Ditemukan 4253 data
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : SEKRETARIS KABUPATEN BULUNGAN Diwakili Oleh : Roni Silitonga, SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat : MASHURI HASAN
Terbanding/Tergugat II : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan
Terbanding/Tergugat III : Bupati Kabupaten Bulungan
Terbanding/Turut Tergugat XII : SITI HAJAR
Terbanding/Turut Tergugat I : KAPOLRES KABUAPTEN BULUNGAN
Terbanding/Turut Tergugat X : AMIR
Terbanding/Turut Tergugat XIX : NURDIN
Terbanding/Turut Tergugat VIII : MUSLIMIN
Terbanding/Turut Tergugat XVII : UJANG MEWAH NUGROHO
Terbanding/Turut Tergugat VI : HAJRAH
Terbanding/Turut Tergugat XV : TAUFIK AL HIDAYAT
Terbanding/Turut Tergugat IV : HATIP
Terbanding/Turut Tergugat XIII : HASAN FEMA
Terbanding/Turut Tergugat II : MUHAMMADIN
Terbanding/Turut Tergugat XI : WIWIN PAKAYA
Terbanding/Turut Tergugat XX : SYAUKANI
34 — 27
Tumpa, SH, MH danDrs H Ahmad Kamil, SH, M.Hum, Halaman 898 s/d 902, Penerbit PT.Pilar Yuris Ultima,Jakarta, Kaidah Hukum : Hak penggugat untukmenggugat tanahnya yang telah lama dikuasai oleh tegugat tidakterkena kedaluwarsa Bahwa dengan adanya yurisprudensi tersebutdiatas di hubungkan dengan perkara maka walaupun Tergugat II danTergugat III telah mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat(Mashuri Hasan) lebih dari 24 tahun maka tindakan penggugat untukmenggugat demi mencari keadilan dinegara
Terbanding/Terdakwa : HARRY SUGANDA
250 — 147
Nomor:W10.00261376.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 30 Jui 2015;Halaman 161 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI17) 1 (Satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 141510769 tanggal26 Juni 2015;18) 2 (dua) lembar Daftar Perincian Pembiayaan Konsumen atas nama NONYSETIAWATI;19) 1 (Satu) lembar Surat Sanggup (Aksep/Promes) dari HARRY SUGANDA;20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran Angsuran PembiayaanKonsumen oleh HARRY SUGANDA;21) 1 (satu) lembar Pernyataan Serah Terima Kendaraan/Barang olehAHMAD YURIS
(Satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:W10.00261376.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 30 Jui 2015;17) 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 141510769tanggal 26 Juni 2015;18) 2 (dua) lembar Daftar Perincian Pembiayaan Konsumen atas namaNONY SETIAWATI;19) 1 (Satu) lembar Surat Sanggup (Aksep/Promes) dari HARRY SUGANDA;20) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran Angsuran PembiayaanKonsumen oleh HARRY SUGANDA;21) 1 (Satu) Iembar Pernyataan Serah Terima Kendaraan/Barang olehAHMAD YURIS
1219 — 570
Kaidah Yuris (Achmad Kamil): 75, (Vide Bukti P31) yangdikutip sebagai berikut :Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi. Jual beli yang dilakukan hanyapurapura (proforma) saja hanya mengikat terhadap yang membuat perjanjian,dan tidak mengikatsama sekali kepada pihak ketiga yang membeli dengan itikadbaike.
Kaidah Yuris (Achmad Ka Mil) : 75, diberi tanda P31;Foto copy Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung No. 1651 K/Pdt/2008, diberitanda P32;Foto copy Akta Notaris No. 11 tanggal 11 Desember 2013 berjudul Pembatalan yangdibuat dihadapan Notaris Hj.
