Ditemukan 4344 data
Terbanding/Penggugat : Heni Suherman
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Bandung
41 — 49
SemulaPENGGUGAT menerangkan unsur hubungan sebab akibatadalah sebagai berikut:Bahwa perbuatan Tergugat dapat mengakibatkan keduaobjek sengketa dianggap sebagai harta bersama (gonogini)antara Penggugat dengan TergugatBahwa berdasarkan pada fakta persidangan dalilTERBANDING / Semula PENGGUGAT tersebut tidak terbukti.tuduhantuduhan TERBANDING / Semula PENGGUGATtersebut di dasari pada bukti P2 tentang surat pengecekanakta perkawinan dari disdukcapil kota bandung sebagaimanaditunjukan oleh TERBANDING
121 — 33
setelah adanya34perampingan struktur organisasi menjadi 2 ;Bahwa benar dasar di keluarkannyaPERDA No.2 tahun 2006 adalah berdasarkan PP no.8 tahun 2003, perubahan dari PPNo. 84 tahun 2000 yang harus di laksanakan ;Bahwa benar dengan adanyaperampingan struktur organisasi ke 17 orang yang terkena perampingan jabatan,secara otomatis berhenti dari jabatannya tersebut, dan statusnya menjadi staf tanpamenunggu surat pemberhentian dari Bupati dasarnya adalah PERDA No.2 tahun2006 ;Bahwa benar hal tersebut di dasari
DRS. GODLIEF RICHARD POYK
Tergugat:
1.Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
2.Dewan Pengawas LPP RRI
284 — 357
administrasi pemerintahan menggunakanperaturan dasar yangmengatur upaya administratif tersebut.(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidakmengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yangdiatur dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan.Bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 tahun2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahansetelah menempuh upaya administrative haruslah di dasari
194 — 126
Bahwa kekhawatiran yang dikemukakan oleh Penggugatdalam Gugatannya pada poin 16 dan 17 halaman 6 tidak beralasan,karena Perjanjian Musyarakah ini di dasari kekeluargaan yangberlandaskan nilai Islam sehingga sangat tidak mungkin Tergugatmelakukan halhal yang bertentangan dengan nilainilai Islam.
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Aguslan, S.H.
4.Marwan Arifin, S.H.
5.FITRIANI HASAN, SH.
6.Syahrianto Subuki, SH
7.Putri Dewinta Yusuf, S.H.
8.ARBIN NU'MAN, SH
9.ANDI HERNAWATI, S.H.
10.IRWAN BAHARUDDIN, SH
11.Nuria Mentari Idris, S.H.
Terdakwa:
Delfi Andri, SE, MM
399 — 209
Rockstone Mining Indonesia;Halaman 6 dari 144 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Unhe Di dasari dengan kerjasama antara PT. BOSOSI PRATAMA denganPT. CORE AXESS INDONESIA Nomor: O1/KSO NIKEL/BPCAI/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, yang pada pokoknya mengaturPT.
Rockstone Mining Indonesia;e Di dasari dengan kerjasama antara PT. BOSOSI PRATAMA denganPT. CORE AXESS INDONESIA Nomor: O1/KSO NIKEL/BPCAI/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, yang pada pokoknya mengaturPT.
