Ditemukan 4253 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : yoris yurid yauris yudis yunis
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-01-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 20 September 2016 — ROBERTUS ROBIYANTO HARTONO, Presiden Direktur, atas nama Perseroan Terbatas PT. ASURANSI MEGA PRATAMA, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Mega Pratama, Jalan Raya Pasar Minggu No. 14.D, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, memberikan kuasa kepada Hj. Tutut Rokhayatun, SH.MH, CLA Ria Aryani Nasution, SH.MH, CLA Rony Syarifudin, SH, CLA Marisa Kemala, SH, Zentoni, SH, Rio Rachmat Effendi, SH.MH, Cecep Hasanudin, SH, dan Sigit Rizky Riyandani, SH. Para Advocat dan asistennya pada TAN & Co Law Offices berkantor di Jakarta beralamat di Jl. HR Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama, Mall Epicentrum Walk Office 5 Floor Suite A 529 Kuningan, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2015.
76 — 57
  • bukti P14).15.Asli Kitab Undang uindang Hukum Perdata Penerbit Permata Press(bukti P15 )16.Asli Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015 tentang PerubahanKeempat atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang PengadaanBaarang/jasa Pemerintah, Penerbit Citra Umbara Bandung ( bukti P1617.Asli Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan Undang undangKepailitan, Balai Pustaka ( bukti P17 )Hal. 50 dari 78 Putusan No. 01/Pdt.G/2016/PN.Jkt.SelMenimbang selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan ahliDR (yuris
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-02-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 96/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 12 Februari 2015 — AHMAD SHOLEH ; KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN ;
61 — 11
  • melakukan kekuasaan yang sah ; Pasal 92 Ayat (2) menyebutkan yang masuk sebutan amtenaar dan hakim, termasuk pula ahlimemutus perselisihan, yang termasuk sebutan hakim, yaitu mereka yangmenjalankan kekuasaan hukum administratief, demikian juga ketua dananggota dewan agama ; Pasal 92 Ayat (3)menyebutkan sekalian orang yang masuk bala tentara dipandang jugasebagai amtenaar ; === ===Menimbang, bahwa dari ketiga pengertian amtenaar (pegawai negeri) tersebut dalampenjelasannya disebutkan bahwa menurut yuris
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-12-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 550/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 6 Februari 2018 — Pembanding/Penggugat I : Tarumanegara Rivai
Pembanding/Penggugat II : MAYA AACHENITA
Terbanding/Tergugat I : PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK CNB, Cq PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK CNB
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
Terbanding/Tergugat III : HERRY IMANTA SITEPU
Terbanding/Turut Tergugat I : NOTARIS ATAU PPAT HIMSAR, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS PPAT CHENDRA WITARSIH SIUSILOSETIAWATI DJAMHARI, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : PPAT ANDRI PRASETYO, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA CIMAHI
52 — 23
  • ., Para Advokat dari KantorHukum Yuris Utama & Assosiciates, yangberkedudukan di Jin. Parmuka No. 165 KotaBandung ;SEBAGAI PARA PEMBANDING, SEMULAPENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II ;Lawan:1. PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK (CNB),berkedudukan danberkantorPusat di Surabaya Cq PT. CENTRATAMANASIONAL BANK (CNB) Jin. CihampelasNo.29 Kota Bandung, dalam hal ini memberikuasa kepada : 1.
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 15-11-2018 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN BATAM Nomor 301/Pdt.G/2018/PN Btm
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
1.GIO PENNI TAMBUNAN
2.PATRICIA MAGDALENA
3.JONI TARIGAN
4.HERIYADI
5.JUWADI
6.HERIYANTO
7.PAIMAN
8.SUKOCO
9.A T O
Tergugat:
1.Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Cq Direktorat Jendral Sumber Daya Air
2.Negara atau Pemerintah Daerah Cq Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
3.Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Turut Tergugat:
1.Kementrian Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
2.Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Cq. Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
3.TIM TERPADU Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Estuari Dam SEI GONG Kota Batam
4.PT Wijaya Karya Tbk, Cq Kantor Cabang PT Wijaya Karya Tbk
5.PT Tussen Krida Utama
195 — 692
  • Begitu juga dalam yuris prodensi PutusanMahkamah agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tangaal 17 April 1979yang menyatakan surat gugatan yang tidak menyebutkan denganjelas letak dan batasbatas tanah sengketa berakibat gugatan tidakdapat diterima. Bahwa terhadap tanah yang memiliki sertifikat, dalamhal itu. penyebutan nomor sertifikat secara insklusif meliputipenjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah ;d.
