bukti P2tertulis Yuyun Perawira Sembiring agar disesuaikan dengan nama yangterdapat dalam bukti P1, P3 dan P4 yaitu KTP, ljazan Pemohon dan KartuKeluarga dengan nama Yuyun Sembiring, maka Pemohon memerlukanpenetapan dari pengadilan sehingga Pemohon dapat mendaftarkanpenyesuaian nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil sebagai instansi yang berwenang;Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonanya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus jejaka umur 24tahun, sedangkan Pemohon II perawan umur 21 tahun, para Pemohon tidakmemiliki pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan, serta tidakada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut; Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, para Pemohontidak pernah bercerai dan masih beagama Islam serta dikaruniai 2 oranganak; Bahwa para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah karenapetugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan

Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai pamanPemohon Il; Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 10 Februari 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanMarawola, Kabupaten Sigi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Ilbernama Nusrin, yang menikahkan imam Masjid bernama Usman denganMahar berupa uang sejumlah Rp 110.000, yang bertindak sebagai saksidalam pernikahan tersebut Karim dan Hakim; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus jejaka umur 24tahun

buktiyang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut: Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 10 Februari 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanMarawola, Kabupaten Sigi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Ilbernama Nusrin, yang menikahkan imam Masjid bernama Usman denganMahar berupa uang sejumlah Rp 110.000, yang bertindak sebagai saksidalam pernikahan tersebut Karim dan Hakim; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus jejaka umur 24tahun

Elan Syarif hidayat bin Usup Supriadi (Purwakarta, 3 Juni 1995 / umur 24tahun);2. Anmad Saepulloh bin Usup Supriadi (Purwakarta, 28 Mei 1998 / umur 21tahun);3. Muhammad Mansur bin Usup Supriadi (Purwakarta, 6 November 2002 /umur 17 tahun);4. Ayep Saputra bin Usup Supriadi (Purwakarta, 11 November 2013 / umur6 tahun);;. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yangHalaman 2 dari 11 hal. Pen. No.365/Padt.P/2019/PA.

Elan Syarif hidayat bin Usup Supriadi (Purwakarta, 3 Juni 1995 / umur 24tahun);36.2. Anmad Saepulloh bin Usup Supriadi (Purwakarta, 28 Mei 1998 / umur 21tahun);37.3. Muhammad Mansur bin Usup Supriadi (Purwakarta, 6 November 2002 /umur 17 tahun);38.4.

Elan Syarif hidayat bin Usup Supriadi (Purwakarta, 3 Juni 1995 / umur 24tahun);5. 2. Ahmad Saepulloh bin Usup Supriadi (Purwakarta, 28 Mei 1998 / umur 21tahun);6. 3. Muhammad Mansur bin Usup Supriadi (Purwakarta, 6 November 2002 /umur 17 tahun);7. 4. Ayep Saputra bin Usup Supriadi (Purwakarta, 11 November 2013 / umur6 tahun);;8. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antaraPemohon dengan Pemohon II;9.

Menerangkan padapokoknya sebagai berikut: Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon dan anakanaknya karena bertetangga yaitu samasama tinggal di JalanKiwi Gang Seri Medan Sunggal; Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud Pemohonmengajukan permohonan ini karena hendak menjual sebidangtanah dan satu unit bangunan diatasnya yang terletak di JalanKiwi Gang Seri Medan Sunggal; Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia; Bahwa pemohon dan suaminya mempunyai tiga oranganak yaitu: EKA WAHYU PRATIWI (anak pertama), Umur 24tahun

Sujarwono, dibawah sumpah Menerangkan pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon dan anakanaknya karena Pemohon adalah saudara angkat saksi; Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud Pemohonmengajukan permohonan ini karena hendak menjual sebidangtanah dan satu unit bangunan diatasnya yang terletak di JalanKiwi Gang Seri Medan Sunggal; Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia; Bahwa pemohon dan suaminya mempunyai tiga oranganak yaitu: EKA WAHYU PRATIWI (anak pertama), Umur 24tahun, Perempuan

Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya mempunyai tigaorang anak yaitu EKA WAHYU PRATIWI (anak pertama), Umur 24tahun, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 21 JUli 1997, DWIVIAWAHYU AMANDA (anak kedua), Umur 20 tahun, Perempuan, lahirdi Medan, tanggal 5 Desember 2001, dan TRIA WAHYU ARTITA(anak ketiga), Umur 16 tahun, Perempuan, lahir di Medan, tanggal3 Juni 2005;4.

