KecamatanMakasar Jakarta Timur, terdakwa HERMAN J MANAFE dan LISTYA YANTI selakupenanggung jawab perekrutan Calon Tenaga Kerja Indonesia dan yang menampung CalonTenaga Kerja Indonesia yang berasal dari Nusa Tenggara Timur tersebut ditangkap olehpetugas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)bersamasama dengan petugas Polisi dari Polsek Metro Makasar Jakarta Timur, kemudianmelakukan pemeriksaan suratsurat / dokumen, Surat Ijin Pelaksanaan Penempatan TenagaKerja Indonesia (SIPPTKI

dan Surat Ijin Pengerahan (SIP) serta serta memeriksa paspor /visa para Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut dan selanjutnya melakukan wawancaraterhadap para calon Tenaga Kerja Indonesia, ternyata tempat penampungan calon TenagaKerja Indonesia yang dikelola oleh terdakwa HERMAN J MANAFE dan LISTYA YANTIyang bertenpat di Jalan Pinang Ranti No. 18 B, Rt.02/02, Kelurahan Pinang Ranti,Kecamatan Makasar, Jakarta Timur tersebut tidak mempunyai Surat jin PelaksanaanPenempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI

KecamatanMakasar Jakarta Timur, terdakwa HERMAN J MANAFE dan LISTYA YANTI selakupenanggung jawab perekrutan Calon Tenaga Kerja Indonesia dan yang menampung calontenaga kerja Indonesia yang berasal dari Nusa Tenggara Timur tersebut ditangkap olehpetugas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)bersamasama dengan petugas Polisi dari Polsek Metro Makasar Jakarta Timur, kemudianmelakukan pemeriksaan suratsurat / dokumen Surat Ijin Pelaksanaan Penempatan TenagaKerja Indonesia (SIPPTKI

) dan Surat Ijin Pengerahan (SIP) serta memeriksa paspor / visapara calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut dan selanjutnya melakukan wawancara terhadappara calon Tenaga Kerja Indonesia ternyata tempat penampungan calon Tenaga KerjaIndonesia yang dikelola oleh terdakwa HERMAN J MANAFE dan LISTYA YANTI yangbertenpat di Jalan Pinang Ranti No. 18 B, Rt.02/02, Kelurahan Pinang Ranti, KecamatanMakasar, Jakarta Timur tersebut tidak mempunyai Srat Ijin Pelaksanaan PenempatanTenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI

2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku BLK ;dikembalikan kepada PT Alwiya Indah Jakarta ;1 (satu) gabung photo copy rekomendasi pembuatan paspor TKI keKuwait tanggal 28 Maret 2007 ; 1 (satu) gabung rekomendasi pembuatan paspor TKI ke Kuwait tanggal28 Maret 2007 ; 1 (satu) gabung rekomendasi pembuatan paspor TKI ke Kuwait tanggal 5Maret 2007 ; Poto copy paspor dan visa atas nama Nasih binti Nasrudin ;1 (satu) lembar photo copy SIPPTKI

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku BLK, dikembalikan kepada PT Alwiya Indah Jakarta ; 1 (satu) gabung photo copy rekomendasi pembuatan paspor TKI keKuwait tanggal 28 Maret 2007 ; 1 (satu) gabung rekomendasi pembuatan paspor TKI ke Kuwait tanggal 5Maret 2007 ; Photo copy paspor dan visa atas nama Nasih binti Nasrudin ; 1(satu) lembar photo copy SIPPTKI ;tetap terlampir dalam berkas perkara ;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp 1.000, (seribu rupiah) ;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku BLK, dikembalikan kepada PT Alwiya IndahJakarta ; 1 (satu) gabung poto copy rekomendasi pembuatan paspor TKI keKuwait tanggal 28 Maret 2007 ; 1 (satu) gabung rekomendasi pembuatan paspor TKI ke Kuwaittanggal 5 Maret 2007 ; Photo copy paspor dan visa atas nama Nasih binti Nasrudin ;1 (satu) lembar photo copy SIPPTKI ;tetap terlampir dalam berkas perkara ;5.

