biayaadministrasi atau memakai uang, jika ditemukan hal tersebut maka pihakrumah sakit akan menindaklanjuti jika oknum tersebut pegawai rumahsakit, dan seandainya kejadian tersebut terjadi oleh oknum bukanpegawai rumah sakit maka itu diluar tanggung jawab dari panitiapelaksana pendaftaran, karena pendaftaran sama sekali tidak dipungutbiaya.Bahwa Pendaftaran calon TKK baru diadakan yaitu atas dasar kebutuhanPegawai atau karyawan yang mana fasilitas ruangan bertambah sehinggatenaga kerja baik kesehatan maupun tekhnis

25.000.000, (Duapuluh lima juta rupiah), Rp. 37.683.000, (Tigapuluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga riburupiah), dan Rp. 70.000.000, (Tjuh puluh = jutarupiah), Pada tanggal 29 Juli 1999 terjadi penarikanselama dua kali yaitu Rp. 55.000.000, (lima puluhlima juta rupiah) dan Rp. 18.800.000, (Delapanbelas juta delapan ratus ribu rupiah), pada bulanAgustus 1999 sebesar Rp. 200.825.690, (Dua ratusjuta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratussembilan puluh rupiah) ;Bahwa, berdasarkan petunjuk tekhnis

administrasi atau memakai uang, jika ditemukanhal tersebut maka pihak rumah sakit akan menindaklanjuti jika oknumtersebut pegawai rumah sakit, dan seandainya kejadian tersebut terjadioleh oknum bukan pegawai rumah sakit maka itu diluar tanggung jawabdari panitia pelaksana pendaftaran, karena pendaftaran sama sekali tidakdipungut biaya.Bahwa Pendaftaran calon TKK baru diadakan yaitu atas dasar kebutuhanPegawai atau karyawan yang mana fasilitas ruangan bertambah sehinggatenaga kerja baik kesehatan maupun tekhnis

Keberatan dahulu disebut sebagaiPemohon Informasi sudah tepat karena Jauh sebelum adanya permohonandari Pemohon Informasi, kami sudah mengeluarkan Berita Acara atas UjiKonsekwensi terhadap usul Informasi Publik yang dikecualikan.Saksi Kresentia Angelia Moimolle Somalinggi: Bahwa dari Informasi yang masuk ke DJKN, ada yang diterima atau ditolak,kalau untuk PPID Tingkat II dan Tingkat III Wilayah Aceh sampai Papua, kamiterlebih dahulu meminta usul melalui surat kepada masingmasing UnitVertikal dan Tekhnis

Hal tersebut menyimpang dari Petunjuk Tekhnis pedoman pengelolaan danaBlock Grant dan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 25= Bahwa akibat perbuatan terdakwa DAVID BOLE HEO.S.AP dengan saksi OBEDHILUNGARA,SH, M.Si. selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Sumba Timur Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (yang masingmasing dilakukanpenuntutan secara terpisah) telah memperkaya saksi YAKOBUS LINDIMARA, STh.Alias YAKOBUS dan merugikan Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp

Putusan Nomor :22/G/2018/PTUN.SMG.bahwa faktanya terdapat keterlambatan pengumuman hasil ujian calonPerangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Wonosegoro, yangseharusnya diumumkan pada hari yang sama dengan diterimanya hasil ujianseleksi dari Camat yaitu pada tanggal 8 November 2017, Kepala DesaWonosegoro mengumumkan pada tanggal 9 November 2017;Menimbang, bahwa terhadap keterlambatan pengumuman tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa keterlambatan pengumuman diakibatkankarena ada kesalahan tekhnis

rumah dimaksud dengancara langsung mengajukan permohonan ke Kantor PelayananKekayaan dan Lelang Negara (KPKLN), tanpa melalui PengadilanNegeri Batam, dan tanpa ada putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap;Bahkan Tergugat II (dua) yang diminta oleh Penggugat untuk menjadipenjamin tidak pernah diberitahu tentang masalah kredit macetTergugat (Satu) dan Tegugat (Satu) dalam proses pidana dipolrestaBarelang Batam, serta masalah lelang eksekusi ini;Hal ini sangat bertentangan dengan aturan tekhnis

