Ditemukan 4360 data
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui programlegislasi;Ketetapan MPRRI Nomor IV/MPRRI/1999 tentang GarisGaris BesarHaluan Negaram Bab IV tentang Arah Kebijakan, huruf A. Hukum, butir 2tersebut adalah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan, Pasal 2, bahwa Pancasilaadalah sumber dari segala sumber hukum negara.
ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA. Diwakili oleh PANDU PATRIA SJAHRIR,
Tergugat:
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
494 — 355
atas IUP Operasi Produksi yangdikeluarkan oleh Gubernur yang telah menimbulkan kerusakanlingkungan serta tidak menerapkan kaidah pertambangan yangbaik;3. pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal95 Peraturan Menteri ini; atau4. hasil evaluasi penerbitan IUP yang dilakukan olehMenteri/Gubernur' sesuai kewenangannya; sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa sebagaimana disimpulkan oleh Tri Hayati dalamdisertasinya berjudul Perizinan Pertambangan Di Era Reformasi
1.Inggrid L Louhenapessy
2.Endang Anakoda
3.Hubertus Tanate
4.Beatrix N Temmar
5.Demianus Eckhart Palapia, S.H.,M.H.
6.BENFRID C. M. FOEH, SH
7.ALFRETS R.I. TALOMPO, SH
Terdakwa:
Christina Siwalette, ST.
62 — 88
- Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 32a/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Internal Di Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama Fentje Salhuteru, S.E., M.Si., Dkk.
133. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Pieter Pelapory, Amd
- Untuk Membiayai Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Reformasi Birokrasi Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 07 April 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Reformasi Birokrasi Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 29 Juni 2022;
- Untuk Membiayai
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 074/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Reformasi Birokrasi sebesar Rp. 20.000.000.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 056/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untk kegiatan Kerjasama sebesar Rp. 36.500.000.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 151/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Birokrasi Reformasi sebesar Rp. 25.000.000.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 031/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Reformasi Birokrasi sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 038/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 20 April 2022 kegiatan Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan SAI sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
107 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP" dengan Ancaman pidana Maksimal 20 tahunpenjara dan minimal 1 tahun penjara.Bahwa dalam penegakan Supremasi Hukum yang merupakan perwujudannyata dari tuntutan rakyat Indonesia di era reformasi dalam rangkamewujudkan supremasi hukum khususnya dalam upaya pemberantasantindak pidana korupsi sebagai salah satu penyebab runtuhnyaperekonomian nasional, dan perlu dipahami bahwa dalam menegakkanHal. 140 dari 181 hal.
83 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 932 K /Pid.Sus/2015hukum dari putusan serta pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyasebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agungmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan sebagaoiberikut:Halhal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program dan upaya Pemerintahyang sedang giatgiatnya memberantas Korupsi; Perbuatan Terdakwa tidak mendukung reformasi di bidang pemberantasantindak pidana korupsi;Halhal yang
89 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Reformasi birokrasi dan tata kelola;2. Pendidikan:3. Kesehatan:4. Penanggulangan kemiskinan;5. Ketahanan pangan;6. Infrastruktur;7. klim investasi dan usah;8. Energi:9. Lingkungan hidup dan bencana;10. Daerah tertinggal, terdepan, terluas, dan pasca konflik;11.
Nomor 993 K/Pid.Sus/2017penyusunan RANPERDA harus mengacu pada skala prioritas dalam urusanwajib dan urusan pilihan antara lain reformasi birokrasi dan tata kelola,pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan,infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup danbencana, daerah tertinggal, terdepan, terluas, dan pasca kontflik,kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, namun pada kenyataannyaTerdakwa bersama sama dengan Ir. H.
43 — 9
Tetapi setelah era reformasi, setiap Provinsi dan Kabupaten/Kotadapat mendirikan sendiri Koperasinya dan tetap bernama KSUAN ;19.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rapat Pembentukan Koperasi denganPendiri dan pemrakarsa serta Calon Anggota Koperasi pada tanggal 13 April2004,dengan Keputusan Rapat yang menyetujui pembentukan Koperasi SerbaUsaha Abdi Negara Kota Medan.
Terbanding/Terdakwa : GATOT SUGENG WIDODO, SE.
