menerus menelpon, menyuratiperusahaan dimana Penggugat Rekonvensi bekerja, hal ini telah dirasakansebagai gangguan atau terror baik kepada Penggugat Rekonvensi maupunterhadap perusahaan dimana Penggugat Rekonvensi bekerja;Bahwa gangguan dan terror ini, mengakibatkan permohonan pembelian rumahmelalui pinjaman (loan Housing) pada kantor/perusahaan PenggugatRekonvensi bekerja ditolak, karenanya Penggugat Rekonvensi kehilangankesempatan untuk mendapatkan rumah tinggal beserta keluarga;Bahwa jabatan Job position

LAB11494/NNF/2016 pada tanggal 23 Desember 2016 yang padapokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadapbarang bukti Nomor : 14819/2016/NNF dengan hasil pemeriksaan (+)positip Narkotika dan (+) position Metamfetamina, terdaftar dalamGolongan Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, makadapatlah diperoleh

contract, yaitu suatudoktrin yang menyatakan bahwa hanya para pihak yang membuat perjanjianyang dapat mengajukan gugatan berdasarkan breach of conrtract atauwanprestasi (vide John Cooke dalam bukunya Law of Tort 1992:1417);Selanjutnya pula diuraikan, bahwa menurut teori klasik yangmembedakan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawanhukum, adalah tujuan dari gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkanPenggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (put theplaintiff to position

Cakrawala Mitra UsahaAnantara Bali Uluwatu untuk Maria Christina Hartanti, Position SalesHal 10 dari 27 halaman Putusan No.3/Pdt.SusP HI/2017/PN Dps.Coordinator Dept/Sect:S & M Dept Sales & Marketing tertanggal 15 Juli2016, diberi tanda P4 ;5. Foto copy sesuai Asli Mutasi Rekening Nomor 161800772, tertanggal2 Agustus 2016 atas nama Penggugat, diberi tanda P5 ;6.

Tarigan, dimana utang tersebut harus dibayarsehingga dalam hal ini para saksi korban sangat keberatan, karenapara saksi korban tidak menerima gaji dari pemilik cafe, karena merekabekerja di cafe tersebut hanya diberikan makan dan tempat tinggal,maka para saksi korban untuk dapat membayar utangnya tidak memilikialternative nyata atau yang dapat diterima selain menjadi PSK (PekerjaSeks Komersial) sebagaimana termuat dalam penjelasan danpenafsiran Protokol PBB, penyalahgunaan kedudukan rentan"(abuse of position

dinyatakan sebagai pihak yang tidak pernahmelakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;Bahwa, karena Tergugat 3 tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka segalatuntutan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat 3 menjadi tidak beralasan hukum dan olehkarenanya harus ditolak;2 Bahwa, menanggapi dalil Penggugat pada poin 13 yang memohon agar Pengadilan NegeriSidoarjo meletakkan sita jaminan, maka Tergugat 3 tidak memberikan jawaban sebab hal itutidak ada relevansinya dengan Legal Position

Tanggal 02 Desember 2013;Bahwa saksi menduduki jabatan sebagai Staf Fungsional pada Dinas KehutananKabupaten Batang Hari dan sudah sekira 13 (tiga belas) tahun menduduki jabatantersebut;Bahwa saksi sebagai AHLI dalam hal pengukuran titik koordinat lokasi tempat kejadianperkara;Bahwa saksi menggunakan alat berupa GPSI (Global Position System) Merk GarminType Cx60;Bahwa titik koordinatnya adalah 103 1505,1 BT 01 5333,1LS kawasan hutan yangdijadikan sebagai perkebunan kelapa sawit Terdakwa; Bahwa Kawasan

terhadap terdakwa I Syahrizal danterdakwa II Selo karena melakukan tindak pidana secara bersamasama telahmembawa alatalat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akandigunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa iinpejabat yang berwenang ;Bahwa selanjutnya saksi sebagai Polhut pada Kantor Dinas KehutananKabupaten Asahan telah melakukan pengambilan data titik koordinat di tempatpembekoan / tempat pembuatan parit / kanal tersebut dengan menggunakan alatGlobal Position

