Ditemukan 4360 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Lie putra setiawan Sh. Mh vs menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ; Mifta aditia wulandari Dk vs menteri pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi ri (menpan rb);
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama Waris Islam
Register : 07-12-2016 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 06-02-2018
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks
Tanggal 15 Mei 2017 — - Muhammad Djundi bin Djunaidy Haji Tjolleng Yusuf, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding I. M E L A W A N - Drs. Muh. Alif bin Hamat Yusuf., S.H.., sebagai Termohon Kasasi I dahulu Tergugat Konvensi XII/Penggugat Rekonvensi XII/Pembanding I. - Hj. St. Rahmawaty binti H. Abd. Rahman Dg. Palallo., - Dirhamsyah bin Hamat Yusuf., S.E., - Siti Dahlia binti Hamat Yusuf., Amd., - Siti Qamaria binti Hamat Yusuf., A.P., - Rahmatullah bin Hamat Yusuf., S.Hi., M.Hi., - Muh. Alias bin Hamat Yusuf., S.Sos., sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat Konvensi I, III, V, VI, IX dan XI/Penggugat Rekonvensi I, III, V, VI, IX dan XI/Terbanding II/Pembanding II. - Drs. H. Saladin bin Hamat Yusuf., M. Si., - Muh. Abduh bin Hamat Yusuf., S.E., - Ir. Achmat Sukarno bin Hamat Yusuf., - Ir. Achmat Suharto bin Hamat Yusuf., - Abdul Basit bin Hamat Yusuf., S.H., sebagai Termohon Kasasi III dahulu Tergugat Konvensi II, IV, VII, VIII dan X/Penggugat Rekonvensi II, IV, VII, VIII dan X/Terbanding III/Pembanding III. - H. Arifin Musdam Dg. Marala bin H. M. S. Dg. Manessa., - Dra. Hj. Sitti Nurbaety Asnawi binti H. M. S. Dg. Manessa., - H. Djaya Rijal Musdam bin H. M. S. Dg. Manessa., - Awalfadli bin H. Ramli Pasolong., - Rahmat Setiawan bin H. Ramli Pasolong., - Muh. Ilham Abdillah bin H. Ramli Pasolong., - Faridawaty binti H. M. S. Dg. Manessa., - Hj. Husnawaty binti H. M. S. Dg. Manessa., - Hj. St. Aisyah Dg. Tayu binti Haji Tjolleng Dg. Marala., - Hj. Muttiara binti Mustafa., - Alamsyah Mustafa bin Mustafa., - Hj. Ratna Sari Dewi binti Mustafa., - Hj. Purnama Sari binti Mustafa., - Hj. Nurhijrah binti Mustafa., - Hj. Nur Asma binti Mustafa., sebagai Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I s/d VII dan Turut Tergugat IX s/d XVI/Turut Terbanding I. - M. Galias Musdam bin H. M. S. Manessa., sebagai Turut Termohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding II.
84 — 43
  • Saladin bin Hamat Yusuf, M.Si, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil, Alamat Jalan Daeng Tata Blok Reformasi II No. 7 Makassar.Selaku Tergugat Konvensi Il / Penggugat Rekonvensi Il;Dirhamsyah bin Hamat Yusuf, SE, Pekerjaan Wiraswasta, AlamatJalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala,Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Selaku Tergugat KonvensiIll / Penggugat Rekonvensi Ill;Muh.
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 16-06-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Bbu
Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Tergugat:
PT. Bumi Madu Mandiri
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
2.PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
255 — 179
  • Dasaad Joint Venture Inc. terkendala dengan adanyaOKUPASI MASYARAKAT yang pada saat itu situasi masyarakat sedangdalam eufora reformasi tahun 1998 dengan melakukan tindakantindakanpenyerobotan tanah, merusak dan membakar asetaset milik TurutTerlawan II, yang mengakibatkan proses penerbitan HGU untuk TurutTerlawan II atas tanah 4.650 Ha menjadi terkendala, padahal TurutTerlawan Il memperoleh hak atas tanah Eks. HPH PT. B.G.