Rendi Ardiansyah yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaiterdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuaidengan identitas terdakwa Rendi Ardiansyah tersebut sebagaimana termuatdalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telahmembenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilanh tekhnis

Yahyae Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) diwilayah Kecamatan Cot Girek yang bertugas mengarahkan, membantu danmembina kelompok tani dalam hal masalah tekhnis di lapangan;e Bahwa saksi mengetahui terdakwa merupakan Pemilik / Direktur UD SejahteraTani yang terletak di Batu XII Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utaramerupakan pengecer resmi untuk pupuk bersubsidi jenis ZA, SP36, Phonskadan Petroganik serta memiliki wilayah penyaluran pada Kecamatan Cot GirekKabupaten

Persyaratan Tekhnis, 3. Persyaratan Lingkungandan 4.

keduamemberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon Nomor:18/PT.Kal/Ktg/XII/2016 9 Desember 2016 yang telah diterima daridinyatakan lengkap oleh LO Kementerian Termohon tertanggal 19Desember 2016, sampai sengketa Permohonan ini didaftarkan diPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 19 Januari 2017,dengan kata lain telah lewat 10 (sepuluh) hari kerja secaraprosedural Pemohon telah memenuhi prosedur yang ditentukanmengenai persyaratan administrasi dan tekhnis

juni 2020 yang ditujukan kepada Kepala BiroPengadaan Barang Jasa Sektetariat Daerah Aceh (Turut Tergugat I) agarditetapbkan tender kegiatan WKSBM (Prasmanan) Kabupaten Langsasebagai Tender Gagal (vide bukti T, TT 3 dan bukti TT II 4);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa KPA/PA (PenggunaAnggran) mempunyai tugas dan wewenang salah satunya huru k yangHalaman 37 dari 41 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT BNAmenyatakan menetapkan tim tekhnis

bentuk pelaporan konsultan pengawas berupa laporan mingguan danbulanan sedangkan kontraktor berupa laporan harian, Mingguan danBulanan dimana biasanya konsultan pengawas dan kontraktor pelaporannyalangsung kepada PPTK sedangkan pelaporan kepada saksi jarang sekalidilakukan oleh Konsultan pengawas dan kontraktor dan apabilapelaporannya kepada saksi biasanya baik konsultan pengawas dankontraktor langsung saksi hadapkan kepada PPTK bersamaan denganmembawa data pelaporannya;Bahwa PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis

kegiatanpembuatan patung tersebut dicatat oleh DANUR;Bahwa saksi pernah melakukan peneguran terhadap SUWANTO kenapamembeli bahan dalam kondisi bekas tersebut, karena dananya tidak cukupuntuk membeli yang baru dan susah untuk mendapatkan material yangbaru;Bahwa bahan untuk pengecoran yang terbuat dari kuningan, tembaga danseng dalam kondisi bekas yaitu berbentuk bongkahan dan apabila kita pecahada yang terbuat dari sendok, pipa, pegangan pintu, kawat dan lainsebagainya;Bahwa PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis

Kukar di tunjuk selaku PPTK (Pejabatpelaksana tekhnis Kegiatan) oleh PLt. kepala Dinas kebudayaan danpariwisata Kab. Kutai Kartanegara yang pada saat itu di jabat oleh Drs. H.Hal. 155 dari289 hal. Put.No. 28/Pid. Tipikor/2014/PN Smr.FAHRODIN dan dasar penunjukannya adalah berdasarkan SK dariPlt.kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab.

mengatakan bahwa pengguna barang / jasa adalah kepalakantor/satuan kerja/pemimpin bagian proyek / pengguna anggaran daerah /pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawabatas pelaksaan pengadaan barang dan jasa dalam lingkup unit kerja /proyek tertentu dan pasal 9 ayat (5) menyatakan bahwa pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi,fisik, keuangan danfungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakanhanya karenahanya melakukan pengecekan secara tekhnis

SAlJI GUNU MAKSMUR ABADIdengan direkturnya LA ODE YUSUF EFENDI SIPPAA dengannilai kontrak Rp. 6.820.000.000.00, (Enam miliyar delapan ratusdua puluh juta rupiah);Bahwa dalam laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dari pihakkonsultan pengawas dan kontraktor pelaksana membuat laporanhasil pekerjaan di buat selesai (Peogress) 100 %;Bahwa PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan) untuk proyekrehab total patung lembuswana adalah SURAIYANSYAH;Bahwa sumber dana untuk kegiatan rehab patung lembuswanaadalah

