MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas Pemohon yang tercantum dalam Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Hak Milik dan pasport yang tertulis Tee Teguh Kinarto dan Teguh Kinarto Tee adalah satu orang yang sama yaitu Teguh Kinarto sesuai dengan KTP Elektronik terbaru nomor : 3578260204520002

1. Menyatakan TerdakwaDIAN FARMASItersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan membuat atau mendirikan terminal bayangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 jo Pasal 8 huruf h Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapiyang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Berawal pada waktu dan tempat diuraikan diatas,terdakwa AhmadJemain bin Yayah yang bisa mengurus PBB (Pajak Bumi dan Bagunan) danIMB (Izin Mendirikan

Bangunan) di wilayah Kota Jambi, lalu saksi NasrullahAhmar bin Abidin yang memiliki nomor handphone terdakwa menghubungiterdakwa;Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN JmbBahwa saksi Nasrullah meminta tolong pada terdakwa untuk melakukanpengurusan Izn Mendirikan Bangunan untuk 7 (tujuh) ruko, lalu terdakwamenyanggupi;Bahwa terdakwa menyuruh saksi Nasrullah menyerahkan uang kepadaterdakwa, pertama pada tanggal 18 Februari 2020 sebesar Rp.70.000.000,(tujuh puluh juta rupiah) dengan cara

Bahwa terdakwa yang bisa mengurus PBB (Pajak Bumi danBagunan) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) di wilayah Kota Jambi, lalu saksiNasrullan Ahmar bin Abidin yang memiliki nomor handphone terdakwamenghubungi terdakwa;Menimbang, bahwa saksi Nasrullah meminta tolong pada terdakwa untukmelakukan pengurusan Izn Mendirikan Bangunan untuk 7 (tujuh) ruko, laluterdakwa menyanggupi.

Uang yangdiberikan saksi Nasrullah kepada terdakwa digunakan untuk melakukanpenggurusan izin Mendirikan Bangunan orang lain, dan sebagian uangnyaterdakwa gunakan untuk membuat kandang ayam;Menimbang, bahwa uang yang terdakwa terima tidak ada izin dari saksiNasrullah untuk digunakan keperluan lain selain untuk pengurusan IMB.Terdakwa ada meminta kepada saksi Wahyu untuk membuat gambar danterdakwa ada memberi uang kepada saksi Wahyu sebesar Rp.1.000.000, (satujuta rupiah).

Terdakwa bisa melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di Perkimdan PTSP dikarenakan terdakwa yang mempunyai kenalan disana;Menimbang,bahwa namun demikian tujuan pemidanaan tidak sematamerupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah sebagaipendidikan bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya,pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatanHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Jmbyang bertentangan dengan hukum serta agar pemulihan

Menyatakan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)Nomor : 643.1/02/132/DPTW, tanggal 31 Maret 2008 Jo.Gambar Situasi dan potongan jalan sebagai Lampiran IMBtersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atas' bangunanGolf Club House obyek perkara a quo ;5. Menghukum Tergugat untuk membongkar seluruh bangunanGolf Club House objek sengketa tersebut ;6.

Bahwa Surat IMB (Izin Mendirikan Bangunan)tertanggal 31 Maret 2008 No.643.1/02/132/DPTW yangditerbitkan oleh Turut Terguat I/Turut Terbandingtersebut hanyalah merupakan salah satu unsur terhadptindakan melawan hukum yang dilakukanTergugat/Pembanding ;Menimbang, bahwa, dari telaahan atas jawab menjawabsebagaimana terbaca dalam berkas perkara dan putusan nyata nyataPembanding/semula Tergugat telah mengajukan EKSEPSI menyangkutKEWENANGAN Mengadili Absolut (Kompetensi Absolute ) yangmengemukakan bahwa

Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, melainkan adalahwewenang Pengadilan Tata Usaha Negara karena pokok perkara adalahmenyangkut perbuatan Pembanding/semula Tergugat mendirikan GOLFCLUB HOUSE DAGO PAKAR, tanah milik Pembanding/semula Tergugatberdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan No.643.1/02/132/DPTW,tanggal 31 Maret 2008 ;Menimbang, bahwa, sebelum dilakukan kajian lebih jauhatas Eksepsi diatas, Pengadilan Tinggi memandang perlumenguraikan

Bangunan Nomor643.1/02/132/DPTW, tertanggal 31 Maret 2008, berikut semualampiran lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan surat ijindimaksud ;Menimbang, bahwa adalah fakta bahwa Pembanding/semulaTergugat mendirikan bangunan GOLF CLUB HOUSE diatas areal/lahan23miliknya sendiri, tidak diatas lahan/tanah milikTerbanding/semula Penggugat, dan hal mendirikan bangunan tersebutmerupakan bagian yang integral dalam Master Plan Resort DagoPakar, Site Plan Bukit Permai Golf dengan konsep terpadu rumahhunian

Mendirikan Bangunan Nomor : 643.1/02/132/DPTW, tanggal 31Maret 2008 adalah Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.

Bahwa sekitar bulan Maret 2011, Tergugat telah mendirikan bangunanrumah permanent seluas + 6 m x 21 mdi atas tanah warisan alm. AlexanderSiregar yang merupakan bagian dari tanah seluas 3,55 rante peninggalanalm. Alexander Siregar tanpa persetujuan dan izin dari Penggugat serta ahliHal. 2 dari 13 hal.

Bahwa pembangunan rumah permanent oleh Tergugat tersebut tidakmendapat persetujuan dari ahli waris lainnya juga tidak mempunyai alas hakdan tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan dari pemerintahsetempat..

Bahwa pada awal pembangunan rumah permanent oleh Tergugat sudahdilarang/ditentang oleh Penggugat dan ahli waris yang lainnya denganmendatangi Tergugat serta telah membuat surat kepada Lurah, Camatmaupun Bupati supaya tidak diterbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan diatas tanah terperkara, namun Tergugat tidak mengindahkannya bahkantetap melanjutkannya sampai selesai dan telah menempatinya..

Bahwa walaupun Pemohon Kasasi/Tergugat Asal mendirikan rumah diatastanah perkara tanoa memiliki Surat Izin Membangun sebagaimanapertimbangan putusan Judex Facti hakim banding halaman 5 alinea 5 tidakdapat dijadikan sebagai alasan pertimbangan dalam perkara ini menyatakanperbuatan Pemohon Kasasi/Tergugat Asal tersebut dikategorikan perbuatanmelawan hukum;3.

rumahdiatas tanah perkara akan tetapi hanya Termohon Kasasi/Penggugat Asalsendiri diantara ahli waris Alexander Siregar yang keberatan (hal inididukung dengan Bukti BT1 s/d BI3 serta keterangan saksi PenggugatAsal/Termohon Kasasi bernama Mangapul Manurung dan JannenManurung dan juga saksi Tergugat/Pemohon Kasasi bernama MangasiManurung dan Maridin Marpaung);Bahwa sebelum Pemohon Kasasi/Tergugat Asal mendirikan rumah diatastanah perkara, Penggugat/Termohon Kasasi sendiri sudah ada menjualHal. 10

.- Menyatakan bahwa lokasi obyek tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat II sesuai Akta Jual Beli Nomor 762/2002 tertanggal 27 September 2002 dan Akta Jual Beli Nomor 1106/2008, tertanggal 09 September 2008 adalah dilokasi yang berbeda dengan lokasi tempat Tergugat I mendirikan bangunan tempat tinggal dan bangunan tempat usahanya;- Tergugat I tanpa hak dan melawan hukum mendirikan bangunan di tanah milik Penggugat;- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama mengosongkan

Menyatel@ny ahwa lokasi obyek tanah yang dibeli oleh dari Tergugat Il sesuai Akta Jual Beli NomorVe /2002 tertanggal 27 September 2002 dan Akta Jual Beli% Nomor 1106/2008, tertanggal 09 September 2008 adalahQ) dilokasi yang berbeda dengan lokasi tempat Tergugat R mendirikan bangunan tempat tinggal dan bangunan tempatusahanya;Tergugat tanopa hak dan melawan hukum mendirikanbangunan di tanah milik Penggugat;Halaman 16 dari 18 halaman, Pts.