    Berdasarkan yuris prudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492/Sip/1970tanggal 16 Desember 1970 yang menegaskan bahwa Tuntutan yang tidakjelas atau tidak sempurna dapat diakibatkan tidak diterimanya tuntutantersebut, maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara aquo menyatakan Gugatan tidak diterima (niet ou va kelijkverklaard) khususnya bagi Turut Tergugat ;ll. DALAM POKOK PERKARA4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-03-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 30 Maret 2016 — SUARDI ALBE Bin MUHAMMAD
76 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 27 PK/Pid.Sus/2016Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekliruan yang nyata dalamputusan Judex Yuris No. 142 K/Pid.Sus/2012, karena halhal yang relevansecara yuridis telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil padaPelabuhan Perikanan Nusantara Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambasdalam pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan, dengan pola danabergulir dalam dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-06-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — JUNI JUNAIDI, S.Ag., M.Pd.I bin DALIRAN
64 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam pemeriksaan Judex Facti dalam Pengadilan Tipikor dantingkat Banding dan Pemeriksaan Judex Yuris dalam pemeriksaantingkat Banding dan Kasasi telah melakukan kehilafan atau kekeliruanyang nyata dengan tidak memenuhi syaratsyarat yang diwajibkanoleh perundangundangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 183KUHAP yang rumusannya adalah sebagai berikut : Hakim tidakboleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabilasekurangkurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperolehkeyakinan bahwa
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 20-03-2018 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 19-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 135/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 17 Mei 2018 — Pembanding/Tergugat III : Tuan Ir R. A. Sunardi
Pembanding/Tergugat IV : Tuan Kusnadi Tanudjaja
Terbanding/Penggugat : ASIH
Terbanding/Turut Tergugat : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Tergugat I : Tuan Ir Sugiri
Turut Terbanding/Tergugat II : Ny. Dra Petrina Faustine MM Msc
Turut Terbanding/Tergugat V : Ny. WIEN JULIANI
Turut Terbanding/Tergugat VI : Ny. Nadia Tanudjaja
Turut Terbanding/Tergugat VII : Tuan DANNY HARYANTO
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Tuan FAISAL INDRA
256 — 312
  • PP No. 24 Tahun 1997tentang pendaftaran tanah oleh karenanya harus dikualifikasikan sebagaipembeli yang beritikad baik dan dilindungi dijelaskan dalam yuris prodensiMahkamah Agung No.251 K/SIP 1958 Tanggal 26 Desember 1958 yangpada pokoknya menyatakan pembeli yang tenah bertindak dengan itikadbaik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan harus dianggap sah.Menimbang bahwa tergugat II, V, VI, VII, dan VIII untuk menguatkan dalilsangkalannya telah mengajukan surat bukti berupa;T Il DK/ P.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-04-2013 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 185/PDT.G/2013/PN.MDN
Tanggal 11 Februari 2014 — LEO DARMADI , dengan memberi kuasa kepada CHAN WAI KHAN,SH., dan LIHARDO SINAGA,SH., serta SARONO,SH., yang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N 1. BRUNO BINGEI, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. Dr. BINOTO SIRAIT atau disebut juga Dr.Binoto Sahala Tua Sirait, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. Ny.ROSALINA BORU SIRAIT, atau disebut juga Ny. Rosalina Sirait, atau Roslina Mariana Sirait atau Rosalina Mariana Sirait, selanjutnya disebut TERGUGAT III ; 4. Ny. MAGDALENA BR. SIRAIT, atau disebut juga Magdalena Indriatana Sirait, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ; 5. EDDY SIMIN,SH. Notaris /PPAT Kota Medan, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V; 6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;
211 — 66
  • Nomor : 1149 K/SIP/1982 tanggal 21 April 1983yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut : Terhadap suatu perkara, dihubungkan dengan perkara terdahulu, yangdiputuskan oleh Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingatsasaran kedua perkara itu pada hakikatnya adalah sama, yaitu pernyataan tidaksah jual beli tanah; pidak pihaknya juga sama (mohon lihat : YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia, Bidang Perdata Umum 2, Penerbit PT.Pilar Yuris Ultima, Jakarta, Cetakan Pertama, 2009, halaman
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 23-08-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 170/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 5 Maret 2020 — Penggugat:
RUMEISA SURYODININGRAT
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Intervensi:
PT. BANK QNB INDONESIA, TBK.