685 — 587
Seorang ahli Sosiologi hokum padahakiktanya tetap sebagai yuris namun dalam kerja risetnya tidak lagimenggunakan konsep hokum murni, tetapi telah keluar denganmenggunakan konsep, teori dan metode yang digunakan oleh ilmu ilmusosial yang lebih memfokuskan diri pada kajian hokum sebagai fenomenasosial.Bahwa menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong dimaknaisebagai tindakan komunikasi suatu individu atau kelompok dalaminteraksi social dimana menyampaikan peristiwa sosial yang tidak sesuaidengan
Pembanding/Tergugat II : Ratnasari
Pembanding/Tergugat III : Isnawardhani
Pembanding/Tergugat IV : Dra. Emi Variati
Pembanding/Tergugat V : Evi Rabiatul Adawiyah
Pembanding/Tergugat VI : Ahma Asnaini
Pembanding/Tergugat VII : Rizka Nelia Pumita
Terbanding/Penggugat : Hendy Alias Aciang
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Kantor Pertanahan Kota Jambi
97 — 61
kepada Terbanding/Penggugat ataumajelis Hakim membenarkan semua bukti surat yang diajukanTerbanding /Penggugat , sementara bukti bukti surat yang diajukan ParaPembanding/Para Tergugat diabaikan / tidak dipertimbangkansebagaimana mestinya bahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambimencaricari kelemahannya demi untuk mengabulkan gugatanTerbanding /Penggugat , pertimbangan hukum Majelis hakim PengadilanNegeri Jambi tersebut sesat dan keliru serta bertentangan denganperaturan perundangundangan serta Yuris
318 — 567 — Berkekuatan Hukum Tetap
memeriksa pada tingkat Banding adalah hal yang kelirumenurut hukum ;Kewenangan pemeriksaan "halhal baru" merupakan kewenangan padapemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) dan seharusnya Judex Facti a quoPengadilan Tinggi memeriksa fakta dan hukumnya, khususnya Hukum AcaraPembuktian ;Dengan adanya pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh PengadilanTinggi yang dijadikan dasar mengambil alih pertimbangan hukum tingkatpertama, merupakan pertimbangan hukum yang "onvoldoende gemotiverd"sehingga beralasan Yuris
164 — 270
yang relevan atau berhubungan dengan riwayat atau asalusul dari tanahobyek sengketa aquo;Menimbang, bahwa dalam sistem pendaftaran tanah yang dianut dalam UUNo. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) Jo PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak menganut sistem publikasi positif(Siapa pemegang hak yang tercantum di dalam setifikat, dialah pemegang haksebenarnya), akan tetapi menganut sistem pendaftaran publikasi yang semi negatifyang mengacu kepada asas nemo plus yuris
131 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia, PT Pilar Yuris Ultima, Cetakan Pertama,Tahun 2009, jilid 4, halaman 347 s.d. 350);e Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 130 K/Kr/ 1974 tanggal30 Juni 1976, yang pada pokoknya memuat kaidah hukum sebagai berikut:Karena Pengadilan Negeri dalam putusannya tidak mencantumkantentang keyakinan terbuktinya kejahatan yang dituduhkan danPengadilan Tinggi telah menguatkan putusan Pengadilan Negeridengan mempergunakan alasanalasan Pengadilan Negeri
72 — 27
Lim Tiang Bie ; Halaman 91 dari 91 halamanPutusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN74wonnnnn Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata tidak adaperbuatan yang melawan hukum dari Terdakwa Yakub Sugiarto, SHtersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair ; Menimbang, bahwa menurut Yuris prudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 572 K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004 unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan adalah
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ULTRI SONLAHIR SIMANGUNSONG Diwakili Oleh : as'ael bungaran tamba,SH
277 — 196
Dengandemikian, sudah dapat disimpulkan dakwaan Jaksa Penuntut Umumyang menyataakan KayakKayak tersebut fiktif telah terbantahkan.Sehingga berdasarkan faktafakta persidangan tersebut adalahmerupakan notoire feitenbagi para yuris. Sehingga dapat kitasimpulkan perkara ini sejak semula merupakan kesalahan Administrasiberdasarkan penjelasan kami diatas.