Pencabutan/DPMPTSP.IMB/2022, tertanggal 4 Maret 2022, Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Nomor : 648/Kep-01.173/DPMPTSP/IMB/2021 Tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Kukuh Buwono ;

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Nomor: 648/Kep-01.173/DPMPTSP/IMB/ 2021 Tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Kukuh Buwono ;

Menyatakan objek tanah sengketa seluas kurang lebih 1.800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi) yang dikuasai/mendirikan rumah dan dimanfaatkan oleh Para Tergugat sebagai berikut:a. Tergugat I:Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.000 M2 (seribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:- Utara berbatas dengan tanah MT. Gunawan (hotel dragon Inn);- Timur berbatas dengan Jalan By pass;- Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat III, tergugat IV, Tergugat V dan Hj.

Tergugat II: Mendirikan rumah pondok kayu dengan ukuran seluas kurang lebih 6 m x 10 m = 60 M2 adalah di atas tanah yang merupakan bagian dari tanah yang diklaim, dikuasai dan yang dimanfaatkan oleh Tergugat I tersebut; c.

Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang menguasi, mendirikan rumah, memanfaatkan serta melakukan transaksi jual beli atau bentuk peralihan hak lainnya terhadap tanah sengketa aquo adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;4. Menyatakan segala surat-surat bukti milik para Tergugat yang berhubungan langsung dengan tanah sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah sengketa; 5.

Bahwa adapun perincian Luas dan Batasbatas Tanah Sengketa MilikPenggugat yaitu seluas kurang lebih 1.800 M2 (kurang lebih Seribu delapanratus meter persegi) yang diklaim, dikuasai/mendirikan rumah dandimanfaatkan oleh Para Tergugat a quo adalah sebagai berikut :a.

Ismi (isteriAlmarhum Boby) dan Ebet ;Tergugat Il Atas suruhan dan perintah dari pihak Tergugat untuk tinggaldan mendirikan rumah pondok kayu dengan ukuran rumah pondokseluas kurang lebih 6m x 10m = 60 m2 diatas tanah yang diklaim,dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat seluas kurang lebih 1.000 M2(kurang lebih Seribu meter persegi),a quo tersebut;Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V, mengklaim,menguasai/mendirikan rumah dan memanfaatkan tanah milik Penggugatyaitu seluas kurang lebih 800 M2 (kurang

Bahwa perbuatan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill Tergugat NM danTergugat V yang mengklaim, menguasai, mendirikan rumah danmemanfaatkan Tanah Sengketa a quo yang dilakukan tanopa sepengetahuandan persetujuan dari Penggugat sebagai Pemilik Sah atas Tanah Sengketaadalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan sangat merugikankepentingan Penggugat, maka oleh karenanya menurut hukum segala bentukperbuatan penguasaan, mendirikan rumah, memanfaakan serta melakukantransaksi jual beli atau bentuk peralihan

Menyatakan tindakan Para Tergugat yang menguasai, mendirikan rumah,memanfaatkan serta melakukan transaksi Jual Beli atau bentuk peralihanhak lainnya terhadap Tanah Sengketa a quo adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (Onrechtmatige daad) ;5.

Menyatakan tindakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat NVdan Tergugat V, yang menguasi, mendirikan rumah, memanfaatkan sertamelakukan transaksi jual beli atau bentuk peralihan hak lainnya terhadaptanah sengketa aquo adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;.

