Atas permintaan tersebut, Pemohon Banding memberikanrekening koran dan fotokopi bukti pendukung lainnya, namun tidakmemberikan dokumen impor termasuk asli Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) yang disengketakan;. Pemeriksa telah melakukan permintaan konfirmasi keabsahan SSPCPkepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya PabeanSoekarno Hatta melalui Surat Nomor: S2209/WPJ.07/BD.05/2014 tanggal11 Maret 2014.

PIB Tanggal SSPCP DFP (Rp) PFN (Rp)1. Mikuni (Thailand) CO. LTD 96 02/10/2011 18.740.000,00 1.874.000,002. Mikuni (Thailand) CO. LTD 93 11/10/2011 48.090.000,00 4.809.000,003. Mikuni (Thailand) CO.

Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp.17.758.000,00 karena pembayaran PPN masukan impor tidakdidukung dengan bukti yang memadai dan Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikanpembayaran berupa SSPCP atas impor yang sudah ada teraanberupa NTPN dan NTB, sesuai ketentuan yaitu PMK02/2007 danlainlain;2.

Bahwa pembayaran dilakukan melalui Kantor Bea dan Cukaidengan menggunakan SSPCP yang telah diisi sesuai denganketentuan dan petunjuk pengisian yang diatur dalam Lampiran P39/BC/2008 dan telah dicap lunas oleh Kantor DirektoratJenderal Bea dan Cukai;.

Bahwa karena pembayaran dilakukan di Kantor Bea dan cukai,maka SSPCP yang diterima oleh Pemohon Banding dari KantorBea dan Cukai tidak ada teraan NTPN, karena penyetoranselanjutnya ke Bank tempat penerima pembayaran dilakukanoleh Kantor Bea dan Cukai;. Bahwa kebenaran pembayaran SSPCP tersebut, telahmendapat pernyataan dari Kantor Bea dan Cukai SoekarnoHatta, bahwa pembayaran PIBK dan SSPCP tersebut benartelah dibayarkan secara langsung melalui pelayanan terminalkedatangan internasional 2D;.

Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp.88.177.000,00 karena pembayaran PPN masukan impor tidakdidukung dengan bukti yang memadai dan Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikanpembayaran berupa SSPCP atas impor yang sudah ada teraanberupa NTPN dan NTB, sesuai ketentuan yaitu PMK02/2007 danlainlain;2.

Bahwa pembayaran dilakukan melalui Kantor Bea dan Cukaidengan menggunakan SSPCP yang telah diisi sesuai denganketentuan dan petunjuk pengisian yang diatur dalam Lampiran P39/BC/2008 dan telah di cap lunas oleh Kantor DirektoratJenderal Bea dan Cukai;4.

Bahwa karena pembayaran dilakukan di Kantor Bea dan cukai,maka SSPCP yang diterima oleh Pemohon Banding dariKantor Bea dan Cukai tidak ada teraan NTPN, karenapenyetoran selanjutnya ke Bank tempat penerima pembayarandilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai;5. Bahwa kebenaran pembayaran SSPCP tersebut, telahmendapat pernyataan dari Kantor Bea dan Cukai SoekarnoHatta, bahwa pembayaran PIBK dan SSPCP tersebut benartelah dibayarkan secara langsung melalui pelayanan terminalHalaman 16 dari 26 halaman.

Putusan Nomor 707/B/PK/PJK/201 7yang sah sebagaimana diakui Pemohon Peninjauan Kembaliadalah SSPCP yang sudah ada teraan NTPN dan NTBnya;5.10.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat5.11.5.12.sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan MenteriKeuangan Nomor 02 PMK.05/2007 tanggal 19 Januari 2007menyebutkan bahwa: Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan estimasipendapatan adalah DIPA Kementerian Negara/Lembagaatau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yangdipersamakan dengan DIPA.

sumber penerimaan negara dinyatakansah setelah mendapat Nomor Transaksi PenerimaanNegara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/NomorTransaksi Pos /Nomor Penerimaan Potongan (NPP).Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat berdasarketentuan PMK02/2007 maka SSPCP atas impor dapatdigunakan sebagai bukti pembayaran yang sah apabila sudahada teraan berupa NTPN dan NTB, sehingga PemohonPeninjauan Kembali tetap berpendapat SSPCP yangdiserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) bukan

Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan dan bercap stempel KPPBC Entikong; 33. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4692 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000147 tanggal 24 Nopember 2010; - 34. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 04693 atas nama CV.

Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong; 42. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4676 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000146 tanggal 23 Nopember 2010;43. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4677 atas nama CV.

Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong; 62. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4883 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000153 tanggal 09 Desember 2010; 63. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tindasan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4883 atas nama CV.

Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong; 73. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4797 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010; 74. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tindasan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4797 atas nama CV.

Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010; 75. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4798 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkan Inward Manifest PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010; 76. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tindasan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4798 atas nama CV.

Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan danbercap stempel KPPBC Entikong;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 4692 atas nama CV. Rigo Mandiriberdasarkan PIB 000147 tanggal 24 Nopember 2010; 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 04693 atas nama CV.

Sanggau;205Bahwa Saksi tidak pernah mengurus dokumen Pemberitahuan Impor Barang(PIB) dan Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP)di kantor Bea Cukai Entikong ;Bahwa Saksi tidak pernah mengurus dokumen Pemberitahuan Impor Barang(PIB) dan Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP)dengan terdakwa;Bahwa Saksi tidak pernah mendapat dokumen Pemberitahuan Impor Barang(PIB) dan Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP)dari terdakwa hanya dari

Impor (SSPCP) barang milik saya;Bahwa Sdr.

Rigo Mandiri ImportirEmmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 4676 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkanPIB 000146 tanggal 23 Nopember 2010;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 4677 atas nama CV.

Rigo Mandiri ImportirEmmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 4625 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkanPIB 000142 tanggal 19 Nopember 2010;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 4626 atas nama CV.

persyaratansebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sertaPasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlahPajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlahyang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluhpersen);Bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Cukai, DendaAdministrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor yang terutang sebesarRp120.745.000,00 dan 50% nya adalah sebesar Rp60.372.500,00;Bahwa di dalam berkas banding Pemohon Banding melampirkanfotokopi SSPCP

Nomor 391041 tanggal 13 Mei 2013 yang dibayarkepada PT Bank Mandiri (Persero) Tok sebesar Rp120.745.000,00,namun Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan yangdilaksanakan oleh Pengadilan Pajak dan tidak menunjukkan asli SuratSetoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) sehingga pengajuanbanding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 UndangUndang Nomor 10Halaman 3 dari 8 halaman.

Kembaliini dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Mahkamah AgungRepublik Indonesia;MATERI PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI;ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI;Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak tersebutdi atas, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah hadir dalampersidangan sebanyak 3 kali persidangan, sehingga Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat menyampaikan/menunjukkan asli akta perusahaandan/atau perubahannya serta bukti asli Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP

2014memang benar dalam keadaan sakit dan mengharuskan untuk menjalaniperawatan secara terus menerus dalam periode tersebut:Bahwa saya (Suparyo) adalah benar menjabat sebagai Direktur PT PratamaKimia Nusantara, sehingga saya selaku Direktur berhak mengajukan danmenandatangani banding sehingga telah memenuhi ketentuan formal sesuaidengan Pasal 3/7 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sedangkan mengenai tidak dapat disampaikannya asliSurat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP

) dalam proses persidangandikarenakan Pemohon Banding tidak dapat hadir dalam sidang karena sakit,namun benar kami telah membayar keseluruhan jumlah yang terutangsesuai dengan SSPCP Nomor 391041 tanggal 13 Mei 2013 yang dibayarkepada PT Bank Mandiri (Persero) Tok sebesar Rp 120.745.000,00;Bahwa dengan tidak disampaikannya asli SSPCP tersebut bukan berartipembayaran yang kami setorkan melalui SSPCP Nomor 391041 tanggal 13Mei 2013 yang dibayar kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesarRp120.745.000,00

Raiza dengan cara hand carry (bertindaksebagai penumpang);Bahwa pembayaran dilakukan melalui Kantor Bea dan Cukai denganmenggunakan SSPCP yang telah diisi sesuai dengan ketentuan danpetunjuk pengisian yang diatur dalam Lampiran P39/BC/2008 dan telah dicap lunas oleh Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;Bahwa lebih lanjut, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang,Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman mengatur:Pasal

atasimpor yang sudah ada teraan berupa NTPN dan NTB, sesuaiketentuan yaitu PMK02/2007 dan lainlain;Bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa SSPCP tersebut tidakHalaman 14 dari 28 halaman.

Kepala Kantor, yangmenyatakan bahwa atas pembayaran PIBK dan SSPCP tersebutbenar telah dibayarkan secara langsung melalui pelayanan terminalkedatangan internasional 2D;Bahwa dengan Surat Nomor 949/WBC.06/KPP.MP.01/2015 tanggal9 Februari 2015, Kantor Bea dan Cukai Soekarno Hatta, kembaliHalaman 15 dari 28 halaman.

