Kesehatan Nomor: 008/Menkes/SK/I/2012 tentang AlokasiAnggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan PelaksanaanProgram Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/KotaTahun Anggaran 2012, kemudian Drs.

Kabupaten Pekalongan baruditetapbkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)Tahun Anggaran Perubahan 2012, sesuai Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan RI Nomor: 3433/02404.4.4.01/13/2012 tanggal 22 Oktober 2012;Bahwa DEVI REZA RAYA, S.E. selaku Direktur Utama PT Bina IntiSejahtera juga melampirkan dukungan dari perusahaan yang tidakmemiliki kewenangan melakukan penyaluran alat kesehatan, yangbertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:1191/Menkes

,dan ANDI RIZKIANTO, dan YUNUS KURNIAWAN melaksanakanperintah tersebut dengan berangkat ke Kementerian Kesehatan diJakarta dan menyerahkan dokumen tersebut;Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012, setelah menerimaSurat Menteri Kesehatan cq Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatantanggal 10 Agustus 2012 Nomor: TU.01.02/1/1385/2012 tentangPenyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua Atas KeputusanMenteri Kesehatan Nomor: 008/Menkes/SK/I/2012

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1191/Menkes/Per/VIII/2010tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;7.

Pendapatan danBelanja Negara (APBN) Tahun Anggaran Perubahan 2012, sesuaihal 49 dari 70 hal Put.No.11/Pid SusTPK/2017/PT SMGDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian KesehatanRI Nomor: 3433/02404.4.4.01/13/2012 tanggal 22 Oktober 2012;Bahwa DEVI REZA RAYA, S.E. selaku Direktur Utama PT Bina IntiSejahtera juga melampirkan dukungan dari perusahaan yang tidakmemiliki kewenangan melakukan penyaluran alat kesehatan, yangbertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:1191/Menkes

Mkes yang tidak mengawasipelaksanaan anggaran dan membuat harga yang tidak sesuaidengan harga resmi sebagaimana dalam Surat Keputusan (Sk)Menteri Kesehatan RI Nomor: 521 /MENKES / SK / VII / 2007tanggal 24 April 2007 serta ABREKTUS MANAO selaku KetuaPanitia Pengadaan yang tidak menyusun Harga PerkiraanSendiri (HPS) mengakibatkan terjadinya kemahalan hargapengadaan obatobatan dibandingkan dengan standar hargaobat obatan generik yang ditetapbkan dalam SK MenkesNomor : 521 / MENKES / SK / IV / 2007

Prestasi rekanan jika dihitung sesuai dengan harga Menkes RI, sebesarRp. 1.126.191.814. ;2. Realisasi pembayaran sebesar Rp. 3.200.125.855, ;3.

Prestasi rekanan jika dihitung sesuai dengan harga Menkes RI, sebesarRp. 1.126.191.814, ;2. Realisasi pembayaran sebesar Rp. 3.200.125.855, ;3.

bahwahasilperhitungan kerugian keuangan Negara yangdilakukan adalah :Nilai kontrak pengadaan obat obatan Rp. 3.591.978.000.Pajak Rp. 9391.852.145,Pembayaran oleh Dinkes Kabupaten Nias Selatan Rp. 3.200.125.855,kepada rekananNilai obat obatan yang diserahkan oleh rekanan Rp. 1.126.191.814,kepada Dinkes berdasarkan harga yangditetapkan oleh Menkes RI Indikasi kerugian Daerah Rp. 2.073.934.041.,1.

Untuk tahun 2007diatur dalam SK Menteri Kesehatan Nomor : 521 / MENKES / SK / VII /2007 tanggal 24 April 2007. Dalam SK tersebut telah ditetapbkan hargatertinggi obat apabila dijual oleh pabrik / pedagang Besar Farmasi kepadaapotik, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan yaitu harga kelompoktable HNA + PPN, sedangkan harga jual apotik, rumah sakit dan saranapelayanan kesehatan tertera dalam kolom HET lampiran SK menteritersebut.