mengajukan permohonan kepadaPengadilan Negeri agar akta kelahiran anak pemohon tersebut dapatdiperbaiki di kantor catatan sipil guna kepentingan pendidikan dan masadepan anak Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

Pemohon dalam bukti P1,P2 dan P3 yaitu KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yangtertulis M.Rio Sakti Adjie agar disesuaikan dengan nama yang terdapat dalamjazah Pemohon yaitu M.Rio Sakti Ajie sesuai dengan permohonan Pemohon,sehingga Pemohon dapat mendaftarkan penyesuain nama Pemohon tersebutke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi yangberwenang;Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonanya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

menghindari darikejaran hukum tetapi untuk kepentingan pribadi dan keluarga besarPemohon;Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak asasi atau hakpribadi seseorang dengan batasan tidak bertentangan dengan Undang Undang,ketertiban umum dan kesusilaan, dan nama dimaksud adalah sesuai dengankeyakinan dan keinginan Pemohon dan bukan untuk menghindari diri darikejaran hukum;Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Jkt.UtrMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang No. 24Tahun

tersebut tidak bertentangan dengan norma yang ada dan penggantiannama Pemohon tersebut bertujuan agar membawa keberuntungan bagiPemohon dan untuk kepastian hukum, maka penggantian nama Pemohontersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan,maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkarapermohonan ini;Mengingat Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2006 yang di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalamusia 26 tahun, sedangkan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 24tahun.4. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah,semenda dan tidak ada hubungan sesusuan tidak ada larangan untukmenikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku.5.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalamusia 26 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24tahun. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darah,semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baikmenurut hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku. Bahwa selama Pemohon dengan Pemohon Il tinggal bersama tidak adayang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampaisekarang.

dari 6 Penetapan Nomor 398/Pat.P/2020/PN Mdnmaka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Medan agarnama Pemohon dalam bukti P1, P2 dan P3, dinyatakan adalah orang yangsama dengan nama yang tertulis dalam bukti P4 dan P6 sehingga Pemohondapat mendaftarkan penyesuain nama Pemohon tersebut ke Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi yang berwenang;Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonanya, maka permohonan pemohon beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

Suheni dan disaksikan olehmasyarakat lainnya dengan mas kawin berupa Emas 3 Gramdibayar tunai; Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah hidup rukun sampaisekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memelukagama Islam, dan selama perkawinan telah dikaruniai 1orang anak bernama Jimly; Bahwa status Pemohon jejaka dalam usia 27 tahun,sedangkan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 24tahun; Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak adahubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahanPemohon dengan

dan Pemohon II menikah; Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Suherman ayah kadungPemohon II berwakil kepada Naib dengan saksi nikah saksisendiri dan Maftuhi dan disaksikan oleh masyarakat lainnyadengan mas kawin berupa Emas 3 gram dibayar tunai; Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah hidup rukun sampaisekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan belumpernah bercerai serta masih memeluk agama Islam; Bahwa status Pemohon jejaka dalam usia 27 tahun,sedangkan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 24tahun

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, sedangkan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 40 tahun.4. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Ill tidak ada hubungan darah,semenda dan tidak ada hubungan sesusuan tidak ada larangan untuk menikahbaik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku.5.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, sedangkan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 40 tahun. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darah, semendadan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islammaupun peraturan perundangundangan yang berlaku. Bahwa selama Pemohon dengan Pemohon Il tinggal bersama tidak ada yangkeberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

2011, (P.2);Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksisaksi yaitu :Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang,dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetanggaPenggugat;Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;Bahwa saksi mengetahui, Penggugat telah menikah dengan Tergugat kurang lebih selama 24tahun

mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 17Tahun;Saksi II :, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KabupatenMalang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupuPenggugat;Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;Bahwa saksi mengetahui, Penggugat telah menikah dengan Tergugat kurang lebih selama 24tahun

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6 sebagailampiran VIIl Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24tahun 2005, antara lain menyatakan sebagai berikut:Angka 14:Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untukdimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan ataumenarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalahkepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas)Halaman 11 dari 26 halaman.