Panasan Baru, Desa Negresep, Kecamatan Ngemplak,Kabupaten Boyolali;2 Keputusan Kepala Kantor Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten BoyolaliNo. 503/299/31 Tahun 2011, tanggal 24 September 2011, tentang PemberikanIjin Mendirikan Bangunan ( IMB ) kantor PT Aeroprima yang beralamat di Jl.Kasuari No.318/Dk. panasan Baru, Desa Ngresep, Kecamatan Ngemplak,Kabupaten Boyolali;7 Bahwa dengan dikeluarkanya keputusan Tergugat berupa Ijin Gangguan Usahadan Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT Aeroprima yang

PT Aeroprima yang beralamat di Jl KasuariNo.318/Dk. panasan Baru, Desa Ngresep, Kecamatan Ngemplak, KabupatenBoyolali;2) Keputusan Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten BoyolaliNo. 503/299/31 Tahun 2011, tanggal 24 September 2011, tentang PemberikanIzin Mendirikan Bangunan (IMB) kantor PT Aeroprima yang beralamat di Jl.Kasuari No.318/Dk.

Panasan Baru, Desa Ngresep, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali;Keputusan Kepala Kantor Perijinan dan Penanaman Modal KabupatenBoyolali No. 503/299/31 Tahun 2011, tanggal 24 September 2011, tentangPemberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kantor PT Aeroprima yangberalamat di Jl. Kasuari No.318/Dk.

Kedua mengenai pertimbangan hukum persyaratanpersetujuan tetangga guna memperoleh izin mendirikan bangunan.

tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)yang tidak digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim Judex Factidalam penjatuhan putusan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten BoyolaliNomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2Tahun 2000, seri B Nomor 1 tanggal 17 Mei 2000 yang mana dalambagian kedua tentang Persyaratan IMB Pasal 5 ayat (1) huruf b poin ke3menyatakan bahwa Permohonan tersebut dilampiri Surat Pernyataan

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan/ menerbitkan surat Keputusan Tata UsahaNegara/ Obyek Sengketa dengan Surat Nomor : 361/KPTS/IMB/SKB/VIU/2013, tanggal 28 Agustus 2013, tentang jin Mendirikan Bangunan, atasnama Hj.

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan/ menerbitkan Obyek Sengketaberupa surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 361/KPTS/IMB/SKB/VI/2013, tanggal 28 Agustus 2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, atas namaHj.

Keputusan Walikota Nomor: 361/KPTS/IMB/SKB/VIII/2013 tanggal28 Agustus 2013 tentang Jjin Mendirikan Bangunan, yangHalaman 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 39/G/2013/PTUN.MTRdiperuntukkan sebagai Gudang Pembangkit Listrik sudah tidakberlaku lagi dan telah diterbitkan ijin baru dalam bentuk KeputusanWalikota Nomor: 410/KPTS/IMB/SKB/XH/2013 tanggal 16Desember 2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT.Bugak Brawang Cemerlang, yang diperuntukkan sebagaiPembangunan Pembangkit Listrik Tenaga

Gugatan Penggugat Error Ine Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah objekkarena objek sengketa yang di gugat oleh Penggugat di PengadilanTata Usaha Negara Mataram yaitu Keputusan Walikota MataramNo. 361/KPTS/IMB/SKB/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013tentang Izin Mendirikan Bangunan bukan atas nama Hj.MAHERAM yang beralamat di Jalan Segara Anak No.7 TamanKapitan karena surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut telahdicabut dan telah diganti atas nama PT.

