S.PPP/468/V/2014/Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2014 tersebut jelasbertentangan dan berkontradiksi tajam dengan fakta hukumHal.18 dari 28 hal. Put.

S.PPP/468/V/2014/Ditreskrimum tanggal 30 Mei2014 secara janggal berkontradiksi tajam bahkan bertentangan denganSurat Kabareskrim Polri No. B/1777/WAS/IV/2014/ BARESKRIM,tanggal 7 April 2014, yang justru tercantum secara tegas laporanPelapor adalah prihal dugaan tindak penyerobotan tanah dilakukan olehH. Djamaluddin bin H.

Misan sebagaimana dinyatakan dan dijadikan sebagaialasan dan landasan hukum penerbitan SP3 Nomor: S.PPP/468/V/2014/Ditreskrimum:1) Dalam konteks ini dalam mempertimbangkan kondisi Pelapor sebagaipendiri dan Senior Partner Law Office Hardi & Associates besertapendiri dan CEO Global Technology Development Foundation"GTDF beranggota di 34 Mancanegara diantaranya terdiri dari 18Hal.21 dari 28 hal. Put.

S.PPP/468/V/2014/Ditreskrimum yang patut diduga bersikap memihak dan berupayamelindungi dan/ atau membebaskan Terlapor dari jeratan dan sanksihukum menurut Peraturan Perundangundangan yang berlaku,ternyata secara lalai faktafakta tersebut sama sekali diabaikan dantidak dipedulikan oleh Hakim terkait;7. Bahwa berpedoman pada ketentuan KUHP:a.

S.PPP/468/V/2014/Ditreskrimum, tanggal 30 Mei2014 sebagai SP3 cacat hukum dan batal demi hukum; Memerintahkan kepada Termohon PK untuk menerbitkan surat ketetapanpencabutan surat penghentian penyidikan No. S.PPP/468/V/2014/Ditreskrimum, tanggal 30 Mei 2014;Hal.26 dari 28 hal. Put. No. 79 PK/PID/2016.

Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2010Nomor S.PPP/ 17.a/VI/ 2010/ Reskrim ;Terdakwa II ditahan oleh :1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2010 sampai dengan tanggal 29 Juni 2010;2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2010sampai dengan tanggal 8 Agustus 2010 ;3. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2010Nomor S.PPP/18.a/VI/ 2010/Reskrim ;Terdakwa Ill ditahan oleh :1.

Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2010Nomor S.PPP/19.a/VI/ 2010/Reskrim ;Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sawahlunto karenadidakwa :Bahwa, mereka Terdakwa Eri Kiswanto Pg Eri, Terdakwa II Hardius PglUjang dan terdakwa Ill.

S.PPP/1305/V/2013/Ditreskrimum tertanggal 27 Mei 2013 atasnama Tersangka ROSEHIDA R. DEWI, SE., dan Surat Ketetapan No.S.Tap/1305/V/2013/Ditreskrimum tanggal 27 Mei 2013 atas nama TersangkaROSEHIDA R.

S.PPP/1305/V/2013/ Ditreskrimum atas nama Tersangka ROSEHIDAR. DEWI, SE., tertanggal 27 Mei 2013 tesebut nyatanyata bertentangan denganperaturan dinyatakan tidak sah dan sudah sepatutnya Termohon membukakembali dan melanjutkan penyidikan perkara No. Pol. LP/2495/VI/2011/Dit.Reskrimum tanggal 20 Juli 2011 serta melimpahkannya kepada KejaksaanTinggi Banten;Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum tersebut di atas, maka Pemohonmemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq.

S.PPP/1305/V/2013/Ditreskrimum tanggal 27 Mei 2013 tentang Surat Perintah PenghentianPenyidikan atas nama Tersangka ROSEHIDA R. DEWI, SE., adalah tidak sah;4 Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membuka kembali danmelanjutkan penyidikan perkara No. Pol.

S.PPP/1305/V/2013/Ditreskrimum tanggal 27 Mei 2013 danSurat Ketetapan No.