Putusan Nomor 413/B/PK/PJK/20172.11.2. 12.bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niatuntuk memperjualbelikan atau menarik kembali;Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6 sebagailampiran VIIl Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24tahun 2005, antara lain menyatakan sebagai berikut:Angka 15:Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasiyang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untukmendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang

Investasipermanen ini dapat berupa:Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 sebagailampiran IX Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24tahun 2005 mengenai definisi, antara lain menyatakan sebagaiberikut:Angka 5:Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimilikioleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkandapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, sertadapat diukur dalam satuan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 sebagailampiran IX Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24tahun 2005 mengenai Aset Infrastruktur, antara lain menyatakansebagai berikut:Angka 72:Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur.Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset inibiasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:(a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;(b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;(c) Tidak dapat

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 sebagailampiran IX Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24tahun 2005 mengenai Penghentian dan Pelepasan (Retirement AndDisposal), antara lain menyatakan sebagai berikut:Angka 77:Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harusdieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atasLaporan Keuangan;3.

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 24tahun, Pemohon Il bersatus Perawan dalam usia 17 tahun;4. Bahwa, antara Pemohon dan pemohon Il tidak ada hubungan darah dantidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untukmelakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupunketentuan perundangundangan yang berlaku;5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon Il tidak pernah berceraisampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;6.

waliPemohon Il ; Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung pemohon Iibernama Suryono; Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon danPemohon Il adalah Hadi Suprapto dan Edy Prayitno; Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon dan Pemohon Iladalah berupa uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tuna;Penetapan Nomor 0177/Padt.P/2016/PA Bb Him. 3 dari 11 him.Bahwa saksi mendengar Pemohon mengucapkaan ijab qabul;Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 24tahun

Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon danPemohon Il adalah Hadi Suprapto dan Edy Prayitno; Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon dan Pemohon Iladalah berupa uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tuna; Bahwa saksi mendengar Pemohon mengucapkaan ijab qabul; Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 24tahun, Pemohon Il bersatus Perawan dalam usia 17 tahun; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak memiliki hubungandarah dan tidak sesusuan dan atau

Bahwa pembentukan Dewan Kehormatan atas diri PENGGUGATberdasarkan pada alasan Pasal 29 ayat (1) huruf a, b dan c, ayat(2) huruf a, b, c, d, e, f, dan g UndangUndang Nomor 22 Tahun2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, hal ini sesuaidengan apa yang tertuang pada Surat Keputusan TERGUGAT(Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua), SK Nomor 24Tahun 2011, tertanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian danPergantian Antar Waktu) Anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Dogiyai (PENGGUGAT) bersama

pula tindakan pihakTERGUGAT sebagaimana point 16 hal ini telah menyalahi ASASPROFESIONALITAS ; 27 220200 202 22222Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana point 10 yangmenerbitkan Surat Keputusan untuk memberhentikan PENGGUGATbersama 4 (empat) anggota KPU Dogiyai, Nomor: 24 Tahun 2011,tertanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan PergantianAntar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyaidinyatakan Batal atau Tidak Sah dan harus dicabut;Bahwa dengan adanya Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 24Tahun

ketentuan Pasal 67 ayat (2) danayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 (Perubahan Kedua);Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana dikemukakan diatas, makakami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN $Menyatakan memerintahkan TERGUGAT untuk menunda ataumenangguhkan pemberlakuan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 24Tahun

Bahwahalaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2020/PT BJMselama persidangan Terbanding semula Penggugat hanyamembuktikan terkait adanya jual beli antara Turut Terbanding semulaTergugat dengan Terbanding semula Penggugat.Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah Pasal 11 yang berbunyi : Pelaksanaan pendaftarantanah meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaandata pendaftaran tanah.Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

JawaKecamatan Martapura Kabupaten Banjar atas nama Turut Terbanding IIsemula Tergugat Il adalah berdasarkan perbuatan hukum yang sahmisalnya jual beli ataupun perbuatan hukum yang lainnya sebagaimanadi atur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 94 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2020/PT BJMTentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

persidangan Perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Mtp Terbandingsemula Penggugat tidak dapat membuktikan baik berupa bukti suratmaupun saksisaksi berkaitan dengan perolehan Turut Terbanding semula Tergugat atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2743Desa Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atas nama TurutTerbanding Il semula Tergugat II adalah berdasarkan perbuatan hukumyang sah misalnya jual beli ataupun perbuatan hukum yang lainnyasebagaimana di atur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

KantorPertanahnan hanya mempunyai kewenangan untuk melakukanpencatatan pendaftaran peralinan hak atas tanah yang telah dibuktikansesuai dengan bentuk peralihannya sebagaimana diatur dalam Pasal37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan Pasal 94 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997.

Tugas dan fungsi Turut Tergugat/Pembanding adalahmelakukan pencatatan pendaftaran peralinan hak atas tanah sesuaidengan bentuk peralihannya sebagaimana diatur dalam Pasal 37ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan Pasal 94 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2020/PT BJMtentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997;bahwa di dalam uraian posita