Ditemukan 4344 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-02-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 75/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 28 Maret 2019 — Pembanding/Tergugat : Fenddy Soerja
Terbanding/Penggugat : Heni Suherman
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Bandung
4149
  • SemulaPENGGUGAT menerangkan unsur hubungan sebab akibatadalah sebagai berikut:Bahwa perbuatan Tergugat dapat mengakibatkan keduaobjek sengketa dianggap sebagai harta bersama (gonogini)antara Penggugat dengan TergugatBahwa berdasarkan pada fakta persidangan dalilTERBANDING / Semula PENGGUGAT tersebut tidak terbukti.tuduhantuduhan TERBANDING / Semula PENGGUGATtersebut di dasari pada bukti P2 tentang surat pengecekanakta perkawinan dari disdukcapil kota bandung sebagaimanaditunjukan oleh TERBANDING
Register : 15-07-2009 — Putus : 13-01-2010 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 205/Pid.B/2009/PN.SMP
Tanggal 13 Januari 2010 — HJ. MASYRI’AH Binti H. MASYHURI
12133
  • setelah adanya34perampingan struktur organisasi menjadi 2 ;Bahwa benar dasar di keluarkannyaPERDA No.2 tahun 2006 adalah berdasarkan PP no.8 tahun 2003, perubahan dari PPNo. 84 tahun 2000 yang harus di laksanakan ;Bahwa benar dengan adanyaperampingan struktur organisasi ke 17 orang yang terkena perampingan jabatan,secara otomatis berhenti dari jabatannya tersebut, dan statusnya menjadi staf tanpamenunggu surat pemberhentian dari Bupati dasarnya adalah PERDA No.2 tahun2006 ;Bahwa benar hal tersebut di dasari
Register : 19-03-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 60/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 30 Juli 2020 — Penggugat:
DRS. GODLIEF RICHARD POYK
Tergugat:
1.Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
2.Dewan Pengawas LPP RRI
284357
  • administrasi pemerintahan menggunakanperaturan dasar yangmengatur upaya administratif tersebut.(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidakmengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yangdiatur dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan.Bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 tahun2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahansetelah menempuh upaya administrative haruslah di dasari
Register : 28-03-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1651/Pdt.G/2019/PA.Tgrs
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
194126
  • Bahwa kekhawatiran yang dikemukakan oleh Penggugatdalam Gugatannya pada poin 16 dan 17 halaman 6 tidak beralasan,karena Perjanjian Musyarakah ini di dasari kekeluargaan yangberlandaskan nilai Islam sehingga sangat tidak mungkin Tergugatmelakukan halhal yang bertentangan dengan nilainilai Islam.
Register : 02-02-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 18-04-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Unh
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Aguslan, S.H.
4.Marwan Arifin, S.H.
5.FITRIANI HASAN, SH.
6.Syahrianto Subuki, SH
7.Putri Dewinta Yusuf, S.H.
8.ARBIN NU'MAN, SH
9.ANDI HERNAWATI, S.H.
10.IRWAN BAHARUDDIN, SH
11.Nuria Mentari Idris, S.H.
Terdakwa:
Delfi Andri, SE, MM
399209
  • Rockstone Mining Indonesia;Halaman 6 dari 144 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Unhe Di dasari dengan kerjasama antara PT. BOSOSI PRATAMA denganPT. CORE AXESS INDONESIA Nomor: O1/KSO NIKEL/BPCAI/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, yang pada pokoknya mengaturPT.
    Rockstone Mining Indonesia;e Di dasari dengan kerjasama antara PT. BOSOSI PRATAMA denganPT. CORE AXESS INDONESIA Nomor: O1/KSO NIKEL/BPCAI/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, yang pada pokoknya mengaturPT.
Putus : 18-06-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 6/PID.SUS/2012/PN.KPG
Tanggal 18 Juni 2012 — ANGELINA HILDA GARDIS SANI FENAT
4524
  • NTTNo.LHAI6917/PW24/5/2011 tanggal 12 September 2011, pembangunanproyek sumur gali dan menara air di bandara Terdamu Sabu tahun 2009yang dilakukan oleh Terdakwa terebut terdapat kekurangan volumesebesar Rp.150.827.904,68 , ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, telahdiperoleh faktafakta hukum yang memberikan keyakinan bagi Majelisbahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan sumur gali dan menara air,pompa dan istalasi di Bandara Terdamu Sabu tahun 2009, yangdilaksanakan oleh Terdakwa, di dasari
Putus : 05-12-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 31/Pid.Sus- TPK/ 2016/PN.Bjm.