30,3 BTe Bahwa titik koordinat tersebut diambil dengan menggunakan alatGPS merk Garmin 60 CSX setelah dilakukan ploting kedalam PetaKawasan Hutan, dan didapati bahwa areal tersebut masuk kedalamkawasan hutan produksi tetap yang penguasaannya diberikankepada PT Wira Karya Sakti sesuai dengan Surat MenteriKehutanan nomor 346 / Menhut II / 2004 tanggal 10 September2004 ;Hlm.13 dari 24 halamanPutusan No. 13/Pid.B/2015/PN Mbn.e Bahwa alat yang digunakan oleh ahli melakukan pengukuran adalahGPS (Global Position

Flow direction and off position easlly identified by contrastingcolor. The lever click as it stops precisaly at each position to guaranteeaccuracy. Housing is a transparent, chemicalresistant polycarbonate materialfor easy confirmation of fluit flow.

Putusan Nomor 904/B/PK/PJK/2016diunduh melalui jaringan internet, dinyatakan bahwa thedefault position was that a service was supplied in theplace where the supplier was established.Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation :the case of Value Added Tax in The EuropeanCommunity, DeventerBoston, Kluwer Law and TaxationPublishers, 1988, Halaman 7 antara lain dinyatakanbahwa Basically it means that the intrinsic nature of taxshould be the guding principle in determining itsconsequences and

Pelayaran TirtamasExpress Ship Morning Position tanggal 15 Desember 2011;1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar PT. Pelayaran TirtamasExpress Ship Noon Position tanggal 14 Desember 2011;1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar PT. Pelayaran TirtamasExpress Ship Noon Position tanggal 13 Desember 2011;1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar PT. Pelayaran TirtamasExpress Ship Noon Position tanggal 12 Desember 2011;1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar PT.

Pelayaran TirtamasExpress Ship Morning Position tanggal 10 Desember 2011;1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar PT.

Yurisprudensi putusan Mahkarnah Agung RI Nomor 3091 K/Pdt/2010 tanggal 20April 2011 menegaskan bahwa penanda tanganan akta perjanjian kredit dihadapan notaris dan diikuti dengan telah diterimanya dan dinikmatinya fasilitaskredit yang diperjanjikan itu berarti sejak awal debitor telah setuju dan sepakatatas segala ketentuan dan persyaratan bank di dalam perjanjian kredit a quoterlepas dari tingkat posisi tawar (bargaining position) dari masingmasing;Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian

DjoniTextindo yang memiliki kecakapan dalam menghitung resiko penggunaan finandal untukkebutuhan usahanya, menunjukkan adalanya kesepakatan murni tanpa paksaan dalamAkta Perjanjian kredit tersebut; Posisi tawar (bargaining position) dari kedudukan masingmasing pihakkreditur dan debitur tidak dapat dijadikan ukuran tentang adanya keterpaksaan dalammemperoleh faslitas kredit, apalagi dalamperrjanjian kredit tersebut PT.

The other issue is what the intragroup charge for such services for tax purposes should be inaccordance with the arms length principle.Paragraf 7.6"Under the arms length principle, the question whether anintragroup service has been rendered when an activity isperformed for one or more group members by another groupmember should depend on whether the activity provides arespective group member with economic or commercial value toenhance its commercial position.

The other issue is what the intragroup charge for such services for tax purposes should be inaccordance with the arms length principle.Paragraf 7.6"Under the arms length principle, the question whether anintragroup service has been rendered when an activity isperformed for one or more group members by another groupmember should depend on whether the activity provides arespective group member with economic or commercial valueto enhance its commercial position.

pihakpada tanggal 13 Juli 2010 ;9.Bahwa berkenan dengan adanya panggilan Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKabupaten Badung kepada Tergugat untuk hadir dalam sidang pertemuanyang ditentukan tanggal 13 Juli 2010 di Kantor Dinas Sosial dan Tenagakerja Kabupaten Badung atas pengaduan Penggugat lalu Tergugatmembuat rekayasa dengan memberikan satu amplop surat kepdaPenggugat yang didalamnya terdapat dua surat dengan tanggal yangberbeda, surat pertama tertanggal 1 Juli 2010 dengan perihal surat:Demotion of Position

