Bahwa berdasarkan pada fakta fakta dan pertimbangan hukumtersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis HakimYang Mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo tersebut, dapat kiranya terlebih dahulu mengeluarkanPUTUSAN SELA (TUSSEN VONIS) terhadap perkara a quotersebut. b. bahwa dalam perkara ini Tergugat perlu menyampaikankepada Penggugat pemahaman menyangkut lingkup hukumAdministrasi Negara supaya Penggugat tidak tersesat dan/atautidak salah mengajukan gugatannya, bahwa kekuasaan

Oleh karenaitu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini kiranya terlebin dahulumengeluarkan PUTUSAN SELA (Tussen Vonis). Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan, bahwa denganditerbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat tersebut mengakibatkanPenggugat sangat dirugikan.

Olehkarena itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya terlebih dahulumengeluarkan PUTUSAN SELA (Tussen Vonis). 4. GUGATAN A QUO PREMATUR/TERLALU DINI.Bahwa gugatan Para Penggugat ini premature/terlalu dini dan / ataubelum saatnya untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda.

Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya terlebihdahulu mengeluarkan Putusan Sela (Tussen Vonis) sebelum melanjutkanpemeriksaan perkara a quo tersebut ;4. GUGATAN ERROR IN PERSONA/SALAH ALAMAT.Bahwa gugatan Penggugat ini salah alamat, seharusnya yang digugat adalahPresiden Republik Indonesia, sebab Tergugat (Gubernur Kalimantan Timur)dalam menerbitkan objek sengketa (SK.No.171.3.2.449091 Tahun 2013)didasarkan pada mandat.

Bima dan penggugat ikut serta dalam pembagianwarisan masingmasing tanah obyek sengketa dan teiah mempunyai pembagianmasingmasing tidak ada keberatan waktu pembagian warisan dari penggugat sesuaidengan keterangan para ahli waris, telah dilakukan mediasi di Kantor PertanahanKabupaten Blma pada tanggal 16 Maret 2015;Berdasarkan halhal tersebut diatas, makaTERGUGAT II mohon kepada majelisHakim untuk menjatuhkan putusan seta (Tussen Vonnis) yang berisi:e Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau

Lebih lanjut keduanyamengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan secara terangterangan atauyang dilakukan secara terbuka itu adalah Het Geweld Moet Gepleegd ZijnOpenlijk,d.i Voor Het Publiek Waarneembaar; dat het in openbaarGepleegd word is niet nodding; de weit maakt onderscheid tussen debeide uitdrukkingen.

untukmenyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraanfungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal198 ayat (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah yang sampai saat iniatas ketentuan Pasal tersebut masih berlaku = danbelum dinyatakan batal olehlembaga peradilan;Bahwa di dalam permohonan Pemohon pada halaman 12 angka3 menyatakan "karena Termohon casu quo Menteri DalamNegeri dalam mengeluarkan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 44 Tahun 2011 tidak bersikap sebagaipejabat atau tussen

person yang adil dan bijaksanabahkan terkesan memihak kepada kepentinganPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ProvinsiJambi", pernyataan ini adalah tidak benar karenaTermohon = (Menteri Dalam Negeri) mensomir Pemohonuntuk membuktikan bahwa dalam mengeluarkanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011Termohon (Menteri Dalam Negeri) tidak bersikapsebagai pejabat atau tussen person yang adil danbijaksana bahwa terkesan memihak kepada kepentinganPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;Di

Putusan Nomor 6 K/Pdt/20141.3.Bahwa Judex Facti pada tingkat pertama telah tidak konsekuendan terlihat penuh keraguan menerapkan Hukum Acara Perdatayang benar dalam memeriksa perkara a quo, dimana putusan sela(tussen vonnis) ini dijatuhkan pada saat para pihak telah berlanjutmelakukan jawab menjawab yaitu dalam bentuk replik dan duplikdan pengajuan buktibukti, sehingga seharusnya Judex Factimemutus perkara a quo bersamaan dengan pokok perkara/putusan akhir (e/nd vonnis) dan bukannya menerbitkan putusansela

diInternal Partai Politik serta belum pernah diajukan ke MahkamahPartai Politik untuk diselesaikan, maka dengan demikian perkara inisecara yuridis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menjaditidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkaraa quo.Bahwa berdasarkan fakta fakta dan pertimbangan hukum tersebutdiatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia,yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo tersebut,dapat kiranya terlebih dahulu mengeluarkan PUTUSAN SELA(TUSSEN

Oleh karena itu Tergugat mohonkepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini kiranya terlebih dahulu mengeluarkan PUTUSAN SELA(TuSSen VONiS). 922 2n orn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn3. bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan, bahwa denganditerbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat tersebut mengakibatkanPenggugat sangat dirugikan.

