskan oleh pejabat Pembina Kepegawaian sebagai dasar mutasi yangbersangkutan apabila ketidaknormalan di sebabkan oleh faktor lain harusdicantumkan alasanya dalam berita acara baperjakat sebagai dasar mutasi yangbersangkutan.Mengingat dasar ketidaknormalan mutasi saudara Penggugat tidak

Seharusnya kalau mutasi saudara Penggugatdalam kondisi tidak normal harus di lakuakan verifikasi/klarifikasi melaluipemeriksaan jika menyangkut di siplin kepegawian yang di lanjutkandengan LHP dan selanjutnya di putuskan oleh pejabat PembinaKepegawaina sebagai dasar mutasi yang bersangkutan apabila Putusan Perkara Nomor : 15/G/2013 /PTUNBKL halaman 7ketidaknormalan di sebabkan oleh faktor lain harus dicantumkan alasanyadalam berita acara baperjakat sebagai dasar mutasi yang bersangkutan.Mengingat

PerbuatanTerdakwa tersebut pada hakekatnya karenaTerdakwa tidak menghayati sendi sendi kehidupandi siplin prajurit di Kesatuan, sehinggaTerdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadidaripada kepentingan dinas. Hal tersebut jugamenunjukkan betapa rendah kadar disiplinTerdakwa, sehingga Terdakwa mengabaikan aturanyang berlaku bagi prajurit TNI.3.

TentunyaOditur Militer maupun Majelis Hakim tidak dapatmenjaminnya termasuk kesatuan Terdakwa, sehinggalebih tepat apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidanatambahan pemecatan terhadap diri Terdakwa dari padaTerdakwa merusak sendi sendi di siplin dan menjadibeban kesatuan Terdakwa.Bahwaalasan Terdakwa pergi meninggalkanKesatuan dengan cara mendapat berita telepon dariorang tua Terdakwa di Banda Aceh, dimana Sdr.

Pasal 14 berbunyi, Pegawai negeri Sipil di larang hidup bersamadengan wanita lain yang bukan isterinya tanpa ikatan perkawinanyang sah;Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan di siplin PNSterhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah NO 10 Tahun 1983dan Peraturan pemerintah ini berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuanpasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983;1.3.3.

terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran, Dan TIDAK BENAR TERGUGAT sering berperilaku kasardan mengucapkan kata kata tidak pantas hanya karena sepele yang dinyatakan PENGGUGAT pada point 4 dalam surat gugatanPENGGUGAT.pada dasarnya Penggugat dalam kehidupan berumahtangga hanya bersikap tegas kepada agar tercipta keharmonisan dalamberumah tangga karena didikan orang tua Tergugat yang berasal dari TNIANGKATAN DARAT sehingga berpengaruh kepada jiwa dan karakter jiwaTERGUGAT yang tegas dan di siplin

;Pasal 29 :(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukummenjatuhkan hukuman di siplin.;(2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus di Ssebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukanoleh PNS yang bersangkutan.

Jabatansebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten BolangMongondow sekaligus diberhentikan sebagai Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten BolaangMongondow sesuai Surat Keputusan Nomor. 078 / KPTS / V / 2011 tanggal 6 Mei 2011;Bahwa yang dijadikan dasar sehingga Penggugat dibebas tugaskan dari jabatan KetuaDewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Bolang Mongondow dan WakilPimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondowtersebut..........tersebut dengan alasan bahwa Penggugat telah melanggar di siplin