S.PPP/316/IV/2014/Ditreskrimum tanggal 8 April 2014 pada bagian dasarangka 5 dan 6);. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, TERGUGAT telahpula mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :B/9450/VIII/2012/Ditreskrimum tanggal 10 Agustus 2012;.

S.PPP/316/IV/2014/Ditreskrimum tanggal 8 April2014 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT ternyata tidak pernah dilaksanakanmenurut ketentuan hukumacara pidana yang berlaku.7. Bahwa pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menyebutkan : setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperuangkanhaknyasecara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.8.

Bahwa kendati pengadilan telah mengkoreksi tindakan TERGUGAT dalammelakukan Penghentian Penyidikan melalui Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : S.PPP/316/IV/2014/Ditreskrimum tertanggal 08 April 2014,akan tetapi pada kenyataannya Surat Pemberitahuan Dimulainya PenyidikanNomor : B/9450/VIII/2012/Ditreskrimum tanggal 10 Agustus 2012 dan SuratPerintah Penghentian Penyidikan No.

S.PPP/316/IV/2014/Ditreskrimumtanggal 8 April 2014 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yang tidak pernahdikeluarkan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku adalahmerupakan pelanqgaran terhadap hak asasimanusiayang dilakukandengan sengaja yang dilakukan oleh TERGUGAT;12.

Bahwa, TERGUGAT telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor : S.PPP/316/IV/2014/Ditreskrimum yang ditembuskan kepadaPENGGUGAT melalui Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3)nomor : B / 5434 / IV / 2014 / Datro tertanggal 08 April 2014, surat manaHal 9 dari 51 halaman Putusan No.523/Pdt.G/2016/PN.Jkt.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor S.PPP/813 b/III/RES 1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020 dan tidak sah penetapan Tersangka atas nama Para Pemohon dalam Penyidikan perkara sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/813.a/RES 1.24/I/2020/Sat Reskrim tanggal 01 Januari 2020;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp0,00 (Nihil);

Menyatakan Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor: S.PPP/1305A//2013/Ditreskrimum tanggal 27 Mei 2013 danSurat Ketetapan Nomor : S.Tap/1305/V/2013/Ditreskrimum tanggal 27 Mei 2013yang dikeluarkan oleh Termohon adalah sah menurut hukum ;3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Putusan No.02/Pid.Prap/2011/PN.Jkt.Sel.II.III.1Bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : S.PPP/1422/IX /2010/Dit Reskrimum, tanggal 27 September 2010 yang diterbitkan olehTERMOHON adalah tidak sah.Bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/1422 /IX/2010/Dit Reskrimum, tanggal 27 September 2010, yang diterbitkan olehTERMOHON adalah tidak sah.TENTANG KRONOLOGIS PERKARADugaan tindak pidana pemalsuan, penipuan dan penggelapan sebagaimanadimaksud dalam pasal 263 KUHP, 378 KUHP

penyidikan terhadap perkara tersebut sudahsesuai Pasal 109 KUHAP Bahwa sebelum melaksanakan Penghentian Penyidikan TERMOHON telahmemberitahukan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepadaPEMOHON (Bukti T23) karena unsurunsur tidak terpenuhi danberdasarkan faktafakta hukum dan analisa yuridis maka perbuatan DJOKOSANTJOLO tidak dapat dikualifiksasikan sebagai tindak pidanapenggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP sehinggaTERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :S.PPP

Bukti T27 Surat Perintah Fotokopi sesuaiPenghentian fotokopiPenyidikan Nomor :S.PPP/1422/TX/2010/Dit Reskrimum,tanggal 27 september201028. Bukti T28 Surat Ketetapan Fotokopi sesuaiNomor : S.Tap/1422/fotokopi Hal 15 dari 37 hal. Putusan No.02/Pid.Prap/2011/PN.Jkt.Sel. TX/2010/DitReskrimum tanggal27 September 201029. Bukti T29 Surat Pemberitahuan Fotokopi sesuaipenghentian fotokopipenyidikan kepadaKejaksaan Tinggi.30. Bukti T30 Surat Tembusan SP 3Fotokopi sesuaikepada suami fotokopiPemohon31.