Rek. 0058614118 atasnama EFRIADI;Bahwa Terdakwa melakukan perekrutan, membawa, menampung,mengurus dokumen paspor, calling visa dan menempatkan korban DANIABinti OLEH bekerja di Malaysia tidak ada ijin berupa SIPPTKI yangdikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja, dan Terdakwa bertindak secaraperorangan tidak memiliki PPTKIS, tidak melakukan pendidikan danpelatinan terhadap korban DANIA binti OLEH;Bahwa Terdakwa mengetahui majikan dari korban DANIA Binti OLEH adalahMAGESWARAN a/ VEERASAMY yang beralamat

Rek. 0058614118 atasnama EFRIADI; Bahwa Terdakwa melakukan perekrutan, membawa, menampung,mengurus dokumen paspor, calling visa dan menempatkan korban DANIABinti OLEH bekerja di Malaysia tidak ada ijin berupa SIPPTKI yangdikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja, dan Terdakwa bertindak secaraperorangan tidak memiliki PPTKIS, tidak melakukan pendidikan danpelatihan terhadap korban DANIA binti OLEH; Bahwa Terdakwa mengetahui majikan dari korban DANIA Binti OLEH adalahMAGESWARAN a/l VEERASAMY yang beralamat

sebagai berikut : Bahwa Pengadilan Tinggi telan melakukan kekeliruan yaitu tidakmenerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimanamestinya, yaitu :Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan PengadilanNegeri adalah tidak tepat karena belum memenuhi rasa keadilan jika dilihatdari kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa telah melakukan perekrutan,membawa, menampung, mengurus dokumen paspor, calling visa danmenempatkan korban DANIA Binti OLEH bekerja di Malaysia tidak ada ijinberupa SIPPTKI

perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;ATAU:KEDUA:Bahwa ia terdakwa YAHYA Bin DJUDIN pada hari Kamis tanggal 19 April2012 sekira jam 14:30 Wib atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalambulan April 2012 atau setidaktidaknya masih termasuk dalam tahun 2012,bertempat di Pelabuhan Internasional Selat Baru Kecamatan Bantan KabupatenBengkalis atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan sengaja mengalihkan ataumemindahtangankan SIPPTKI

Unsur mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI;3.

Bks;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan SIPPTKI (SURAT IZIN PELAKSANAANPENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI))adalah surat izin tertulis yangdiberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia;Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah saksisaksiyaitu saksi ERNAWATI, saksi UUM MUSYAROFAH, saksi SUWANDI dan saksi RIFANDWIYANTO dapat dikatakan sebagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)?

dengan pasal 103ayat 1 huruf a UndangUndang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan danperlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri telah dipertimbangkan danterbukti seluruhnya ada pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakimberkeyakinan bahwa Terdakwa YAHYA Bin DJUDIN telah terbukti melakukan tindakpidana SETIAP ORANG DILARANG MENGALIHKAN ATAU MEMINDAHTANGANKAN SIPPTKI(SURAT IZIN PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA) SEBAGAIMANADIMAKSUD DALAM PASAL 19 sebagaimana diatur dan diancam

Undangundang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,serta peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perkara ini; 1)2)3)4)5)MENGADILIMenyatakan Terdakwa YAHYA Bin DJUDIN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SETIAP ORANG DILARANGMENGALIHKAN ATAU MEMINDAHTANGANKAN SIPPTKI (SURAT IZIN PELAKSANAANPENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 19; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAHYA Bin DJUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara

TKIdiluar negeri ada 2 (dua) pihak pemerintah dan pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesiaswasta (PPTKIS).Bahwa orang perorangan tidak dapat melakukan perekrutan maupun memberangkatan warga NegaraIndonesia untuk bekrja diluar negeri karena harus memiliki surat izin Pengerahan (SIP) dari menteritenaga kerja republic Indonesia.Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh orang yang melakukan perekrutan dan menempatkanwarga Negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri yaitu berbadan hukum, memilliki SIPPTKI

diluarNegeri.Bahwa sanksi hukuman jika tidak dilengkapi dokumen yaitu hal tersebut merupakan tindak pidanayang melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf a, b UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan danperlindungan TKI diluar negeri.Bahwa dokumen berupa paspor dan calling visa tersebut belum memenuhi syarat untukmemberangkatkan para calon TKI tersebut karena masih ada dokummen lain yang harus dilengkapisementara orang yang merekrut maupun memberangkatkan bukan merupakan PPTKIS dan tidakmempunyai ijin berupa SIPPTKI