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : CLIEF SUMENDAP Diwakili Oleh : Reinhard Mamalu SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : ESTEFINA KAPOH Diwakili Oleh : Reinhard Mamalu SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : DIKA WUISAN Diwakili Oleh : Reinhard Mamalu SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : FERRY MANEUS Diwakili Oleh : Reinhard Mamalu SH
Terbanding/Turut Tergugat I : TINNEKE DUMANAW
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN Provinsi Sulawesi Utara cq KANTOR PERTANAHAN Kabupaten BPN Minahasa Utara
Terbanding/Turut Tergugat III : PEMERINTAH DESA WATUTUMOU
167 — 104
Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997juga bertentangan dengan asas yang dipakai dalam sistem negatif, yaituasas nemo plus yuris, padahal Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997mengacu kepada asas itikad baik, dimana asas itikad baik ini dipakai dalamsistem pendaftaran positif. sehingga dikuatirkan akan terjadi tumpang tindihhukum.Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 akan membatasi hak seseorangmenuntut pelaksanaan haknya.
DABSON
Termohon:
1.Kepolisian Republik Indonesia CQ Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq. Kepala Kepolisian Resor Kampar
2.Jaksa Agung RI Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Riau CQ. Kepala Kejaksaan Negri Kampar
75 — 52
kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal160 dan atau 335 KUHP jadi perkara yang laporkan murni tindak pidana dimana alat bukti yang peroleh oleh penyidik sudah jelas dan mudah pembuktiannya dan bukan sengketa Prejudicieel Geschill (suatu hak ketergantungan) yang proses penyidikan dan putusannya tergantung dari putusan pengadilan perdata karena subjek hukum dan subtansi perkaranya jelas yang harus diputus melalui peradilan pidana dan sampai saat ini tidak gugatan perdata.Selain itu berdasarkan Yuris
308 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
PiramidaKencana sebagai pemenang yang mendapatkan keuntungan yangditangani oleh Terdakwa (Pemohon Pk).KEBERATAN KEDELAPAN:Bahwa baik putusan Judex Facti a quo Hakim tingkat pertama dan putusanPengadilan Tinggi Inlitis, maupun putusan Yuris Facti a quo Mahkamah AgungRI telah dengan jelas mengandung suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata;e Oleh karena:1.
pada pokoknyamenyatakan bahwa saksi tidak memberitahukan kepada P2K atau pihakDepartemen ESDM merupakan bukti petunjuk dalam perkara pidana dansebagai "Bukti Persangkaan Yang Kuat Dalam Perkara Perdata", bahwapengalihan pekerjaan pengadaan SHS Tahun Anggaran 2009 kepada pihaklain adalah;"Di luar sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa tidak terbukti melakukanperbuatan yang bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;Dan pula, baik Judex Facti maupun Yuris
Pemeriksaan di Propinsi Sumatra Selatan danPropinsi Lampung) bahwa pekerjaan pemasangan SHS telahdilaksanakan semua.Dengan demikian, Judex Facti maupun Judex Juris telah melakukankekeliruan dan kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian,sehingga beralasan putusan Judex Facti maupun Judex Juris MARIdibatalkan pada pemeriksaan perkara Peninjauan KembaliMenimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan karena Judex Yuris
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ALEKSANDER RANTE LABI, SH
168 — 159
Perwakilan Provinsi Gorontalo dalamrangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara nomor: SR01/PW31/5/2021tanggal 28 Juni 2021 sejumlah Rp4.970.500.000,00 (empat milyar sembilanratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) maka sudah sepatutnya terdakwadijatuhi pidana sesuai dengan kategori tingkat kesalahan, dampak dankeuntungannya.Untuk lebin menyegarkan wawasan Tim Penasihat Hukum mengenaitindak pidana korupsi dalam perbankan maka dalam kesempatan ini PenuntutUmum merasa perlu menyebutkan beberapa yuris
HUSNI ALZAGLADIE
Tergugat:
1.KASIM SILAWANE
2.LA JINA
3.AMURIA
4.LA JUNI