MUH RUSTAM SEMMA selaku Verifikator; (5.2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 73/SPM-LS/ADPUM/XII tertanggal Kolonodale 19 Desember 2014; (5.3) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 73/SPM-LS/ ADPUM/XII/2014 tahun 2014 tertanggal Kolonodale 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Gusland Tomboelu, S.Sos, MAP selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Yunita Bakhtiar, SE selaku Bendahara

Pengeluaran; (5.4) 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 73/SPM-LS/ADPUM/XII/2014 Tahun 2014 tertanggal Kolonodale 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Gusland Tomboelu, S.Sos, MAP selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Yunita Bakhtiar, SE selaku Bendahara Pengeluaran; (5.5) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal Kolonodale 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terhar Lawandi S.Sos, M.Si

Bimo Harjanto yang tinggal di Bengkulu.Bahwa selanjutnya saksi survey lokasi dan survey refrensi di KotaBengkulu, dan dalam hal pembuatan detail perencanaan saksimempertimbangkan kondisi daerah Bengkulu yang dekat denganpantai, misalnya bahan material yang tidak mudah berkarat.Bahwa terakhir perencanaan tersebut dituangkan dalam DetailEnggenering Drawing, Spesifikasi Tekhnis, RAB dan rencanaRKS.Bahwa mengenai spesifikasi barang yang direncanakan telahdiuraikan dalam RKS, spesifikasi tekhnis bahan

dihitung berdasarkan selisih antara jumlah yang telah dibayarkandengan nilai realisasi fisik yang sebenarnya setelah dikurangi pajak yang telahdipotong atas pekerjaan yang kurang itulah kerugian keuangan negara.e Bahwa ahli dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara ahli jugamelakukan klarifikasi .e Bahwa pada saat ahli ke lapangan bersamasama dengan penyidik dan juga ahlikelistrikan ditemukan spesifikasi barang terpasang ditemukan adanya perbedaanyang nyata dengsan spesifikasi persyaratan tekhnis

Bahwa, dari uraian tersebut diatas nampak jelas dan terangbahwasannya prosedur yang ditempuh oleh Tergugat dan Tergugat IIIntervensi 1, dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadiobjek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini TIDAK DIJUMPAIKEKELIRUAN/KESALAHAN TEKHNIS DAN PROSEDUR Baik terkaitlegalitas formal dokumennya maupun kedudukan objek tanahnya ;8.

Bahwa, dari uraian tersebut diatas nampak jelas dan terangbahwasannya prosedur yang ditempuh oleh Tergugat dan Tergugat IIIntervensi 2, dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadiobjek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini TIDAK DIJUMPAIKEKELIRUAN/KESALAHAN TEKHNIS DAN PROSEDUR Baik terkaitlegalitas formal dokumennya maupun kedudukan objek tanahnya;8.

Bahwa, dari uraian tersebut diatas nampak jelas dan terangbahwasannya prosedur yang ditempuh oleh Tergugat dan Tergugat IIIntervensi 3, dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadiobjek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini TIDAK DIJUMPAIKEKELIRUAN/KESALAHAN TEKHNIS DAN PROSEDUR Baik terkaitlegalitas formal dokumennya maupun kedudukan objek tanahnya;9.

Bahwa dibawah Nota Dinas dari Kepala Bagian Hukum tersebut telahterlampir Peraturan Walikota Nomor : 36 Tahun 2015 yang membuatNota Dinas mengenai Peraturan Walikota Tentang PemberianTambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai YangMelaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Kota Bengkulu, secara tekhnis yang melakukantelahaan dalam Nota Dinas tersebut adalah di Bagian Hukum dandalam Nota Dinas tersebut ada tertulis bahwa peraturan yang adasesual dengan ketentuan

Dikarenakan secara tekhnis tidak mungkin Saksi lagi yangmelakukan pengecekan terhadap Peraturan Walikota tersebut.