Oleh karena itu tergugatmohonkepada Yang Mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili29perkara ini kiranya terlebih dahulu mengeluarkan PUTUSAN SELA (Tussen Vonis).4. GUGATAN A QUO PREMATURITERLALU DINI.Bahwa gugatan Para Penggugat ini Premature/terlalu dini dan / ataubelum saatnya untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda.

perikatanutang atau meniadakan suatu piutang, maka orang sudahdapat mengatakan bahwa orang tersebut terbuktimempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendirisecara melawan hukum.HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 16 Oktober 1922, NJ1923 halaman 20, W.10960 antara lain telah memutuskanbahwaHet bewegen tot afgifte kan ook geschieden door eenmiddel, aangewend niet tegen dengene, van wien afgiftewordt verwacht , docht tegen een derde, mits debedoeling om afgifte te verkrijgen en het oorzakelijkverband tussen

De Haan yang berjudul* Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat, penerbit Kluwer, 1986, halaman 263paragraf 1 menyatakan halhal sebagai berikut:Paragraf 1:*Een tweede onderscheiding van beschikkingen is die tussen rechtsvaststellendeen rechtssheppende. De eerste lijken enigszins in strijd met het feit datbeschikkingen gescht worden een rechtsgevolg te hebben, maar dit is maarschijn.

Internal Partai Politikserta belum pernah di ajukan ke Mahkamah Partai Politik untuk diselesaikan,makadengan demikian perkara ini secara yuridis Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda menjadi tidak berwenang untuk memeriksa,mengadili danmemutus perkara a quo;Bahwa berdasarkan pada Faktafakta dan pertimbangan hukum tersebutdiatas maka Terguggat mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia,yangmemeriksa,mengadili dan memutus perkara a quo tersebut,dapat kiranya terlebihdahulu mengeluarkan PUTUSAN SELA ( TUSSEN

peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksadan mengadilinya ;Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas,maka perselisihan/permasalahanyang timbul dalam partai politik haruslah diselesaikan di Pengadilan Perdata bukandi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana gugatan Penguggat ini.Olehkarena itu Terguggat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksahalaman 26 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMDdan mengadili perkara ini kiranya terlebin dahulu mengeluarkan PUTUSAN SELA (TUSSEN

Oktober 2018 Perihal permohonanPemberhentian dan PAW anggota DPRD,ditujukanKepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda Prov.Kaltim.Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas makaperselisihnan/permasalahan yang timbul dalam partai politikharuslan diselesaikan di Pengadilan perdata bukandiPengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana gugatanPenggugat ini.Oleh karena itu Terguggat mohon kepada Yangmulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini kiranya terlebih dahulu mengeluarkan PUTUSAN SELA( TUSSEN

untuk (mempersiapkan) suatu perjanjiansewamenyewa yang mana (sewamenyewa itu) dikuasai oleh atau tundukkepada hukum perdata sesuai dengan teori hukum umum (de gemenerechtsleer), bahwa hukum perdata adalah hukum umum yang tidak hanyamengatur hubungan diantara warga, tetapi pada asasnya juga berlaku terhadappemerintah sepanjang hukum perdata itu sendiri tidak menentukan sebalikanya(..... de gemene rechtsleer beschouwt het privaatrecht als gemeen recht in diezin, dat het niet alleen de verhouding tussen

OlehHalaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Padt.G/2018/PN Smrkarena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia terlebih dahulumengeluarkan Putusan Sela (Tussen Vonis) dalam perkara ini;3.

Olehkarena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia terlebin dahulumengeluarkan Putusan Sela (Tussen Vonis) dalam perkara ini;EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT TERGUGAT II DAN TERGUGAT IIIPengadiian Negeri Samarinda Tidak Berwenang Untuk Memeriksa danMengadili Sengketa yang Terbit Dari Surat Keputusan Tata Usaha NegaraBahwa Perbuatan Pihak Tergugat III yang menerbitkan Surat Nomor:171/3392/011/01 Tanggal 27 November 2018 Perihal: Pemberhentian AnggotaDPRD Kota Samarinda dari Partai Hanura, Partai

