hal tersebut, Hakim harus tetap menjaga tegaknyaperaturan untuk menemukan keadilan itu didalam hukum dalam ketentuannyang berlaku apabila pendekatan hukum telah ditemukan, sosiologi danfilosofis mutlak harus ada didalamnya, terkecuali pendekatan hukum tidakterbukti keadilannya (filosofinya) mutlak terdakwa harus dibebaskan, sosiologimasyarakat harus itu menerima, karena itulan hukumnya, didalam perkara inisebagai dipertimbangkan diatas Terdakwa telah terbukti secara syah danmenyakinkan melakukan perbuaan

sesuai dengan PutusanMahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 sehinggaatas dasar hal itu maka setelah gugatan perlawanan dari Pelawan, MajelisHakim berpendapat bahwa dalam gugatan perlawanan tersebut ada unsurDasar Hukum (rechtelijke Grond) dan Dasar Fakta (Feitelijike Grond), danberkaitan dengan obyek sengketa telah jelas diuraikan dan hal itu telahdipertimbangkan sebelumnya, demikian juga siapa saja yang harusHalaman 53, Putusan Nomor : 504/Pdt.G/2016/PNMdn,dinyatakan melakukan perbuaan

haltersebut, Hakim harus tetap menjaga tegaknya peraturan untuk menemukankeadilan itu didalam hukum dalam ketentuann yang berlaku apabila pendekatanhukum telah ditemukan, sosiologi dan filosofis mutlak harus ada didalamnya,terkecuali pendekatan hukum tidak terbukti keadilannya (filosofinya) mutlakterdakwa harus dibebaskan, sosiologi masyarakat harus itu menerima, karena itulahhukumnya, didalam perkara ini sebagai dipertimbangkan diatas Terdakwa telahterbukti secara syah dan menyakinkan melakukan perbuaan

hal tersebut, Hakim harus tetap menjaga tegaknyaperaturan untuk menemukan keadilan itu didalam hukum dalam ketentuannyang berlaku apabila pendekatan hukum telah ditemukan, sosiologi danfilosofis mutlak harus ada didalamnya, terkecuali pendekatan hukum tidakterbukti keadilannya (filosofinya) mutlak terdakwa harus dibebaskan, sosiologimasyarakat harus itu menerima, karena itulah hukumnya, didalam perkara inisebagai dipertimbangkan diatas Terdakwa telah terbukti secara syah danmenyakinkan melakukan perbuaan

Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau kabur (onduidelijk)atau formulasi gugatan tidak jelas (hal ini merujuk pada ketentuanPasal 8 Rv yang menegaskan, pokokpokok gugatan harus disertaikesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara(process doelmatigheid)), hal yang kabur atau tidak terang adalahsebagai berikut : (Vide Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984)Apakah Penggugat mempersoalkan Perbuaan melawan hukum yangdilakukan Tergugat dan disaksikan oleh Turut Tergugat dan TurutTergugat

RIRIN INDRIANI di dalam room 3 pada hari Jumat tanggal20 Januari 2017 sekira pukul 01.30 WIB saat Saksi dan PratuHERI KRISWANTO minumminum dan berjoget bersamanyaserta disaksikan oleh Pratu SYAFDA, Prada ARI AGUS PALOPI14.15.16.17.18.19.Atas24dan Prada RALUUSMAN.Bahwa Terdakwa1 dan Terdakwa2 tidak ada mengingatkankepada Saksi dan Pratu HERI KRISWANTO agar tidakmelakukan perbuaan asusila dan pelecahan seksual terhadapSdri.

