LXV, yaitu pada tanggal 27 September 1952 danSurat Ketua Panitia Landreform Daerah Kabupaten Deli Serdang,yang diterbitkan pada tanggal 15 Mei 1965, maka:Keberadaan suratsurat bukti penguasaan tanah yang dimiliki TergugatTergugat s/d.

Bupati Dp. danSurat Idzin Mengerjakan (Menggarap) Tanah Nomor : 0116PLtanggal 15 Mei 1965 atas nama MARGONO yang diterbitkan olehKetua Panitia Landreform Daerah Kabupaten Deli Serdang;. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan TanahSawah Ladang Nomor : 0119/Ketj.Labuhan Deli/DS, tanggal 27September 1952 Atas nama SUPIATI yang diterbitkan olehGubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara U.b. ResidenKantor Penyelengara Pembahagian Tanah U.b.

Bupati Dp. danSurat Idzin Mengerjakan (Menggarap) Tanah Nomor : 0128PLtanggal 15 Mei 1965 atas nama TUMINEM yang diterbitkan olehKetua Panitia Landreform Daerah Kabupaten Deli Serdang;.Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan TanahSawah Ladang Nomor : 0131/Ketj.Labuhan Deli/DS, tanggal 27September 1952 Atas nama MARITAM yang diterbitkan olehGubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara U.b.ResidenKantor Penyelenggara Pembahagian Tanah U.b.

Bupati Dp. danSurat Idzin Mengerjakan (Menggarap) Tanah Nomor : 0135PLtanggal 15 Mei 1965 atas nama SAODAH yang diterbitkan olehKetua Panitia Landreform Daerah Kabupaten Deli Serdang;14.Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan TanahSawah Ladang Nomor : 0136/Ketj.Labuhan Deli/DS, tanggal 27September 1952 Atas nama SUARNI yang diterbitkan oleh GubernurKepala Daerah Propinsi Sumatera Utara U.b.Residen KantorPenyelenggara Pembahagian Tanah U.b.

Bupati Dp. danSurat Idzin Mengerjakan (Menggarap) Tanah Nomor : 0159PLtanggal 15 Mei 1965 atas nama DJAMILAH yang diterbitkan olehKetua Panitia Landreform Daerah Kabupaten Deli Serdang;26.Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan TanahSawah Ladang Nomor : 0160/Ketj.Labuhan Deli/DS, tanggal 27September 1952 Atas nama SITI MARJAM yang diterbitkan olehGubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara U.b.ResidenKantor Penyelenggara Pembahagian Tanah U.b.Bupati Dp. danSurat Idzin Mengerjakan (Menggarap

SIMANJUNTAK, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Pendeta Gereja Pentakosta,Jabatan Sekretaris Jenderal Gereja Pentakosta Pusat,beralamat di Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar,Sumatera Utara, berdasarkan Anggaran Dasar danPeraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta padaBab V Tentang Kepengurusan Pasal 8 ayat 1 dan 2serta Surat Keputusan Dewan Pertimbangan GerejaPentakosta Nomor : KEP01/DP/GP/XXxXIII/03/10 danSurat Keputusan Pucuk Pimpinan Gereja PentakostaNomor : 07/ XXXIII/PP/SK/04/10.

No.65 K/Pid/2010 Bahwa bangunan pagar Yayasan Nurul Iman yang telah dirobohkan olehmereka Terdakwa berdiri diatas tanah milik Yayasan Nurul Iman denganbukti Surat Keterangan Riwayat Tanah No.593/08/436.7.14.2/2006tanggal 18 September 2006 dari Lurah Bendul Merisi, Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kota Surabaya No.392550.135.12007 tentangPemberian Hak Guna Bangunan atas nama Yayasan Nurul Iman danSurat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2006 dan tahun 2007; Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota

fasilitas Umum, jangandikuasai secara sepihak serta mencabut pagar kawat dan menggeserpagar kawat tersebut untuk batas tanah;Bahwa bangunan pagar Yayasan Nurul Iman yang telah dirusak olehmereka Terdakwa berdiri diatas tanah milik Yayasan Nurul Iman denganbukti Surat Keterangan Riwayat Tanah No.593/08/436.7.14.2/2006tanggal 18 September 2006 dari Lurah Bendul Merisi, Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kota Surabaya No.392550.135.12007 tentangPemberian Hak Guna Bangunan atas nama Yayasan Nurul Iman danSurat