S.PPP/05.a/IV/2011/Reskrim terhitungsejak tanggal 28 April 2011;Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengantanggal O7 Juli 2011 dengan jenis tahanan kota;Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal O07 Juni2011 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2011;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto' sejaktgl.06 Agustus 2011 s/d tgl.04 Oktober 2011; jenisTahanan KotaPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca;Surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;Setelah mendengar surat dakwaan

SP2HP) tanggal 13 Desember 2017 (Vide bukti Surat T.30).Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil penyelidikan/Penyidikan(SP2HP) tanggal 22 Desember 2017 (Vide bukti Surat T.31).Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil penyelidikan/Penyidikan(SP2HP) tanggal 19 Februari 2018 (Vide bukti surat T.32).Laporan Hasil gelar perkara tanggal 13 Desember 2019 (Vide buktisurat T.33).Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tanggal 20 Desember 2019(Vide bukti surat T.34).Surat perintah penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP

pokoknyamenerangkan sebagai berikut;Bahwa saksi adalah penyidik pada Polres Sumba Barat yang menanganiperkara pemohon;Bahwa saksi yang datang kerumah Pemohon dan meminta Termohonuntuk datang ke Polres Sumba Barat untuk diperiksa;Bahwa saksi tidak mengancam pernah pemohon dengan kalimat kalaulari saya tembak;Bahwa pemohon dengan kehendak sendiri datang ke Polres Smba Baratbersama anak dan istrinya;Bahwa atas perkara pemohon ini, telah dikeluarkan surat perintahpenghentian penyidikan dengan Nomor S.PPP

S.PPP/210//2010 Dit. Reskrimum tanggal 29 Januari 2010 dan Surat Ketetapan No.S.Tap/ 210/ 2010/Dit. Reskrimum tanggal 29 Januari 2010 adalah sah ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melanggarprinsip dan sifat hukum acara perdata dimuka Pengadilan; yaitu melanggarprinsip : U/tra Petita Partium dengan memberi putusan tentang sesuatu halyang tidak dituntut atau tidak diminta dalam petitum gugatan PT.

S.PPP/ 210//2010 Dit. Reskrimum tanggal 29Januari 2010 dan Surat Ketetapan No. S.Tap/210/ 2010/ Dit. Reskrimum tanggal29 Januari 2010 adalah sah ;Halaman 39 dari 46 halaman.

Benda Tidak Bergerak(Tanah) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 385 KUHP sesuai dengan LaporanPolisi Nomor : LP/ B/ 1063/ XII/ 2012/ SPKI, tertanggal 10 Desember 2012;Bahwa atas laporan dugaan tindak pidana tersebut telah juga dihentikanpenyelidikannya dikarenakan tidak adanya bukti yang kuat yang menyatakan bahwatindakan Penggugat adalah merupakan tindakan pidana, untuk itu pihak PenyidikKepolisian Resort Kota Jambi telah mengeluarkan Surat Perintah PenghentianPenyelidikan dengan Nomor Polisi : S.PPP

1 (satu) lembar Fotokopi sesuai asli atas Potongan Iklan Pengumuman di Harian Pos Kota terbitan tanggal 2 dan 3 September 2008;

tertanggal 1 September 2008;1 (satu) lembar Fotokopi sesuai asli atas Potongan IklanPengumuman di Harian Pos Kota terbitan tanggal 2 dan 3September 2008;. 2 (dua) lembar Fotokopi sesuai asli atas Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 2 yang diterbitkan olehDirektorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jayaatas Laporan Nomor LP/2654/K/VI/2007/SPK Unit II tanggal 21Desember 2009;1 (Satu) lembar Fotokopi sesuai asli atas Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor S.PPP

tertanggal 1 September 2008;. 1 (satu) lembar Fotokopi sesuai asli atas Potongan IklanPengumuman di Harian Pos Kota terbitan tanggal 2 dan 3September 2008;2 (dua) lembar Fotokopi sesuai asli atas Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 2 yang diterbitkan olehDirektorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jayaatas Laporan Nomor LP/2654/K/VI/2007/SPK Unit II tanggal 21Desember 2009;. 1 (Satu) lembar Fotokopi sesuai asli atas Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor S.PPP

.: S.PPP/78/V1/2012/Ditreskrimsus, Isi dari SP3 tersebut adalah bahwa proses penyidikanterhadap Laporan Polisi No. LP/3848/XI/2011/PMJ/ Dit.Reskrim.Um, tanggal 4Nopember 2011 telah dihentikan sejak tanggal 12 Juni 2012, berdasarkan SuratKetetapan Penghentian Penyidikan No.Pol.: S.Tap/78/V1I/2012/DitreskrimsusDENGAN ALASAN TIDAK MASUK DALAM PERBUATAN TINDAKPIDANA DAN MASUK DALAM RANAH HUKUM PERDATA.