Trihexipenydil merupakan golongan obat keras ( lingkaranmerah ) dimana perbuatan terdakwa melanggar pasal 197 dan jugapasal 196 UU RI No 36 tahun 2009 ; Bahwa Obat Trihexypenidyl adalah obat penenang masuk dalamgolongan obat keras (lingkaran merah) harus ada ijin edar dan beredardipasaran harus ada surat ijin edar yang dikeluarkan oleh BadanHalaman 7 dari 16 putusan Nomor 61 /Pid.Sus/2018/PN PblPengawas Obat dan Makanan (BPOM) sedangkan distribusinya Sesuaidengan dasar hukumnya yaitu Kepmenkes No.1331/Menkes

/SK/X/2002,tentang tata cara pedagang eceran obat, KepmenkesNo.1191/Menkes/SK/IX/2002, tentang pedagang besar farmasi danKepmenkes 1332/Menkes/SK/X/2002, tentang Ijin Apotek ;Bahwa menurut saksi terdakwa menjual atau mengedarkan pilTRihexipenydil secara bebas melanggar pasal 196 UU RI No 36 Tahun2009 tentang kesehatan karena bisa membahayakan konsumen ;Menimbang bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula

maupun untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian sudahselayaknya barang bukti tersebut dinyatakan secara tegas dirampas untukdimusnahkan karena negara tidak lagi memerlukan barang bukti Narkotikadalam perkara aquo;Bahwa jikalau Negara (Pemerintah) memerlukan suatu barang buktiNarkotika yang akan dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan IImuPengetahuan atau demi kesehatan, maka Negara dalam hal ini pemerintahberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1332/MENKES

melakukaneksekusinya dengan mengingat amar tersebut yang kurang tepat atau tidaktegas karena jika barang bukti dinyatakan DIRAMPAS oleh Jaksa PenuntutUmum maka barang bukti tersebut tidaklah dapat dimusnahkan oleh JaksaPenuntut Umum mengingat amarnya DIRAMPAS UNTUK NEGARA bukanDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN atau jikalau barang bukti tersebutdiserahkan kepada laboratorium pemerintah atau lembaga lain yang ditetapkanoleh Pemerintah maka hal tersebut bertentangan dengan Surat KeputusanMenteri Kesehatan Nomor: 1332/MENKES

/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002,karena sebelumnya tidak ada surat permintaan dari Menkes atau izin dariMenteri untuk mengambil barang bukti tersebut, dengan demikian barang buktitersebut tidak dapat DIRAMPAS UNTUK NEGARA secara nyata;Dengan kekeliruan Putusan Judex Facti (terutama Pengadilan Tinggi),maka sudah sewajarnya bila Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkanPutusan tersebut kemudian mengambil alih dengan cara mengadili sendiriperkara ini dan memutus sesuai pertimbanganpertimbangan berdasarkanhukum

No. 145 K/MIL/2008ilmu pengetahuan yang penggunaannya atas perizinan Menkes cq pejabat yangberwenang sesuai ketentuan tentang Psikotropika.Subsidair :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan ditempattempat sebagaimanatersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal Delapan bulan Januaritahun Dua ribu Delapan, setidaktidaknya suatu hari dalam tahun 2008bertempat di Ma Denpom II/4 Palembang atau setidaktidaknya ditempat yangtermasuk wewenang Pengadilan Militer 04 Palembang telah melakukan tindakpidana

Bahwa Terdakwa mengetahui ada larangan penyalahgunaan Psikotropikakarena hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan/dan atau IlmuPengetahuan dan Psikotropika Golongan hanya dapat digunakan untuk tujuanilmu pengetahuan yang penggunaannya atas perizinan Menkes cq pejabat yangberwenang sesuai ketentuan tentang Psikotropika.Lebih Subsidair :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan ditempattempat sebagaimanatersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal Delapan bulan Januaritahun Dua Ribu Delapan,

Bahwa Terdakwa mengetahui ada larangan penyalahgunaan Psikotropikakarena hanya dapat digunakan untuk pelahanan kesehatan/dan atau IlmuPengetahuan dan Psikotropika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuanilmu pengetahuan yang penggunaannya atas perizinan Menkes cq pejabat yangberwenang sesuai ketentuan tentang Psikotropika.Berpendapat:Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsurunsur tindakpidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantumdalam Pasal :Kesatu : Pasal