    IIkuasai dan kelola sejak tahun 1984, sehingga Turut Terlawan II adalahsebagai pemilik hak yang sangat beritikad baik dan secara hukum tanahyang diklaim dan dikuasai oleh Terlawan yang memperoleh dariMasyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja Dan Buay Pemuka Pangeran lIliradalah pembeli dan penjual yang beriktikad tidak baik.Halaman 129 dari 289 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN BbuBahwa walaupun Turut Terlawan II adalah pemilik hak yang sah atasbidang tanah tersebut, permasalahan euforia reformasi
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 17-09-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 169/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
1.ALIANSI TANI BERSAMA LABUHAN DELI (ATBLD)
2.FORUM LINTAS AGAMA MASYARAKAT KECAMATAN LABUHAN DELI (FLAMKLD)
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
404 — 338
  • Perkebunan IX dan menanaminya dengan tanaman Kelapi Sawitwalaupun areal Perkebunan tidak diperuntukkan untuk tanaman kelapiSawit ;Bahwa sejak tahun 1997 areal yang dimaksud dalam Objek Sengketatermasuk didalamnya tapak kebun sayur dalam keadaan kosong dantidak produktif (terlantar), dimana Penggugat II (Warga Masyarakat)dan Masyarakat lainnya telah menguasai/menggarap areal yangdimaksud dalam Objek Sengketa dan kemudian pasca reformasi(lengsernya rezim orde baru) pada bulan Mei tahun 1998, untukmenopang
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 19-03-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 135/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 11 Mei 2020 — Pembanding/Tergugat I : dr. LILIES SUGIARTI Diwakili Oleh : KUNCORO,SH
Terbanding/Penggugat : Mayor .Purn, drg. SWANLY HARTONO
Terbanding/Turut Tergugat I : TETTY YOESMIATHIE
Terbanding/Turut Tergugat II : SUKO HANDOYO
Terbanding/Turut Tergugat III : FAUZI RAHARJO, S.H
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kab. Magelang
Turut Terbanding/Tergugat II : NUNUK SETIAWATI alias GIAM GIOK ING
87 — 65
  • Nomor 135/PDT/2020/PT.SMG.Verzet atau banding ataupun Kasasi dan ataupun mengajukan upayahukum lainnya;17.Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar secara tanggungrenteng semua biaya perkara yang timbul karena Gugatan PerbuatanMelawan Hukum ini;ATAUApabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Klas IB yang memeriksadan memutus perkara ini berpendapat lain, demi peradilan yang baik,peradilan yang berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, danUUD 1945, serta semangat penegakkan hukum dalam era reformasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 26-02-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NOMOR : 85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Nopember 2013 — YAYASAN KARTIKA EKAPAKSI melawan TUAN DARSONO,cs
227 — 100
  • berdasarkan penetapan tersebut kemudian parapemegang saham lain hadir didalam rapat tadi jadi secara tekhnis pemegang sahamtadi ada 2 badan ;Bahwa yayasan fungsinya bisa berbisnis dibandingkan dengan perseroan terbatas,Yang pasti kalau kita lihat didalam tujuan dari undangundang PT dan undangundang Yayasan ;e =Bahwa latar belakang atau sejarah di Indonesia ini terkait dengan saham yayasanyang berbisnis Ahli pernah diminta untuk memproses mengenai pembentukanundangundang yayasan memang dilihat setelah reformasi
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 20-03-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Sak
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERLINA SAMOSIR, SH.