258 — 105
Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana maksimal20 tahun penjara dan minimal 1 tahun penjara;Bahwa dalam penegakkan supremasi hukum yang merupakanperwujudan nyata dari tuntutan rakyat Indonesia di era reformasi dalamrangka mewujudkan supremasi hukum khususnya dalam upayapemberantasan tindak pidana korupsi sebagai salah satu penyebabruntuhnya perekonomian nasional, dan perlu dipahami bahwa dalammenegakkan keadilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi perlu kitaHalaman206 dari 265 halaman Putusan
120 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa maksud surat Menhutbun tersebut di atas pada intinya adalah untukmenghilangkan monopoli dan mengembangkan persaingan yang sehatdalam rangka Reformasi di bidang ekonomi, sehingga pekerjaanpemotretan udara atas areal Hak Pengusahaan Hutan yangpelaksanaannya dikoordinasikan oleh APHI dengan menggunakan satuKonsultan, sejak terbitnya surat Menhutbun tersebut pelaksanaannyadapat dilakukan oleh Konsultan yang ditunjuk langsung oleh masingmasing Pemegang HPH yang bersangkutan.
42 — 6
negara (aset recovery).Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriterdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandangdapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atau perekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa adalah. sikap kurang kehatihatian dalammelaksanakan tugasnya sebagaimana semangat reformasi
82 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan danmeringankan Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini:Halhal yang memberatkan:Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula, karenadipandang dapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atau perekonomiannegara;Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat reformasi
971 — 5215
kalaukita lihat ada tiga rezim pemerintahan yang dapat dijadikan sebagai batu ujiuntuk menganalisis perkaranya, pertama Undangundang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kemudian UndangundangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan terakhir Peraturan Menteri ESDMNomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin UsahaHalaman 166 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUNJKTPertambangan Mineral dan Batubara, lahirnya Undangundang tahun 2009 inimenjadi momentum reformasi
81 — 82
Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana maksimal20 tahun penjara dan minimal 1 tahun penjara;Bahwa dalam penegakkan supremasi hukum yang merupakanperwujudan nyata dari tuntutan rakyat Indonesia di era reformasi dalamrangka mewujudkan supremasi hukum khususnya dalam upayapemberantasan tindak pidana korupsi sebagai salah satu penyebabruntuhnya perekonomian nasional, dan perlu dipahami bahwa dalammenegakkan keadilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi perlu kitaperjuangkan satu kepentingan yaitu
172 — 105
./2016/PN.JKT.Sel.Pemberantasan Korupsi), dalam bukunya Globalisasi danKejahatan Bisnis bahwa kondisi dan cara penegakanhukum dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi padasaat sekarang ini, terutama pasca reformasi di Indonesiatelah mengedepankan presumption of corruption daripadasebaliknya.
88 — 38
September1960, Lakilaki, Indonesia, J1.Papaloang Batam SelatanHalmahera Selatan Maluku Utara, Islam, Bupati HalmaheraSelatan (mantan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara KomisiD Periode 19992004), S3, dibawah sumpah menerangkan padapokoknya= Bahwa benar saksi tidak kenal Terdakwa; Bahwa benar saksi dari pemberitaan mengetahui Terdakwadiajukan ke depan persidangan terkait dengan Dana TakTerduga; Bahwa Dana Tak Terduga terjadi pada tahun 2004;= Bahwa saksi pada tahun 2004 adalah sebagai anggotaDPRD dari Fraksi Reformasi
Pembanding/Penggugat II : MARISTAN TARBINO MANIK
Pembanding/Penggugat III : MANASER MANIK
Pembanding/Penggugat IV : JAMIL TAMBUNAN
Pembanding/Penggugat V : SYAHRIANA CHAN
Pembanding/Penggugat VI : SYARIPUDDIN RAMBE
Pembanding/Penggugat VII : ARMANSYAH
Pembanding/Penggugat VIII : RIZALDI MANDA
Pembanding/Penggugat IX : TIO PANDIANGAN
Pembanding/Penggugat X : SALMAH BR PANJAITAN
Pembanding/Penggugat XI : JAINUDDIN PANDIANGAN
Pembanding/Penggugat XII : JHONI S SIMARMATA
Pembanding/Penggugat XIII : DEDI PANDIANGAN
Pembanding/Penggugat XIV : IRMA PANDIANGAN