Menkes No. 1168/X/1999, karena formalin bersifat karsinogenik yang dapat memicu timbulnya kangkerpada manusia.Bahwa Tahu atau bahan makanan lain yang sudah terbukti mengandung formalindilarang untuk diedarkan dan apabila tetap diedarkan makan akan mendapatkansangsi.Bahwa dasar hukum yang melarang penggunaan formalin dalam makanan adalahperaturan Mentri Kesehatan RI No. 1168/Menkes/Per/X/ 1999 tanggal 04 Oktober1999 tentang 10 (sepuluh) bahan kimia yang dilarang digunakan sebagai bahantambahan pangan.Bahwa

Menkes No. 1168/X/1999, karena formalin bersifat karsinogenik yang dapatmemicu timbulnya kangker pada manusia sedangkan makanan yang sudah terbutkti mengandungformalin dilarang untuk diedarkan dan apabila tetap diedarkan makan akan mendapatkan sangsidan hukuman sesuai dengan peraturan Mentri Kesehatan RI No. 1168/Menkes/Per/X/ 1999 tanggal04 Oktober 1999 tentang 10 (sepuluh) bahan kimia yang dilarang digunakan sebagai bahantambahan pangan serta tidak ada batas toleransi dalam penggunaan formalin

Nining Kushardiningsih, Apt, tidak disumpah keterangan di BAPdibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah perbuatan termasuk pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusiobat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, dan obat tradisional sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) danayat (3) Undangundang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan danPERMENKES RI No. 889/MENKES/PER/V/2011 tentang registrasi

tradisional dankosmetik sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Undangundang No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan ; Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kerfarmasian adalah tenagakefarmasian, sedangkan tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukanpekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga TeknisKefarmasian ; Bahwa tidak semua orang diperbolehkan melakukan kefarmasian tanpamemiliki keahlian dan kewenangan, syarat dan ketentuan tenagakefarmasian sudah diatur dalam PERMENKES RI No. 889/MENKES

NiningKushardiningsih, Apt, yang pada pokoknya bahwa yang berwenangmelakukan pekerjaan kefarmasian adalah perbuatan termasuk pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusiobat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, dan obat tradisional sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat(3) Undangundang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PERMENKESRI No. 889/MENKES/PER/V/2011 tentang registrasi izin praktik dan izintenaga kerja kefarmasian

Undangundang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kerfarmasian adalah tenagakefarmasian, sedangkan tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukanpekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga TeknisHalaman 13 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN RtaKefarmasian, bahwa tidak semua orang. diperbolehkan melakukankefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, syarat dan ketentuantenaga kefarmasian sudah diatur dalam PERMENKES RI No. 889/MENKES

,M.Pd dengan hasil pemeriksaankualitatif : Positif (+) mengandung alkohol jenis Etanol dengan kadarEtanol 21,27 % yang mana berdasarkan Permenkes RI No. 86/Menkes/Per/IV/1997 tentang Minuman Keras bahwa arak jowo yang dijualTerdakwa kepada saksi SUMANTO Bin ARJO JAMAL masuk dalamgolongan C dan jika orang yang mengkonsumsinya dapat menyebabkangangguan kesehatan ; Bahwa Terdakwa di dalam menjual arak jowo yang mengandungEtil Alkohol (MMEA) tersebut tidak miliki izin dari Direktorat Jenderal Beadan

,M.Pd denganhasil pemeriksaan kualitatif : Positif (+) mengandung alkoholjenis Etanol dengan kadar Etanol 21,27 % yang mana berdasarkanPermenkes RI No. 86/Menkes/Per/IV/1997 tentang Minuman Kerasbahwa arak jowo yang dijual Terdakwa kepada saksi SUMANTO BinARJO JAMAL masuk dalam golongan C dan jika orang yangmengkonsumsinya dapat menyebabkan gangguan kesehatan,dimana Terdakwa dalam menjual arak jowo yang mengandung EtilAlkohol (MMEA) tersebut tidak miliki izin dari Direktorat JenderalBea dan Cukai