No.65 K/Pid/2010dikuasai secara sepihak serta mencabut pagar kawat dan menggeserpagar kawat tersebut untuk batas tanah;Bahwa bangunan pagar Yayasan Nurul Iman yang telah dirusak olehmereka Terdakwa berdiri diatas tanah milik Yayasan Nurul Iman denganbukti Surat Keterangan Riwayat Tanah No.593/08/436.7.14.2/2006tanggal 18 September 2006 dari Lurah Bendul Merisi, Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kota Surabaya No.392550.135.12007 tentangPemberian Hak Guna Bangunan atas nama Yayasan Nurul Iman danSurat

apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain,mohonputusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapbkan, Penggugat telahmenghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap dipersidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilantelah memanggilnya melalui Media Massa (Suara Lamongan FM) secara resmidan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 17 Nopember 2016 dansurat

jurusita Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggilTergugat melalui media massa;Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugattelah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadirdipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap di persidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilantelah memanggilnya melalui Media Massa (Suara Lamongan FM) secara resmidan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 17 Nopember 2016 dansurat

Saksi NETA ASTUTI Bahwa saksi merupakan isteri Pemohon ;Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 133/Pat.P/2019/PN BglBahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan AkteKelahiran Anak ke Satu Pemohon ;Bahwa dari pernikahan saksi dengan pemohon telah dikaruniai 2(dua)orang anak;Bahwa dalam dokumen yang dimiliki Pemohon seperti KTP, KK danSurat Tanda Tamat Belajar nama Pemohon tertulis SODIKIN;Bahwa anak Pertama Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dan tertulisnamanya DEKI PEBRIANTO anak ke Satu

Saksi MENI HASMANIBahwa saksi merupakan sepupu Pemohon ;Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan AkteKelahiran Anak ke Satu Pemohon ;Bahwa dari pernikahan saksi dengan pemohon telah dikaruniai 2(dua)orang anak;Bahwa dalam dokumen yang dimiliki Pemohon seperti KTP, KK danSurat Tanda Tamat Belajar nama Pemohon tertulis SODIKIN;Bahwa anak Pertama Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dan tertulisnamanya DEKI PEBRIANTO anak ke Satu, lakilaki dari NETA ASTUTIdan SADIKIN,Bahwa Pemohon ingin

No.0729/Pdt.P/2017/PA.Sbybahwa, ayah almarhum XXXX yang bernama XXXX telah meninggaldunia terlebih dahulu pada tahun 1981, Sedangkan ibu kandung XXXXbernama XXXX meninggal pada tahun 1987.bahwa saksi tahu Almarhum XXXX dan para pemohon semuaberagama Islam.bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris ini untukdigunakan balik nama atas harta peninggalan dari Almarhum XXXX dansurat/dokumen lainnya.2.

telah dikaruniai3 (tiga) orang anak masingmasing bernama;e XXXXe XXXXe XXXXbahwa, almarhum XXXX, semasa hidupnya tidak pernah mengangkatanak dan tidak meninggalkan wasiat;bahwa, ayah almarhum XXXX yang bernama XXXX telah meninggaldunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1981, Sedangkan ibu kandungXXXX yang bernama XXXX juga telah meninggal dunia terlebih dahuluyaitu pada tahun 1987;bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris ini untukdigunakan balik nama atas harta peninggalan almarhum XXXX dansurat

Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan untukmendapatkan penetapan dari Pengadilan tentang perkawinan yangterlambat dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan YASIR(almarhum) yang telah melangsungkan pernikahan di kampung padatahun 1993 secara adat di daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya,kemudian Pemohon beserta YASIR (Alm) dan keluarga pindah dari PurukCahu ke kota Palangka Raya, kemudian mengurus Kartu Keluarga dansurat

merupakan anak tiri dari YASIR (almarhum) karenaSaksi adalah anak dari perkawinan Pemohon dengan suami sebelumnya;Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dengan YASIR(almarhum) yang telah melangsungkan pernikahan di kampung padaHalaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN PlIktahun 1993 secara Adat di daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya,kemudian Pemohon beserta YASIR (Alm) dan keluarga pindah dari PurukCahu ke kota Palangka Raya, kemudian mengurus Kartu Keluarga dansurat