Pembanding/Penggugat XV : MARLON SIANTURI
Pembanding/Penggugat XVI : LISMAWATI ZEBUA
Pembanding/Penggugat XVII : KOTA JULU SIRINGO RINGO
Pembanding/Penggugat XVIII : MHD. SOLEH SIREGAR
Pembanding/Penggugat XIX : AMIR OMBAK SIRAIT
Pembanding/Penggugat XX : SABARUDDIN TANJUNG
Pembanding/Penggugat XXI : ROHANA
Pembanding/Penggugat XXII : RAHMAN SIMBOLON
Pembanding/Penggugat XXIII : JABIR SIBARANI
Terbanding/Tergugat I : ROBERT ARITONANG OMPUSUNGGU
Terbanding/Tergugat II : HERRY DAVIDSON PASARIBU
Terbanding/Tergugat III : HOTMAN DAPOT PASARIBU
Terbanding/Tergugat IV : SINTARIA BR. SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat V : TIENE MATHILDA BR LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat VI : CLANRASIA MEIKA BR SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat VII : HOTMAIDA THERESIA SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat VIII : RICARDO PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat IX : MARTHA SUMINAR BR PASARIBU
Terbanding/Tergugat X : HOTMA TIMBUL PARDOMUAN HUTASOIT
Terbanding/Tergugat XI : TRIASTUTI LESTARI MOELJANI
Terbanding/Tergugat XII : HARRIS PARHORASAN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat XIII : FERRY HASUDUNGAN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat XIV : ROY JUSTIN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat XV : JOHANNA VOLKE
Terbanding/Tergugat XVI : THARIANUS HASOLOAN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat XVII : HARANGAN SEREIDA BR. SIAHAAN
Terbanding/Tergugat XVIII : LINDA JUNITA
Terbanding/Tergugat XIX : KHATRINA BR HUTAPEA
Terbanding/Tergugat XX : TOGA MARISI PASARIBU
Terbanding/Tergugat XXI : MINAR BANGET BR PASARIBU
Terbanding/Tergugat XXII : JEAN KLOSTER MANNEN PARAPAT
Terbanding/Tergugat XXIII : ELSE MARIA BR HUTAPEA
Terbanding/Tergugat XXIV : ROBBY PAHALA SIMANJUNTAK
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA DESA SEI APUNG
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Desa Sono Martani
54 — 43
Bahwa pada awal tahun 1996 telah mulai dilakukan penanamanbibit di lahan Para Tergugat, namun pada sekitar tahun 1998 yaitu padaHalaman 101 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDNEra Reformasi telah terjadi pembakaran terhadap sebagian lahan ParaTergugat (+ 75 hektar), sehingga menimbulkan pertumbuhan sawit dilahan Para Tergugat menjadi terganggu (pertumbuhan tidak merata) dansekaligus banyak bibit sawit yang ditanam ulang karena sebagian telahmati;23.
85 — 28
AK.CFE terungkap adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.Halaman 170 dari 207 Putusan No. 05/Pid.SusTPK/2016/PN.Jmb328.534.545, (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluhempat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa pada point 4halaman 2526 Nota Pembelaan beRpendapat, Bahwa Penasehat Hukummenolak hasil audit BPKP dan saksi abdul Khoir dari BPKP selaku saksi ahli,karena tindakannya bertentangan system ketatanegaraan yang telahdibangun pasca reformasi
124 — 22
Wajah Hukum di Era Reformasi. Bandung: Citra Aditya Bakti,2000. ISBN 9794148377 (menyumbang BAB judul:Pemberlakuan TRIPs Sebagai Penetrasi Budayd).3. Hukum Birokrasi dan Kekuasaan di Indonesia.
1.PRAJNA PUTRI
2.DHARMANANDA
3.SIDHARTA PRAJNA GAJA
4.RAHULA
5.SUKNAWAN PRAJNA GAJA
6.SUTJITRA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
1.KAMRIL NUR, S.H.
2.NASRI
3.YUSNITA
4.ERLAN
5.RAFLI
6.MAHANI, DKK
192 — 102
Bahwa setelah bergulirnya reformasi pada tahun 1998,masyarakat mulai menguasai tanah yang dimaksud dalam SertipikatPutusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.PBR Halaman 19 dari 217Hak Milik Nomor 24 tanggal 31 Nopember 1968 Surat Ukur Nomor543/1968 atas nama TAN TEN HOEI dan karena pada waktu ituSituasi dan kondisi keamanan di seluruh Negara Kesatuan RepublikIndonesia, kurang kondusif, maka orang tua Penggugat TAN TENGHOEI sekarang bernama PRAJNA GAJA alm dan Penggugat tidakdapat bertindak secara hukum untuk
45 — 14
seme nnn nee mein einen eminemMenimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriterdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karenadipandang dapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atauperekonomian neQala 22 nn nnn nne nnn nnn nne nnn nce nce nee conan Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat reformasi