Putusan Nomor 706/B/PK/PJK/201 7menyatakan bahwa atas pembayaran PIBK dan SSPCP tersebutbenar telah dibayarkan secara langsung melalui pelayanan terminalkedatangan internasional 2D, dan surat tersebut ditembuskankepada Kepala Kantor KPP PMA Dua, yaitu Kantor Pelayanan Pajaktempat Pemohon Banding terdaftar;Bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per148/PJ./2007 Tentang Pelaksanaan Modul Penerimaan Negara,diatur:Bahwa berdasarkan data dan keterangan, bukti dan fakta sertaperaturan di atas

s) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat berdasarketentuan PMK02/2007 SSPCP atas impor dapat digunakansebagai bukti pembayaran yang sah apabila sudah ada teraanberupa NTPN dan NTB, sehingga Pemohon Peninjauan Kembalitetap berpendapat SSPCP yang diserahkan TermohonPeninjauan Kembali bukan sebagai bukti pembayaran yang sah;t) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwasesuai dengan aturan yang berlaku tetap tidak dapat menerimaalasan Termohon Peninjauan Kembali karena SSPCP yangdiserahkan

karena itu sudah seharusnya Pemohon Banding menolak SUB DJBC secara keseluruhandan memperkuat alasan banding Pemohon Banding kepada Ketua Pengadilan Pajak disertaipermohonan untuk kiranya berkenan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP64/WBC.03/2013tanggal 9 Juli 2013 dan selanjutnya berkenan memerintahkan kepada Terbanding untuk membayarkembali kepada Pemohon Bea Keluar sebesar Rp512.296.569,00 dan Denda Administrasi sebesarRp5.122.965.690,00 yang telah Pemohon Banding lunasi dan setor dengan SSPCP

Nomor: 008/464/SSPCP/PE/00608 tanggal 16 April 2013 dan SSPCP Nomor: 008/464/SSPCP/PE/01211 tanggal 19 Juli2013;bahwa bersama ini Pemohon Banding melampirkan dokumen pendukungnya;bahwa sesuai Pasal 2A ayat (1) UndangUndang Nomor: 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor: 17 Tahun 2006 menyebutkan terhadap barang ekspor dapatdikenakan bea keluar;bahwa sesuai Pasal 2A ayat (8) UndangUndang Nomor: 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimanatelah diubah dengan

PEB Nomor: 001203 tanggal 21 Maret 2013,SSPCP Nomor: 432 tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp116.661.594,00,SSPCP Nomor: 008/464/SSPCP/PE/00608 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp512.296.569,00,SSPCP Nomor: 008/464/SSPCP/PE/01211 tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp5.122.965.690,00,Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 001115/PM/WBC.03/KPP.02/2013 tanggal 21 Maret 2013;Shipping Instruction Nomor: 203/SI/SDS/III/13 tanggal 20 Maret 2013,Proforma Invoice Nomor: 03004/I/86/05/13 tanggal 20 Maret 2013,Proforma Packing

III/2013 tanggal 20 Maret 2013;ONOARwWYbahwa Pemohon Bading dalam melaksanakan Ekspor CPS mengikuti prosedur ekspor umum yangdikenakan bea keluar sesuai ketentuan yang berlaku dan telah disetujui dan mendapat pelayanan dariTerbanding.bahwa dalam persidangan Terbanding menjelaskan prosedur ekspor dan kronologi barang ekspor yangdikenakan bea keluar di Kantor Pabean Dumai sebagai berikut:e Pemohon Banding membuat Pemberitahuan Pabean Ekspor (PEB) dan membayar Bea Keluar keBank persepsi dengan bukti SSPCP

atas impor yang sudahada teraan berupa NTPN dan NTB, sesuai ketentuan yaitu PMK02/2007dan lainlain;Bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa SSPCP tersebut tidakbenarbenar kosong melainkan ada cap dari Bea Cukai KantorPelayanan Soekarno Hatta dan ada nama petugas dan NIPnya, danHalaman 15 dari 32 Halaman.

Kepala Kantor, yang menyatakan bahwa atas pembayaranPIBK dan SSPCP tersebut benar telah dibayarkan secara langsungmelalui pelayanan terminal kedatangan internasional 2D;Bahwa dengan Surat Nomor 949/WBC.06/KPP.MP.01/2015 tanggal 9Februari 2015, Kantor Bea dan Cukai Soekarno Hatta, kembalimenyatakan bahwa atas pembayaran PIBK dan SSPCP tersebut benartelah dibayarkan secara langsung melalui pelayanan terminalkedatangan internasional 2D, dan surat tersebut ditembuskan kepadaHalaman 16 dari 32 Halaman

Bahwa pembayaran dilakukan melalui Kantor Bea dan Cukaidengan menggunakan SSPCP yang telah diisi sesuai denganketentuan dan petunjuk pengisian yang diatur dalam Lampiran PHalaman 20 dari 32 Halaman. Putusan Nomor 765/B/PK/PJK/201739/BC/2008 dan telah di cap lunas oleh Kantor Direktorat JenderalBea dan Cukai;4.