,M.Pd dengan hasilpemeriksaan kualitatif : Positif (+) mengandung alkohol jenis Etanoldengan kadar Etanol 21,27 % yang mana berdasarkan Permenkes RI No.86/Menkes/Per/IV/1997 tentang Minuman Keras bahwa arak jowo yangdijual Terdakwa kepada saksi SUMANTO Bin ARJO JAMAL masuk dalamgolongan C dan jika orang yang mengkonsumsinya dapat menyebabkangangguan kesehatan, dimana Terdakwa dalam menjual arak jowo yangmengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut tidak miliki izin dari DirektoratJenderal Bea dan Cukai

KepalaSeksi Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan ProdukKomplemen, berdasarkan Surat Menteri Kesehatan RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012tanggal 12 Juni 2012 tentang penunjukan Laboratorum pemeriksaan Narkotika,Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukan pengujian terhadap contohbarang bukti dengan cara Reaksi warna, Kromotografi, lapis tipis, spektrofotometri,dan mikroskopit dengan hasil pengujian sebagai berikut: Pemeriksaan : Daundaunan kering disertai biyi dan batang

Kepala Seksi Pengujian Produk Terapik, Narkotika, ObatTradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, berdasarkan Surat Menteri Kesehatan RINo. 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang penunjukan Laboratoriumpemeriksaan Narkotika, Laboratortum Balai POM di Ambon telah melakukan pengujianterhadap contoh barang bukti dengan cara Reaksi warna, Kromotografi, lapis tipis,spektrofotometri, dan mikroskopit dengan hasil pengujian sebagai berikut: Pemeriksaan : Daundaunan kering disertai byi dan batang

Menyatakan Terdakwa DAVID ARIFIN bin NUR BAKTI NENDRObersalanh melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, melanggar Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Menkes RI Nomor 50 Tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalamDakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;2.

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi JawaTengah di Semarang Nomor 242/PID.SUS/2019/PT SMG tanggal 26 Agustus2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor83/Pid.Sus/2019/PN Skh tanggal 10 Juli 2019 harus diperbaiki mengenaipidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Peraturan Menkes

Rifudiansyah, tidak disumpahketerangan di BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusiobat, pengelola obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat dan obat tradisional sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) danayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes RI No.889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin KerjaTenaga

Kefarmasian ;Bahwa persyaratan yang harus depenuhi seseorang dalam melakukanpekerjaan kefarmasian adalah wajio memiliki surat tanda registrasi berupaSTRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenaga tekhnis kefarmasiansebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 ;Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian tersebutadalah tenaga kefarmasian, yang mana tenaga kefarmasian adalahtenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apotekerdan apoteker tekhnis

Rtae Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Sabranmengedarkan obat zenith carnophen tersebut untuk mendapatkankeuntungan ;e Bahwa benar persyaratan yang harus depenuhi seseorang dalammelakukan pekerjaan kefarmasian adalah wajib memiliki surat tandaregistrasi berupa STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenagatekhnis kefarmasian sebagaimana tercantum dalam Pasal 2Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 ;e Bahwa benar yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasiantersebut adalah tenaga kefarmasian

,Apt bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat,pengelola obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obatdan obat tradisional sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/201 1tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian ;Menimbang, bahwa persyaratan yang harus depenuhi seseorang dalammelakukan

pekerjaan kefarmasian adalah wajib memiliki surat tanda registrasiberupa STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenaga tekhnis kefarmasiansebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 ;Menimbang, bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasiantersebut adalah tenaga kefarmasian, yang mana tenaga kefarmasian adalahtenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker danapoteker tekhnis kefarmasian ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan

Menkes No.647/Menkes/SK/2000 tanggal 14 April 2000, dan ketentuan tersebutdijadikan sebagai pedoman standart mutu pelayanan terhadap pasienoleh Para dokter dan Perawat (Tenaga Kesehatan) di Rumah SakitTergugatl.Atas dasar uraian diatas, jelas tidak benar layanan kesehatan dirumah sakit Tergugatl dikatakan melanggar UU No.44 Tahun 2009tentang Rumah Sakit Jo. UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan..