5.LA ARIFIN
6.WA ODE DJU U
7.LA DIMAN
8.LA ATIRI
9.LA ODE SARIU
10.ASWAN
11.LA ODE DAHARI
12.LA REY
13.LA RUDI
14.WA ATIAH
15.LA YUSRON
16.LA MACA
17.LA YANI
18.LA YAMIN
19.WA NANA selaku ahli waris pengganti dari LA BAINURU
20.WA JU U selaku ahli waris dari LA RIJALI
21.LA EMI
22.WA MIMI
23.LA MANE
24.RASNA
25.LA ODE JAKARA
26.LA MESA alias LA HALIM
27.LA RAMLI
28.LA AMO
29.LA YAFFER
30.WA AMRIA
31.LA JUUI
32.LA ODE YAMIRA
33.WA SAIMA
34.YUSRAN
35.WA ODE AFIA
36.ISNA PARI
37.ABIDIN DOA ENDE
38.Pemerintah Raja Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon
39.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
213 — 81
yang sudan meninggal dikaitkan dengan Relas Panggilandari Jurusiti tanggal 28 Juni 2019 dan tanggal 19 Juli 2019 dimana didalamRelas Panggilan tersebut menerangkan bertemu dan berbicara denganHalaman 72 dari 101 Halaman Putusan Perkara Nomor 133/Pdt.G/2019/PN AmbTergugat dan Relas panggilan tersebut di tandatangani oleh Tergugat XXVIatas nama Lamesa Alias La Halim dan juga Majelis Hakim berpendapatPenggugat memiliki hak untuk menggugat siapa saja yang dianggap melanggarhak Keperdataanya sebagimana Yuris
107 — 25
tidak didasari dan tidak disertai dengan adanya rincian ganti rugidengan didukung alat bukti yang pasti yang mana Terlawan/semulaPenggugat telah menimbulkan kerugian yang harus dipertanggungjawabkan untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPelawan/semula Tergugat, maka permohonan Pelawan/semulaTergugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang tetap dan berlakumenyatakan :Yuris
53 — 18
terpilihmenurut pilihan yang sudah diadakan menurut undangundang umum, demikian pula sekalianorang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota Dewan membuat undangundangPemerintahan atau perwakilan rakyat yang dibentuk oleh atau atas nama pemerintah,seterusnya sekalian anggota dari DewanDewan daerah dan setempat dan sekalian kepalabangsa Indonesia dan Timur Asing yang melakukan kekuasaan yang sah; dalam pasal 92KUHP ini memberikan perluasan pada pengertian amtenaar (Pegawai Negeri) ;Menimbang, bahwa menurut Yuris
132 — 115
SIGIT RUSSENO (Yuris) ;12. ANDRI FIRMANSYAH (Asst. Adm Departemen Corporate Legal) ;13. EKO BUDIWIYONO +(Direktur Utama) ;14. MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) ;15. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;16.
SIGIT RUSSENO (Yuris) ;. ANDRI FIRMANSYAH (Asst. Adm Departemen Corporate Legal) ;. EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) ;en Pasr eo NY = lc ele ci tC /oCEoOo nyo + OO *Hal. 150 dari 270 hal PutusanNomor : 1/Pid.SusTPK/2017/PT.DkKI14. MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) ;15. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;16.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : ANITA DIAN WARDHANI,SH
Terbanding/Penuntut Umum II : AGUNG SETIAWAN, SH
147 — 65
dipersidangan;karenafakta yang dipertimbangkan Yudex Facti dalam putusan perkara a quoadalah bukan sebagai fakta yang sesungguhnya tapi merupkan copy pastedari Nota Tuntutan Penuntut Umum yang juga adalah merupakan resumeperkara yang diperoleh Penuntut Umum dari BAP Penyidik.Bahwa oleh karena itu maka menurut hukum, unsur dengan tipu musilihatini menjadi TIDAK TERBUKTI dan TIDAK TERPENUHI, sehingga mohonkiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa danmengadili banding ini (Yudex Yuris
SELIYANI
Tergugat:
1.ARIYANTO
2.CHANDRA DEWI KARTIKA SARI
3.RAIMOND FLORA LAMANDASA, S.H.,M.Kn
Turut Tergugat:
PT. FOSS ALAM NUSANTARA
249 — 136
Apalagi jika melihat kepada dokumen yuris berupa keputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keputusanmana telah memberikan status legal formal yang penting dan sahkepada Tergugat , Tergugat li, Tergugat III dan Turut Tergugat.DenganDemikian , tampak Jelas Bahwa Dalil Dari Pada Penggugat YangMempersoalkan Legal Standing Para Tergugat Dan Turut TergugatHanya Merupakan Dalil Yang Megada Ada, Tidak Substantif, DanBahkan Tidak Sesuai Fajta Yang Sebenarnya .