saksi sebagai tetangga pernah diberitahu oleh Pemohontahu keinginan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisannama pemohon didalam Akte Kelahiran Pemohon untuk disamakandengan nama Pemohon yang tercantum dalam Suratsurat danDokumendokumen yang Pemohon miliki seperti ljazahPemohon dan Petikan Keputusan Bupati Belitung Timur;e Bahwa Pemohon saat meminta kesediaan saya untuk menjadi saksikarena ia telah mengajukan permohon perbaikan penulisannamanya yang tercantum didalam lIjazah Akademis Pemohon danSurat

keperluan lainnya dan tidak untuk keperluanpenyelundupan hukum ;Menimbang bahwa, setelah Pengadilan mempertimbangkanpermohonan Pemohon secara sekSama dan memeriksa buktiSurat dan saksisaksi yang diajukan kepersidangan, Pengadilanberpendapat bahwa perbaikan tata penulisan nama Pemohondidalam Kartu Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluargatercantum RISQI RAHAYU MUSTIKA SARI untuk diperbaiki tatapenulisan nama pemohon disesuaikan dengan tata penulisannama Pemohon yang tercantum didalam Ijazah Akademis danSurat

Saksi : MULYONOBahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang ini mengajukan bahwa namaAyah Pemohon KASIYO yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) danSurat Keterangan Kelahiran dengan Nama WARSIDI yang tertulis padaAkta Cerai adalah satu orang yang sama dan yang benar adalahWARSIDI;Bahwa saksi tahu dalam Kartu Kelurga (KK) nama Ayah Pemohon yaituKASIYO ;Bahwa saksi tahu dalam Surat Keterangan Kelahiran nama AyahPemohon yaitu KASIYO ;Bahwa saksi tahu dalam Akta

Saksi : ENY SISWATIBahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang ini mengajukan bahwa namaAyah Pemohon KASIYO yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) danSurat Keterangan Kelahiran dengan Nama WARSIDI yang tertulis padaHalaman 3 dari 7 Putusan Nomor : 267/Pdt.P/2020/PN.Pwd.Akta Cerai adalah satu orang yang sama dan yang benar adalahWARSIDI;Bahwa saksi tahu dalam Kartu Kelurga (KK) nama Ayah Pemohon yaituKASIYO ;Bahwa saksi tahu dalam Surat Keterangan Kelahiran

Oleh karena itu berdasarkan bukti Kartu Tanda Pendudukdan Kartu Keluarga milik Para Pemohon dan Surat Tanda Tamat Belajar SMEANegeri Malang milik Pemohon (P1, P2 dan P4), maka harus dinyatakanbahwa identitas resmi Para Pemohon adalah sebagaimana yang tercantumdalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Para Pemohon danSurat Tanda Tamat Belajar SMEA Negeri Malang milik Pemohon ;Menimbang, bahwa identitas Para Pemohon sebagaimana tersebut padabukti suratsurat, dikaitkan pula dengan pasal 169

identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupunstatus hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwapernikahan seseorang, maka identitas suami ister pun harus sama denganperistiwa kependudukan lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutmaka identitas dari Para Pemohon dalam Akta Nikah harus sesuai denganidentitas resmi penduduk sebagai bukti dirinya, yaitu sebagaimana tercantumdalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Para Pemohon danSurat

Saraka Dani, lahir di Kessi Pute pada tanggal 31Desember 1930 anak sah suami istri Caraka dan Ati sedangkan didalam SetoranBPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon nama Pemohon adalahJawiada Binti Saraka Bin Dani, lahir tanggal 12 Oktober 1952 ;Bahwa perbedaan tersebut terjadi pada saat Pemohon mendaftar sebagai calonjamaah haji di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang;Bahwa Pemohon sekarang ingin melaksanakan ibadah haji ;Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan identitasnya dalam Setoran BPIH danSurat

apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohonputusanyang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetaopbkan, Pemohon telahternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadirdipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap dipersidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilantelah memanggilnya melalui Media Massa (Suara Lamongan FM) secara resmidan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 25 Oktober 2016 dansurat

telahmemerintahkan jurusita Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggilTermohon melalui media massa;Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohontelah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap dipersidangan sebagai wakil / kKuasanya, meskipun Pengadilantelah memanggilnya melalui Media Massa (Suara Lamongan FM) secara resmidan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 25 Oktober 2016 dansurat

