Ditemukan 1505 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-10-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Gin Tanggal 10 Desember 2018 — Penuntut Umum:
DIBYO PRABOWO,SH.
Terdakwa:
I NYOMAN ARDIKA Alias SARI
83 — 31
DIBYO PRABOWO,SH.
Terdakwa:
I NYOMAN ARDIKA Alias SARI
83 — 31
Barda Nawawi Arif, Hakim harusmemperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi pidana) dan victim (korban) ; Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
Register : 30-07-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 19-11-2015
Putusan PN MARABAHAN Nomor 192/Pid.B/2015/PN Mrh Tanggal 13 Agustus 2015 — SYAFIâÃÂÃÂI Bin SAKRI (alm)
37 — 23
37 — 23
perbuatannya itu berupa sanksi pidana; Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakimwajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 Ayat (1) UndangUndang No.48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan Filosofis, rasionalistis,motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu : Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu;e Keseimbangan antara Social Welfare
Register : 23-04-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 15-08-2021
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kot Tanggal 17 Juni 2021 — - Terdakwa
71 — 49
71 — 49
., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.dan Murdian, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terouka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JonterSihombing, ST., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri KotaAgung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan tidak dihadiriPenasihat Hukumnya.Hakim Anggota Hakim KetuaBicterzon Welfare Hutapea, S.H.
Register : 03-10-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 991/Pid.B/2019/PN Pbr Tanggal 11 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
DESSY AZIMAH, S.H
Terdakwa:
RAFLI ADITIA ALS RAFI ALS SI I BIN NASRI
33 — 8
DESSY AZIMAH, S.H
Terdakwa:
RAFLI ADITIA ALS RAFI ALS SI I BIN NASRI
33 — 8
dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalamPasal 5 ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 991/Pid.B/2019/PN Pbrlandasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yangharus diperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare
Putus : 31-03-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Tgt Tanggal 31 Maret 2015 — -H. UMAR Bin LATANG (Alm).
-SUDIRMAN Bin AMBO UPE
40 — 6
40 — 6
setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap ParaTerdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukumdan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukandalam Pasal 5 ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu: 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu; 2) Keseimbangan antara social welfare
Register : 16-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 68/Pid.B/2021/PN Skw Tanggal 19 April 2021 — Penuntut Umum:
1.Adam Putrayansya, SH
2.Irfan Nirwana Satriyadi, S.Kom, SH, MH.
Terdakwa:
Mariyadi alias Dandung Bin Dadang Soni
66 — 3
1.Adam Putrayansya, SH
2.Irfan Nirwana Satriyadi, S.Kom, SH, MH.
Terdakwa:
Mariyadi alias Dandung Bin Dadang Soni
66 — 3
dihukumsetimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare
Register : 12-06-2020 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kot Tanggal 6 Juli 2020 — - Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito;
90 — 36
90 — 36
., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari Senin tanggal6 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Tetti Herawati Saragih, S.H., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Sherly Octarina, S.H.,Penuntut Umum dan Para Terdakwa;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Wefare Hutapea, S.H.
Register : 19-11-2012 — Putus : 13-12-2012 — Upload : 13-02-2013
Putusan PN WAINGAPU Nomor 136/PID.SUS/2012/PN.WNP Tanggal 13 Desember 2012 — - KANYALI KADU alias MARAMBA HINA alias BAPA HUDANG
49 — 32
49 — 32
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalitis,motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu; e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu;e Keseimbangan antarasocial welfare dengan social defence;e Keseimbangan antara pidana yang beroreintasi pada pelaku offender(individualisasi) dan victim (korban);e Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastianay
Register : 24-07-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan PN WAINGAPU Nomor 56/PID.B/2013/PN.WNP Tanggal 11 September 2013 — - CHARLES TADU Alias UKE
87 — 23
87 — 23
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasidan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu;e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan indifidu;e Keseimbangan antara social welfare dengan social defence;e Keseimbangan antara pidana yang beroreintasi pada pelakuoffender (individualisasi) dan victim (korban);e Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian
Putus : 06-11-2013 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN STABAT Nomor 435/Pid.B/2013/PN.Stb Tanggal 6 Nopember 2013 — AGUS MARNUT Alias AGUS dan SRIANI Alias SRI
28 — 25
28 — 25
Putusan No.435/Pid.B/2013/PN.STBsebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan filosofis,rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dankepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelakuoffender (individualisasi pidana) dan victim (korban) ; Mendahulukan/mengutamakan
Register : 04-08-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Gin Tanggal 20 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH.