Keputusan Walikota Nomor : 361/KPTS/IMB/SKB/VIII/2013 tanggal 28 Agustus2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, yang diperuntukkan sebagai gudangpembangkit listrik sudah tidak berlaku lagi dan telah diterbitkan ijin baru dalambentuk Keputusan Walikota Nomor : 410/KPTS/IMB/SKB/XII/2013 tanggal 16Desember 2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT Bugak BrawangCemerlang diperuntukkan sebagai pembangunan Pembangunan Pembangkit ListrikTenagaDiesel, Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Eksepsi dari

Menyatakan bahwa nama yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 647105.011074.0008 tanggal 22 Oktober 2012 dan Kartu Keluarga No. 647105.09.070374 yaitu DADIEK SUPONO dengan nama yang tercantum didalam Sertipikat Hak Milik No. 8417 / Sepinggan jo Surat Ukur Nomor : 01012/Sepinggan/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tanggal 24 Oktober 2011 dan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 000111/DPKP/BS/SP tanggal 09 Maret 2004 yaitu PONO adalah orang yang sama yaitu

oleh KadisKependudukan dan Capil Kota Balaikpapan tanggal 22 Oktober 2012 danKartu Keluarga No. 647105.09.070374 yang diterbitkan oleh Camat BalikpapanSelatan tanggal 05 Januari 2010 ;Bahwa nama Pemohon yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk dan KartuKeluarga Pemohon yaitt DADIEK SUPONO berbeda dengan yang tertulisdalam Sertipikat Hak Milik No. 8417 / Sepinggan jo Surat Ukur Nomor : 01012/Sepinggan/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapantanggal 24 Oktober 2011 dan Izin Mendirikan

Negeri Balikpapan kiranya berkenanmemberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;2 Menyatakan bahwa nama yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)NIK 647105.011074.0008 tanggal 22 Oktober 2012 dan Kartu Keluarga No.647105.09.070374 yaitu DADIEK SUPONO dengan nama yang tercantumdidalam Sertipikat Hak Milik No. 8417 / Sepinggan jo Surat Ukur Nomor :01012/Sepinggan/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapantanggal 24 Oktober 2011 dan Izin Mendirikan

;5 Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama DADIEKSUPONO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaBalikpapan Nomor : 64.02.AL.546.3/IND/TH+/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009,diberi tanda P5 ;6 Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No. 8417 / Sepinggan joSurat Ukur Nomor : 01012/Sepinggan/2011 yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kota Balikpapan tanggal 24 Oktober 2011 atas nama PONO, diberitanda P6 ;7 Foto copy sesuai dengan aslinya Izin Mendirikan

adalahsebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohonkepada Pengadilan untuk menyatakan namanya yang tercantum dalam Kartu TandaPenduduk (KTP) NIK 647105.011074.0008 tanggal 22 Oktober 2012 dan KartuKeluarga No. 647105.09.070374 yaitu DADIEK SUPONO dengan nama yangtercantum didalam Sertipikat Hak Milik No. 8417 / Sepinggan jo Surat Ukur Nomor :01012/Sepinggan/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tanggal24 Oktober 2011 dan Izin Mendirikan

P8 yang berupa foto copy Kartu Keluarga, telah menunjukkanbahwa setelah terbitnya Akta Kelahiran atas nama DADIEK SUPONO sebagaimanabukti P 5, sehingga Pemohon menggunakan nama DADIEK SUPONO untuk namaPemohon dalam dokumen sebagaimana tersebut diatas .Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bukti P6 yang berupa Sertifikat HakMilik No. 8417 / Sepinggan jo Surat Ukur Nomor : 01012/Sepinggan/2011 yangditerbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tanggal 24 Oktober 2011 dan buktiP7 yang berupa Izin Mendirikan

gugatan para Penggugat sebagian;

bangunan rumah diatas objek perkara tumpak I (pertama) merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);

Bahwa Tergugat dan Tergugat II mendirikan bangunan di atas tanah Negaratersebut tanpa adanya izin dari Turut Tergugat, dan berdasarkan PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPERA) Nomor 8Tahun 2015 yang menyatakan bahwa dilarang mendirikan bangunan di atastanah Negara.