Bahwa orangorang yang akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja tersebut tidak terdaftar padaDepnakertrans di daerah asal mereka.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim bermendapat Terdakwabukanlah orang yang bertindak atas nama PPTKIS yang mendapatkan ijin dari pemerintah karena terakwatidak emmiliki Surat Ijin Pelaksana Penempatan TKI (disingkat SIPPTKI), surat lin Pengerahan (disingkatSIP) dan rekomendasi rekrut dari Badan Penempatan dan Pelayanan Perlindungan tenaga KerjaIndonesia

Syarat untuk PPTKIS adalah memiliki surat ijin pelaksanapenempatan TKI (disingkat SIPPTKI), memiliki surat ijin pengerahan (disingkat SIP) dan memilikirekomendasi Rekrut dari badan penempatan dan pelayanan perlindungan tenaga kerja Indonesia(disingkat BP3TKI) di wilayah di mana calon TKI tersebut direkrut. Bahwa orangorang yang direkrut olehTerdakwa yang akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja tersebut tidak terdaftar pada Depnakertrans didaerah asal mereka.

Maka Objek Sengketa a quoyang diterbitkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan;2) Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) sebagai konsideran menimbangdidalam Objek Sengketa tidak tepat diberlakukan kepadaPENGGUGAT, sebab dalam hal in) PENGGUGAT masih memiliki SuratIzin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) yangmasa berlakunya hingga 30 November 2021. Namun ketentuan PasalHalaman 11 dari 62 halaman.

Suptansi;> Bahwa Objek Sengketa terdapat Cacat Suptansi didalamkonsideran Objek Sengketa, TERGUGAT tidak menjelaskanPeratururan PerundangUndangan yang menjadi dasar penerbitanSurat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia(SIPPTKI).

Sementara SIPPTKI diterbitkan atas dasar UndangUndang Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri danPermenaker Nomor: 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian,Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana PenempatanTenaga Kerja.

Sehingga Objek Sengketa yang diterbitkanTERGUGAT memiliki perubahan penyebutan dan norma hukumdidalamnya ikut terjadi perubahan, yakni Surat Izin PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) menjadi Surat IzinPerusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). Makaseharusnya terlebin dahulu TERGUGAT menerbitkan perubahanizin yang meyesuaikan dengan Perubahan UndangUndang.

Putusan Nomor 123/G/2020/PTUN.JKTMenimbang, bahwa setelah berlakunya UU No. 18 Tahun 2017 adaperubahan istilah yang sebelumnya telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2004,antara lain istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diubah menjadi Pekerja MigranIndonesia (PMI), demikian juga istilan PPTKI dan SIPPTKI diubah menjadi P3MIdan SIP3MI.

Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.JKT.3)4)Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) sebagai konsideranmenimbang didalam Objek Sengketa tidak tepat diberlakukankepada PENGGUGAT, sebab dalam hal ini PENGGUGAT masihmemiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia(SIPPTKI) yang masa berlakunya hingga tahun 2021.

Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.JKT.2)vi)masi dalam proses pengujian di Mahkamah Konsitusi.Seharusnya TERGUGAT sebelum menerbitkan ObjekSengketa menunggu terlebin dahulu sampai ada putusanMahkamah Konsitusi yang berkekuatan hukum tetap;Bahwa TERGUGAT didalam menerbitkan Objek Sengketatidak dapat diberlakukan kepada PENGGUGAT yang masaberlaku izin SIPPTKI belum berakhir.

Melainkan dapatdiberlakukan kepada Perusahaan PPTKIS yang = akanmengajukan permemohonan izin baru SIP3MI/ SIPPTKI atauMemperpanjang Izin baru SIP3MI/ SIPPTKI;Bahwa Objek Sengketa tidak dapat diberlakukan kepadaPENGGUGAT.