Terdakwa:
MISNO Bin KARYOREJO
360 — 211
  • tidakhanya sebatas mendasarkan pada penjatuhan pidana yang korektif,prefentif ,dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan masyarakat, aspekkehidupan Terdakwa, atau aspek kehidupan korban saja , akan tetapi lebih dariitu. adalah pengaruh penjatuhan pidana pada suatu proses perubahansikap masyarakat, demi kepentingan masa depan bangsa , meskipun halyang demikian akan sulit terwujud ,akan tetapi Majelis Hakim setidaktidaknyatelah mengarahkan bahwa agar tujuan penjatuhan pidana berpengaruh padaperubahan/ reformasi
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 03-11-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 22-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 27/PID.TPK/2015/PT PDG
Tanggal 25 Nopember 2015 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : DIMAS ADITYA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RAHMAT REALSON, SH.MM Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
93 — 55
  • MM untukDinas dalam rangka melakukan konsultasi kementrian pendayagunaanaparatur negara dan reformasi birokrasi RI di Jakarta tanggal 28 Junis/d O1 Juli 2011 yang diketahui olen atas nama RAHMAT REALSON.SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRDKabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinasoleh atas nama EKO PRIYONO bertanda tangan serta bercap stempelHalaman 262 dari 585Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2015/PT.PDGkementrian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasiRI
    MM untukDinas dalam rangka melakukan konsultasi kKementrian pendayagunaanaparatur negara dan reformasi birokrasi RI di Jakarta tanggal 28 JuniS/d OL Juli 2011 yang diketahui olen atas nama RAHMAT REALSON.SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRDKabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinasoleh atas nama EKO PRIYONO bertanda tangan serta bercap stempelkementrian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasiRI.641) a. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-11-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 11 Nopember 2015 — Ir. SAMUEL PANGGABEAN
93 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat Jenderal DepartemenDalam Negeri Nomor 05/Kasus/Wil.I/VIII/2008 tanggal 26 Agustus2008 cacat hukum ;Bahwa sungguh sangat memprihatinkan di Era Reformasi saatTim Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan terhadap insentif upahpungut PSDH yang tidak tercantum pada Surat Perintah, tidakmemeriksa Pemohon Peninjauan Kembali selaku yangbertanggung jawab atas insentif upah pungut PSDH, pemeriksaanhanya menyadur pendapat JAYADISMAN, SH yang keliru,menggunakan peraturan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 05-12-2016 — Upload : 06-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 32/Pid.Sus- TPK/ 2016/PN.Bjm
Tanggal 5 Desember 2016 —
38 — 5
  • aset recovery).Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriterdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandangdapat menghancurkan sendisendi kKeuangan dan/atau perekonomian negara:; Bahwa perbuatan para Terdakwa adalah sikap kurang kehatihatian dalammelaksanakan tugasnya sebagaimana semangat reformasi
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 13-03-2019 — Putus : 31-05-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 247/Pid.B/2019/PN Ptk
Tanggal 31 Mei 2019 — Penuntut Umum:
GANDI WIJAYA SH MH
Terdakwa:
BENNY KURNIAWIJAYA
213 — 67
  • menerbitkan Surat PerintahPemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak PT WIJAYA RAYAOIL NPWP: 03.099.128.5701.000 untuk jenis pajak PPN tahun pajak2013.Hasil dari pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan oleh PPNS KantorWilayah DJP Kalimantan Barat adalah mengusulkan untuk meningkatkandugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga kuat dilakukan olehsaudara BENNY KURNIAWIJAYA ke tingkat Penyidikan.Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak dilakukan di alamat sebuah rumah toko(ruko) di Jalan Reformasi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-08-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 163/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat:
1.YAYASAN DAARUSSA'ADAH CIGANJUR Diwakili oleh H. ABDUL CHOLID, BA.
2.YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM EL-SYIFA JAKARTA. Diwakili oleh AHMAD YASIR FAUZI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Intervensi:
1.Sabenih Bin Saleh
2.Komang Hadi Wiharja, ST.
225 — 479
  • Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat Itu Bertentangan DenganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang BaikBahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraanpemerintah serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi makaditerbitkanlah UndangUndang Administrasi Pemerintah Nomor 30Tahun 2014.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-04-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.