Bahwa karena pembayaran dilakukan di Kantor Bea dan cukai,maka SSPCP yang diterima oleh Pemohon Banding dari KantorBea dan Cukai tidak ada teraan NTPN, karena penyetoranselanjutnya ke Bank tempat penerima pembayaran dilakukan olehKantor Bea dan Cukai;5. Bahwa kebenaran pembayaran SSCP tersebut, telah mendapatpernyataan dari Kantor Bea dan Cukai Soekarno Hatta, bahwapembayaran PIBK dan SSPCP tersebut benar telah dibayarkansecara langsung melalui pelayanan terminal kedatanganinternasional 2D;6.

NTB, sehingga Pemohon Peninjauan Kembalitetap berpendapat SSPCP yang diserahkan TermohonPeninjauan Kembali bukan sebagai bukti pembayaran yang sah;t) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa sesuaidengan aturan yang berlaku tetap tidak dapat menerima alasanTermohon Peninjauan Kembali karena SSPCP yang diserahkanTermohon Peninjauan Kembali memang tidak adateraanNTPN/NTBnya;u) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon PeninjauanKembali berpendapat bahwa keputusan Majelis untuk tidakmempertahankan

tanggal 13 September 2011 sebesar CIF USD69,075.91 adalah merupakan nilai transaksi yang sesungguhnya dan telah sesuai denganinvoice;bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumenpendukung nilai transaksi;bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding telah menyerahkan fotokopi bukti/dokumen berupa:P.1.P.2.P.3,P.4,P.5.Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP6177/KPU.01/2011 tanggal 30 November2011;SPTNP Nomor: SPTNP024953/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 20 September2011;SSPCP

September 2011;Akta Notaris: Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT XXX Nomor 11 tanggal 07 Juli2008, yang dibuat oleh Pinarti Yohanna, SH, MHum., Notaris di Jakarta (bermeteraidengan stempel Kantor Pos);Pengesahan Akta Notaris oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU45241.AH.01.02 tanggal 28 Juli 2008 (bermeterai dengan stempel Kantor Pos);Purchase Order Nomor: 110810 tanggal 10 Agustus 2011;Proforma Invoice untuk Purchase Order Nomor: 1108 tanggal 11 Agustus 2011;PIB Nomor: 339234 tanggal 13 September 2011;SSPCP

Policy Shcedule Marine Cargo Insurance PT Asuransi Buana Independent Nomor:DI010302110496 tanggal 04 September 2011;Rekening Koran Bank UOB periode September 2011;Buku Besar Bank UOB Buana Periode September 2011;Buku Besar Bank BCA Buana Periode September 2011;Buku Besar Pembelian Barang periode JanuariDesember 2011;Buku Besar Hutang Dagang periode JanuariDesember 2011;Bank Voucher Nomor: BB1018 tanggal 15 September 2011;Aplikasi Transfer Bank UOB Buana tanggal 15 September 2011 sebesar USD69,035.89;SSPCP

tanggal 20 September 2011 sebesar Rp 17.157.000,00 (SPTNP);Bukti Penerimaan Surat Nomor: S01050018/PPN1111/WPJ.06/KP.1203/2011 tanggal26 Oktober 2011;SPT Masa PPN Masa September 2011 tanggal 21 Oktober 2011;SSPCP tanggal 15 September 2011 sebesar Rp 16.543.000,00;SSPCP tanggal 20 September 2011 sebesar Rp 197.081.000,00;SSPCP tanggal 21 September 2011 sebesar Rp 4.000,00;SSPCP tanggal 20 September 2011 sebesar Rp 17.157.000,00;SSPCP tanggal 22 September 2011 sebesar Rp 7.871.000,00;SSPCP tanggal

SPTNP Nomor: SPTNP025119/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 21September 2011,SSPCP tanggal 22 September 2011 sebesar Rp7.9781,00;SPPB Nomor: 354057/KPU.01/2011 tanggal 22 September 2011Tanda Terima Permohonan Keberatan Nomor Agenda: 119899 tanggal04 Oktober (Surat Keberatan Nomor: 174/10/KBMIL/2011 tanggal 03 Oktober2011);Surat Keberatan Nomor: 174/10/KBMIL/2011 tanggal 03 Oktober 2011;PIB Nomor: 343438 tanggal 15 September 2011;Invoice Nomor: 1105 tanggal 23 Agustus 2011;Packing List Nomor: 1105 tanggal

SSPCP tanggal 15 September 2011 sebesar Rp 16.543.000,00 (PIB);15. Invoice Nomor: 1105 tanggal 23 Agustus 2011;16. Packing List Nomor: 1105 tanggal 23 Agustus 2011;17. Certificate of Origin (Form E) NOmor: E113302201130005 tanggal 02 September2011;18. Bill of Lading Nomor: XBLGO000725 tanggal 02 September 2011;19. Sales Confirmation Nomor: YW/2011/04 tanggal 05 April 2011;20. Policy Schedule Marine Cargo Insurance PT.