Tanggal 5 Desember 2016 — BAMBANG KUNCORO Bin SUPARTO
9220
  • , dalam halPutusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal44dari106penerimaan pemusnahan sampah medis tersebut sebelumnya di awalidengan kerjasama / MOU antara pihak RSUD dengan pihak yangmengirim sampah medis, contoh yang sudah di laksanakan kerjasama /MOU terkait dengan pemusnahan sampah medis adalah antara RSUDRatu) Zalecha dengan pihak PuskesmasPuskesmas di seluruhKabupaten Banjar, RSUD dengan klinikklinik Kesehatan; Bahwa dalam hal pemusnahan sampah medis yang berasal dari instansiluar yang di dasari
Putus : 15-04-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1790 K / Pid.Sus / 2014
Tanggal 15 April 2015 — DAVID EFFENDI
6631 Berkekuatan Hukum Tetap
  • aquotelah membuktikan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi bukanlah perbuatan tindakpidana korupsi melainkan perbuatan Perdata yang diselesaikan juga secara Perdata,apabila ada halhal perselisihan yang mengakibatkan timbulnya kerugian keduabelah pihak Pemerintah Kota Samarinda dan Pemohon Kasasi, in casu yang telahmengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pemesanan Kapling TanahMatang tahap IV (lanjutan) tanggal 13 Oktober 2008 (Bukti T.7) yang diaddendumtanggal 01 Pebruari 2010 (Bukti T.8), yang di dasari
Register : 12-01-2015 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 15-04-2016
Putusan PN MAKALE Nomor 3/PDT.G/2015/PN.MAK
Tanggal 29 Maret 2016 — MARIANA PABINTI, ELISABETH PABINTI PONG MEMBALIK, ANDARIAS PABINTI DKK (PENGGUGAT) VS MANDA KAMMA’ Alias NENEK YOGI, LAI’ RANTE KAMMA’ Alias NENEK’ PALEN (TERGUGAT)
6126
  • menegaskan bahwatuntutan akan uang paksa harus di tolak dalam hal putusan dapat diHalaman 17 dari 74 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.MAKlaksanakan dengan eksekusi rill bila keputusan yang bersangkutanmempunyai kekuatan yang pasti ;18.Bahwa Tergugat membantah / menolak dalil / posita gugatan Penggugatnomor 28 halaman 7 yang pokoknya meminta Pengadilan meletakan sitajaminan (conservatoir beslag) terhadap sawah obyek sengketa, dalil tersebuttidak beralasan hokum, karena kerugian Penggugat tidaklah di dasari
Register : 31-07-2013 — Putus : 25-11-2013 — Upload : 08-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 130/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 25 Nopember 2013 — ASFAN FIKRI SANAF;GUBERNUR BANK INDONESIA
9344
  • halaman Putusan Nomor 130/G/2013/PTUNJKTBerdasarkan hal tersebut, tidak ada faktor kesengajaan managemenBank Pembangunan Daerah SumselBabel untuk melanggarkomitmen kepada Bank (Indonesia sesuai surat Nomor14/3/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia tanggal 08 Februari 2012 karenaTergugat di dalam suratnya tidak menegaskan dan menjelaskansecara pasti larangan pemberian kredit sektor properti secara luastermasuk sektor perhotelan.Selanjutnya mengenai prinsip kehatianhatian yang dituduhkan olehTergugat pada dasarnya di dasari
Register : 03-06-2013 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 13/Pdt.G/2013/PN Mpw
Tanggal 11 Agustus 2014 — LUCYANA LAWAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA Cq. PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS) Cq. PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL(PERUM PERUMNAS) KANTOR REGIONAL II CABANG PONTIANAK
8713
  • adalah orang yang tepat untuk mengajukan gugatan, baik dengan dalil asalusulpersil/bidang tanah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor. 2 berasal dari Sertifikat Hak MilikNomor. 159, Sertifikat Hak Milik Nomor. 160, Sertifikat Hak Milik Nomor. 161, Sertifikat HakMilik Nomor. 162, Sertifikat Hak Milik Nomor. 163, Sertifikat Hak Milik Nomor. 164 danSertifikat Hak Milik Nomor. 165 yang bukan berada di atas persil/bidang tanah milik Penggugatmaupun dengan dalil alas hak Penggugat dalam mengajukan gugatan di dasari
Register : 03-12-2019 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Mpw
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