Tanggal 7 Desember 2016 — H. FAHRI HAMZAH,S.E., umur : 44 tahun, Agama : Islam, pekerjaan : Anggota DPR RI, alamat : Komplek Puri Sriwedari Cibubur Blok A1-2,Cileungsi Depok 16954, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada : MUJAHID A. LATIEF, S.H., M.H., Dr. GUNTUR F. PRISANTO, S.E., S.H., M.Hum., M.H., AMIN FAHRUDIN, S.H., M.H., JAMIL B, S.H., dan ARIS BUDI CAHYONO, S.H., Para Advokat, Konsultan Hukum dan/atau Advokat Magang pada Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas, berkedudukan dan beralamat di Jl. Kostrad Raya Nomor 28 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2016, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;
2475 — 2024
  • Dalam kesempatan itu PENGGUGATsekali lagi menyatakan siap melaksanakan tugas dan bahkanmenegaskan bahwa dirinya ingin tetap berada dalam partai meskipunditempatkan pada posisi apapun (termasuk bersedia kembali menjadiTenaga Ahli Saudara Sunmandjaja Rukmandis yang saat itu merupakananggota DPR RI dari Partai Keadilan periode 19992004 yang tergabungdalam Fraksi Reformasi DPR RI).Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015, Saudara SunmandjajaRukmandis sepanjang hari hingga malam berusaha bertemu denganPENGGUGAT
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus
Register : 09-03-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 31-07-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB.
1146 — 870
  • Itu adalah pidatoSoekarno menggebugebu akhirnya munculah katakata jangan sampaimemutarbalikkan ideologi negara, akhirnya pada saat reformasi dihapusdan diganti dengan mengganti ideologi negara clear and clean itu bahasahukum pidana yang sebelumnya bukan bahasa hukum tapi bahasapidato Soekarno;Bahwa terkait tetang ilustrasi, pernyataan yang menyatakan yangbersangkutan sehatsehat saja merupakan posisi netral, artinya bukanpada posisi salah atau benar.
Pengadilan PN SEKAYU Perdata Tanah
Register : 22-08-2012 — Putus : 04-04-2012 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 34/PDT.G/2011/PN.SKY
Tanggal 4 April 2012 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN PERTANIAN RI CQ. DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN CQ. BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL ( BPTU ) SAPI DWIGUNA DAN AYAM SEMBAWA LAWAN BURHANUDIN/BUJANG LEMPET BIN DAHAMIN, DKK
86 — 16
  • 268,04 Hektar tersebut oleh Penggugat telah digunakanseluas 111,59 Hektar untuk areal perkantoran, perumahan pegawai, fasilitaspembibitan, kandang ternak, areal rumput pengembalaan ternak, Balai InseminasiBuatan, serta untuk sarana struktur dan infra struktur lainnya, sedangkan sisanyaseluas 155,45 Hektar belum digarap dan dikelola dan oleh Penggugatdiperuntukkan sebagai lahan cadangan bagi Balai Pembibitan Ternak Unggul(BPTU) Sembawa ;3 Bahwa tanah sisa seluas 155,45 Hektar tersebut sejak awal masa reformasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-03-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 22-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 60 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 13 Juli 2015 — -JALI Bin (Alm) SAMA -MADROMAN BIN MUKTAR -MAUN SARIP BIN SIRAD
47 — 4
  • Saksi PARIDI Bin (Alm) MARSA69Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.Bahwa, saksi bekerja sebagai LSM Masyarakat Peduli Reformasi Indramayu.Bahwa, saksi membenarkan sekitar bulan September 2013 bertempat di rumahTerdakwa, saksi bersama dengan Sdr. Johar pernah membantu menjualkan sapiyang dipelinara oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) ekor kepada Sdr.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon:
ANGIN PRAYITNO AJI
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
537 — 313
  • dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategissebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU 28/1999, maka merujukKeputusan Menteri Keuangan Nomor: 466/KMK.01/2015 tentangRencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 20152019 yangjuga masih dalam jangka waktu tersebut Pemohon menjabat sebagaiDirektur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat JenderalPajak, pada pokoknya salah satu Sasaran Strategis KementerianKeuangan dalam tujuan optimalisasi penerimaan negara danreformasi administrasi perpajakan serta reformasi