Menkes No.647/Menkes/SK/2000 tanggal 14 April 2000, dan ketentuan tersebutdijadikan sebagai pedoman standart mutu pelayanan terhadap pasienoleh Para dokter dan Perawat (Tenaga Kesehatan) di Rumah SakitTergugatl.Atas dasar uraian diatas, jelas tidak benar layanan kesehatan diRumah Sakit Tergugatl dikatakan melanggar UU No.44 Tahun 2009tentang Rumah Sakit Jo.

Menkes No. 647/Menkes/SK/2000 serta telahsesuai dengan Pasal 45, Pasal 51 UndangUndang No.29 Tahun 2004Tentang Praktek Kedokteran maupun UndangUndang No.44 Tahun2009 tentang Rumah Sakit Jo.

;Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 1438/MENKES/PER/KX/2010Tentang Standar Pelayanan Kedokterantanggal 24 September 2010.;Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran .;Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL / 3583 / X /2013 / PMJ / Dit.Reskrimum tanggal 11Oktober 2013.;Foto Penggugat pada saat proses persalinan didalam bak/kolam air.;Kwitansi No.

Menkes No.647/Menkes/SK/2000 serta telah sesuai dengan Pasal 45, Pasal 51 UndangUndang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran maupun UndangUndang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Jo.

Oleh karena itu RekamMedis a quo bukan berupa resume ataupun penjelasan ringkas tentangIsi Rekam Medis Penggugat sebagaimana Pasal 52 huruf a UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menyebutkanPasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteranmempunyai hak mendapatkan penjelasansecaralengkap tentangtindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); Jo.Pasal 4 Permenkes No.749a/Menkes/Per/XIV/1989 tentang Rekam Medis,menyebutkan Rekam Medis harus segera dibuat

dan dilengkapiseluruhnya setelah pasien menerima pelayanan.;26.Bahwa Rekam Medis begitu pentingnya dalam proses pemeriksaan danpembuktian agar terungkap kebenaran dalildalil maupun faktafakta padapersidangan, sehingga terselenggaranya fair trial sejak awal hinggaMajelis Hakim memutus perkara aquo sesuai dengan Pasal 13 ayat (1)Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/II/2008 tentangRekam Medis menyebutkan Pemanfaatan Rekam Medis dapat dipakaisebagai Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien

No.23/PDT/2018/PT.DKI269/MENKES/PERI/IIV2008 tanggal 12 Maret 2008 tentangRekam Medis yang menerangkan :(3). Isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dalam bentuk ringkasan rekam medis.(4).

Pelayanan kesehatan.Bahwa demikian halnya dalam Pasal 47 ayat 1 undang undangno. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran tidaklah dapatdiartikan bahwa DokumenRekamMedistersebutdiberikankepada pasien melainkan hanya isi dari Rekam Medis tersebut lahyang diberikan kepada Pasien dalam bentuk ResumeMedis/Ringkasan medis, dimana Resume Medis telah diberikan danditerima dengan baik oleh PENGGUGAT;Bahwa selain daripada itu dalam dalil Gugatannya, Penggugat telahmemasukkan Peraturan Menteri Kesehatan No.749a/menkes

No.23/PDT/2018/PT.DKIhukum dan dasar argumentasi dalam mengajukan tuntutannya, padahal sangat jelas dan tandas jika Peraturan Menteri KesehatanNomor 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis telahdicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak adanya PeraturanMenteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/IIV2008 tentang RekamMedis sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 yangselengkapnya sebagai berikut :Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 749a/Menkes/Per/XII

Medan tidak dilakukan pemeriksaan urineulang terhadap Terdakwa, bahwa Penasihat HukumTerdakwa menolak tegas Surat Keterangan HasilPemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh DinasKesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 071/IV/2018 tanggal 16 April 2018 digunakan sebagai alatbukti dalam perkara ini, karena Surat KeteranganHasil Pemeriksaan Urine tersebut secara Pro Justiciatidak sah, karena barang bukti berupa surat yangdapat dijadikan bukti surat yaitu Surat Keteranganyang sesuai Kepmenkes RI No. 194/Menkes

Willem Iskandar,Pasar V Barat 1 No. 4 Medan selaku instansi yangberwenang untuk melakukan pemeriksaan Laboratoriumterhadap Narkotika dan Psikotropika di lingkunganKementerian Kesehatan RI sesuai Lampiran KepmenkesRI Nomor 194/Menkes/SK/V1I/2012 pada huruf A point No.6.10.