SSPCP tanggal 22 September 2011 sebesar Rp7.9781,00 (SPTNP);SPTNP0251 19/NOTUL/KPUTP/BD.02/201 130. SPPB Nomor: 354057/KPU.01/2011 tanggal 22 September 2011;S01050018/PPN1111/WPJ.06/KP.1203/201 131. BuktiPenerimaan Surat Nomor:tanggal 26 Oktober 2011;32. SPT Masa PPN Masa September 2011 tanggal 21 Oktober 2011;33. SSPCP tanggal 13 September 2011 sebesar Rp 73.960.000,00;34. SSPCP tanggal 15 September 2011 sebesar Rp 16.543.000,00;35. SSPCP tanggal 20 September 2011 sebesar Rp 197.081.000,00;36.

SSPCP tanggal 21 September 2011 sebesar Rp 4.000,00;37. SSPCP tanggal 20 September 2011 sebesar Rp 17.157.000,00;38. SSPCP tanggal 22 September 2011 sebesar Rp 7.871.000,00;39. SSPCP tanggal 28 Agustus 2011 sebesar Rp 58.115.000,00;40. Faktur Penjualan Nomor: 11100170 tanggal 23 September 2011;41. Faktur Penjualan Nomor: 11100171 tanggal 23 September 2011;42. Faktur Pajak Nomor: 010.000.11.00002074 tanggal 23 September 2011;43.

Putusan Nomor 865/B/PK/PJK/2015penyerahan barang ini dibuktikan dengan dokumen B/L, PIB dan SSPCP.

barang kena pajak yang diserahkan oleh cabang Penggugat diBatam harus diterbitkan faktur pajak dengan kode transaksi "03" adalahtidak benar, karena PPN dan PDRI lainnya telah dilunasi oleh PT PertaminaEP pada saat mengeluarkan barang kena pajak dari pelabuhan di Batamdengan bukti PIB dan SSPCP.

Pertamina EP, yang dibuktikandengan dokumen Pemberitahuan Pabean atas nama PT Pertamina EP,Surat Setoran Pajak Cukai dan Pabean (SSPCP) atas nama PTPertamina EP dan Master List PT Pertamina EP.

Pada kenyataannya, penyerahan Barang Kena Pajak dari PemohonPK kepada PT Pertamina EP dilakukan di Kawasan Bebas Batam,hal ini dibuktikan dengan (Lampiran Pemohon PK Nomor 3/dalamGugatan Bukti P1 s.d P6, P14 s.d P20):(1) Dokumen Pemberitahuan Pabean atas nama PT Pertamina EP;(2) Surat Setoran Pajak Cukai dan Pabean (SSPCP) atas nama PTPertamina EP dalam rangka impor; danHalaman 15 dari 20 halaman.

Bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak dari Pemohon PKkepada PT Pertamina EP yang dilakukan di Batam, PT PertaminaEP sudah melunasi kewajiban membayar PPN selaku pemilikbarang sekaligus importir pada saat barang tersebut dikeluarkandari Kawasan Bebas Batam ke dalam Wilayah Pabeansebagaimana terbukti dari Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean(SSPCP) atas nama PT Pertamina EP.

Ataspenyerahan barang ini dibuktikan dengan dokumen B/L, PIB dan SSPCP.

kena pajak dari Penggugat,PT Pertamina EP sudah melunasi PPN yang terutang dan mendapatkanFaktur Pajak Masukan berupa PIB dan SSPCP;:Halaman 9 dari 22 halaman.

Bahwa pendapat pemeriksa yang beranggapan bahwa atas prosespenagihan barang kena pajak yang diserahkan oleh cabang Penggugat diBatam harus diterbitkan faktur pajak dengan kode transaksi "03" adalahtidak benar, karena PPN dan PDRI lainnya telah dilunasi oleh PT PertaminaEP pada saat mengeluarkan barang kena pajak dari pelabuhan di Batamdengan bukti PIB dan SSPCP.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan PenyerahanBarang Kena Pajak di Kawasan Bebas Batam kepada PT.Pertamina EP, yang dibuktikan dengan dokumen PemberitahuanPabean atas nama PT Pertamina EP, Surat Setoran Pajak Cukaidan Pabean (SSPCP) atas nama PT Pertamina EP dan MasterList PT Pertamina EP.

Atas pelunasan PPN tersebut PT Pertamina EPmendapatkan Faktur Pajak Masukan berupa PIB dan SuratSetoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP).

Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP022736/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 21 November 2012;Certificate of Origin ACFTA (Form E) Nomor: E12110B015710250 tanggal 05November 2012;SSPCP tanggal 09 November 2012 sebesar Rp 164.757.000 (PIB);PIB Nomor: 463544 tanggal 16 November 2012 CIF USD 136,800.00;Bill of Lading Nomor: 790200243399 tanggal 03 November 2012;Commercial Invoice Nomor: 2121070152C tanggal 01 November 2012;we wiegePacking List untuk Invoice Nomor: 2121070152C

SSPCP tanggal 22 November 2012 sebesar Rp 74.095.000,00 (SPTNP);10. Certification tanggal 28 November 2012;11. Dokumen Pembanding1.

Certificate of Origin ACFTA (Form E) Nomor: E12110B015710258 tanggal 19November 2012;SSPCP tanggal 29 November 2012 sebesar Rp 191.949.000,00;PIB Nomor Aju: 00000000596920121119000414 tanggal 28 November 2012;Bill of Lading Nomor: SITGSHJTJO0066 tanggal 19 November 2012;Commercial Invoice Nomor: 2121070198 tanggal 16 November 2012;Packing List untuk Invoice Nomor: 2121070198 tanggal 16 November 2012;Certificate of Origin ACFTA (Form E) Nomor: E12110B015710257 tanggal 13November 2012;8.

SSPCP tanggal 22 November 2012 sebesar Rp 153.417.000,00;9. PIB Nomor Aju: 00000000596920121112000411 tanggal 21 November 2012;10. Bill of Lading Nomor: HJSCTSXN2J105700 tanggal 13 November 2012;11. Commercial Invoice Nomor: 2121070174 tanggal 09 November 2012;zt PS Pr 6 iS12. Packing List untuk Invoice Nomor: 2121070174 tanggal 09 November 2012;13. Certificate of Origin ACFTA (Form E) Nomor: E12110B015710271 tanggal 10Oktober 2012;14.

SSPCP tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp 327.542.000,00;15. PIB Nomor Aju: 00000000596920121217000427 tanggal 17 Desember 2012;16. Bill of Lading Nomor: 790200269931 tanggal 08 Desember 2012;17. Commercial Invoice Nomor: 2120702091 tanggal 07 Desember 2012;18. Packing List untuk Invoice Nomor: 2120702091 tanggal 07 Desember 2012;12.

Surat Banding Nomor: 002/TAXDXOF/1 1/2012 tanggal 7 November 2012, dilampiridengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3)Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak;MengingatMemutuskanbahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Keluar dan Denda Administrasi dalam RangkaEkspor yang terutang sebesar Rp235.964.010,00 dan S0%nya adalah sebesarRp117.982.005,00, di dalam berkas bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopibukti pembayaran berupa fotokopi SSPCP

tanggal 16 Oktober 2012 sebesarRp235.964.010,00;bahwa Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan yang diselenggarakan untukbanding ini dan tidak menyampaikan bukti berupa asli SSPCP walaupun telah diminta secarapatut oleh Majelis untuk memperlihatkan bukti SSPCP tersebut melalui PemberitahuanSidang Nomor: Pemb.0333/SP/Pg.33/2013 tanggal 23 April 2013 untuk persidangan tanggal13 Mei 2013, Pemberitahuan Sidang Nomor: Pemb.0384/SP/Pg.33/2013 tanggal 15 Mei 2013untuk persidangan tanggal 3

Februari 2013 ;Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127249,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 131925, tanggal20 Februari 2013 ;e Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127611,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 130833, tanggal18 Maret 2013 ;e Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127700,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 131730, tanggal22 Maret 2013 ;e Surat Setoran Pabean, Cukai dan

Pajak (SSPCP) Nomor 0140127701,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 131919, tanggal22 Maret 2013 ;e Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127730,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 130343, tanggal25 Maret 2013 ;11 Bahwa dokumendokumen atas Pembayaran Bea Masuk yang telah diselesaikankewajibannya oleh PENGGUGAT, telah diserahkan oleh PENGGUGAT melaluiTURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT melalui Pertukaran Data Elektronik,sebagaimana tercantum pada

telahdibayarkan oleh PENGGUGATsejak tanggal 18 Februari 2013sebagaimana tercatat dalam SuratSetoran Pabean, Cukai dan Pajak(SSPCP) Nomor 0140127195,pembayaran melalui Bank BCAdengan Nomor Transaksi Bank125348, tanggal 18 Februari 2013 ;4 Pemberitahuan Impor Barangnomor 8641 tertanggal 27 Maret2013pembayaran Bea Masuk telahdibayarkan oleh PENGGUGATsejak tanggal 18 Februari 2013sebagaimana tercatat dalam SuratSetoran Pabean, Cukai dan Pajak(SSPCP) Nomor 0140127249,pembayaran melalui Bank BCAdengan