45 — 24
NTTNo.LHAI6917/PW24/5/2011 tanggal 12 September 2011, pembangunanproyek sumur gali dan menara air di bandara Terdamu Sabu tahun 2009yang dilakukan oleh Terdakwa terebut terdapat kekurangan volumesebesar Rp.150.827.904,68 , ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, telahdiperoleh faktafakta hukum yang memberikan keyakinan bagi Majelisbahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan sumur gali dan menara air,pompa dan istalasi di Bandara Terdamu Sabu tahun 2009, yangdilaksanakan oleh Terdakwa, di dasari
92 — 20
, dalam halPutusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal44dari106penerimaan pemusnahan sampah medis tersebut sebelumnya di awalidengan kerjasama / MOU antara pihak RSUD dengan pihak yangmengirim sampah medis, contoh yang sudah di laksanakan kerjasama /MOU terkait dengan pemusnahan sampah medis adalah antara RSUDRatu) Zalecha dengan pihak PuskesmasPuskesmas di seluruhKabupaten Banjar, RSUD dengan klinikklinik Kesehatan; Bahwa dalam hal pemusnahan sampah medis yang berasal dari instansiluar yang di dasari
66 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
aquotelah membuktikan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi bukanlah perbuatan tindakpidana korupsi melainkan perbuatan Perdata yang diselesaikan juga secara Perdata,apabila ada halhal perselisihan yang mengakibatkan timbulnya kerugian keduabelah pihak Pemerintah Kota Samarinda dan Pemohon Kasasi, in casu yang telahmengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pemesanan Kapling TanahMatang tahap IV (lanjutan) tanggal 13 Oktober 2008 (Bukti T.7) yang diaddendumtanggal 01 Pebruari 2010 (Bukti T.8), yang di dasari
61 — 26
menegaskan bahwatuntutan akan uang paksa harus di tolak dalam hal putusan dapat diHalaman 17 dari 74 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.MAKlaksanakan dengan eksekusi rill bila keputusan yang bersangkutanmempunyai kekuatan yang pasti ;18.Bahwa Tergugat membantah / menolak dalil / posita gugatan Penggugatnomor 28 halaman 7 yang pokoknya meminta Pengadilan meletakan sitajaminan (conservatoir beslag) terhadap sawah obyek sengketa, dalil tersebuttidak beralasan hokum, karena kerugian Penggugat tidaklah di dasari
93 — 44
halaman Putusan Nomor 130/G/2013/PTUNJKTBerdasarkan hal tersebut, tidak ada faktor kesengajaan managemenBank Pembangunan Daerah SumselBabel untuk melanggarkomitmen kepada Bank (Indonesia sesuai surat Nomor14/3/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia tanggal 08 Februari 2012 karenaTergugat di dalam suratnya tidak menegaskan dan menjelaskansecara pasti larangan pemberian kredit sektor properti secara luastermasuk sektor perhotelan.Selanjutnya mengenai prinsip kehatianhatian yang dituduhkan olehTergugat pada dasarnya di dasari
87 — 13
adalah orang yang tepat untuk mengajukan gugatan, baik dengan dalil asalusulpersil/bidang tanah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor. 2 berasal dari Sertifikat Hak MilikNomor. 159, Sertifikat Hak Milik Nomor. 160, Sertifikat Hak Milik Nomor. 161, Sertifikat HakMilik Nomor. 162, Sertifikat Hak Milik Nomor. 163, Sertifikat Hak Milik Nomor. 164 danSertifikat Hak Milik Nomor. 165 yang bukan berada di atas persil/bidang tanah milik Penggugatmaupun dengan dalil alas hak Penggugat dalam mengajukan gugatan di dasari
1.ABDUL GANI
2.ABDULLAH
3.SAIDAH
4.IDA PARIDA YATI
Tergugat:
1.WIDARTO Bc IP
2.ANTJE
3.CHARLES FERLANI LIM
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dahulu Kabupaten Pontianak
121 — 20
Gugatan Kabur (Obscuur Libel);Bahwa gugatan para Penggugat mengadaada tidak mempunyai dasarhukum yang jelas karena dalam surat gugatan berjudul PerbuatanMelawan Hukum sedangkan dalam alasan gugatan adalah hukum waristanah Almarhum ABDULLATIB Bin HASAN yang tidak di dasari olehsilsilan waris dan penetapan ahli waris yang bersangkutan yangdikeluarkan oleh Pengadilan Agama setempat:Bahwa gugatan para Penggugat terhadap objek gugatannya tidak jelastentang luas dan batasbatasnya sehingga gugatan tersebut
AGUNG TRI RADITYO, SH
Terdakwa:
ARIF HIDAYATULLAH
134 — 38