Karena secara umum suatu PeraturanPerundangundangan adalah bersifat NonRetroaktif, yaituSuatu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatuPeraturan Perundangundangan, sama halnya dengan ObjekSengketa tidak dapat diberlakukan kepada PENGGUGAT yangIzin SIPPTKI masa berlakunya belum berakhir hingga tahun2021,Menurut Pakar hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI)Prof Hambali Thaliob, bahwa satu aturan itu tidak boleh berlakusurut.

Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.JKT.Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja MigranIndonesia;Menimbang, bahwa terhadap alasan penerbitan objek sengketa tersebut,Penggugat telah menyangkalnya dengan mendalilkan bahwa Penggugat telahmemiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI)yang berlaku sampai dengan 30 November 2021, sehingga SIP3MI hanya dapatdicabut jika Penggugat mengajukan perpanjangan.

)setelah terdakwa selesai memberangkatkan kelimanya keMalaysia.Bahwa perbuatan terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN alsJHON memberangkatkan 5 ( lima ) orang perempuan warganegara Indonesia ( WNI )~ bernama Mimi Darliah,Romlah,Novi, Eni Angreni dan Nia Mardiana tidak melaluimitra Usaha di Negara Tujuan untuk dipekerjakan sebagaipenata laksana rumah tangga di Negara Malaysia,sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 24 danntidak memiliki izin tertulis berupa Surat Izin PelaksanaPenempatan TKI ( SIPPTKI

Bahwa perbuatan terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN alsJHON hendak memberangkatkan 5 ( lima ) orang perempuanWarga Negara Indonesia ( WNI ) bernama Mimi Darliah,Romlah, Novi, Eni Angreni dan Nia Mardiana tidakmelalui Mitra Usaha di Negara Tujuan untuk dipekerjakansebagai penata laksana rumah tangga di Malaysia,sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 24 dan tidakmemil ik i izin tertulis berupa Surat Izin PelaksanaPenempatan TKI ( SIPPTKI ) dari Menteri Tenaga Kerja RIatau. yang bertanggung jawab

saudara Udin ( DPO )setelah terdakwa selesai memberangkatkan kelimanya keMalaysia.Bahwa perbuatan terdakwa YHON HENDRI Bin KAMAL HASAN alsJHON akan memberangkatkan 5 ( lima ) orang perempuanWarga Negara Indonesia ( WNI ) bernama Mimi Darliah,Romlah, Novi, Eni Angreni dan Nia Mardiana tidakmemiliki KTKLN untuk dipekerjakan sebagai penata laksanarumah tangga di Negara Malaysia, sebagaimana yangdipersyaratkan dalam pasal 245 dan tidak memiliki izintertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI(SIPPTKI

itu) keseluruhannya kami dibawa keKantor Polisi ;Bahwa saya tidak mengenali nama Pak UCOK, Pak JOHANmaupun Pak ISWANDI ;Bahwaatas keterangan saksi tersebut, terdakwamengatakan tidak tahu ;VI: EFENDI MANURUNG (dibacakan) Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanyaperkara dugaan tindak pidana melakukan perekrutanCalon TKI yang tidak memenuhi persyarataan ; Bahwa kelengkapan administrasi yang harus dimilikioleh Badan Usaha yang melakukan~ perekrutan danpenempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ( SIPPTKI

)29menurut pasal 12 UU RI No. 39 Tahun 2004 perusahaanharus memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan TKIdari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi' RI danuntuk mendapatkan SIPPTKI .

menerima adalah Terdakwa I FAHMI dan Terdakwa IIHERMIN SUKARSIH telah menerima uang sebesar Rp.135.000.000, (seratus tiga puluh lima juta rupiah), serta para calon TKI tersebuttidak pernah diberangkatkan ke Korea Selatan ;e Bahwa kegiatan Terdakwa I FAHMI sebagai Ketua dan Terdakwa II HERMINSUKARSIH sebagai Direktur Operasional Yayasan Persada Nusantara dalammelaksanakan pelatihan bahasa dan pelatihan kerja/keterampilan untuk para calonTKI yang akan dipekerjakan ke Korea Selatan tidak memiliki SIPPTKI