Atas kebijakantersebut, Perusahaan telahmengirimkan surat tersebut)demotion of position) berikutpenugasannya, pada tanggal 1 Juli2010 kepada Penggugat;14.Bahwa tindakan pembinaan yangdilakukan oleh Perusahaantersebut adalah nyatanyatadibenarkan oleh Peraturan yangada, bahkaan didalam EmployeeHandbook yang harus ditaati dandilaksanakan oleh seluruh pekerja,pada halaman 29 yang mengaturtentang Transper, dengan tegasdisebutkan : Untuk kepentinganjalannya perusahaanperusahaanberhak mengatur pembagian

ABDUL JABAR, SPBahwa ahli menjelaskan telan menentukan Titik Koordinat untukdibuatkan Peta dimana sebelumnya buah kelapa sawit yang telahdipanen oleh Terdakwa secara tidak sah;Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Ktp.Bahwa ahli menjelaskan ahli menentukan Titik Koordinat TKP tersebutdengan menggunakan alat GPS (Global Position System) merk GARMINseri 60CSx warna silver;Bahwa ahli menjelaskan ada 4 titik koordinat yang ahli ambil dan catatdidalam alat GPS;Bahwa ahli menjelaskan

melaksanakan pekerjaan dariPenggugat, begitulah keadaan, praktek dan fakta yang dijalankan oleh Penggugatterhadap para Tergugat;Bahwa, bentuk Perjanjian Kerjasama Penggugat dengan Tergugat merupakanperjanjian dibawah tangan (biasa) dan dalam bentuk perjanjian baku (standardcontract), sehingga kedudukan hukum para Tergugat menjadi tidak seimbang, dalamPerjanjian Kerjasama tersebut semua syaratsyarat telah ditentukan sepihak olehPenggugat, sehingga para Tergugat tidak memiliki posis tawar (bargaining position

Nomor 50 tahun1990;Bahwa satwa ataupun biota yang boleh diambil adalah yang berada di dalamzona pemanfaatan ;Bahwa untuk menentukan zona sebagaimana pengetahuan saksi idealnyamelibatkan masyarakat setempat dan juga Balai Taman Nasional Ujung Kulonkemudian dituangkan dalam kesepakatan bersama sehingga masyarakat dapatmengetahui mana yang boleh ataupun yang tidak boleh dimanfaatkan wilayahyang dilindungi;Bahwa tujuan zona itu sendiri adalah untuk mempermudah pengelolaannya;Bahwa guna GPS (Global Position

Rahmatmenangkap biota laut tersebut tepatnya di mana, namun pada saat penangkapanTerdakwa dan temannya tersebut berada di Blok Jamang;Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 245/Pid B/2014/PN PdlBahwa, guna GPS (Global Position System) diperlukan untuk mengetahuiapakah sudah masuk kedalam daerah zona mana ;Bahwa, alat yang digunakan Terdakwa, sdr. Rahmatdan Sdr.

Karo denganmenggunakan alat global position System (GPS) Merk Garmin, Type Map 76CSX, Buatan Taiwan warna hitam dan alat GPS tersebut merupakanStandarisasi Departemen Kehutanan Republik Indonesia.Bahwa berdasarkan hasil Pengecekan ahli pada lokasi bonggol (tunggulbatang kayu) sebanyak 3 (tiga) titik koordinat, 1 (satu) titik koordinat lokasiTempat penumpukan Kayu dan 1 (satu) titik kKoordinat lokasi mobil truck fusoyang terprosok yang berada di Jalan Tembus Karo Langkat tepatnyadidusun Jahe Desa

Karo dan setelahdiambil titik kKoordinat dengan menggunakan Global Position System (GPS)pada lokasi bonggol (tungkul batang kayu), lokasi tempat penumpukan kayudan lokasi mobil truck fuso yang terprosok di Jalan Tembus Karo Langkattepatnya didusun Jahe Desa Kutarayat Kec. Naman Teran Kab.

/2013 tentang perubahan peruntukanbukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan pada peta SK.865/Menhutll/2014 tanggal 29 September 2014 tentang perubahankawasan hutan dan konservasi perairan dan lampiran SK.No.103/MenLHKll/2015 tanggal 02 April 2015.Bahwa titik koordinat dimana terdakwa Jumirin Bin Paidi danterdakwa Suprianto Bin Sukirman atas suruhan terdakwa Rusdi BinSabirin yakni E : 97 00 09,5 dan N : 4 48 26,4.Bahwa untuk menentukan titik koordinat di dalam lokasi yaknimenggunakan GPS (global position