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-01-2010 — Putus : 01-06-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 10/PID.B/2010/PN.KBR
Tanggal 1 Juni 2010 — Drs. IRWAN HANAFI, M.Si
114 — 17
  • karena terhadap' terdakwa telahdinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sertauntuk menghindari berbagai macam kemungkinan, makaMajelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap beradadalam tahanan.Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telahdinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, makaterhadap terdakwa harus dibebani untuk membayar biayaperkara.Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidanaterhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal hal sebagaiberikut:Hal hal yang memberatkan : Dalam era Reformasi
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2014 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 110/Pid.SUS -TPK/2014/PN.Kpg
Tanggal 15 April 2015 — Ir. KUSUMA EDI
87 — 87
  • KU.08.08/ 200.000.00)199.481.000, 199.481.00nan PSU Reformasi PKPRKA/ 0, 0,Antar Damai SATKERKawasan di PRNTT/Kab. Alor 2 PSUAKPKA/2/X/ 01tgl. 19Oktober20122. Pembangu Ferbang CV. Karya KU.08.08/ 200.000.00/199.621.000, 199.621.00nan PSU Duta Mulia PKPRKA/ 0, 0,Antar SATKERKawasan di PRNTT/Kab. Alor 3 PSUAKPKA/3/X/ 01tgl. 19Oktober2012Wl. JARINGAN 200.000.0/197.285.000, 197.285.0LISTRIK 00, 00,1. Pembangu Sebanjar CV.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 11-11-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 30 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.FEBY DWIYANDOSPENDY
2.SURYA DHARMA T
Terdakwa:
1.CEKMAN
2.PARLAGUTAN NASUTION
3.TADJUDDIN HASAN
237 — 43
  • Fraksi BINTANG REFORMASI, menerima uang ketok palu totalsebesar Rp300.000.000,00 (tigaratus juta rupiah).Sedangkan Pimpinan DPRD menerima uang ketok palu APBD TA 2017dengan rincian sebagai berikut:1. CORNELIS BUSTON, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah) yang diserahkan oleh KUSNINDAR;2. ZOERMAN MANAP, sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus jutarupiah) secara bertahap dari DODY IRAWAN dan ENDRIA PUTRA.Halaman 66 dari 506 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb3. AR.
    Fraksi BINTANG REFORMASI, menerima uang ketok palu totalsebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).Sedangkan Pimpinan DPRD menerima uang ketok palu APBD TA 2017dengan rincian sebagai berikut:1. CORNELIS BUSTON, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah) yang diserahkan oleh KUSNINDAR;2. ZOERMAN MANAP, sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus jutarupiah) secara bertahap dari DODY IRAWAN dan ENDRIA PUTRA.3. AR.
    Fraksi Bintang Reformasi (PKS dan PBB)o RUDI WIJAYA (Ketua Fraksi), tahap pertama Saksi menitipkankepada sdr. ARRAHMAT EKA PUTRA Rp. 100.000.000, tahapkedua tidak terlaksana karena tidak ada uangnya.Oo RAHMAD EKA PUTRA, tahap pertama Saksi menyerahkan Rp.100.000.000, untuk ARRAHMAT EKA PUTRA dan menitipkan uangRp. 200 juta untuk diserahkan kepada sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 08-11-2017 — Upload : 14-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2233 K/PID.SUS/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — JOHAR FIRDAUS (T1), SUPARMAN (T2)
770 — 886 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut merupakan kelazimandi DPRDProvinsi Riau dari tahun 1999 setelah reformasi sampai saat ini.Saya dengar informasi tersebut dari staf Komisi A. Untuk yangdiajukan mendapatkan prioritas kepemilikan tersebut kepadapara anggota DPRD yang selama ini menggunakannya. Danuntuk kendaraan dinas saya telah saya kembalikan ke Sekwanpada minggu ketiga bulan September 2014;Hal. 35 dari 155 hal.