menerima adalah Terdakwa I FAHMI danTerdakwa II HERMIN SUKARSIH telah menerima uang sebesarRp. 135.000.000, (seratus tiga puluh lima juta rupiah), serta paracalon TKI tersebut tidak pernah diberangkatkan ke Korea Selatan ;e Bahwa kegiatan Terdakwa I FAHMI sebagai Ketua dan Terdakwa II HERMINSUKARSIH sebagai Direktur Operasional Yayasan Persada Nusantara dalammelaksanakan pelatihan bahasa dan pelatihan kerja/keterampilan untuk para calonTKI yang akan dipekerjakan ke Korea Selatan tidak memiliki SIPPTKI

mengadilinya karena penggabunganperkara yaitu terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dandilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri diadili oleh masing masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebutsebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menempatkanTenaga Kerja Indonesia (TKI) tanpa izin tertulis berupa Surat Izin Pelaksanaan PenempatanTenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI

Maka ObjekSengketa a guo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslahdibatalkan.Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) sebagai konsideran menimbangdidalam Objek Sengketa tidak tepat berlakukan kepadaPENGGUGAT, sebab dalam hal ini PENGGUGAT masih memilikiSurat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI)yang masa berlakunya hingga tahun 2021.

Seharusnya TERGUGATsebelum menerbitkan Objek Sengketa menunggu terlebih dahulusampai ada putusan Mahkamah Konsitusi yang berkekuatanhukum tetap;Bahwa TERGUGAT didalam menerbitkan Objek Sengketa tidakdapat diberlakukan kepada PENGGUGAT yang masa berlakuizin SIPPTKI belum berakhir. Melainkan dapat diberlakukankepada Perusahaan PPTKIS yang akan mengajukanpermemohonan izin baru SIP3MI/ SIPPTKI atau MemperpanjangIzin baru SIP3MI/ SIPPTKI;Bahwa Objek Sengketa tidak dapat diberlakukan kepadaPENGGUGAT.

(fotokopi);Fotokopi Penerbitan Izin SIPPTKI, No. 519 Tahun 2016,tanggal 30 Nopember 2016, dengan masa belaku sampaidengan tanggal 30 Nopember 2021. (fotokopi sesuai denganasli);Fotokopi Pencabutan Izin SIPPTKI, No,. 91 Tahun 2020,tanggal 14 Februari 2020. (fotokopi sesuai dengan asili);Fotokopi Surat Keputusan Cabang PT. Mutiara Karya Mitra,No. 387/Disnakertrans22/Il/2017, tanggal 02 Maret 2017,tentang Registrasi Ulkang Kantor Cabang PelaksanaPenempatan Tenaga Kerjalndonesia Swasta PT.

Mutiara Karya Mitra itu namanya SIPPTKI, karenasudah saya terangkan dari awal secara esensi sama SIPPTKI dengan SIP3MI;Bahwa UndangUndang Nomor 18 Tahun 2017, bahwa dua tahun sejakdiundangkan, seharusnya semua P3MI clear, tetapi karena mempertimbangkankemampuan dan kapasitas P3MI, maka diberikan waktu selama dua tahun. Halitu berlaku bagi P3MI yang baru maupun yang akan menjadi P3MI, kuncinyaadalah bagaimana perbaikan tata kelola PMI.

Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.Menimbang, bahwa setelah berlakunya UU No. 18 Tahun 2017 adaperubahan istilah yang sebelumnya telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2004,antara lain istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diubah menjadi Pekerja MigranIndonesia (PMI), demikian juga istilan PPTKI dan SIPPTKI diubah menjadi P3MIdan SIP3MI.

Pada waktu pemeriksaan tersebut, perbuatan Terdakwa membawaWarga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesiadengan tujuan Singapura dengan maksud untuk dieksploitasi yaitudipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Luar WilayahNegara Republik Indonesia dan Terdakwa tidak dapat menunjukkanSurat izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) untukPenempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri atau izin lainnyadari Pejabat maupun Instansi berwenang serta perbuatan Terdakwatersebut

tidak selesai bukan atas kehendak diri Terdakwa sendiri; Perbuatan Terdakwa menempatkan Warga Negara Indonesia untukbekerja di Luar Negeri yaitu di Singapura adalah bersifat orangperorangan dan tidak berhak atau tidak mendapat izin tertulis berupaSurat Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) dari MenteriTenaga Kerja dalam melakukan Perekrutan Tenaga Kerja Indonesia(TK!)