Maka Perbuatan Tergugat dan Tergugat II adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan,ketelitian serta sikap hatihati yang seharusnya dimiliki seseorang dalampergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda oranglain, sesuai kriteria ke 4 perbuatan melawan hukum tersebut di atas, dengandemikian maka unsur perbuatan melawan hukum telah terbukti;Ad. 3 Ada kesalahan dari pelaku;Menimbang bahwa kesalahan dalam perbuaan melawan hukum dapatdalam bentuk sengaja atau karena kelalaian

menggunakan hal tersebut,Hakim harus tetap menjaga tegaknya peraturan untukmenemukan keadilan itu didalam hukum dalam ketentuannyang berlaku apabila pendekatan hukum telah ditemukan,sosiologi dan filosofis mutlak harus ada didalamnya,terkecuali pendekatan hukum tidak terbukti keadilannya(filosofinya) mutlak terdakwa harus dibebaskan, sosiologimasyarakat harus itu menerima, karena itulah hukumnya,didalam perkara ini sebagai dipertimbangkan diatasTerdakwa telah terbukti secara syah dan menyakinkanmelakukan perbuaan

YUDI WAHONO, DESSBin (alm) RADI dalam pekerjaan tersebut,Halaman 135 dari 166 Putusan No. 28/Pid.SusTPK/2019/PN Bdgdengan maksud agar perbuaan pengalihan tidak diketahui oleh PPK, sehinggaperbuatan mereka terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3)Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / JasaPemerintah beserta perubahannya yang menyebutkan :Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utamaberdasarkan Kontrak, dengan meakuka subkontrak kepada pihak

menyerahkan sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);Bahwa dari uang yang diterima saksi Daniel Defretes, SE sekitar Rp.40.000.000,(empat puluh juta) diserahkan oleh saksi Daniel Defretes, SE kepada saksi HM.Suyono sekitar Rp. 10.500.000, (Sepuluh juta lima ratus rupiah);Bahwa adanya pengalihan pekerjaan dengan dasar kompensasi pun oleh saksiHM.Suyono tidak dilaporkan atau disampaikannya kepada PPK yaitu terdakwa Ir.YUDI WAHONO, DESSBin (alm) RADI dalam pekerjaan tersebut, dengan maksudagar perbuaan

Gegesik Kabupaten Cirebon atausetidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yangberhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkanKeputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191 / KMA/ SK / XIl / 2010 tanggal01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan NegeriSurabaya, jika antara beberapa perbuaan

undangundang pula.Bagi mereka inimelawan hukum berarti melawan undangundang, sebab hukumadalah undangundang.Pendirian demikian dinamakan pendirianyang formal.Yang kedua ialah yang dinamakan hukum bukanlahundangundang saja, disamping undangundang (hukum yangtertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu normanormaatau kenyataankenyataan yang berlaku dalam masyarakat.Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang material:Seorang penulis (Vost) yang menganut pendirian yang materiel,memformulir perbuaan

memenuhi syarat gugatan perdata halmana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1971 tanggal 15Maret 1972 sehingga atas dasar hal itu maka setelah Majelis Hakim membacagugatan dari Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatantersebut ada unsur Dasar Hukum (rechtelijike Grond) dan Dasar Fakta (FeitelijkeGronda), dan berkaitan dengan obyek sengketa telah jelas diuraikan dan hal itu telahdipertimbangkan sebelumnya, demikian juga siapa saja yang harus dinyatakanmelakukan perbuaan

memenuhi syrat gugatan perdata hal manasesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret1972 sehingga atas dasarhal itu maka setelah Majelis Hakim membaca gugatan dariPara Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan tersebut adaunsur Dasar Hukum (rechtelijke Grond) dan Dasar Fakta (Feitelijke Grond), danberkaitan dengan obyek sengketa telah jelas diuraikan dan hal itu telah55dipertimbangkan sebelumnya, demikian juga siapa saja yang harus dinyatakanmelakukan perbuaan

YUDI WAHONO, DESS Bin (alm) RADI dalam pekerjaantersebut, dengan maksud agar perbuaan pengalihan tidak diketahui olehPPK, sehingga perbuatan mereka terdakwa tersebut bertentangan denganPasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentangPengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya yangmenyebutkan :Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utamaberdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain,kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia

YUDI WAHONO, DESS Bin (alm) RADI dalam pekerjaantersebut, dengan maksud agar perbuaan pengalihan tidak diketahui olehPPK, sehingga perbuatan mereka terdakwa tersebut bertentangan denganPasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentangPengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya yangmenyebutkan :Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaanutama berdasarkan Kontrak, dengan meakuka subkontrak kepada pihaklain, kecual sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia

selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatanPenggugat yang menyatakan Tergugat I/l melakukan perbutan melawanhukum karena dalam pelaksanaan lelang tersebut Penggugat tidakdilibatkan dalam penentuan limit harga lelang sehingga limit harga lelangtidak sesuai dengan harga umum di pasaran dan hal sebagaimanatersebut di atas melanggar PMK Nomor:93/PMK.06/2010 sebagaimanadiubah dengan PMK Nomor:106/PMK.06/2013 dan terakhir denganperubahan PMK Nomor:27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk PelaksanaanLelang sehingga perbuaan

HERY WIJATMOKO, SpF tanggal 27 Juni 2011 dengan kesimpulan bahwa kobanPIT ARDIANTO SAM ANDI, meninggal dunia;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hematMajelis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I FAHRI RUSDIANSYAH bin GIRANdan terdakwa IIT BAGUS IWANTONO terhadap korban PIT ARDIANTO SAM ANDIsehingga korban meninggal dunia, adalah perbuatan yang memang disadari sepenuhnyadan akibat dari perbuaan tersebut berupa kematian dari korban adalah tujuan yangdikehendaki oleh

YUDI WAHONO, DESS Bin (alm) RADI dalam pekerjaan tersebut,dengan maksud agar perbuaan pengalihan tidak diketahui oleh PPK,sehingga perbuatan mereka terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal87 ayat (3) Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang PengadaanBarang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya yang menyebutkan :Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihnkan pelaksanaan pekerjaanutama berdasarkan Kontrak, dengan meakuka subkontrak kepada pihakHalaman 139 dari 170 Putusan No. 26/Pid.SusTPK/2019/

YUDI WAHONO, DESS Bin (Alm) RADI dalam pekerjaan tersebut,dengan maksud agar perbuaan pengalihan tidak diketahui oleh PPK, sehinggaperobuatan mereka terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3)Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah beserta perubahannya yang menyebutkan :Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utamaberdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecualsebagian pekerjaan utama kepada Penyedia

dalam pasal inimencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang menjangkaupengertian yang lebih luas dan harus dipandang secara utuh terhadap prosesjalannya proyek tersebut sedangkan pelaksanaan proyek tersebut melibatkanbanyak pihak yang masingmasing mempunyai tanggung jawab sesuai dengankedudukan dan jabatannya masingmasinQ;Menimbang, bahwa didalam azas hukum pidana seseorang hanya dapatdimintai pertanggung jawaban hanya sebatas apa yang menjadi tugas dantanggung jawabnya dikaitkan dengan perbuaan

seolaholah seperti di tingkat Kasasi yang hanyamemperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding,adalah salah;seharusnya pemeriksaan Banding Mengulangi Pemeriksaan Keseluruhannya,baik mengenai fakta maupun Penerapan Hukum.Hal 41 dari 97 halaman Putusan No.177/PDT/2019/PT MNDBahwa dalam Putusan Judex Facty saling bertentangan antara yang satudengan yang lain sebagmana Pembanding/Tergugat uraikan dalam Eksepsidiatas dan sudah seharusnya di Batalkan.Bahwa Pokok Perkara yang diajukan Penggugat adalah Perbuaan

Jadi jelas secara hukum bahwa tindakan Tergugat1menyerahkan obyek perkara kepada Tergugat4 untuk dijadikan plasmaTergugat2 adalah perbuaan melawan hukum.