1.ABDUL GANI
2.ABDULLAH
3.SAIDAH
4.IDA PARIDA YATI
Tergugat:
1.WIDARTO Bc IP
2.ANTJE
3.CHARLES FERLANI LIM
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dahulu Kabupaten Pontianak
12120
  • Gugatan Kabur (Obscuur Libel);Bahwa gugatan para Penggugat mengadaada tidak mempunyai dasarhukum yang jelas karena dalam surat gugatan berjudul PerbuatanMelawan Hukum sedangkan dalam alasan gugatan adalah hukum waristanah Almarhum ABDULLATIB Bin HASAN yang tidak di dasari olehsilsilan waris dan penetapan ahli waris yang bersangkutan yangdikeluarkan oleh Pengadilan Agama setempat:Bahwa gugatan para Penggugat terhadap objek gugatannya tidak jelastentang luas dan batasbatasnya sehingga gugatan tersebut
Register : 03-01-2019 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN TANJUNG Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Tjg
Tanggal 1 April 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG TRI RADITYO, SH
Terdakwa:
ARIF HIDAYATULLAH
13438
  • Masdi (Bagian Kredit).Kesimpulan Terdakwa selaku Admin Kredit dalam mengambil keputusanterhadap ke 5 (lima) nasabah tersebut dalam permohonan kredit yangdiajukan kepada BPR Muara Uya, dimana Terdakwa mengambil keputusanuntuk semua permohonan kredit (lima nasbah) tersebut dengan kesimpulan:dapat disulkan untuk dipertimbangkan atau sama dengan PermohonanKredit dapat direalisasikan hal tersebut dengan di dasari dari hasil angkaangka pada Pendapatan Usah maupun Biaya Operasional dan Administrasipada
    Rusman(selaku Direktur Operasional) dan Masdi (Bagian Kredit).Kesimpulan Terdakwa selaku Admin Kredit dalam mengambil keputusanterhadap ke 5 (lima) nasabah tersebut dalam permohonan kredit yangdiajukan kepada BPR Muara Uya, dimana Terdakwa mengambil keputusanuntuk semua permohonan kredit (lima nasbah) tersebut dengan kesimpulan:Halaman 201 dari 212 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Tjgdapat diusulkan untuk dipertimbangkan atau sama dengan PermohonanKredit dapat direalisasikan hal tersebut dengan di dasari
Register : 02-03-2018 — Putus : 06-07-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 6 Juli 2018 — Penuntut Umum:
YANDI MUSTIQA,SH
Terdakwa:
SUTRISDIANTO Pgl TRIS
8821
  • SolokMenimbang dalam pada persidangan A Quo, Penuntut Umum telahmnghadirkan Ahli, dan telah memberikan keteranga dibawah sumpah, menerangkansebagai berikut:AHLI YOSERWAN SH,MH,LLM Bahwa Yang di maksud dengan pungutan resmi yaitu pungutan yang telahmempunyai aturan atau dasar hukumnya; Bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang di lakukan berdasarkanaturan aturan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah; Bahwa yang di maksud dengan pungutan tidak resmi atau pungutan liaradalah Pungutan yang tidak di dasari
Putus : 22-05-2013 — Upload : 09-07-2013
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 36/Pid.B/2013/PN.PWK
Tanggal 22 Mei 2013 — INDRA PURWANTI BINTI EDY SUDIBYO
3711
  • tersebut bellum dapatdibuktikan sebagai suatu tindakan kesengajaan karena secarainsting manusia pasti akan mempertahankan dirinya dari ancamanyang menimbulkan kecemasan, dimana insting dapat bekerja pada alambawah sadar manusia yang sering dapat bertindak melampui bataskemampuan dan tenaga manusia itu sendiri;Menimbang bahwa oleh karena adanya fakta hukum tentangperkelahian antara Terdakwa dan Korban, maka selanjutnya apakahperbuatan Terdakwa tersebut dapat diartikan sebagai suatuperbuatan dengan di dasari
Register : 19-09-2014 — Putus : 08-12-2014 — Upload : 20-02-2015
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 198/PID.B/2014/PN.SKW
Tanggal 8 Desember 2014 — H. A. MANAF MUFTY, S.Hi. Bin H. MASHUR
10619
  • Sambas, dan saat itujuga semua KTP dan SIM C, sdr H.AAMANAF yang mengurusnya karenasaksi benarbenar tidak mengetahuinya;Bahwa dalam hal sdr H.AAMANAF MUFTY telah menyerahkan tanah /lahan kepada sdr KEDDY Als AKIAK seluas + 200 Ha yang di dasari olehSurat Pernyataan Tanah tanggal 9 Januari 1987 an.