No. 2272 K/Pid.Sus/2009.Negara Republik Indonesia dan Terdakwa tidak dapat menunjukkanSurat izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) untukPenempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri atau izin lainnyadari Pejabat maupun Instansi berwenang serta perbuatan terdakwatersebut tidak selesai bukan atas kehendak diri terdakwa sendiri;Perbuatan Terdakwa menempatkan Warga Negara Indonesia untukbekerja di Luar Negeri yaitu di Singapura adalah bersifat orangperorangan dan tidak berhak atau tidak

mendapat izin tertulis berupaSurat Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) dari MenteriTenaga Kerja dalam melakukan Perekrutan Tenaga Kerja Indonesia(TK!)

Maka Objek Sengketa a quoyang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan.Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) sebagai konsideran menimbangdidalam Objek Sengketa tidak tepat diberlakukan kepada Penggugat,sebab dalam hal ini Penggugat masih memiliki Surat Izin PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) yangmasaberlakunya hingga 30 November 2021.

Sementara Izin SIPPTKI yang masaberlakunya belum berakhir tidak dapat diberlakukan Pasal 7. MakaObjek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat haruslahdibatalkan.D.

Suptansi.> Bahwa Objek Sengketa terdapat Cacat Suptansi didalamkonsideran Objek Sengketa, Tergugat tidak menjelaskanPeratururan PerundangUndangan yang menjadi dasarpenerbitan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia (SIPPTKI).

Sementara SIPPTKI diterbitkan atas dasarUndangUndang Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatandan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri danPermenaker Nomor: 42 Tahun 2015 tentang Tata CaraPemberian, Perpanjangan, dan Pencabutan Surat Izin PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja.

Sehingga Objek Sengketa yangditerbitkan Tergugat memiliki perubahan penyebutan dan normahukum didalamnya ikut terjadi perubahan, yakni Surat IzinPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI)menjadi Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja MigranIndonesia (SIP3MI).

sebagaisaksi Ahli dan telah dituangkan dalam Berkas Perkara;eBahwa saksi menjelaskan sebagai saksi ahli bahwa ada 2 yangberhak melakukan perekrutan yaitu pihak Pemerintah danPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);eBahwa saksi menjelaskan orang perseorangan tidak dapatmelakukan perekrutan maupun memberangkatkan warganegara indonesia bekerja keluar negeri;eBahwa saksi menjelaskan persyaratan yang harus dimiliki olehorang yang akan melakukan perekrutan yaitu berbadan hukum,memiliki SIPPTKI

Bahwa benar persyaratan yang harus dimiliki oleh orangyang akan melakukan perekrutan yaitu) berbadan hukum,memiliki SIPPTKI (Surat ijin pelaksanaan penempatan tenagakerja indonesia), SIP (Surat ijin pengerahan), harus memilkideposit senilai Rp. 500.000.00, (lima ratus juta rupiah);BB: Bahwa benar sebelum berangkat orang yang akandiberangkatkan harus memiliki dokumen pribadi berupa KTP,ljasah pendidikan terakhir, Akte kelahiran atau surat keteranganlahir, Surat keterangan stasus perkawinan, bagi yang

tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau tidak sedangbekerja pada perusahaan yang mengurus masalah TKI dalam halini PPTKIS;Menimbang bahwa keterangan ahli Sulaiman SH yang telah disumpah di penyidik dan di bacakan di persidangan menjelaskansebagai berikut :e Bahwa ada 2 yang berhak melakukan perekrutan yaitu pihakPemerintah dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja IndonesiaSwasta (PPTKIS);e Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh orang yang akanmelakukan perekrutan yaitu berbadan hukum, memiliki SIPPTKI

Nama dari PT.Rajana Falam Putri kepada pimpinan BLK Tulus Widodo untukmerubah nama pada Sertifikat Kompetensi an.SUMARTIBT.ASALAM menjadi SUMIATI BT.SALAN MUSTAPA yangdikeluarkan tanggal 2 Desember 2010; 1(satu) lembar print out pemesanan tiket Saudi Arabia SV 821 aslian.SUMIATI BT SALAN MUSTAFA beserta 5 orang lainnya padatanggal 16 Juli 2010 ; 10).2(dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menakertrans RI No.295/MEN/XII/2010 tentang Pencabutan Surat Ijin PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI

KEP.733/MEN/2006 tentang Surat Ijin PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia RI (SIPPTKI) untukPenempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yangdikeluarkan pada tanggal 30 Nopember 2006 ; 12).1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Bebas Fiskal LuarNegeri an.