TerhadapBenda Tidak Bergerak (Tanah) sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 385 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 1063/ XII/2012/ SPK.I, tertanggal 10 Desember 2012;Bahwa atas laporan dugaan tindak pidana tersebut telah jugadihentikan penyelidikannya dikarenakan tidak adanya bukti yang kuatyang menyatakan bahwa tindakan Penggugat adalah merupakantindakan pidana, untuk itu pihak Penyidik Kepolisian Resort Kota Jambitelah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan denganNomor Polisi : S.PPP

Sebagaimana bukti T39.Menimbang, bahwa dikarenakan hasil gelar perkara tersebutdiatas dapat disimpulkan Bukan Merupakan Tindak Pidana unsur pasal362 KUHP tidak terpenuhi Kemudian TERMOHON menerbitkan SuratPerintah Penghentian Penyidikan Nomor ; S.PPP/ 38 / V / 2019 / Reskrim,tanggal 15 Mei 2019 , bukti T41 dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 38 /V / 2019 / Reskrim, tanggal 15 Mei 2019.

Putusan Nomor: 709/Pdt.G/2016/PN.Tng,139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.149.150.151.152.Fotocopy kuitansi dari Winarno sebesar Rp.50.000.000,00 tanggal 10Mei 2012, diberitanda T128;Fotocopy salinan akta jual beli Nomor: 203/2012 tanggal 27 Juli 2012,diberi tanda PR1;Fotocopy SPPT PBB tahun 2008, diberi tanda PR2;Fotocopy SPPT PBB tahun 2009, diberi tanda PR3;Fotocopy surat ketetapan Nomor: S.Tap/1157/VIII/2016/Ditreskrimumtanggal 16 Agustus 2016, diberi tanda PR4a;Fotocopy surat ketetapan Nomor: S.PPP

Fotocopy laporan Hasil gelar perkara tanggal 22 juni 2015 atas dasarlaporan Polisi Nomor: LP/587/V1/2014/Bareskrim dengan pelaporCONTI CHANDRA diberi tanda P20;21.Fotocopy surat perintah penghentian penyidikan Nomor : S.PPP/R/55a/VII/2015/Dit. Tipideksus tanggal 1 Juli 2015 diberi tanda T21;22.Fotocopy surat ketetapan Nomor:SP.Tap/55b/VII/2015/Dit.

T39 Surat Perintahpenghentianpenyidikan Nomor ;S.PPP/240/I1/2015/Ditreskrimumtanggal 30 Maret2015; 40.T40Surat KetetapanPenghentianpenyidikanNomor :S.Tap/240/II/2015/Ditreskrimumtanggal 30 Maret2015 ; 41. T44 SuratPemberitahuanPenghentianPenyidikan KeKajati Jawa BaratNo.

1 (satu) lembar Fotokopi sesuai asli atas Potongan Iklan Pengumuman di Harian Pos Kota terbitan tanggal 2 dan 3 September 2008;

. : S.PPP/614.A/2014/Ditreskrimumtanggal 5 Nopember 2014;( Vide Bukti TT.II3, dan 4 )Berdasarkan Bukti telah diterbitkannya SP3 oleh Penyidik atas Laporan Polisitersebut maka telah membuktikan TIDAK ADA kesalahan Turut Terbantahlldalam menyerahkan Asli SHM No. 282 dan No. 283 karena memenuhikehendak Para Terbantah / Pelapor sendiri sebagaimana diuraikan diatasmaupun Turut Terbantah! dan Ill terkait hal tersebut ;.