Putusan Nomor 81K/PM.102/AD/VII/2018RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang PetunjukTeknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika DanPsikotropika Projustitia telan mengaturnya secaraterperinci.

Putusan Nomor 81K/PM.102/AD/VII/2018MenimbangMenimbangMenimbang: Bahwa barang bukti berupa surat dari Labkes Dinkes ProvinsiSumut Nomor 071/IV/2018 tanggal 16 April 2018, denganmendasari Kepmenkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan NarkotikaDan Psikotropika dan Kepmenkes RI Nomor 923/MENKES/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis LaboratoriumPemeriksaan Narkotika Dan Psikotropika Pro Justitia makasurat dari Labkes Dinkes Provinsi Sumut Nomor 071/IV/2018tanggal 16

Putusan Nomor 81K/PM.102/AD/VII/2018oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor :071/IV/ 2018 tanggal 16 April 2018 digunakan sebagaialat bukti dalam perkara ini, karena Surat KeteranganHasil Pemeriksaan Urine tersebut secara Pro Justiciatidak sah, karena barang bukti berupa surat yang dapatdijadikan bukti surat yaitu Surat Keterangan yang sesuaiKepmenkes RI No. 194/Menkes/SK/VI/ 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika dan Kepmenkes RI No. 923/Menkes.SK/X/

YENNY,MH Bahwa KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) Kelas Batam programkegiatannya berada di bawah Kementerian Kesehatan RepublikIndonesia, mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang perubahan atasPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Bahwa dasar Hukum di bentuknya KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan)Kelas Batam berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang perubahan atasPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

/104/2020 tentangPenetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019/nCoV) sebagaipenyakit yang menimbulkan wabah dan upaya Penangulangannya,dengan pedoman pencegahan dan pengendalian Corona Virus disease(Covid19) diatur dalam Peraturan menteri kesehatan NomorHK.01.07/MENKES/413/2020 termasuk diatur didalamnya tentang penatalaksanaan jenazah Covid19 berdasarkan pedoman ini.

/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus(Infeksi 2019/nCoV) sebagai penyakit yang menimbulkan wabah dan upayaPenangulangannya;Bahwa benar penanganan terhadap kategori jenazah yang Positif CoronaVirus Disease (Covid19) adalah sesuai dengan Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentangPenetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019/nCoV) sebagai penyakityang menimbulkan wabah dan upaya Penangulangannya, dengan pedomanpencegahan dan pengendalian

Corona Virus disease (Covid19) diatur dalamPeraturan menteri kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 termasukdiatur didalamnya tentang penata laksanaan jenazah Covid19 berdasarkanpedoman ini.Halaman 63 dari 72 halamanPutusan Nomor 530/Pid.Sus/2021/PN BtmBahwa pencegahan dan Pengendalian Infeksi untuk Pemulasaraan Jenazahpasien dengan COVID19 perlu dikelola dengan etis dan layak sesualdengan agama, nilai, norma dan budaya.

Menkes No. 20 tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UndangUndang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ZULFIKAR UMAR BinISMAIL selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwaberada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapanratus juta rupiah), Subsidair 4 (empat) bulan penjara ;3.

Menkes No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadi dalam Lampiran Undangundang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.ATAU,KEDUA:Bahwa terdakwa Zulfikar Umar Bin Ismail pada hari Rabu tanggal 17Oktober 2018 sekira pukul 22.45 wib. atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Oktober 2018 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kp.Lopang Gede Rt. 001/07 Kel. Lopang Kec.

Menkes No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadi dalam Lampiran Undangundang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKetiga :Bahwa terdakwa Zulfikar Umar Bin Ismail pada hari Rabu tanggal 17Oktober 2018 sekira pukul 22.45 wib. atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Oktober 2018 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kp.Lopang Gede Rt. 001/07 Kel. Lopang Kec.