2013sebagaimana tercatat dalam SuratSetoran Pabean, Cukai dan Pajak(SSPCP) Nomor 0140127730,pembayaran melalui Bank BCAdengan Nomor Transaksi Bank130343, tanggal 25 Maret 2013 ;Pemberitahuan Impor Barangnomor 8786 tertanggal 28 Maret2013pembayaran Bea Masuk telah141516dibayarkan oleh PENGGUGATsejak tanggal 18 Februari 2013sebagaimana tercatat dalam SuratSetoran Pabean, Cukai dan Pajak(SSPCP) Nomor 0140127701,pembayaran melalui Bank BCAdengan Nomor Transaksi Bank131919, tanggal 22 Maret 2013 ;Bahwa

Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127611,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 130833, tanggal18 Maret 2013 yang mengacu pada Pemberitahuan Impor Barang No. 8117tanggal 22 Maret 2013 ;e Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127195,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 125348, tanggal18 Februari 2013 yang mengacu pada Pemberitahuan Impor Barang No. 8539tanggal 27 Maret 2013 ;e Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor

MFW1111 tanggal 11 November 2011dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhiketentuan Pasal 36 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan impor yangmasih harus dibayar sebesar Rp 11.053.000,00 dan 50%nya adalahsebesar Rp 5.526.500,00 dan dalam berkas bandingnya Pemohon Bandingmelampirkan fotokopi bukti pembayaran tagihan pungutan impor berupaSurat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP

)sebesar Rp 11.053.000,00 pada tanggal tanggal 07 November 2011;bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan asli bukti pelunasan tagihanpungutan impor berupa SSPCP tersebut dan Pemohon Banding tidakpernah hadir dalam persidangan dan Pemohon Banding tidak menyerahkanatau mengirimkan asli bukti pelunasan dimaksud, oleh karena itu Majelistidak dapat menguji kKeabsahan fotokopi SSPCP tersebut sehingga Majelisberkesimpulan pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36ayat (4) Undangundang Nomor 14 Tahun

bahwa Surat Banding Nomor: 66/NSPIGM/XI/12 tanggal 6 November 2012, dilampiridengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3)Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajakdalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp389.254.000,00 dan 50%nya adalah sebesarRp194.627,000.00, di dalam berkas bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopibukti pembayaran berupa fotokopi SSPCP

tanggal Juni 2012 sebesar Rp389.254.000,00;bahwa Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan yang diselenggarakan untukbanding ini dan tidak menyampaikan bukti berupa asli SSPCP walaupun telah diminta secarapatut oleh Majelis untuk memperlihatkan bukti asli SSPCP tersebut melalui PemberitahuanSidang Nomor: Pemb.0343/SP/Pg.33/2013 tanggal 23 April 2013 untuk persidangan tanggal13 Mei 2013, Pemberitahuan Sidang Nomor: Pemb.0398/SP/Pg.33/2013 tanggal 15 Mei 2013untuk persidangan tanggal 3

ayatUndangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: 120978/BDG/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013, dilamdengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayatUndangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan P:dalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp 7.356.000,00, di dalam berkas bandingPemohon Banding melampirkan bukti pembayaran berupa fotokopi SSPCP

tanggal 27 M2013 sebesar Rp7.356.000,00;bahwa Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan yang diselenggarakan urbanding ini dan tidak menyampaikan bukti berupa asli SSPCP walaupun telah dimsecara patut oleh Majelis untuk memperlihatkan bukti asli SSPCP tersebut melalui SPemberitahuan Sidang Nomor: Pemb.0105/PAN.33/2014 tanggal 14 Maret 2014 uwpersidangan tanggal 20 Maret 2014, Surat Panggilan Sidang Nomor: Pang.0!

Putusan Nomor 704/B/PK/PJK/201 7ketentuan yaitu PMK02/2007 dan lainlain;Bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa SSPCP tersebut tidakbenarbenar kosong melainkan ada cap dari Bea Cukai KantorPelayanan Soekarno Hatta dan ada nama petugas dan NIPnya,dansudah ada konfirmasi dari KPPBC Tipe Madya Pabean SoekarnoHatta terkait permintaan dari Pemohon Banding dan jawabannyaadalah positif namun keberatan Pemohon Banding tetap ditolak olehTerbanding dengan alasan SSPCP tidak ada cc (tembusan) ke KPPterdaftar