Register : 21-12-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 190/PDT/2016/PT PBR
Tanggal 23 Februari 2017 — Tn. SYAFRAL, Dkk Sebagai PELAWAN Lawan NURLIA, Dkk Sebagai TERLAWAN
4428
  • diatas,sehingga proses administrasi tersebut di buat dengan Turut terlawan III(Kepala desa) ;72 Bahwa oleh karena itu ditersangkutkan atau dibawabawanya/diturutsertakannya tanah dan bangunan hak Para Pelawan oleh Para Terlawandidalam proses gugat menggugat Perkara perdata No. 33/Pdt.G/2009/PNBKN, adalah perbuatan melawan hak bertentangan dengan hak Para Pelawanatau setidaktidaknya sebagai perbuatan tidak benar atau Perbuatan MelawanHukum ;73 Bahwa perlawanan yang di ajukan oleh para pelawan yang di dasari
Register : 01-07-2021 — Putus : 30-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Dps
Tanggal 30 Juli 2021 — Pemohon:
1.I Ketut Ariana, SH.
2.I Putu Bagia Sudiksa
Termohon:
Pemerintah RI, Cq. Kapolri, Cq. Kapolda Bali, Cq. Kapolresta Denpasar.
14873
  • Bahwa jelas berdasarkan KUHAP untuk menetapkan TERSANGKAdalam suatu peristiwa pidana harus di dasari oleh BUKTI PERMULAANYANG CUKUP , sedangkan pengertian TERSANGKA menurut Pasal 1 angka14 KUHAP adalah :Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannyaberdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindakpidana. Sehingga seseorang dinyatakan menjadi Tersangka apabila adabuktipermulaan bahwa ia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Register : 22-02-2022 — Putus : 22-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 27/PDT/2022/PT BDG
Tanggal 22 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat I : suhaedi buhaerah
Terbanding/Tergugat II : Idur Dulmanan
Terbanding/Tergugat III : SRI WAHYUNI
Turut Terbanding/Penggugat II : Drs. Mustajir Badewi
219182
  • Putusan No. 27/PDT/2022/PT.BDG.itu harus ditolak demi hukum dan keadilan, apa yang telah dilakukan olehPara Tergugat sebagai klien dengan di dasari oleh perjanjian jasa hukumdengan penggugat telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yangbenar dan sah.
Register : 13-04-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN SORONG Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son
Tanggal 27 Februari 2019 — Perdata : ABNER SAWAT SAMANAS, dkk melawan Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta Cq Gubernur Papua Barat di Manokwari Cq Bupati Kabupaten Sorong, dk
260214
  • persangkaan hakim, sebagaimana dipertegas oleh Pasal 1922KUHPerdata dapat ditarik kesimpulan : Persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta (fetelijke vermoeden) ataupresumptiones facti yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangansebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan ; Halinidilakukan oleh hakim, karena undangundang sendiri memberi wewenangkepada hakim berupa kebebasan menyusun persangkaan ;halaman 58 dari 70 hal Putusan Nomor 42/PdtG/2018/PN SonMenimbang, bahwa dengan di dasari