Masdi (Bagian Kredit).Kesimpulan Terdakwa selaku Admin Kredit dalam mengambil keputusanterhadap ke 5 (lima) nasabah tersebut dalam permohonan kredit yangdiajukan kepada BPR Muara Uya, dimana Terdakwa mengambil keputusanuntuk semua permohonan kredit (lima nasbah) tersebut dengan kesimpulan:dapat disulkan untuk dipertimbangkan atau sama dengan PermohonanKredit dapat direalisasikan hal tersebut dengan di dasari dari hasil angkaangka pada Pendapatan Usah maupun Biaya Operasional dan Administrasipada
Rusman(selaku Direktur Operasional) dan Masdi (Bagian Kredit).Kesimpulan Terdakwa selaku Admin Kredit dalam mengambil keputusanterhadap ke 5 (lima) nasabah tersebut dalam permohonan kredit yangdiajukan kepada BPR Muara Uya, dimana Terdakwa mengambil keputusanuntuk semua permohonan kredit (lima nasbah) tersebut dengan kesimpulan:Halaman 201 dari 212 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Tjgdapat diusulkan untuk dipertimbangkan atau sama dengan PermohonanKredit dapat direalisasikan hal tersebut dengan di dasari
YANDI MUSTIQA,SH
Terdakwa:
SUTRISDIANTO Pgl TRIS
88 — 21
SolokMenimbang dalam pada persidangan A Quo, Penuntut Umum telahmnghadirkan Ahli, dan telah memberikan keteranga dibawah sumpah, menerangkansebagai berikut:AHLI YOSERWAN SH,MH,LLM Bahwa Yang di maksud dengan pungutan resmi yaitu pungutan yang telahmempunyai aturan atau dasar hukumnya; Bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang di lakukan berdasarkanaturan aturan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah; Bahwa yang di maksud dengan pungutan tidak resmi atau pungutan liaradalah Pungutan yang tidak di dasari
37 — 11
tersebut bellum dapatdibuktikan sebagai suatu tindakan kesengajaan karena secarainsting manusia pasti akan mempertahankan dirinya dari ancamanyang menimbulkan kecemasan, dimana insting dapat bekerja pada alambawah sadar manusia yang sering dapat bertindak melampui bataskemampuan dan tenaga manusia itu sendiri;Menimbang bahwa oleh karena adanya fakta hukum tentangperkelahian antara Terdakwa dan Korban, maka selanjutnya apakahperbuatan Terdakwa tersebut dapat diartikan sebagai suatuperbuatan dengan di dasari
106 — 19
Sambas, dan saat itujuga semua KTP dan SIM C, sdr H.AAMANAF yang mengurusnya karenasaksi benarbenar tidak mengetahuinya;Bahwa dalam hal sdr H.AAMANAF MUFTY telah menyerahkan tanah /lahan kepada sdr KEDDY Als AKIAK seluas + 200 Ha yang di dasari olehSurat Pernyataan Tanah tanggal 9 Januari 1987 an.
44 — 28
diatas,sehingga proses administrasi tersebut di buat dengan Turut terlawan III(Kepala desa) ;72 Bahwa oleh karena itu ditersangkutkan atau dibawabawanya/diturutsertakannya tanah dan bangunan hak Para Pelawan oleh Para Terlawandidalam proses gugat menggugat Perkara perdata No. 33/Pdt.G/2009/PNBKN, adalah perbuatan melawan hak bertentangan dengan hak Para Pelawanatau setidaktidaknya sebagai perbuatan tidak benar atau Perbuatan MelawanHukum ;73 Bahwa perlawanan yang di ajukan oleh para pelawan yang di dasari
1.I Ketut Ariana, SH.
2.I Putu Bagia Sudiksa
Termohon:
Pemerintah RI, Cq. Kapolri, Cq. Kapolda Bali, Cq. Kapolresta Denpasar.
148 — 73
Bahwa jelas berdasarkan KUHAP untuk menetapkan TERSANGKAdalam suatu peristiwa pidana harus di dasari oleh BUKTI PERMULAANYANG CUKUP , sedangkan pengertian TERSANGKA menurut Pasal 1 angka14 KUHAP adalah :Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannyaberdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindakpidana. Sehingga seseorang dinyatakan menjadi Tersangka apabila adabuktipermulaan bahwa ia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Terbanding/Tergugat II : Idur Dulmanan
Terbanding/Tergugat III : SRI WAHYUNI
Turut Terbanding/Penggugat II : Drs. Mustajir Badewi
219 — 182
Putusan No. 27/PDT/2022/PT.BDG.itu harus ditolak demi hukum dan keadilan, apa yang telah dilakukan olehPara Tergugat sebagai klien dengan di dasari oleh perjanjian jasa hukumdengan penggugat telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yangbenar dan sah.
260 — 214
persangkaan hakim, sebagaimana dipertegas oleh Pasal 1922KUHPerdata dapat ditarik kesimpulan : Persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta (fetelijke vermoeden) ataupresumptiones facti yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangansebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan ; Halinidilakukan oleh hakim, karena undangundang sendiri memberi wewenangkepada hakim berupa kebebasan menyusun persangkaan ;halaman 58 dari 70 hal Putusan Nomor 42/PdtG/2018/PN SonMenimbang, bahwa dengan di dasari