Dengan demikian perbuatan Tergugat dan Tergugat II yangtelah mendirikan bangunan di atas tanah milik Negara adalah merupakanPerbuatan yang melawan Hukum, apalagi tanpa adanya izin dari TurutTergugat serta telah melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat (PUPERA)Nomor 8 Tahun 2015 tersebut;.

Bahwa oleh karena Turut Tergugat yang mempunyai kewenangan serta yangmenangani/mengelola tentang tanah milik Negera tidak pernah mengambiltindakan atau melarang orangorang yang mendirikan bangunan di atasHalaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Krstanah milik Negara. Sedangkan Turut Tergugat hanya memasang papanlarangan yang berbunyi DILARANG MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATASTANAH MILIK NEGARA Berdasarkan PERMEN PUPERA Nomor 8 tahun2015.

Dengan dibiarkannya Tergugat dan Tergugat II mendirikan bangunanyang menutup! atau menghalangi tanah milik Penggugat maka Penggugatsangat dirugikan.

Intinya apa yang disampaikan Penggugatbahwa toko Tergugat dan II telah menghalangi lalu lintas kendaraan barangmasuk Penggugat adalah sebuah kebohongan dan kepalsuan yang diadaada;Bahwa tergugat dan II mendirikan bangunan toko tersebut tidak berijinsebagaimana posita no.4 adalah tidak benar.

Bangunan Dalam Wilayah Kota Kendari yangberbunyi Pengawasan dan/atau penertiban terhadap bangunan yang tidakmemiliki Izin Mendirikan Bangunan dilakukan dengan cara :a.

Memberikan surat teguran yang berisi tentang perintah untuk menghentikankegiatan mendirikan atau merubah bangunan dan segera mengurus IMB;b. Penyegelan; = =c. Memerintahkan kepada pemilik untuk membongkar sendiri bangunannya ;d.

KotaKendari Tahun 2009 Nomor 9 tentang Izin Mendirikan Bangunan karenamembangun sebuah bangunan tanpa adanya Izin dari pemerintah;.

Bahwa Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (obscure libel) karena Penggugatdalam membangun rumah tinggal tidak berpedoman pada Peraturan Daerah KotaKendari Nomor 9 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan dimana setiaporang yang mendirikan bangunan atau merubah bangunan haruslah memiliki IzinMendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah Kota Kendari;2. Bahwa Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor: 286 Tahun 2014 tentangPembongkaran Bangunan Rumah Tinggal (Atas Nama Muh.

Bangunan Dalam Wilayah KotaKendari mengatur bahwa Pengawasan dan/atau penertiban terhadap bangunanyang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan dilakukan dengan cara: a.

Bahwa adapun surat panggilan tersebut didasari oleh ketentuan Perda No.14 tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan, pada pasal 15 dinyatakansetiap orang pribadi atau badan dilarang :a. Mendirikan bangunan tanpa izin;b.

Mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan(IMB) yang telah diberikan; Bahwa demikian pula pada pasal 45 ayat (1) dinyatakan : Wajib retribusiyang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangandaerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dendapaling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) serta bangunandapat diperintahkan untuk dibongkar atas biaya dan resiko ditanggungpemilik bangunan;6.

Bahwa ternyata Tergugat IV tidak mengindahkan panggilan dari Tergugat ,dan oleh karenanya Tergugat meminta kepada Tergugat IV untukmelakukan pembongkaran sendiri atas bangunan pagar beton/tembok yangtidak memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan sepanjang + 600 M tersebut,sebagaimana dalam surat Tergugat kepada Tergugat IV bertanggal 01Oktober 2010 No. 005/472, Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran;7.

DALAM PROVISI :TeMemerintahkan Tergugat dan Il agar menolak permohonan Tergugat IVuntuk menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) atasbangunan pagar beton/tembok terperkara tersebut;2. Memerintahkan Tergugat IV atau pihak lain agar tidak menambahpembangunan pagar beton/tembok tanpa Izin Mendirikan Bangunan(IMB).Il. PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Tergugat , Il, Ill dan IV telah melakukan perbuatan melawanhukum;3.