Al Royyan Cahaya Mandiritertanggal 30 Desember 2016;Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan perpanjanganSIPPTKI Penggugat sebagaimana dimohonkan Penggugat melauisurat Nomor 312/SP/ARCM/IX/2016, Perihal PermohonanPerpanjangan SIPPTKI PT Al Royyan Cahaya Mandiri tertanggal 20September 2016;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Atau;Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan

sebagai Kasi Pengawasan dan Perlindungan TKIpada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare;Bahwa sesuai dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 yang diberiwewenang sebagai Pelaksana Penempatan TKI di luar Negeri adalahpemerintah dan swasta;Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaksana penempatan TKI diluar negeri oleh swasta sesuai dengan pasal 13 UndangUndang Nomor 39tahun 2004 antara lain : Badan Hukum, memiliki Surat ijin pelaksanaanPenempatan Tenaaga Kerja Indonesia (SIPPTKI

Dengan demikian unsur Menempatkan Warga Negara Indonesia Untuk bekerja DiLuar Negeri telah terpenuhi ;Unsur ketiga : Orang perseorangan dilarang menempatkan TKI di luar negeri;Menimbang, bahwa menurut pasal 10 undangundang Nomor 39 tahun 2004, sebagaipelaksana penempatan TKI di Luar Negeri terdiri dari Pemerintah dan swasta;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli bahwa perusahaan swasta yangakan melaksanakan penempatan TKI di luar Negeri wajib mendapat ijin tertulis dari Menteriberupa SIPPTKI

;Menimbang, bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaksana penempatan TKIdi luar negeri oleh swasta sesuai dengan pasal 13 UndangUndang Nomor 39 tahun 2004antara lain : Badan Hukum, memiliki Surat ijin pelaksanaan Penempatan Tenaaga KerjaIndonesia (SIPPTKI), memiliki modal setoran yang tercantum dalam akta pendirianperusahaan sekurangkurangnya untuk waktu 3 tahun ke depan, memiliki unit pelatihan kerja,memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempata TKI;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan

WRP MALAYSIA tersebut, terdakwa danterdakwa II tidak memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI)dan Surat Izin Pengerahan (SIP) dari Pemerintah Indonesia.

WRP MALAYSIA tersebut, terdakwa dan terdakwa Il tidak memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI(SIPPTKI) dan Surat Izin Pengerahan (SIP) dari Pemerintah Indonesia.

WRP MALAYSIA tersebut, terdakwaRudi Suryono dan terdakwa Surtini tidak memiliki Surat Izin PelaksanaPenempatan TKI (SIPPTKI) dan Surat Izin Pengerahan (SIP) dari PemerintahIndonesia.

WRP MALAYSIA tersebut, terdakwaRudi Suryono dan terdakwa Surtini tidak memiliki Surat Izin PelaksanaHal 32 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN BglPenempatan TKI (SIPPTKI) dan Surat Izin Pengerahan (SIP) dari PemerintahIndonesia.9. Bahwa dari keterangan Ahli bernama Enny Denty,SE.

WRP MALAYSIA tersebut, terdakwaRudi Suryono dan terdakwa Surtini tidak memiliki Surat Izin PelaksanaPenempatan TKI (SIPPTKI) dan Surat Izin Pengerahan (SIP) dari PemerintahIndonesia.Menimbang, ahwa dari keterangan Ahli bernama Enny Denty,SE.