Terdakwa:
I DEWA GEDE PARIWESA
237 — 30
I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH.
Terdakwa:
I DEWA GEDE PARIWESA
237 — 30
Barda Nawawi Arif, Hakim harusmemperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi pidana) dan victim (korban) ; Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
Putus : 10-02-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 1/Pid.B/2015/PN.Tgt Tanggal 10 Februari 2015 — -KAMARUDDIN PABERANG als UDIN Bin NAIM
59 — 7
59 — 7
dihukum setimpal dengan perbuatannya; Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal5 ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;2) Keseimbangan antara social welfare
Register : 26-08-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 841/Pid.B/2019/PN Pbr Tanggal 7 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
T.HARLY MULYATIE, SH
Terdakwa:
Hanafi Yuli Suhendra Als Hendra Bin syamsu
26 — 4
T.HARLY MULYATIE, SH
Terdakwa:
Hanafi Yuli Suhendra Als Hendra Bin syamsu
26 — 4
dihukumsetimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare
Register : 12-05-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 B/PK/PJK/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK;
51 — 419 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 419 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keterangan Nilai(Rp)1. 122501 OR Customer 7.866.2802. 529100 MEE Repair & Maintenance 20.882.5003. 530100 Repair & Maintenance Building Expense 33.348.8804. 536200 Warehouse & Freight Expense 274.620.6785. 540400 Office & Mess Cafetraia Expense 3.459.513.9146. 581400 Training Expense 1.500.0007. 582100 Survey & Cruising Expense 1.633.454.00678. 636200 Warehouse & Freight Expense 167.073.9589. 705200 Employee Welfare Medicine Expense 132.120.49410. 710100 Transport & Travel Expense UPD Domestic 133.575.50011
Banding atas Biaya pada Akun Nomor 705200Employee Welfare MedicineExpense sebesar Rp132.120.494,00;Bahwa akun biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan atas penggantianfasilitas pengobatan untuk pegawai yang sudah diatur dalam kontrak kerja;Halaman 6 dari 37 halaman.
Register : 13-01-2022 — Putus : 22-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bek Tanggal 22 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.ERIK RUSNANDAR, S.H.
2.Muhammad Rizky Pratama Saputra SH
Terdakwa:
M.YOGI Bin ADIN RODIANSYAH
111 — 46
1.ERIK RUSNANDAR, S.H.
2.Muhammad Rizky Pratama Saputra SH
Terdakwa:
M.YOGI Bin ADIN RODIANSYAH
111 — 46
dijatuhipidana;Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat(1) UndangUndang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimandan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasarsistem pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare
Register : 27-02-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Dum Tanggal 10 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 4
16 — 4
UndangUndang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi dan mewujudkanhakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagi anak (the bestinterests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare
Register : 29-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 19/PID.SUS/2020/PT BJM Tanggal 17 Februari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MAHDIANSYAH Als CAKRAM Bin MAHLUB.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FAISAL ADHYAKSA, SH
40 — 28
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FAISAL ADHYAKSA, SH
40 — 28
memberikan shock terapy kepada anggotamasyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan olehterdakwa (tujuan preventif), olen karenanya pidana yang dijatunkan olehMajelis Hakim dalam perkara ini adalah sudah tepat dan banding yangdiajukan oleh terdakwa sangat tidak beralasan, sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai finalgoal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (socialdefence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat(social welfare
Putus : 08-07-2014 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 169/Pid.B/2014/PN.TG Tanggal 8 Juli 2014 — -WARDI Bin SAMSUL
26 — 6
26 — 6
dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal5 ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu: 20 202020222 202021) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganINCIVIGU; 222222 nn nnnn nnn nen nn ne neee nee2) Keseimbangan antara social welfare
Register : 18-12-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 02-05-2018
Putusan PN GIANYAR Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN Gin Tanggal 1 Maret 2018 — Penuntut Umum:
NI MADE WIDYASTUTI,SH.
Terdakwa:
Dasrul Tanjung
44 — 24
NI MADE WIDYASTUTI,SH.
Terdakwa:
Dasrul Tanjung
44 — 24
Barda Nawawi Arif, Hakim harusmemperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelakuoffender (individualisasi pidana) dan victim (korban) ; Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
Register : 05-10-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN MARABAHAN Nomor 248/Pid.B/2015/PN Mrh Tanggal 4 Nopember 2015 — APRIANSYAH Bin UDI
61 — 30
61 — 30
itu berupa sanksi pidana; Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakimwajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 Ayat (1) UndangUndang No.48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan Filosofis, rasionalistis,motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu :e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu;e Keseimbangan antara Social Welfare