Kepala Kantor, yangmenyatakan bahwa atas pembayaran PIBK dan SSPCP tersebutbenar telah dibayarkan secara langsung melalui pelayanan terminalkedatangan internasional 2D;Bahwa dengan Surat Nomor 949/WBC.06/KPP.MP.01/2015 tanggal9 Februari 2015, Kantor Bea dan Cukai Soekarno Hatta, kembalimenyatakan bahwa atas pembayaran PIBK dan SSPCP tersebutbenar telah dibayarkan secara langsung melalui pelayanan terminalkedatangan internasional 2D, dan surat tersebut ditembuskankepada Kepala Kantor KPP PMA Dua,

Bahwa pembayaran dilakukan melalui Kantor Bea dan Cukaidengan menggunakan SSPCP yang telah diisi sesuai denganketentuan dan petunjuk pengisian yang diatur dalam Lampiran P39/BC/2008 dan telah di cap lunas oleh Kantor Direktorat JenderalBea dan Cukai;.

Bahwa karena pembayaran dilakukan di Kantor Bea dan cukai,maka SSPCP yang diterima oleh Pemohon Banding dari KantorBea dan Cukai tidak ada teraan NTPN, karena penyetoranselanjutnya ke Bank tempat penerima pembayaran dilakukan olehKantor Bea dan Cukai;. Bahwa kebenaran pembayaran SSCP tersebut, telah mendapatpernyataan dari Kantor Bea dan Cukai Soekarno Hatta, bahwapembayaran PIBK dan SSPCP tersebut benar telah dibayarkansecara langsung melalui pelayanan terminal kedatanganinternasional 2D;.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat berdasarketentuan PMK02/2007 SSPCP atas impor dapat digunakansebagai bukti pembayaran yang sah apabila sudah ada teraanberupa NTPN dan NTB, sehingga Pemohon Peninjauan Kembalitetap berpendapat SSPCP yang diserahkan TermohonPeninjauan Kembali bukan sebagai bukti pembayaran yang sah;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwasesuai dengan aturan yang berlaku tetap tidak dapat menerimaalasan Termohon Peninjauan Kembali karena SSPCP yangdiserahkan Termohon

SSPCP (Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor);3. Nota Dinas;4.

SSPCP (Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor);3. Nota Dinas;Hal. 17 dari 250 hal. Put. No. 2495 K/PID.SUS/20154.

SetiaGunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor : 000092 atas nama PT. Setia Gunung Benuanberdasarkan PIB 000015 tanggal 09 Januari 2009;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor : 000015 atas nama PT.

No. 2495 K/PID.SUS/201573.74.75.76.Fis78.79.80.81.1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 4797 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkanPIB 000150 tanggal 02 Desember 2010;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tindasan Surat Setoran Pabean,Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4797 atas nama CV. Rigo Mandiriberdasarkan PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 4798 atas nama CV.

Kepala Seksi Perbendaharaanselanjutnya mengeluarkan dan menandatangani SSPCP. TanggalSSPCP harus sama dengan tanggal PIB/LHP dan SPPB, yang jugaberarti bahwa pembayaran Bea Masuk dan PDRI dilakukan padasaat barang belum keluar karena SSPCP menjadi salah satu syaratpengeluaran SPPB.

., dan hal ini dibuktikan dengan adanya pencatatan arus uang keluar diakun Bank BCAWisma 45A/C3193037328 nomor akun 1012110;bahwa menurut Terbanding, walaupun dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan FakturPajak (dalam hal ini PIB dan SSPCP) sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar PajakPertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam PIB tidak sesuai dengan kenyataan yangsebenarnya mengenai impor Barang Kena Pajak, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannyadipersamakan

dengan impor dari suppliersupplier lain selain EEE Pte Ltd.dikoreksi seluruhnya;bahwa Terbanding berpendapat bahwa berdasarkan data dan pernyataan Pemohon Banding, terbukti bahwatransaksi impor Barang Kena Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya yaitu bahwa dalamdokumen impornya (PIB) Pemohon Bandingmencantumkan beberapa nama supplier dari luar negeri,sedangkan dokumen pembayaran dilakukan kepada pihak yang berbeda yaitu EEE Pte Ltd., oleh karena ituFaktur Pajak (dalam hal ini PIB dan SSPCP

impor tersebut dan mengakui hasil penjualannya, oleh karenaitualasan Terbanding yang mengoreksi Pajak Masukan atas PIB sebesar Rp289.407.000,00 karena PIBtersebut tidak memenuhi persyaratan material jelas tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (9) UndangUndangPPN;bahwa dengan demikian atas PIB yang dilaporkan Pemohon Banding tidak terdapat kekurangan ataukesalahan persyaratan material;bahwa menurut Majelis, berdasarkan uraian dan penjelasan dari Pemohon dan Terbanding dimana PIB yangdibuktikan dengan SSPCP