PRAYOGO PRAJOGO (IRANGPRAYOGO) seolaholah surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT.PRAYOGO PRAJOGO, padahal stempel tandatangan tersebut dibuat atasinisiatif Terdakwa sendiri, disamping itu Terdakwa selaku Kepala UP3CTKI PT.PRAYOGO PRAJOGO Blitar juga mengalihkan atau memindahtangankan SuratIjin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) tanpa ijin tertulis yang diberikan olehMenteri kepada Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKISwasta yang dalam hal ini perusahaan yang menjadi

PRAYOGO PRAJOGO ( IRANGPRAY OG anaes nance accent escent eeceeneee Bahwa Terdakwa selaku Kepala UP3CTKI dengan sengaja mengalihkanatau memindahtangankan Surat Ijin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI)tanpa ijin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan yangakan menjadi pelaksana penempatan TKI Swasta yang dalam hal iniperusahan yang menjadi pelaksana adalah PT. PRAYOGOPRAJOGO.

No. 68 PK/Pid.Sus/2010Republik Indonesia dan Terdakwa tidak dapatmenunjukkan Surat Izin Penempatan Tenaga KerjaIndonesia (SIPPTKI) untuk Penempatan Tenaga KerjaIndonesia ke Luar Negeri atau izin lainnya dariPejabat maupun Instansi berwenang serta perbuatanTerdakwa tersebut tidak selesai bukan atas kehendakdiri Terdakwa sendiri ; Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program PemerintahIndonesia dalam Pemberantasan Tindak PidanaPerdagangan Orang ;Perbuatan Terdakwa YAZID Bin AMDRAWOO sebagaimanadiatur

buktiyang dipergunakan dalam Tindak Pidana PerdaganganOrang tersebut telah disita secara sah menurutketentuan perundang undangan yang berlaku ;Pada waktu pemeriksaan tersebut, perbuatan Terdakwamembawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah NegaraRepublik Indonesia dengan tujuan Singapura denganmaksud untuk dieksplotasi yaitu) dipekerjakan sebagaiPekerja Seks Komersial (PSK) di Luar Wilayah NegaraRepublik Indonesia dan Terdakwa tidak dapatmenunjukkan Surat Izin Penempatan Tenaga KerjaIndonesia (SIPPTKI

No. 68 PK/Pid.Sus/2010 Perbuatan Terdakwa menempatkan Warga Negara Indonesiauntuk bekerja di Luar Negeri yaitu) di Singapura adalahbersifat orang perorangan dan tidak berhak atau tidakmendapat izin tertulis berupa Surat Izin PenempatanTenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) dari Menteri TenagaKerja dalam melakukan Perekrutan Tenaga KerjaIndonesia (TKI) ke Luar Negeri untuk bekerja di LuarNegeri dan atau menempatkan TKI tanpa izin ; Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program PemerintahIndonesia dalam Penempatan

berdasarkan UU tersebut maka terdakwa tidak berhak untuk melakukanperekrutan dan pengiriman TKI ke Malaysia ;e Bahwa orang perorangan tidak dapat melakukan perekrutan maupun memberangkatanwarga Negara Indonesia untuk bekrja diluar negeri karena harus memiliki surat izinPengerahan (SIP) dari menteri tenaga kerja republic Indonesia.e Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh orang yang melakukan perekrutan danmenempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri yaitu berbadanhukum, memilliki SIPPTKI

Negeri.Bahwa sanksi hukuman jika tidak dilengkapi dokumen yaitu hal tersebut merupakantindak pidana yang melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf a, b UU No. 39 tahun 2004tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.Bahwa dokumen berupa paspor dan calling visa tersebut belum memenuhi syaratuntuk memberangkatkan para calon TKI tersebut karena masih ada dokummen lainyang harus dilengkapi sementara orang yang merekrut maupun memberangkatkanbukan merupakan PPTKIS dan tidak mempunyai ijin berupa SIPPTKI

Bonge Bura, 10.Ferdik Poha Moga ;Bahwa dari perbuatan terdakwa merekrut dan mengurus tiket, transport dan Pasporterhadap para calon TKI tersebut dilakukan oleh terdakwa tetapi terdakwa tidakmemiliki Perusahaan Jasa Tenaga kerja Indonesia sehingga bertindak untuk dan atasnamanya sendiri yang bertentangan dengan Peraturan perundangundangan yangberlakuBahwa syarat untuk PPTKIS adalah memiliki surat ijin pelaksana penempatan TKI(disingkat SIPPTKI), memiliki surat ijin pengerahan (disingkat SIP) dan memilikirekomendasi