Menkes No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadi dalam Lampiran Undangundang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telahmengerti akan isi dan maksud dakwaan atas dirinya, Terdakwa melaluiPenasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umumdipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dibawah sumpahmenurut cara agamanya dan masingmasing

BalaiLaboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional No. 430 AV/X/2018/BALAILAB NARKOBA tanggal 1 November 2018 yang dibuat dan ditanda tanganioleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayanti, S.SI, M.Si dari BalaiLaboratorium Narkotika BNN Jakarta;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikianunsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) joPasal 6 ayat (3) Undangundang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika joKepuptusan Menkes

obatobatan terlarang (bukti P5);b.Bahwa untuk lebih memastikan dan meyakinkan hasil tes urine milik TergugatSamsul Bahri NB3061 positif mengandung narkoba/obatobatan terlarangseperti disebutkan pada huruf a diatas, Penggugat mengirimkan urine milikTergugat Samsul Bahri NB3061 ke Pusat Laboratorium Forensik BareskrimPOLRI di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar sejalan denganmaksud Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorHalaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.SusPH1/2016/PN.Mtr194/MENKES

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana pada angkah 5 huruf :a) Pemeriksaan kesehatan /medical check up di SOS Clinic, dari tes urineTergugatyang diduga positif mengadung narkoba/obatobatan terlarangpatutlahdipertanyakan, apakah sudah sesuai dengan standart operationalprosedurterkait pemeriksaan narkoba di Perusahaan ( Bukti T7);b) Bahwa sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan RINomor194/MENKES/V2012, pengiriman sampel hasil tes urine milikTergugat kePusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar tidaksejalan

Foto copy Keputusan Menteri Kesehatan RI, Nomor 194/Menkes/SK/V1/2012 diberitanda T8;9.

Samsul Bahri NB3061 positif mengandung narkoba/obatobatan terlarang(bukti P5), dan untuk lebih memastikan dan meyakinkan hasil tes urine milikTergugat Samsul Bahri NB3061 tersebut positif mengandung narkoba/obatobatanterlarang seperti disebutkan pada huruf a diatas, Penggugat mengirimkan urine milikTergugat Samsul Bahri NB3061 ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRIdi Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar dan sejalan dengan maksudKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES

2018 sekitar pukul 20.30Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018,bertempat di jalan Palagan Tegalrejo Rt.0O1 Rw.009, Desa Sariharjo,Kecamatan Ngaglik Kabuaten Sleman atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasalNarkotika Golongan berupa tembakau Gorila yang mengandung senyawasintentis 5FLUOROADB Nomor urut 95 ( Sembilan puluh lima ) dalamPeraturan Menkes

Kesimpulannya menerangkan :Setelan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB 2640/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalahmengandung senyawa sintentis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95 ( sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes R.I.No.7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran Undangundang R.I.

Kesimpulannya menerangkan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB 2640/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintentis 5FLUOROADB J terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 95 ( sembilan puluh lima ) dalamPeraturan Menkes R.I. No.7 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang R.I.

Kesimpulannya menerangkan :Setelan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB 2640/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalahmengandung senyawa sintentis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95 ( sembilan puluh lima ) dalam Peraturan Menkes R.I.No.7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran Undangundang R.I.

BB2776/2019/NNF.berupa irisan daun tersebut diatas adalahmengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor Urut 95 (Sembilan puluh lima) dan mengandung senyawasintetis 5FLUOROADBICA terdadaftar dalam Golongan (satu) NomorUrut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.50 Tahun2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RINo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 132 ayat (1) Jo

Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika Jo Per Menkes RI No.50 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

BB2557/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatasnegative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)> BB2558/2019/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok danBB2259/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalahmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Gol No.urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes No.50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran Undangundang RI.

.> BB2776/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah :mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Gol No.urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes No.50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran Undangundang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

di atas adalah:mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Gol No.urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes No.50 tahun2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undangundang RI.

hukum;Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan,sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lainuntuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggildengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan olehsesuatu alasan yang sah;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah menyerahkanKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor KP.04.02/MENKES

Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhirdiubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamaberwewenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;Menimbang berdasarkan surat Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor KP.04.02/MENKES/4758/2021 tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkanoleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, maka