demikian unsur pertama Dakwaan TunggalJaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa ;Unsur 2 : Mengambil Sesuatu BarangYang Seluruhnya atauSebahagianMilik Orang Lain ;Bahwa menurut profesor Van BEMMELEN Van HATTUM :" Wegnemen is iedere handeling, waadoor iemand of een vermogenbestanddel van een ander in zijn eigen heerschappij brengt zondermedewerking of toestemming van die ander of de band, die op een of andereHalaman 10 dari16 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN.Gskwijze nag tussen

menjawabseluruh pertanyaan Majelis dengan lancar ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat berdasarkanuraian di atas bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;AD.2 Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebahagian MilikOrang Lain ;Bahwa menurut profesor Van BEMMELEN Van HATTUM :" Wegnemen is iedere handeling, waadoor iemand of een vermogenbestanddel van een ander in zijn eigen heerschappij brengt zondermedewerking of toestemming van die ander of de band, die op een of anderewijze nag tussen

Partai Politik untuk diselesaikan, maka dengandemikian perkara ini secara yuridis Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda menjadi tidak berwenang untukmemeriksa, megadili dan memutus perkara a quo.Bahwa berdasarkan pada fakta fakta dan pertimbangan hukumtersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis HakimYang Mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aHalaman 28 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMDquo tersebut, dapat kiranya terlebin dahulu mengeluarkanPUTUSAN SELA (TUSSEN

Oleh karena itu Tergugat mohon kepada YangMulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini kiranya terlebih dahulu mengeluarkan PUTUSAN SELA (Tussen Vonis).bahwa dalam gugatannya penggugat menyatakan, bahwadengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat tersebutmengakibatkan penggugat sangat dirugikan, Bahwapernyataan dan sikap Penggugat ini sangat tidak berdasar danberalasan hukum karena sudah jelas jelas sudah tidak adalagi kepentingan hukum Penggugat dalam perkara a quotersebut yang

Oleh karena itu Tergugat mohonkepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini kiranya terlebih dahulu mengeluarkan PUTUSAN SELA (Tussen Vonis).4.

yangditerima dalam persidangan pada tanggal 18 Oktober 2011sedangkan Tergugat kemudian menyerahkan dupliknyatertanggal 25 Oktober 2011 yang diterima dalam persidanganpada tanggal 1 November 2011 ;Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat jawabanTergugat termuat eksepsi yang menyangkut aspek kompetensiAbsolut maka berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR / 162 RBGserta buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasipengadilan buku II terhadap hal yang demikian terlebihdahulu harus diputus dengan Putusan Sela / Tussen

Dan Terdakwa mengingatkan bahwa KUHPM yangmerupakan multi system peradilan militer, sudah diganti dengan UU No.26 Tahun 1997, yang lex specialis.Oleh karena itu mohon Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan menelaahberbagai aspek azas legalitas dan system pemidanaan dalam KUHP yangmenganut tussen stelsel, karena putusan Pengadilan Militer III12 SurabayaNomor Put/107K/PM.III12/AD/ VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 telahmenerapkan double tracking system, yaitu pemidanaan yang tidak tepat dantidak mendidik.Dari

Unsur Mengambil Barang Milik Orang Lain ;Menimbang, bahwa menurut profesor Van BEMMELEN Van HATTUM :" Wegnemen is iedere handeling, waadoor iemand of een vermogen bestanddel van eenander in zijn eigen heerschappij brengt zonder medewerking of toestemming van die ander of deband, die op een of andere wijze nag tussen ander en dat vermogenbestanddeel bestond,verbreek ;.Artinya :" mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan oranglain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa

Tanggal 2 November2015 yang dimohon Banding menurut kami sudah tepat; Bahwa Perbuatan Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif tersebutmerupakan perbuatan recidive atau pengulangan tindak pidana dan apabiladihubungkan dengan sistem Tussen Stelsel yang merupakan perbuatanpengulangan tindak pidana atau recidive yang mana Terdakwa HarisSusanto alias Aris bin Mattarif melakukan pengulangan tindak pidanaNarkotika yang sebelumnya diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Buntanggal 31 Maret 2011 dengan

lagiperbuatan pidana yang tidak sejenis atau berbeda dari tindak pidanasebelumnya; Recidive Khusus, dimana terjadi apabila seseorang yang telah melakukandelik pidana kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhipidana oleh Hakim serta telan menjalani pidananya di lembagapermasyarakatan namun setelah selesai menjalani hukuman tersebut dalamjangka waktu tertentu yang diatur dalam Undang Undang orang tersebutmelakukan lagi perbuatan pidana yang sejenis atau sama dari tindak pidanasebelumnya; Tussen