Menyatakan bangunan pagar beton/tembok terperkara milik Tergugat IVatau pihak lain tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah melanggarPerda Kabupaten Deli Serdang No. 14 tahun 2006 tentang IzinMendirikan Bangunan;4. Memerintahkan Tergugat dan Il untuk melaksanakan pembongkaranatas bangunan pagar beton/tembok terperkara tersebut;5S.

1. Menyatakan Terdakwa HILARIUS SILI HEGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mendirikan Reklame Atau Menyelenggarakan Reklame dan Media Informasi di Daerah Tidak Memiliki Izin Reklame dan Media Informasi "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar , maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;

   Menyatakan terdakwa HILARUS SILI HEGE telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan pelanggaran MENDIRIKAN REKLAMEATAU MENYELENGARAKAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI DIDAERAH TIDAK MEMILIKI IZIN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanadenda sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;3.

Bahwa IMB (ljin Mendirikan Bangunan) Nomor ; 640/10100/3573.40/2014 yangdimohonkan oleh Penggugat adalah untuk renovasi rumah namun faktanyaPenggugat membangun Tower Anttena Proveder sehingga dengan demikianPenggugat telah melakukan manipulasi keterangan atau membuat keteranganpalsu terhadap keperuntukan ijin mendirikan bangunan pada Pemerintah KotaMalang.6.

Fotocopy ljin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah KotaMalang, Badan Perizinan Terpadu, terdaftar Nomor:640/0100/35.73.41 7/2014tertanggal 10 Januari 2014, diberi tanda P2 ;3. Fotocopy advise planing, diberi tanda P3 ;4. Fotocopy Surat Keterangan tanggal 9 Desember 2013 dari Tergugat VI tentangpersetujuan kepada PT.Tower Bersama mendirikan Pole Multi Operator, diberitanda P4 ;5.

Fotocopy Surat Rekomendasi dari Kepala Kelurahan BarengNo.300/43/35.73.02.1009/2013 tanggal 10 Desember 2013 kepada PT TowerBersama mendirikan Pole Multi Operator, diberi tanda P5 ;6. Fotocopy Surat Rekomendasi dari Camat Klojen Nomor:000/270/35.73.02/2013tanggal 10 Desember 2013 kepada PT.Tower Bersama mendirikan Pole MultiOperator , diberi tanda P6 ;7.

V Kasri, Gambar Situasi tanggal1891975, luas 372 M2, tertulis atas nama Penggugat, jin Mendirikan Bangunanyang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang, Badan Perizinan Terpadu, terdaftarNomor: 640/0100/35.73.41 7/2014 tertanggal 10 Januari 2014 ;Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihakadalah mengenai dilakukan pembangunan menara Tower oleh Penggugat yangditolak oleh Para terggugat dikarenakan didalam ijin mendirikan bangunan tersebutbukan untuk mendirikan menara Tower,

Bangunan Menara dari Bupati/Walikota, kecuali untukProvinsi DKI Jakarta wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dariGubernur.

Bahwa adapun lokasi tanah milik Penggugat tersebut berbatasan langsung bagianbelakangnya atau sebelah Timur dengan lahan / tanah milik Tergugat, yang manaterhadap lahan milik Penggugat tersebut sebelum Tergugat mendirikan bangunantelah terlebin dahulu sudah ada bangunan bertingkat 2 (dua) berikut pagarpembatasnya;Bahwa pada awal tahun 2016 Tergugat mendirikan bangunan rumah diatastanahnya tersebut dan bangunan rumah tersebut pagar pembatasnya tidakberjarak dengan bangunan rumah Penggugat yang sudah