300 — 210
  • (Yuris), Dr. (MP) H. Teguh Samudera, S.H., M.H.Sri Utami, S.H., M.Hum.Dwi Heru Nugroho, S.H., CPL., CPCLE.Dra. Hj. Wigati N. Partosedono, S.H., LL.M.Kombes (P) H. Ponadi, S.H.Nevi Ariestawaty, S.H., M.H.Yonas Neja, S.H.Ning Zulaicha, S.H.Kores Tambunan, S.H., M.H.10.Eko Nur Djunaidi, S.H.Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat(dan Asisten) pada TEGUH SAMUDERA & ASSOCIATES,beralamat di Jalan Kramat Raya No.5, Perkantoran MayaoO NO a fF WN PbIndah F12, Senen Jakarta Pusat.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-03-2019 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 98/Pdt.G/2015/PN Jap
Tanggal 6 April 2016 — Penggugat : - Ir. MIKAEL KAMBUAYA alias MAIKEL KAMBUAYA Tergugat : - 1.ALFIANSYAH LIKADINATA - 2.H. SYAMSUNAR RASYID - 3.DANIEL HAMADI - 4.Pemerintah RI Cq Kepala BPN RI Cq Kakanwil BPN Prov Papua Cq Kakan BPN Kota Jayapura
107 — 53
  • Bahwa terhadap angka 21 tentang pembayaran uang paksa(Dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000, setiap hariketerlambatan terhitung dari putusan dalam perkara ini telahberkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsele) patut ditolak olehMajelis Hakim, karena permohonan pembayaran uang paksa dapatdikabulkan apabila kepemilikan sertifikat Tergugat Il yang telahdialinkan kepada Tergugat tidak mempunyai alas hak yang sah(Sanyoto, Antonus Sidik Maryono dan Desi Perdani Yuris, tuntutanDwangsom dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-09-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1209 B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
77 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang dicari adalah kebenaranmateriil dan tidak ada lagi di atas Mahkamah Agung, dan jika inginmenggugat Putusan Mahkamah Agung bukan d Pengadilan Pajakakan tetapi lakukan Peninjauan Kembali; bahwa Ahli mengemukakan bahwa Mengadili sendiri adalahberarti MA memeriksa ulang secara keseluruhan, yang artinya MAmengabaikan pemeriksaan fakta yang dilakukan oleh Judex Facti,memang ini terjadi suatu pertentangan tetapi dalam perkembanganPutusanPutusan Mahkamah Agung yang dijadikan sebagai dasarhukum atau yuris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-04-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346 K/PID.SUS/2016
Tanggal 11 April 2016 — KASIYADI, S.Sos.
95 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pilar Yuris Ultima, tahun2009;.
Pengadilan PN PRABUMULIH Perdata Tanah
Register : 04-10-2016 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm
Tanggal 20 Juli 2017 — Penggugat : SELAMET PARIANTANY Tergugat : 1PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 2. Direktorat Kekayaan Negara Pro Sumsel cq Kantor Pelayanan Negara Dan Lelang 3. Badan Pemerintah Nasional Ri cq Badan Pertanahan Nasional Di Prabumulih 4. Otoritas Jasa Keuangan
90 — 54
  • Asas nemo plus yuris, yaitu bahwa orang tidak dapat mengalihkanhak melebihi hak yang ada padanya. Asas ini bertujuan melindungipemegang hak yang selalu dapat menuntut kembali haknya yangterdaftar atas nama siapapun.7. Bahwa proses kepemilikan tersebut berdasarkan akta jual beli yangdibuat oleh Notaris Desi Susilowarti Rochman. SH.