Btm.dengan nama dan tahun lahir sebagaimana tercantum dalam dokumenkependudukan Pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa DanSurat Perjalanan Laksana Paspor Bagian Ketiga, tentang Perubahan PasporBiasa Pasal 24 menyatakan:Ayat (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yangmeliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepadaKepala

Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut PengadilanNegeri Batam (cq Hakim yang memeriksa perkara aquo) berpendapat bahwaprosedur untuk melakukan perubahan data pada paspor biasa adalahdengan jalan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data pasporbiasa pada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sebagaimanatersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa DanSurat

status administrasi keimigrasiandan memberikankepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi keimigrasian dimasa yang akan datang;Menimbang, setelah pengadilan mempertimbangkan faktafakta hukumyang relevan dengan perkara kemudian Pengadilan akanmempertimbangkanpenerapan hukum atas Petitum Permohonan dari pemohon;Menimbang, bahwa terhadap maksud dari Pemohon tersebutmengenai perubahan data dalam paspor, mengacu pada Peraturan MenteriHukumdan Azasi Manusia Nomor8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa danSurat

Biasa, Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan AzasiManusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat PerjalananLaksana Paspor yang menyatakan bahwa Dalam Hal terjadi perubahandata pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atauperubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan Permohonan perubahandata Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 30 Peraturan MenteriHukum dan Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa danSurat

dengan Nomor 27/Pdt.G/2009/PTA.Kdi,tanggal 28 Desember 2009, yang amarnya berbunyi sebagaiberikutMenyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan termohonkonvensi/ penggugat rekonvensi/pembanding dapatditerima.Sebelum menjatukan putusan akhirMemerintahkan kepada Pengadilan Agama Kendari agar membukakembali persidangan perkara ini yang dimohonkan bandinguntuk melaksanakan pemeriksaan tambahan ;Memberi kesempatan untuk mengurus' surat izin cerai bagipemohon' konvensi/ tergugat rekonvensi/terbanding dansurat

oleh karena~ majelis hakim tingkat pertama telahmengetahui pemohon konvensi /tergugat rekonvensi/terbandingdan teromohon konvenasi/penggugat rekonvensi/pembanding,keduanya adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, sebelumperkaranya diputus, maka seharusnya majelis hakim tingkatpertama secara ex officio menunda pemeriksaan perkara iniselama lamanya 6 (enam) bulan untuk memberi waktu bagi CalonPegawai Negeri Sipil tersebut untuk mendapatkan izin ceraibagi pemohon' konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding dansurat

perkara kepada PenggugatxAtau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain,mohon putusan yang seadil adilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,Penggugat telah ternyata menghadap sendiridipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadirdipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangansebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telahmemanggilnya secara resmi dan i patut dengan suratpanggilan pertama tertanggal 03 Desember 2011 dansurat

Lamonganuntuk memanggil Tergugat melalui mass media:Menimbang bahwa pada persidangan yang telahditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiridipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadirdipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangansebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telahmemanggilnya melalui mass media RPD Radio PemerintahDaerah Kabupaten Lamongan secara resmi dan patut dengansurat panggilan pertama tertanggal 03 Desember 2010 dansurat

Sedangkandalam Kutipan Akta Kelahiran yang kekeliruan penulisan nama yakniMelklius Adi adalah salah/keliru dan Yang sebenarnya adalah MelkiliusAdi, Ujung Pandang, tanggal 2 Mei 1989, sesuai dengan IJazah danSurat Keterangan orang yang sama dari kantor Kelurahan BatangKaluku.3.

Sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang kekeliruan penulisannama yakni Melklius Adi adalah salah/keliru dan Yang sebenarnya adalahMelkilius Adi, Ujung Pandang, tanggal 2 Mei 1989, sesuai dengan IJazah danSurat Keterangan orang yang sama dari kantor Kelurahan Batang Kaluku.Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, Hakimmenilai permohonan Pemohon mengenai perbaikan identitas Pemohon (nama,tempat lahir dan tahun kelahiran) sebagaimana yang terdapat dalam KartuHalaman 5 Penetapan

TangerangNomor 822/Pdt.G/2018/PN.Tng tanggal 23 Oktober 2018 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;Telah Membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri TangerangNomor 822/Pdt.G/2018/PN.Tng tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan harisidang perkara ini;Telanh membaca Berita Acara Persidangan tanggal 15 November 2018 dantanggal 6 Desember 2018;Telanh membaca surat pencabutan perkara Nomor 822/Pdt.G/2018/PN.Tngtanggal 21 November 2018 yang diajukan oleh Para Penggugat Prinsipal dansurat

seorang= Bahwa setahu saya belum dimintakan, karenaterganjal penulisan nama pemohon didalam AkteKelahiran dan penulisan nama pemohon didalamKartu Keluarga ; 292220 220 =Hal 5 dari 14 Hal Penetapan No. 30/Pdt P/2016/PN SktBahwa benar saksi diberitahu dan diperlihatkan olehpemohon mengenai Penulisan didalam AkteKelahiran dan Kartu Keluarga yaitu nama pemohonOKTORIA ANGGORO ; Bahwa yang saksi tahu setiap harinya pemohondipanggil OKTARIA ANGGORO sesuai denganSuratsurat penting seperti Ijasan dan KPT danSurat

memiliki seoranganak ; Bahwa setahu saya belum dimintakan,karena terganjal penulisan nama pemohon didalamAkte Kelahiran dan penulisan nama pemohondidalam Kartu Keluarga ; Hal 7 dari 14 Hal Penetapan No. 30/Pdt P/2016/PN SktBahwa benar saksi diberitahu dan diperlihatkan olehpemohon mengenai Penulisan didalam AkteKelahiran dan Kartu Keluarga yaitu nama pemohonOKTORIA ANGGORO ; Bahwa yang saksi tahu setiap harinya pemohondipanggil OKTARIA ANGGORO sesuai denganSuratsurat penting seperti Ijasan dan KPT danSurat

Tergugat) yaituSurat Nomor: 035/HRD/CIR/VI/2008 tertanggal 20 Juni 2008 Subject TheProhibitions for Taking Gift (Prihal Petunjuk Prilaku Bisnis) Perseroan danSurat Keputusan Direksi Nomor 05/DIR/IX/2008 PT.PP. London SumatraIndonesia, Tbk Tentang Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)tertanggal 24 September 2008;14.Bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan melakukan tindakan danperbuatan yang melanggar peraturan Perusahaan PT.PP. LondonSumatra Indonesia, Tbk (i.c.

Tergugat) yaituSurat Nomor: 035/HRD/CIR/VI/2008 tertanggal 20 Juni 2008 Subject TheProhibitions for Taking Gift (Prihal Petunjuk Prilaku Bisnis) Perseroan danSurat Keputusan Direksi Nomor 05/DIR/IX/2008 PT.PP. London SumatraIndonesia, Tok Tentang Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)tertanggal 24 September 2008;27.Bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan melakukan tindakan danperbuatan yang melanggar peraturan Perusahaan PT.PP. LondonSumatra Indonesia, Tbk (i.c.

Penggugat dr/Tergugat dk) yaitu SuratNomor: 035/HRD/CIR/VI/2008 tertanggal 20 Juni 2008 Subject TheProhibitions for Taking Gift (Prinal Petunjuk Prilaku Bisnis) Perseroan danSurat Keputusan Direksi Nomor 05/DIR/IX/2008 PT.PP.

Tergugat) yaituSurat Nomor: 035/HRD/CIR/VI/2008 tertanggal 20 Juni 2008 Subject TheProhibitions for Taking Gift (Prinal Petunjuk Prilaku Bisnis) Perseroan danSurat Keputusan Direksi Nomor 05/DIR/IX/2008 PT.PP. London SumatraIndonesia, Tok Tentang Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)tertanggal 24 September 2008, maka patut dan beralasan menuruthukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimenyatakan Surat PT.PP.