Bangunan (IMB)11atas perizinan pembangunan rumah Tergugat tersebut yang bertanggung jawabsecara administratif adalan Turut Tergugat, dan terbukti dalam prosespembangunan rumah tersebut telah tidak sesuai dengan aturan konstruksi / carapembangunan rumah tersebut, maka sudah sepantasnya dan sewajarnyaterhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas bangunan rumah milik Tergugattersebut dinyatakan direvisi oleh Turut Tergugat, dikarenakan terhadap bangunanrumah Tergugat yang tidak berjarak / menempel pada

Menghukum Turut Tergugat untuk merevisi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Nomor.668/0510/2016 akibat adanya pembongkaran sebagian bangunan milikTergugat tersebut;8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamPerkara ini;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya (Exaequo et bono).Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada tanggal12 Juli 2017 Nomor 99/Pdt G/2017/PN.Plg telah memberikan jawaban sebagaiberikut ;A.

Bahwa Tergugatmembangun bangunan berdasarkan ijin mendirikan bangunan yangdikeluarkan Turut Tergugat, dibagian belakang antara bangunan rumahTergugat dan pagar rumah Tergugat berjarak 4(empat) meter, dengandemikian yang berbatasan langsung dengan bagunan rumah Penggugatadalah pagar rumah Tergugat, yang didirikan dengan cara meninggikan pagaryang telah ada atau dari pemilik lama, dan terhadap glass blok pada rumahPenggugat, Tergugat memasang glass blok (kaca blok) pada pagar Tergugatagar bangunan

Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas bagian mana bangunan danukurannya yang merugikan Penggugat untuk dibongkar yang didirikanberdasarkan jin mendirikan bangunan(IMB) dengan demikian mencampuradukan gugatan hukum privat dan hukum publik, oleh karenanya gugatanPenggugat patut untuk ditolak atau setidaktidaknya tidak diterima;B. Dalam Pokok Perkara1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum;2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;3.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ERIANTO RAMBA Alias BAPAK GISPA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mendirikan bangunan di dalam garis sempadan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga

   Saksi ZULKIFLI, S.H.. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa telah mendirikan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB)di Jalan Ahmad Yani, Dusun Lowu, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda,Kabupaten Luwu Timur; Bahwa, setelah dilakukan pengukuran, ternyata bangunan milik Terdakwa berada diatas sempadan jalan dengan jarak 8,8 (delapan koma delapan) meter dari as jalan; Bahwa, bangunan milik Terdakwa terletak di dekat jalan kolektor dengan batassempadan 20 (dua

   Saksi Mustari Pongorok, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa Terdakwa telah mendirikan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB)di Jalan Ahmad Yani, Dusun Lowu, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda,Kabupaten Luwu Timur; Bahwa, bangunan milik Terdakwa berada di atas sempadan jalan dengan jarak 8,8(delapan koma delapan) meter dari as jalan; Bahwa, bangunan milik Terdakwa terletak di dekat jalan kolektor dengan batassempadan 20 (dua puluh) meter dari as jalan; Bahwa, Terdakwa

   Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksiyang meringankan (a de charge) dan tidak pula mengajukan Ahli;Kemudian Hakim menyatakan apabila Terdakwa tidak akan mengajukan Saksimeringankan di persidangan, maka persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaanTerdakwa dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa benar bangunan milik Terdakwa yang terletak di Jalan Anmad Yani, Dusun Lowu,Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur tidak dilengkapi denganIzin Mendirikan

   Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentangGaris Sempadan, dimana Terdakwa telah mendirikan bangunan di Jalan Anmad Yani, DusunLowu, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur yang setelahdilakukan pengukuran, ternyata letaknya 8,8 (delapan koma delapan) meter dari as jalan,selain itu bangunan milik Terdakwa tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);Menimbang, bahwa Jalan Ahmad Yani, Dusun Lowu, Desa Tabarano, KecamatanWasuponda, Kabupaten Luwu Timur masuk dalam