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 21-06-2010 — Putus : 30-11-2010 — Upload : 20-10-2011
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 126-K/PM.III-12/AL/VI/2010
Tanggal 30 Nopember 2010 — - Heri Kusworo, Letda Laut (S) NRP 18763/P dkk 2 orang
127 — 66
  • Bahwa unsur penganiayaan . didalampengertian dari KUHP tidak dijelaskan secarajelas, untuk itu Majelis Hakim akan mengambilpengertian penganiayaan dari Yuris ProdensiMahkamah Agung RI yaitu dengan sengajamenimbulkan rasa sakit atau luka pada oranglain.Unsur Kedua2a : Dengan sengaja.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 23-02-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 009/G/ 2016/PTUN.SMG
Tanggal 28 Juli 2016 — TUKIMIN Melawan I. I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN II. SUSAMTO
147 — 71
  • yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam UUPA, yaitu bahwapendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastianhukum dibidang pertanahan dan bahwa sistem publikasinya adalah sistemnegatif, tetapi yang mengandung unsur positif ;137Menimbang, bahwa dalam sistem publikasi negatif negara tidakmenjamin kebenaran data yang disajikan dalam daftar umum dan dalam sertipikathak atas tanah, Penggunaannya adalah atas resiko dari pihak yangmenggunakannya sendiri, menurut asas nemo plus yuris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-03-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 257 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 18 Maret 2015 — Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA
69 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pilar Yuris Ultima Jakarta 2009 halaman 588 dalamkaidah hukumnya Melaksanakan Peraturan Daerah yang sah, misalnyamembayar atau menerima uang, bukan perbuatan melawan hukum;Bahwa oleh karena itu, menerima uang atas dasar Peraturan Bupati No. 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tersebut adalah suatu perbuatan yang sahdan tidak bertentangan dengan hukum, dimana tidak ada kesalahan yangdilakukan Terdakwa yang menjadi dasar pemidanaan sesuai dengan asas geenstraf zonder schuld, sehingga dengan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 3/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 3 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : Muhammad Mifta Hussuad
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Mayora
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan RI Cq Kepala KPKNL Bogor
Terbanding/Turut Tergugat : Anton Hartono
109 — 57
  • Halini akan PENGGUGAT uraikan dengan mendasarkan pada argumentasi danrasio yuris sebagai berikut:Halaman 13 dari 96 Putusan perdata Nomor 3/PDT/2021/PT BDG13.1Belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagaimanadimandatkan oleh Undangundang Perbankan sebagai aturanpelaksanaan AYDA;Bahwa, secara normatif walaupun ketentuan AYDA telah dijelaskandidalam Pasal 12A ayat (1) Undangundang No. 10/Tahun 1988 tentangPerbankan, namun demikian Pasal 12A ayat (2) menjelaskan bahwaketentuan mengenai tata cara
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-05-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm
Tanggal 8 Oktober 2018 — - VINCENTIUS USATNESI sebagai Penggugat - YOSEPH MAISIR, S.H. sebagai Kuasa Hukum Penggugat - GREGORIUS MONEMNASI sebagai Tergugat
156 — 76
  • Putusan MA nomor 432 K/Sip/1973);Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagaisalah satu ahli hukum dengan aliran Sociological Jurisprudence memberikanpandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (law as toolof social engineering) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentinganmasyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagaiHalaman 75 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfmupaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya
Pengadilan PN SIGLI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 27-06-2011 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN SIGLI Nomor 212/Pid.B/2010/PN-SGI
Tanggal 27 Juni 2011 — DRS. SYARIFUDDIN BIN NYAK PUTEH, DKK
48 — 14
  • proyustisia;Bahwa pada persidangan ini jika Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikanbahwa musyawarah antara Koperasi Pat Gata dengan Satker BRR untuk menyelesaikanpermasalahan tersebut telah pernah dilakukan oleh kedua belah pihak, makapersidangan tidak dapat dilanjutkan;Bahwa bila musyawarah antara Koperasi Pat Gata dengan Satker BRR untukmenyelesaikan permasalahan tersebut belum pernah dilakukan oleh kedua belah pihak,maka persidangan dalam kasus ini adalah eror dalam penerapan hukum (eror yuris
Pengadilan PA JAKARTA BARAT Perdata Agama
Register : 30-05-2022 — Putus : 12-07-2022 — Upload : 12-07-2022
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.JB
Tanggal 12 Juli 2022 — Pemohon melawan Termohon
33 — 2
  • AKHMAD YURIS BIN HANAFI;

    5.4.9. HODIJAH BINTI HANAFI;

    5.4.10. SITI RAHMA BINTI HANAFI;

    5.4.11. HERI AGUSMAN BIN HANAFI, dan

    5.4.12. NOFI IRWANTI BINTI HANAFI.

    5. 5. Hj. HJ.