Bahwa selain Saksi sebagai Kepala Bidang Akutansi danPembendaharaan DPPKA Kota Bengkulu diberikan tanggungjawabsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatanpenyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Akutansi danPerbendaharan seingat Saksi pada tahun anggaran 2015.

adalah pejabat teknis terkait diantaranyaKadispenda dan Sekda Pemda Bangli; Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam SK Bupati BangliNomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang PemberianBiaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan StafTeknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan AgungKabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari SektorPertambangan dan SK Bupati bangli Nomor 977/84/2007 tentangPemberian Biaya pungut PBB pertambangan migas kepada pejabat danstaf tekhnis

darisektor pertambangan yang ditunjukkan di hadapan persidangan; Bahwa yang lebih mengetahui pertimbangan hukum penerbitan SKBupati Bangli Nomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentangPemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabatdan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/PasedahanAgung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari SektorPertambangan dan SK Bupati bangli Nomor 977/84/2007 tentangPemberian Biaya pungut PBB pertambangan migas kepada pejabat danstaf tekhnis

sebesar 0,04 % darikeseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan; Bahwa yang menetukan prosentase pembagian sebagaimana SKBupati Bangli Nomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentangPemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabatdan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/PasedahanAgung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari SektorPertambangan dan SK Bupati bangli Nomor 977/84/2007 tentangPemberian Biaya pungut PBB pertambangan migas kepada pejabat danstaf tekhnis

lembaga teknis terkait; Bahwa saksi pernah menerima Biaya Pemungutan/Upah PungutPBB pada sektor Pertambangan sesuai dengan SK Bupati BangliNomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang PemberianBiaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan StafTeknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan AgungKabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari SektorPertambangan dan SK Bupati bangli Nomor 977/84/2007 tentangPemberian Biaya pungut PBB pertambangan migas kepada pejabat danstaf tekhnis

., M.S1;: Bengkalis;: 53 Tahun/ 01 Mei 1965;: Lakilaki;: Indonesia;: Jalan Bangau Gg.Bangau Nomor 9 RT.002RW.006 Kelurahan Kampung MelayuKecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru;: Islam;: ASN (Aparatur Sipil Negara) pada DisporaPemerintah Daerah Provinsi Riau;Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK);:S2;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1. Penyidik sejak tanggal 01Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober2018;2.

kegiatanpemeliharaan sarana dan prasarana pada Dinas Pemuda dan OlahragaProvinsi Riau Tahun 2016 sumber dana APBDP TA. 2016 yang menerimapembayaran tidak sesuai dengan prestasi kerja riil di lapangan/ tidak sesuaiSPK sebesar Rp. 1.916.141.404, (satu milyar sembilan ratus enam belasjJuta seratus empat puluh satu ribu empat ratus empat rupiah).Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Tim Ahli Konstruksidari Universitas Riau yang mencakup pemeriksaan secara teknis terhadapdokumen dokumen administrasi dan tekhnis

kegiatanpemeliharaan sarana dan prasarana pada Dinas Pemuda dan OlahragaProvinsi Riau Tahun 2016 sumber dana APBDP TA. 2016 yang menerimapembayaran tidak sesuai dengan prestasi kerja riil di lapangan/ tidak sesualSPK sebesar Rp. 1.916.141.404, (satu milyar sembilan ratus enam belasjuta seratus empat puluh satu ribu empat ratus empat rupiah).Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Tim Ahli Konstruksidari Universitas Riau yang mencakup pemeriksaan secara teknis terhadapdokumen dokumen administrasi dan tekhnis

Biaya keseluruhan yang dibutuhkan sebesar Rp. 406.750.000,(empat ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yangterdiri dari :a)Biaya Tekhnis Konsultan sebesar Rp.180.000.000, (seratusdelapan puluh juta rupiah);Biaya ini sepenuhnya dikelola oleh Konsultan;Biaya tekhnis dan nonteknis sebesar Rp. 226.750.000, (duaratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh riobu rupiah)untuk keperluan :(1) Sosialisasi langsung ke masyarakat;(2) Biaya presentasi Kerangka Acuan dan Laporan Akhir(ANDAL,

RKL dan RP4J) di BLH;(3) Biaya mendatangkan perwakilan kampung, Kecamatan,Kabupaten, dalam menghadiri presentasi di BLHPropinsi;(4) Biayabiaya non tekhnis dalam proses pengesahan KAdan Laporan Akhir;Biaya ini dikelola oleh PT.